JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pansus 2 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pembahasan sekarang ini belum sampai pada subtansi, baru dilakukan konsultasi.

Anggota Pansus 2 DPRD Kota Bandung Elton Agus Marjan SE mengatakan, konsultasi telah dilakukan ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementrian Dalam Negeri. Dalam konsultasi tersebut, BPIP mengusulkan agar bahasa pembudayaan diganti dengan pembinaan Pancasila.

"Harapannya supaya warga Kota Bandung mulai usia sekolah sampai usia lanjut bisa lebih mengenal Pancasila. Dulu kan ada pelajaran P4, sekarang kan tidak ada," ujar Elton, Jumat (7/2/2025).

Selain soal bahasa pembudayaan yang diubah menjadi pembinaan, kata Elton, BPIP juga mengusulkan adanya seminar atau Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di berbagai tingkatan untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masayarakat.

Pekan ini, kata Elton, Pansus 2 akan melakukan konsultasi terakgir ke Jakarta, setelah ini akan dilakukan pembahasan terkait Raperda Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan arahan dan masukan yang didapat dari BPIP, Kemendagri dan lembaga lainnya.

"Sehingga mudah-mudahan kita bisa membuat program yang memang bisa diterapkan dan bisa sedikit besarnya berpengaruh pada penerapan Pancasila di masyarakat," katanya.

Menurut Elton, pembahasan Raperda belum masuk pada pasal per pasal. Terlebih saat ini pun berkembang dengan adanya kemungkinan perubahan judul Raperda. "Kalau pun diakomodir masukan BPIP, otomatis berubah judulnya. Sekarang judulnya Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan," katanya.

Saat konsultasi, kata Elton, Pansus 2 juga menanyakan soal teknis sosialisasi pada BPIP dan lembaga lainnya karena hal ini berkaitan dengan anggaran dan penunjang lainnya. "Makanya BPIP mengarahkan pada pembinaan Pancasila sesuai aturan di atasnya. Hal ini agar poin-poin terkait sosialisasi pada masyarakatnya pun ada," katanya.

Salah satu upaya agar sosialisasi bisa dilakukan, kata dia, harus digelar Bimtek (bimbingan teknis). Pemerintah bisa menunjuk siapa saja untuk mengikuti bimtek soal ideologi Pancasila, termasuk juga anggota dewan. Nantinya, peserta yang sudah mengikuti Bimtek bisa melakukan sosialisasi pada masyarakat.

"Kalau melihat kondisi sekarang, pemahaman terhadap ideologi Pancasila itu sangat penting karena semakin hari semakin kelihatan luntur dalam mendalami nilai-nilai. Dengan munculnya Perda ini diharapkan bisa meningkatkan kembali rasa dan pemahaman terhadap ideologi Pancasila," paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai partisipasi Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia untuk Hak-hak Anak di Vatikan sebagai langkah diplomasi Pancasila untuk melindungi hak anak di dunia.

“Pancasila yang bersifat universal bisa dijadikan pedoman nilai bagi dunia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dengan telah diakuinya Pancasila sebagai Memory of the World oleh UNESCO-PBB, Indonesia bisa memberi inspirasi bagi dunia dalam perlindungan hak anak berdasarkan nilai inti Pancasila, yaitu gotong royong, toleransi dan kemanusiaan," kata Djumala dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun konferensi dihadiri tokoh-tokoh dunia yang memiliki perhatian dan keprihatinan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sedunia.

Difasilitasi oleh Paus Fransiskus, konferensi dihadiri antara lain oleh Ratu Rania dari Yordania dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore.

Selain itu Djumala yang pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Austria dan PBB di Wina mengungkapkan bahwa hak anak sudah merupakan masalah dunia.

Menurutnya, di berbagai belahan dunia jutaan anak kehilangan hak-haknya akibat konflik bersenjata, perdagangan manusia, hingga kekerasan di dalam keluarga.

Lebih dari 40 juta anak saat ini terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata. Sementara sekitar 100 juta anak kehilangan tempat tinggal.

Kemudian sekitar 160 juta anak menjadi korban kerja paksa, perdagangan manusia, kekerasan, dan eksploitasi, termasuk dalam pernikahan paksa.

Selama konferensi, terungkap pula bahwa sekitar 150 juta anak di dunia tidak memiliki identitas hukum sehingga mereka tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta rentan diperjualbelikan.

Dalam konteks itu, Megawati menyerukan perlunya kolaborasi lintas negara untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh dunia.

Djumala menilai keikutsertaan Megawati tepat waktu. Sebab, dunia kini seperti kehilangan nilai dalam melaksanakan diplomasi dan hubungan antar-negara.

Kebijakan luar negeri suatu negara lebih sering terekspose sebagai pelaksanaan diplomasi “cash and carry”, pragmatis dan berdasar kalkulasi untung rugi.

Padahal, sambung Djumala, hubungan antar negara juga dipandu oleh nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

“Hubungan antar negara itu tidak selamanya didasarkan pada hitungan untuk rugi jangka pendek. Setiap negara punya kewajiban sosial kemanusiaan untuk saling kerjasama dalam mengatasi masalah hak anak”, ujarnya.

Partisipasi Megawati di konferensi itu juga dinilai tepat waktu karena PBB melalui UNESCO pada Mei 2023 menganugerahkan status Memory of the World bagi pidato Pancasila Bung Karno berjudul “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB, New York, pada 30 September 1960.

Dengan penganugerahan itu sejatinya nilai Pancasila sudah diakui dunia sebagai nilai-nilai universal yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan semua negara di dunia.

Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen diplomasi, yaitu diplomasi Pancasila.

“Diplomasi Pancasila adalah upaya Indonesia menyemaikan adab gotong-royong (kerjasama), musyawarah (dialog) dan toleransi (saling menghargai) sebagai inspirasi di dunia dalam menyelesaikan berbagai masalah global, termasuk dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak sedunia”, pungkas Djumala.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai partisipasi Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia untuk Hak-hak Anak di Vatikan sebagai langkah diplomasi Pancasila untuk melindungi hak anak di dunia.

“Pancasila yang bersifat universal bisa dijadikan pedoman nilai bagi dunia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dengan telah diakuinya Pancasila sebagai Memory of the World oleh UNESCO-PBB, Indonesia bisa memberi inspirasi bagi dunia dalam perlindungan hak anak berdasarkan nilai inti Pancasila, yaitu gotong royong, toleransi dan kemanusiaan," kata Djumala dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun konferensi dihadiri tokoh-tokoh dunia yang memiliki perhatian dan keprihatinan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sedunia.

Difasilitasi oleh Paus Fransiskus, konferensi dihadiri antara lain oleh Ratu Rania dari Yordania dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore.

Selain itu Djumala yang pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Austria dan PBB di Wina mengungkapkan bahwa hak anak sudah merupakan masalah dunia.

Menurutnya, di berbagai belahan dunia jutaan anak kehilangan hak-haknya akibat konflik bersenjata, perdagangan manusia, hingga kekerasan di dalam keluarga.

Lebih dari 40 juta anak saat ini terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata. Sementara sekitar 100 juta anak kehilangan tempat tinggal.

Kemudian sekitar 160 juta anak menjadi korban kerja paksa, perdagangan manusia, kekerasan, dan eksploitasi, termasuk dalam pernikahan paksa.

Selama konferensi, terungkap pula bahwa sekitar 150 juta anak di dunia tidak memiliki identitas hukum sehingga mereka tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta rentan diperjualbelikan.

Dalam konteks itu, Megawati menyerukan perlunya kolaborasi lintas negara untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh dunia.

Djumala menilai keikutsertaan Megawati tepat waktu. Sebab, dunia kini seperti kehilangan nilai dalam melaksanakan diplomasi dan hubungan antar-negara.

Kebijakan luar negeri suatu negara lebih sering terekspose sebagai pelaksana​​​​​an diplomasi “cash and carry”, pragmatis dan berdasar kalkulasi untung rugi.

Padahal, sambung Djumala, hubungan antar negara juga dipandu oleh nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

“Hubungan antar negara itu tidak selamanya didasarkan pada hitungan untuk rugi jangka pendek. Setiap negara punya kewajiban sosial kemanusiaan untuk saling kerjasama dalam mengatasi masalah hak anak”, ujarnya.

Partisipasi Megawati di konferensi itu juga dinilai tepat waktu karena PBB melalui UNESCO pada Mei 2023 menganugerahkan status Memory of the World bagi pidato Pancasila Bung Karno berjudul “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB, New York, pada 30 September 1960.

Dengan penganugerahan itu sejatinya nilai Pancasila sudah diakui dunia sebagai nilai-nilai universal yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan semua negara di dunia.

Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen diplomasi, yaitu diplomasi Pancasila.

“Diplomasi Pancasila adalah upaya Indonesia menyemaikan adab gotong-royong (kerjasama), musyawarah (dialog) dan toleransi (saling menghargai) sebagai inspirasi di dunia dalam menyelesaikan berbagai masalah global, termasuk dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak sedunia”, pungkas Djumala.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan bakal terus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun realisasinya telah dilakukan melalui berbagai wujud seperti menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Dikutip dari website NU, hal itu tertuang dalam Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam yang dibacakan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Sukorejo, 21 Desember 1983 lalu. Adapun isinya sebagai berikut:

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH. Aziz Hakim Syaerozi memastikan NU bakal menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI.

"NU adalah organisasi yang sudah menjadi besar, selalu menjadi garda terdepan menjaga NKRI, hal ini terbukti dari proses sejarah, terjadi tarik menarik untuk menentukan Pancasila menjadi ideologi negara," kata Aziz dikutip dari website Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (30/1/2025).

Aziz Hakim Syaerozi memastikan bahwa Pancasila sudah menjadi ruh bagi agama dan berkehidupan berbangsa.

"Pancasila adalah ruh dari agama itu sendiri, oleh karena itu kepada pemuda, tokoh agama, sejarah ini tidak boleh dilupakan," ujarnya.

Sejalan dengan misi Asta Cita, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak para ulama berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama. Acara ini mengusung tema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Melalui sarasehan ini, NU kembali menegaskan peran strategisnya sebagai pendukung sekaligus penjaga harmoni sosial dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Yang diangkat tahun ini kita ingin mengikuti Asta Citanya presiden dengan memperkuat masyarakat. Kita ingin bekerja bersama umat menuju Indonesia yang maslahat dalam rangka merealisasikan Asta Cita," jelas Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf.

Adapun acara sarasehan bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal berlangsung 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut bakal mendiskusikan terkait sejumlah point Asta Cita.

Diharapkan, acara ini mampu menjadi wadah konsolidasi untuk menyatukan gagasan, visi, dan program kerja NU di berbagai jenjang kepengurusan.

Bagi yang ingin menyaksikan acara Sarasehan Ulama PBNU, bisa melalui live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Video: Ketua PBNU Tanggapi Rencana Pemerintah Kembali Adakan Ujian Nasional

Video: Ketua PBNU Tanggapi Rencana Pemerintah Kembali Adakan Ujian Nasional

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala mengatakan pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) secara transparan.

"Indonesia mendesak agar otoritas Malaysia mengusut kasus itu secara tuntas dan transparan, dan memberi akses konsuler seluas-luasnya kepada Indonesia untuk mengetahui detail kasus penembakan itu," kata Djumala dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Djumala, hal tersebut harus dilakukan guna menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Djumala menjelaskan aksi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pihak Malaysia sudah beberapa kali terjadi.

Menurut data dari Migrant Care yang dikutipnya, sejak tahun 2005 sampai 2025 tercatat ada 75 orang pekerja migran Indonesia meninggal di tangan aparat Malaysia tidak melalui proses peradilan.

Salah satu penyebab fenomena tersebut bisa terjadi karena adanya faktor sensitivitas yang tinggi antara dua negara ini.

"Indonesia dan Malaysia mengandung sensitivitas cukup tinggi, utamanya dalam kaitan pekerja migran dan produk seni budaya. Karakter hubungan seperti itu sudah menjadi keniscayaan sebagai negara bertetangga," jelas dia.

Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan kedua negara dapat membangun hubungan bilateral baik yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah Malaysia mempunyai itikad baik dalam menuntaskan kasus penembakan tersebut agar hubungan ke dua negara tetap dalam kondisi baik.

"Harus ada ikhtiar dari kedua belah pihak untuk memelihara dan mengembangkannya, tentu berdasarkan niat baik dan persahabatan," jelas dia.

Sebelumnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) selaku penjaga wilayah laut Malaysia menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat.

Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan korban meninggal dunia dengan inisial B akan dipulangkan ke Indonesia setelah selesai menjalani autopsi, sementara empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut jenazah B yang berasal dari Riau itu dipulangkan pada Kamis (30/1).

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan jenazah.

Kementerian P2MI mengecam insiden tersebut serta mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan pengusutan dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025