Meskipun tidak ada warga binaan yang langsung bebas, pengurangan masa pidana ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.

Singkawang (ANTARA) - Sebanyak 72 warga binaan permasyarakatan (WBP) beragama Buddha di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Singkawang mendapatkan remisi Waisak 2569 Buddhist Era (BE).

Penyerahan remisi secara simbolis oleh Kepala Lapas Singkawang David Anderson Setiawan dalam acara yang berlangsung di aula lapas setempat, Senin.

Kalapas mengatakan bahwa remisi khusus ini sebagai bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas.

"Meskipun tidak ada warga binaan yang langsung bebas, pengurangan masa pidana ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri," katanya.

David mengatakan bahwa remisi bukan hanya soal pengurangan masa pidana, melainkan menjadi dorongan moral untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Ia berpesan kepada penerima senantiasa menjaga suasana lapas tetap aman dan kondusif. Menurut dia, hal itu agar tercipta kekhidmatan selama perayaan.

"Selamat merayakan Waisak, remisi ini merupakan apresiasi kepada WBP karena telah mengikuti pembinaan dengan baik," ujarnya.

Salah satu warga binaan penerima remisi berinisial BL mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian negara.

"Saya merasa dihargai dan makin yakin untuk berubah. Remisi ini memberi semangat baru buat saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri," katanya.

Pewarta: Narwati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada 1.079 warga dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana itu dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2025 yang jatuh pada hari ini, Senin (12/5/2025).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," ujar Agus melalui siaran pers, Senin (12/5/2025).

Secara terperinci, dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima remisi khusus dan pengurangan masa pidana Waisak. Sebanyak 1.077 orang narapidana mendapatkan remisi, serta dua orang anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana.

Adapun dari 1.077 orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus, sebanyak 1.072 orang menerima RK I atau pengurangan sebagian. Kemudian, 5 orang narapidana lainnya menerima RK II atau langsung bebas.

Sementara itu, dua anak binaan menerima pengurangan masa pidana atau PMP I yang berarti pengurangan sebagian.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," bunyi keterangan pers Ditjen PAS.

Secara kewilayahan, tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi adalah Sumatra Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang.

Adapun, dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatra Utara.

Ditjen PAS menyebut pemberian remisi tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga mendorong efisiensi anggaran negara melalui penghematan biaya makan warga binaan mencapai Rp620,1 juta.

Untuk diketahui, pemberian remisi dan PMP kepada narapidana dan anak binaan berlandaskan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) No.22/2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) No.32/1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden (Keppres) No.174/1999 tentang Remisi.

Per 2 Mei 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari tahanan, narapidana, anak, dan anak Binaan.

Total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2025 mencapai Rp620.160.000,00.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada dua anak binaan yang beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, sebanyak 1.079 napi di antaranya memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Jumlah itu terdiri atas 1.072 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua anak binaan menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

Besaran remisi yang diberikan pun bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Hal ini tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan.

Sumatera Utara, kata Agus, menjadi provinsi dengan jumlah narapidana penerima remisi Waisak tertinggi, yakni 186 orang. Disusul Kalimantan Barat sebanyak 184 orang dan Daerah Khusus Jakarta sebanyak 150 orang. Sementara itu, dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Menurut Agus, pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang menunjukkan perubahan positif setelah melalui pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Kami berharap ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," ucapnya.

Selain sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, kata Agus, remisi juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara. Bahkan, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2025 mencapai Rp620.160.000,00.

Dikatakan pula bahwa remisi dan PMP diberikan kepada narapidana dan anak binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per 2 Mei 2025, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia mencapai 275.760 orang

Agus menyatakan bahwa Kementerian Imipas melalui Ditjen Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait program pengiriman siswa ke barak militer.

Pelaporan tersebut dilakukan Adhel bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, pada Kamis (8/5/2025).

"Pelaporan tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan anak-anak bermasalah di barak militer," kata Adhel di Babelan, Senin (12/5/2025).

Menurut Adhel, terdapat pelanggaran HAM dalam kebijakan Dedi yang menempatkan anak sebagai obyek di lingkungan militer dengan dalih pembentukan karakter.

Dia menegaskan, anak-anak, meskipun berperilaku nakal, seharusnya dibimbing oleh orangtua, guru, maupun pemerintah, bukan oleh aparat militer.

Adhel juga menilai kebijakan Dedi mengenai pengiriman siswa nakal ke barak merupakan program putus asa.

"Padahal tidak ada satu pun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik," tegas Adhel.

Adhel juga mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan selama siswa mengikuti program barak militer. Ia menilai, metode pelatihan yang dijalankan tidak transparan.

"Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal, menilai program Dedi yang mengirim pelajar ke barak militer tidak tepat.

Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan edukasi parenting kepada orangtua dalam menangani siswa yang dianggap nakal.

"Karena pada prinsipnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, yaitu orangtua," tegas Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia itu.

Rezekinta juga menekankan, pelibatan militer dalam pendidikan anak tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, yang seharusnya menjaga dan mempertahankan negara.

Oleh karena itu, ia mendesak Dedi untuk mencabut program barak militer bagi siswa yang dianggap nakal.

"Kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghapus program ini dan tidak melibatkan institusi militer atas nama pendisiplinan anak," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut hukum di Indonesia seperti toko kelontong. Hal ini menyusul banyaknya hakim yang terjerat kasus suap.

Dia mengatakan, setiap pengadilan seolah berjejaring dengan pengadilan lain untuk menerima suap, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Sehingga sekarang, hukum sudah seperti apa? Seperti toko kelontong. Tinggal beli orang," kata Mahfud dalam podcast yang diunggah di akun YouTube-nya, Mahfud MD Official, pada Sabtu (11/5/2025).

"Anda mau beli hukum berapa? Sekelas apa? Sekualitas apa? Begitu. Nah itu yang sekarang," katanya lagi.

Mahfud juga melihat tidak ada keprihatinan dari para hakim atas peristiwa suap yang terjadi di peradilan hukum di Indonesia.

Banyak hakim yang bersikap apati dan melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, serta tak perlu dilakukan mitigasi yang lebih luas.

"Dan kadang-kadang hakim-hakim yang tidak terlibat itu tidak prihatin. Yang tidak terlibat formal, yaudah itu biasa, kan ada yang begitu, ada yang tidak. Tidak ada rasa prihatin," imbuhnya.

Mahfud bahkan menyebut, justru ada yang membela sikap salah dari para hakim yang terlibat suap.

Sehingga, dia merasa hal yang wajar ketika ada pemberitaan yang menyebut hakim menjadi penegak hukum paling banyak ditangkap dalam kasus korupsi.

Dilansir dari Kompas.id, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat hakim menjadi penegak hukum yang paling banyak ditangkap akibat kasus korupsi.

Data dalam rentang waktu 2010-2025 menyebut ada 31 hakim yang terjerat korupsi yang ditangani KPK, kemudian ada 19 pengacara, 13 jaksa, dan 6 polisi.

DUA puluh tujuh tahun telah berlalu sejak Tragedi Trisakti mengguncang kesadaran bangsa. Empat mahasiswa Universitas Trisakti wafat ditembak di dalam kampus mereka sendiri pada 12 Mei 1998.

Mereka bukan pemberontak, bukan perusuh, melainkan warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyuarakan aspirasi.

Momentum itu menjadi pemicu rangkaian kerusuhan nasional dan akhirnya melengserkan Presiden Soeharto, menandai awal era Reformasi.

Namun, seiring waktu berjalan, reformasi yang lahir dari darah dan pengorbanan kini sering kali dirayakan dalam bentuk seremonial semata. Tugu peringatan dibangun, bunga ditabur, dan media sosial ramai dengan tagar #MenolakLupa.

Pertanyaannya, apakah negara dan masyarakat benar-benar tidak lupa? Ataukah kita justru sedang merayakan memori yang sengaja dikebiri maknanya?

Ketika pelanggaran HAM di masa lalu tak kunjung diusut tuntas, dan kekerasan serupa masih terus berulang hari ini, kita perlu bertanya secara jujur: apa yang sebenarnya kita rayakan?

Tragedi Trisakti bukan sekadar catatan sejarah, melainkan pengingat bahwa tanpa keadilan, demokrasi hanya akan menjadi panggung kosong yang terus diulang tanpa makna.

Luka yang diarsip, bukan diusut

Sudah hampir tiga dekade lebih berlalu, tetapi tidak satu pun pelaku penembakan dalam Tragedi Trisakti pernah diadili secara pidana.

Komnas HAM telah menyimpulkan adanya indikasi kuat pelanggaran HAM berat, tetapi Kejaksaan Agung secara konsisten mengembalikan berkas dengan alasan formalitas yang tidak kunjung terpenuhi.

Alih-alih menegakkan keadilan, negara justru terlihat aktif mempertahankan status quo impunitas.

Padahal, dalam hukum HAM internasional, negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku pelanggaran berat HAM, terutama ketika korban kehilangan nyawa akibat kekerasan oleh aparat negara.

Prinsip ini tercantum dalam pelbagai instrumen, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut seperti kehilangan makna di hadapan kalkulasi politik dan kompromi kekuasaan.

Kita hidup di negara yang pandai menyimpan luka dalam arsip, tetapi enggan menyentuhnya dengan keadilan. Ingatan akan Trisakti dikelola dalam bentuk narasi memorialistik, bukan hukum.

Bahkan ketika keluarga korban dan masyarakat sipil terus menuntut keadilan melalui forum-forum seperti Kamisan, negara justru memilih diam.

Dengan membiarkan luka itu tak diusut, negara mengkhianati cita-cita reformasi yang dibangun di atas tubuh-tubuh yang terbaring di kampus Trisakti.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Aktivis dan pegiat HAM saat aksi Kamisan di depan Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Aksi diam yang ke-607 tersebut konsisten menagih Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu kasus-kasus lain seperti maraknya korupsi juga menjadi tuntutan mereka untuk segera diselesaikan. KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM) 24-10-2019

Namun, semua itu lebih menyerupai simulakra—tanda-tanda kosong yang meniru makna, tanpa betul-betul menghidupkannya. Reformasi hari ini lebih sering dipertontonkan ketimbang dijalankan.

Pertama, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum semakin tergerus. Demonstrasi mahasiswa dan aktivis kerap dibalas dengan kekuatan represif: gas air mata, penangkapan sewenang-wenang, hingga pelabelan “perusuh” atau “anarkis” oleh pejabat dan media.

Ini bukan sekadar kegagalan teknis aparat, tetapi bagian dari politik penaklukan ruang publik. Kekuasaan yang takut dikritik akan selalu menciptakan wacana pembenaran untuk represi.

Kedua, ruang sipil yang dijanjikan reformasi kini dijejali pengawasan digital dan ancaman UU ITE. Sementara aktivisme digital diintai algoritma, diskusi publik tentang isu HAM dan kekerasan negara bisa dengan mudah dilaporkan sebagai ujaran kebencian.

Demokrasi yang dibayangkan terbuka justru menjelma menjadi labirin hukum yang membungkam.

Ketiga, lembaga-lembaga yang dibentuk pada era reformasi untuk mengawal HAM justru seolah terkooptasi oleh logika birokrasi atau bahkan kepentingan politik.

Komnas HAM seolah kehilangan taringnya, Polri seolah lebih sibuk menjaga citra institusi, dan DPR seolah sibuk dengan “kepentingannya” sendiri.

Semua ini menunjukkan bahwa reformasi bukan sedang dijalankan, melainkan disimulasikan—dirayakan, tetapi tidak lagi diperjuangkan.

Perayaan tanpa keadilan, Demokrasi tanpa hati

Setiap tahun, peringatan Tragedi Trisakti berlangsung dengan tabur bunga, malam renungan, dan pidato-pidato simbolik. Namun, di balik semua seremoni itu, rasa kehilangan dan tuntutan keadilan masih menggantung di udara.

Ketika negara belum juga menyentuh akar persoalan, dan korban hanya dikenang dalam upacara-upacara tahunan, peringatan itu berisiko menjelma menjadi sekadar repetisi tanpa refleksi yang mengakar.

Demokrasi tidak cukup hadir melalui mekanisme elektoral semata; seharusnya bertumbuh di atas fondasi keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Selama agenda keadilan transisional diabaikan—selama korban dan keluarga Trisakti belum memperoleh pengakuan, kejelasan, dan pemulihan—demokrasi kita berjalan tanpa fondasi yang utuh.

Tragedi yang membuka jalan reformasi ironisnya menjadi bagian dari sejarah yang diendapkan, bukan diperjuangkan.

Di tengah itu, publik seolah didorong untuk “melupakan dengan tenang”—alih-alih mengingat dengan kritis.

Tanpa keberanian untuk menghadapi masa lalu secara jujur, bangsa ini rawan mengulangi luka yang sama dengan cara-cara yang mungkin lebih tersembunyi, tetapi tetap menyakitkan.

Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar peringatan, tetapi keberanian untuk menagih janji reformasi: keadilan yang nyata, bukan sekadar narasi. Jalan pulang ke kemanusiaan dimulai dengan mengakui bahwa luka masa lalu belum benar-benar diobati.

Negara perlu berani membuka arsip, mengungkap kebenaran, dan membangun proses hukum yang transparan terhadap pelbagai tragedi, seperti Tragedi Trisakti. Pengungkapan kebenaran bukan untuk membuka luka, tetapi untuk memberi ruang penyembuhan.

Kemanusiaan tidak cukup dijunjung sekadar dalam pidato atau poster, tetapi harus dijalankan dalam kebijakan dan keberpihakan yang konkret.

Artinya, negara perlu menunjukkan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia—baik dalam penanganan demonstrasi, kebebasan berpendapat, hingga perlindungan terhadap warga yang kritis terhadap kekuasaan.

Dalam masyarakat demokratis, kehadiran suara yang berbeda bukan ancaman, melainkan prasyarat bagi kewarasan politik.

Menolak lupa bukan hanya slogan moral, melainkan panggilan etis agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Ingatan kolektif atas Tragedi Trisakti adalah titik temu untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih manusiawi.

Jalan pulang ke kemanusiaan menuntut keberanian untuk tidak berpaling dari masa lalu, dan keteguhan untuk memastikan bahwa kekerasan serupa tak terulang kemudian hari.

Pemberian remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, melainkan bertujuan agar narapidana menjadi manusia yang lebih baik ke depannya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Sebanyak 69 warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapatkan remisi khusus 2589 Buddhist Era (BE) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Remisi khusus ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.05.04-560 tanggal 24 April 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Waisak 2589 BE/2025 kepada Narapidana dan Anak Binaan.

"Pemberian remisi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi negara kepada narapidana yang terus berupaya menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa tahanan," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Kepri Aris Munandar di Tanjungpinang, Senin.

Aris Munandar menjelaskan bahwa remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana terhadap narapidana dan anak yang memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Narapidana yang mendapatkan remisi, kata dia, adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah berstatus sebagai narapidana minimal 6 bulan pidana penjara, lalu tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas/rutan.

"Pemberian remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, melainkan bertujuan agar narapidana menjadi manusia yang lebih baik ke depannya," ujar dia.

Ia menyebutkan 69 WBP yang menerima remisi khusus Waisak 2025, terdiri atas narapidana 68 orang dan anak binaan satu orang. Seluruhnya menerima pengurangan masa pidana atau Remisi Khusus I, sedangkan Remisi Khusus II atau langsung bebas nihil.

WBP penerima remisi Waisak 2025, kata dia, tersebar di Lapas Kelas II A Tanjungpinang 13 orang, Lapas Kelas II A Batam 14 orang, Lapas Kelas II A Narkotika Tanjungpinang 20 orang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam satu orang.

Berikutnya Lembaga Perempuan Kelas II B Batam empat orang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep satu orang, Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang lima orang, Rumah Tahanan Negara Kelas II A Batam enam orang, dan Rumah Tahnan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun lima orang.

Penyerahan remisi Waisak 2025 secara simbolis di rutan hingga lapas masing-masing pada Senin pagi.

Pewarta: Ogen
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 2 Anak Binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan bahwa pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Agus menerangkan bahwa dari total 1.524 narapidana dan Anak Binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Mereka terdiri dari 1.072 narapidana yang menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana yang menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua Anak Binaan yang menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," ujarnya.

Agus mengatakan bahwa tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi adalah Sumatera Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang.

Sementara itu, dua Anak Binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Dia mengatakan bahwa pemberian remisi ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara.

"Tercatat, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2024 mencapai Rp 620.160.000," tuturnya.

Terakhir, Agus mengatakan bahwa remisi dan PMP diberikan kepada narapidana dan Anak Binaan didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Per 2 Mei 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari Tahanan, Narapidana, Anak, dan Anak Binaan.

"Ditjenpas berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana," ucap dia.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan terhadap 3 korban pemerkosaan oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad, Dokter Priguna Anugerah P di RSHS Bandung. Ketiganya dapat perlindungan LPSK.

Dilansir detikJabar, Senin (12/5/2025), keputusan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025 lalu. Dalam kasus ini, seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan bagi tiga terlindung yakni tiga orang berstatus hukum sebagai saksi korban. Bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

"Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban FH juga mendapat layanan perhitungan restitusi, korban N mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus dan korban F mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi," kata Nurherwati dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Minggu (11/5).

Dalam penanganan kasus ini, LPSK telah melakukan langkah proaktif dengan melakukan penjangkauan korban pada 10 April 2025. LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Dia mengungkap kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya. Menurutnya, hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Simak selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Manchester United menorehkan catatan negatif usai kalah dari West Ham United. Rekor kekalahan Setan Merah jelas ada dalam daftar itu.

Di Old Trafford, Minggu (11/5/2025), MU kalah 0-2 dari The Hammers. Tomas Soucek dan Jarrod Bowen yang menjadi penyebab kekalahan MU.

BBC merangkum deretan rekor buruk MU usai kalah dari West Ham United. Di bawah ini uraiannya.

Rekor Buruk Man United Usai Disikat West Ham United

1. Man United sudah menelan 17 kekalahan di Premier League musim ini. Ini jumlah kekalahan terbanyak sejak musim 1973/1974 (20 kali kalah), hingga terdegradasi.

2. Dengan sembilan kekalahan kandang, Man United sudah mencatatkan kekalahan terbanyak dalam satu musim Liga Inggris. Mereka membukukan jumlah yang sama dalam satu musim kompetisi pada 1930/1931, 1933/1934, dan 1962/1963.

3. Tim asuhan Ruben Amorim sudah puasa kemenangan dalam tujuh pertandingan dengan rincian dua kali imbang dan lima kali tumbang. Ini menjadi laju terpanjang tanpa kemenangan terpanjang. Torehan itu sama dengan laju MU pada 1992 di Premier League pada September ke November.

4. MU juga sudah tertinggal 0-1 di Premier League musim ini sebanyak 12 kali. MU cuma kalah dari tim degradasi, Leicester City yang mencatatkan rekor ketinggalan di kandang lebih banyak, 15 kali.

5. West Ham United mendapatkan kemenangan pertama di Old Trafford sejak 2006/2007. The Hammers mengakhiri laju tanpa kemenangan di kandang Man United sebanyak 16 lawatan. Sebelumnya, West Ham mencatatkan 13 kekalahan dan tiga kali imbang.

Video Manchester United Dipermalukan West Ham di Old Trafford

Video Manchester United Dipermalukan West Ham di Old Trafford

MEDAN, iNewsMedan.id – Sebanyak 38 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan yang beragama Buddha mendapatkan Remisi Khusus (RK) dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak tahun 2025. Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dari negara atas perubahan perilaku positif yang ditunjukkan oleh para narapidana serta telah dipenuhinya syarat administratif dan substantif. 

Penyerahan remisi digelar dalam sebuah upacara yang berlangsung di Vihara Buddha Dharma Rutan Kelas I Medan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, didampingi jajaran pejabat struktural, staf registrasi, serta warga binaan penerima remisi. 

Surat Keputusan (SK) remisi diserahkan secara simbolis oleh Karutan kepada perwakilan warga binaan. Seluruh remisi yang diberikan tergolong dalam kategori Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

Remisi Normal: 

• RK I selama 15 hari: 3 orang 

• RK I selama 1 bulan: 19 orang 

• RK I selama 1 bulan 15 hari: 1 orang 

• RK I selama 2 bulan: 0 orang 

Remisi PP 99: 

• RK I selama 15 hari: 2 orang 

• RK I selama 1 bulan: 12 orang 

• RK I selama 1 bulan 15 hari: 1 orang 

• RK I selama 2 bulan: 0 orang 

Total keseluruhan penerima remisi mencapai 38 orang. Tidak ada warga binaan yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II), atau pembebasan langsung pada momen Waisak tahun ini. 

Dalam amanatnya, Karutan Andi Surya menegaskan bahwa pemberian remisi merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendorong reintegrasi sosial narapidana. 

“Remisi bukan sekadar pemotongan masa hukuman, tapi juga simbol kepercayaan negara bahwa setiap individu berhak untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik,” ujar Andi. 

Ia juga berharap peringatan Hari Raya Waisak yang sarat dengan nilai kedamaian dan kasih sayang dapat menjadi momentum bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. 

“Selamat kepada 38 warga binaan yang hari ini menerima remisi. Jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berbenah dan menaati peraturan yang berlaku selama masa pembinaan di Rutan Kelas I Medan,” tutupnya.

Editor : Ismail

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 56 warga binaan Lapas Narkotika Muara Beliti ke Lapas Nusakambangan buntut dari kerusuhan di Lapas Muara Beliti.

Mereka tiba di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu (11/5/2025).

"56 Warga Binaan Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan pukul 18.30 WIB dan ditempatkan di 6 Lapas dengan kategori Super Maximum Security dan Maximum Security," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Agus mengatakan, warga binaan yang dipindahkan adalah mereka yang melakukan provokasi dan berperilaku reaktif terhadap petugas dalam kerusuhan tersebut.

Dia mengatakan, langkah pemindahan dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk lapas dan rutan bebas dari narkoba dan telepon genggam (HP).

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan HP. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi, bahkan super maksimum di Nusakambangan," ujar Agus.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen serta Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung di lokasi saat mulai terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut, bersama Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

Dia mengatakan, razia benda-benda terlarang dan penanganan represif serta rehabilitatif terus dilancarkan.

"Pemindahan dilakukan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," kata Agus.

Agus mengeklaim, setelah kerusuhan, pihaknya telah membanahi dan memulihkan sarana dan prasarana di Lapas Narkotika Muara Beliti.

"Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan," kata dia.

Agus mengatakan, saat ini sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

"Pulau Nusakambangan memiliki 3 Lapas Super Maximum Security dan 4 Lapas Maximum Security, dengan teknologi smart prison. Dan di Lapas Super Maximum, warga binaan ditempatkan One Man One Cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi," ucap dia.

Kerusuhan Lapas Muara Beliti

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025).

Dalam insiden ini, para narapidana bahkan sempat menguasai seluruh ruangan di dalam kompleks lapas tersebut.

Para narapidana menyatakan bahwa mereka kerap mengalami penindasan selama menjalani masa hukuman.

Usai menyampaikan protesnya, para napi kemudian melempari batu dari dalam dan memicu kebakaran.

Sejumlah fasilitas rusak, termasuk kaca jendela yang pecah akibat lemparan batu.

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, termasuk kendaraan taktis Brimob dan water cannon dari Polres Lubuklinggau untuk mengendalikan situasi.

Gas air mata tampak ditembakkan aparat ke arah dalam Lapas untuk memukul mundur para narapidana.

Sementara itu, pihak Lapas Narkotika Muara Beliti menduga kerusuhan disebabkan adanya razia yang digelar petugas pada pukul 08.00 WIB.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan keresahan yang disuarakan oleh para narapidana.

Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, mengatakan bahwa mereka semula menggelar razia sejak Rabu (7/5/2025) malam.

Razia dimulai dengan menyisir Blok Bangau.

Dalam razia itu, petugas mendapatkan sebanyak 54 unit handphone dari 10 sel.

Dengan temuan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan razia pada Kamis (8/5/2025) untuk menyisir Blok Angsa yang terdapat sebanyak 10 kamar.

"Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,” kata Ronald kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).