Jakarta -

Pihak perusahaan merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) preman di kawasan industri. Kehadiran ormas preman di kawasan industri dinilai mengganggu hingga bisa menggagalkan investasi ratusan triliun rupiah.

Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengatakan, isu tersebut memang menjadi perhatian pengusaha. Menurutnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki grup yang fokus terhadap isu tersebut.

"Yang beredar kemarin mungkin di tempat lain, bukan di Chandra Asri. Dan Kadin sendiri sudah terbentuk semacam grup mengenai kawasan industri, bagaimana menangani masalah ormas dan LSM," ujar Edi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha sehingga kegiatan tidak terganggu," sambung Edi.

Edi mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya berkomitmen berkontribusi pada lingkungan sekitar, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia pun berharap kerja sama dengan pihak berwenang dipererat demi menjamin kelangsungan usaha dan menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian kepolisian dan sebagainya untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja secara fokus tidak terhalang dengan hal seperti ini, dan investor tetap ingin masuk Indonesia," tutur Edi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara tersebut.

Selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri untuk memberi dampak positif seperti peningkatan value added dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus US$ 17,39 miliar. Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun.

"Untuk mendorong investasi di sektor ini, Kemenperin melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur," ujar Taufik.

(ily/hns)

Medan -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung soal kasus band punk lokal, Sukatani yang sempat heboh dengan lagu berjudul 'Bayar, bayar, bayar'. Pigai mengatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh diganggu aparat.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Saat itu, Natalius tengah memberikan penjelasan soal hak. Lalu, Natalius memberikan contoh terkait kasus yang dialami Sukatani.

"Kita menjaga kebebasan berekspresi tidak boleh diganggu oleh aparat," kata Natalius.

Dia mengaku telah bertemu dengan salah satu vokalis Band Sukatani, Novi Chitra Indriyaki. Untuk diketahui, Novi diduga dipecat sepihak sebagai guru sekolah dasar oleh yayasan tempatnya mengajar.

"Saya sudah turun bertemu Novi kemudian ke sekolah dan pihak sekolah menginginkan terbuka untuk dia, tapi setiap sekolah itu kan ada kode etiknya. Untuk peraturan terkait internal itu adalah hubungan Novi dan pihak sekolah tapi kami kan melindungi dan memastikan kelestarian atas nilai budaya," jelasnya.

Sebelumnya, band punk Sukatani jadi buah bibir setelah membuat video permintaan maaf atas lagu milik mereka berjudul 'Bayar bayar bayar.' Dalam videonya, kedua personelnya meminta maaf ke Kapolri dan Polri.

Kedua personel band Sukatani Adalah Muhammad Syifa Al Ufti atau Electroguy sebagai gitaris dan Novi Chitra Indriyaki atau Twister Angels sebagai vokalis. Selama ini, personel band asal Purbalingga itu selalu tampil dengan topeng.

Peristiwa itu lalu membuat heboh. Berbagai pihak turut mengomentari soal permintaan maaf itu.

(afb/afb)

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Yudha Novanza Utama menyebut, pentingnya reformasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sebelumnya telah diubah melalui UU Cipta Kerja (Ciptaker). Hal itu menyikapi perubahan fundamental industri penyiaran.

?Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini memungkinkan penyiaran informasi dilakukan melalui berbagai platform atau multiplatform. Sehingga perlu adanya aturan yang menjadi solusi, dalam interaksi antara penyedia dan pengguna layanan siaran,? katanya, Jumat (14/3/2025).

Maka, Komisi I DPR melalui Panja RUU Penyiaran, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Direktur Jendral Ekosistem Digital, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), LPP TVRI , dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Gedung DPR baru-baru ini.

Anggota Panja RUU Penyiaran, Yudha Novanza Utama mengatakan, pentingnya keberadaan aturan dalam hal ini Undang-undang menunjukkan adanya kehadiran negara dalam pengaturan penyiaran di Indonesia. Sehingga menciptakan ekosistem media yang demokratis, adil, dan tidak mengurangi kebebasan pers.

?RUU Penyiaran yang dibahas saat ini, memiliki tujuan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan demokratis. Sehingga menjadi Solusi, yang adaptif dan bersifat inklusif, bukan sebaliknya untuk membatasi kebebasan kawan-kawan pers,? kata Yudha di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Adanya RUU Penyiaran ini juga, bisa menghadapi tantangan kompleks akibat beragamnya bentuk, kanal distribusi, dan pola konsumsi konten digital. Pendekatan regulasi baru diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan publik dengan dinamika inovasi ekonomi digital.

?Nantinya akan ada standar dan kode Etik Multiplatform, salah satunya sistem sensor yang menjadi model transparansi, klasifikasi konten, dan pemberdayaan pengguna. Sehingga nantinya, bisa memberikan perlindungan komprehensif mencakup: verifikasi usia yang efektif, algoritma yang mempertimbangkan faktor usia, khususnya untuk anak-anak,? ujarnya.

Pengaturan konten lokal, lanjut Yudha, perlu adanya pembaharuan melalui aturan untuk platform digital, yang memiliki perpustakaan konten lebih besar, mencakup kewajiban investasi dalam produksi lokal, ketersediaan dan visibilitas konten Indonesia, serta partisipasi dalam pengembangan industri kreatif nasional. Kebijakan didukung insentif fiskal, pengembangan talenta, dan infrastruktur produksi.

?Pendekatan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab terhadap standar konten melalui penguatan mekanisme moderasi komunitas, edukasi kreator, dan transparansi pedoman konten platform,? terangnya.

Dijelaskannya, dalam hal ini negara memiliki lembaga penyiaran sekaligus masuk dalam unsur pers, yang mampu memberikan pedoman dalam penyusunan RUU Penyiaran.

?Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) menetapkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat,? bebernya.

Dalam era digital yang rentan terhadap disinformasi, lembaga pemberitaan milik negara memiliki peran strategis sebagai sumber berita yang kredibel. Menurut dia, dengan masukan dari berbagai lembaga dan organisasi seperti PRSSNI, ATVSI, dll pada rapat dengar pendapat umum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang komprehensif untuk penyusunan RUU Penyiaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta mampu melindungi kepentingan nasional di era multiplatform.

?Masukan yang diperoleh nantinya, akan menjadi bagian dari proses konsultasi publik yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pemerintah,? ucapnya.

KASUS kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi sorotan dalam lanskap bisnis dan hukum Indonesia.

Perusahaan tekstil yang sempat menjadi kebanggaan industri nasional kini menghadapi tantangan besar dalam proses kepailitan yang berdampak luas, tidak hanya bagi pemegang saham dan kreditor, tetapi juga ribuan karyawan yang menggantungkan nasibnya pada perusahaan.

Haji Muhammad Lukminto (H.M Lukminto) atau yang dikenal Le Djie Shin merupakan pendiri dari PT Sri Rejeki Isman Tbk. Ia memulai kariernya sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Solo sejak usia 20-an.

Pada tahun 1966, ia akhirnya memantapkan diri menyewa kios di Pasar Klewer, Solo, yang ia namakan UD Sri Redjeki.

Dua tahun kemudian, ia membuka pabrik cetak pertamanya. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Kemudian Sritex berkembang menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang mencakup pemintalan, penenunan, pencelupan, pencetakan, hingga produksi garmen dan tekstil teknis.

Sritex sempat menjadi simbol keberhasilan industri manufaktur Indonesia dengan dibuktikannya sekitar 70 persen produksi Sritex diekspor ke lebih 100 negara di dunia.

Kepailitan Sritex tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

Salah satu faktor utama adalah beban utang yang tinggi mencapai sekitar 1,54 miliar dollar AS. Kondisi ini diperparah dampak pandemi COVID-19 yang menekan permintaan global terhadap produk tekstil, menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan.

Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin membebani perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dollar AS.

Krisis ekonomi global yang memengaruhi sektor manufaktur juga memperburuk situasi, mengakibatkan kesulitan likuiditas dan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, kasus Sritex memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum berfungsi dalam menangani perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Proses pembuktian utang jatuh tempo menjadi aspek krusial dalam kepailitan, di mana kreditur harus membuktikan bahwa utang telah melewati batas waktu pembayaran dan debitur tidak mampu melunasinya.

Kepailitan Sritex juga dapat dibandingkan dengan kasus perusahaan besar lainnya seperti Duniatex dan Merpati Airlines, di mana permasalahan manajemen keuangan, tekanan eksternal, serta kegagalan dalam restrukturisasi utang menjadi faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan.

Di sisi lain, terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024, juga turut mempersulit kondisi Sritex.

Adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang memberikan kemudahan bagi produk tekstil impor masuk ke pasar Indonesia turut menjadi tantangan tersendiri dan mempersulit Sritex dalam bersaing karena harga barang impor yang lebih murah di Indonesia.

Salah satu aspek paling memprihatinkan dari kepailitan Sritex adalah dampaknya terhadap puluhan ribu karyawan.

Secara hukum, status karyawan dalam proses kepailitan mendapat perlindungan melalui UU Cipta Kerja yang mengubah UU Ketenagakerjaan.

Hal ini mencakup status upah dan hak-hak karyawan lainnya pada saat perusahaan dinyatakan pailit, sebagaimana diterangkan melalui Pasal 81 Angka 36 UU No.6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 95 UU No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya
2. Upah pekerja/buruh didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur
3. Hak lainnya dari pekerja/buruh didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan

Untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi, karyawan dalam kondisi kepailitan harus mendaftarkan tagihan mereka kepada kurator dalam proses verifikasi piutang.

Dalam hal ini, kurator memiliki peran krusial dalam pemberesan aset perusahaan dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor sesuai dengan prioritas pembayaran yang diatur dalam UU Kepailitan.

Hak-hak karyawan termasuk dalam kreditor preferen, yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditor konkuren.

Jika karyawan merasa hak mereka tidak diakomodasi dengan baik, mereka dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas dalam proses kepailitan.

Selain itu, pengelolaan aset yang efektif oleh kurator, termasuk pelelangan aset dan optimalisasi harta pailit, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak-hak karyawan dapat terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif kebijakan, kepailitan Sritex menjadi pembelajaran bagi dunia usaha dalam menerapkan strategi mitigasi risiko guna mencegah terjadinya kepailitan di masa depan.

Perusahaan perlu menerapkan manajemen keuangan yang lebih ketat dan disiplin, melakukan diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi risiko bisnis, serta mengadopsi kebijakan restrukturisasi keuangan yang lebih cepat sebelum situasi semakin memburuk.

Pemerintah dan regulator juga perlu mempertimbangkan perbaikan regulasi kepailitan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi karyawan dan kreditur, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam menyelesaikan sengketa kepailitan.

Terkait regulasi kepailitan, kasus Sritex menyoroti pentingnya keseimbangan dalam perlindungan hak debitur dan kreditur.

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa Sritex pailit dengan membatalkan perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disepakati dalam proses restrukturisasi utang.

Keputusan ini mengalihkan pengelolaan aset perusahan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.

Kurator memiliki kewenangan dalam mengelola aset pailit, termasuk menentukan apakah perusahaan dapat tetap beroperasi (going concern) atau tidak.

Dalam praktiknya, keputusan terkait going concern seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan perusahaan dan prospek pemulihan usaha.

Oleh karena itu, evaluasi yang lebih komprehensif dalam menentukan langkah terbaik bagi perusahaan pailit dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan di masa depan.

Dalam dunia kepailitan, going concern menjadi salah satu opsi yang cukup strategis yang diberikan kepada kurator untuk menjaga dan mengoptimalkan nilai aset perusahaan yang sedang dalam status pailit.

Pendekatan ini kerap dipandang sebagai solusi yang optimal, sebagaimana terjadi pada kasus Sritex.

Penerapan mekanisme going concern tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan matang. Kurator wajib mendapatkan izin dari hakim pengawas dan melakukan evaluasi mendalam terkait kelayakan operasional perusahaan untuk dilanjutkan.

Keputusan ini juga harus dilandasi kajian komprehensif dari para ahli yang menganalisis potensi keuntungan serta risiko operasional yang mungkin timbul.

Going concern terbukti memberikan begitu banyak manfaat dalam penanganan kepailitan. Tidak hanya berhasil mempertahankan nilai aset perusahaan, pendekatan ini juga menciptakan efek positif bagi keberlangsungan pekerjaan karyawan.

Going concern merupakan opsi yang memiliki landasan hukum dan diatur dalam undang-undang. Tindakan ini dapat dilaksanakan secara sah selama kurator mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut akan meningkatkan atau minimal mempertahankan nilai harta pailit.

Undang-undang kepailitan semakin terus berkembang, bahkan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jerman yang menunjukkan kekonsistenan menuju penguatan konsep going concern.

Regulasi di negara-negara tersebut telah mengalami transformasi signifikan dengan mengutamakan pemeliharaan nilai bisnis yang berkelanjutan, mempertahankan manfaat sosial dari keberlangsungan usaha, serta mengoptimalkan pengembalian piutang para kreditor.

Dari keberhasilan pelaksanaan going concern pada negara-negara tersebut, dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk meningkatkan pengaturan terkait going concern dalam penanganan kasus-kasus kepailitan.

Fokus pada keberlanjutan usaha sudah seharusnya menjadi prioritas dalam perubahan regulasi kepailitan di Indonesia.

Kasus kepailitan Sritex merepresentasikan kompleksitas tantangan hukum, ekonomi, dan sosial dalam penanganan kegagalan perusahaan besar di Indonesia.

Sementara proses hukum terus berjalan, nasib ribuan karyawan dan masa depan industri tekstil nasional menjadi perhatian utama.

Keberhasilan penyelesaian kasus ini akan bergantung pada keseimbangan pendekatan dari kurator, kreditor, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dengan perlindungan hak karyawan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius.

Bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap mereka yang telah berkontribusi dalam membangun industri ini.

JAKARTA, iNewsTuban.id - Kapolres Ngada nonaktif menjadi tersangka dalam kasus kekerasan seksual. Empat orang menjadi korban dengan tiga di antaranya masih di bawah umur.

AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dihadirkan Mabes Polri saat ekspose kasus. Perwira Polri ini akan segera menjalani sidang etik dan pidana.

Selain diduga melakukan pelecehan seksual kepada anak, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya ini.

"Dari pemeriksaan kode etik ditemukan fakta tersangka telah melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang dewasa," ujar Karo Penmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Saat ini tersangka sudah ditahan dan segera menjalani sidang kode etik serta penanganan kasus pidana.

"Sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Div Propam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus (patsus)," katanya.

Editor : Prayudianto

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap bahwa Muhammad Haryono (MH), saksi kunci dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah (Kalteng), masih mengalami trauma psikologis pascakejadian. LPSK menyarankan agar kuasa hukum MH rutin memberikan konseling guna mendukung pemulihan kejiwaannya.

MH telah resmi ditetapkan sebagai Justice Collaborator (JC) oleh LPSK karena menjadi saksi kunci dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS) terhadap seorang sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi.

MH merupakan saksi yang melihat langsung detik-detik sebelum peristiwa penembakan terjadi.

Namun, MH juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut serta membersihkan barang bukti kejahatan.

Setelah menjadi JC, ia mendapatkan perlindungan khusus dari LPSK sebagai saksi mahkota, dan kasus ini resmi masuk dalam pendampingan LPSK.

Pendampingan Psikologis bagi MH

Pada sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (13/3/2025), Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati beserta jajaran hadir langsung untuk memantau jalannya persidangan, yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

Usai sidang, Sri Nurherwati menyampaikan bahwa LPSK telah menyarankan kuasa hukum untuk memberikan layanan tambahan berupa konseling guna mendukung pemulihan psikologis MH.

“Nanti kami akan coba kerjasamakan agar JC MH ini bisa lebih rileks dan tidak takut meskipun yang bertanya majelis hakim. Majelis hakim sudah akomodatif untuk bisa menilai tingkat ancamannya,” ujar Sri kepada wartawan.

Menurut Sri, pendampingan psikologis ini bertujuan agar MH lebih percaya diri dalam memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

“Kami sudah melakukan asesmen soal ancaman, beban psikologis, dan ketakutan dia. Terlihat juga dia takut waktu ditanya majelis hakim, kami ingin memastikan ke depan dia bisa lebih siap memberikan kesaksian,” jelasnya.

Dengan adanya pendampingan psikologis dan perlindungan dari LPSK, diharapkan MH tidak takut dalam mengungkap keterangan yang sebenarnya terkait kasus ini.

“Toh sudah dilindungi oleh LPSK, juga seluruh aparat penegak hukum mendukung upaya membuka tindak pidana yang terjadi, sehingga kebenaran materil bisa kita dapatkan,” pungkas Sri.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Revisi UU TNI akan memperjelas atau mempertegas posisi dan tugas personel TNI di instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fahmi sejak awal BNPT terbentuk, banyak personel TNI yang sudah menempati posisi tertentu di instansi tersebut, antara lain di bidang penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan strategi pemberantasan terorisme.

Unsur kepolisian, lanjut Fahmi, juga bergerak di ranah yang sama namun lebih meluas karena mereka memiliki wewenang penegakan hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah belum adanya dasar hukum dalam UU TNI yang secara eksplisit mengatur masuknya prajurit TNI ke dalam BNPT," kata Fahmi saat dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikarenakan UU TNI disusun sebelum BNPT berdiri. Kondisi itulah yang membuat belum adanya dasar hukum TNI yang mengatur keterlibatan dengan BNPT dalam menanggulangi terorisme.

Padahal, Fahmi menilai salah satu tugas utama TNI yakni mengatasi aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara.

"Pasal 7 UU TNI sudah mengatur tentang peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengatasi aksi terorisme, termasuk dalam konteks aksi separatis dan pemberontakan bersenjata, maupun yang terkait dengan keamanan pelayaran dan penerbangan," jelas Fahmi.

Kini posisi TNI mulai difasilitasi dalam RUU TNI yang telah dibahas oleh DPR dan Kementerian Pertahanan. Fahmi menilai hadirnya RUU TNI ini tidak akan menyingkirkan Polri sebagai leading sector penegakan hukum bidang terorisme.

"Revisi ini pada akhirnya lebih kepada memperjelas peran masing-masing di bawah naungan BNPT, bukan mengambil alih kewenangan atau cawe-cawe," tutup Fahmi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Salah satu institusi tersebut yakni BNPT.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3).

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah terkait masuknya prajurit aktif TNI ke kementerian/lembaga.

"Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku," kata Sjafrie.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

"Kalau pernyataan seperti itu enggak usah percaya, sepanjang tak ada cover both side enggak usah percaya," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/3).

Pigai mengklaim menjadi bagian perjalanan politik Prabowo selama setidaknya 20 tahun lebih. Dari pengalaman itu, ia memastikan tak ada alergi terhadap demo dalam diri Prabowo.

"Saya adalah bagian dari perjalanan politik Presiden Prabowo. Pagi, siang, sore, malam serang kita habis-habisan. Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa saja," kata dia.

Ia yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia ini menegaskan demo atau menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Di negara demokrasi, hal itu lazim terjadi dan dia sebut sebagai parlemen jalanan.

"Demonstrasi parlemen jalanan boleh dong. Dulu orang demonstrasi dihukum di pengadilan, tapi sekarang kami bebaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Satryo dalam wawancara khusus dengan salah satu media nasional mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Minahasa yang menyebut Presiden Prabowo alergi dengan demo. Sebab, demo menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.

Satryo menyampaikan pernyataan tersebut mengacu pada demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal, yang pada akhirnya membuat ia keluar dari kabinet dalam waktu relatif cepat.

Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.

Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.

Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.

"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya menambahkan.

Pigai juga menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa pemerintahan Prabowo.

"(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," kata Pigai.

Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

"Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi," jelasnya.

Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

"Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah," katanya.

Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

"Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun," jelasnya.

Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

Jakarta (ANTARA) - Setiap individu memiliki hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh hukum. Namun, dalam beberapa kasus, hak-hak tersebut dilanggar secara sistematis dan berdampak luas.

Pelanggaran HAM berat merupakan bentuk pelanggaran yang paling serius karena melibatkan tindakan yang terencana, meluas, dan sering kali dilakukan oleh negara atau kelompok tertentu terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat serta bagaimana karakteristiknya berbeda dari bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Definisi HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Dengan demikian, HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan berbagai hak lainnya yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Definisi pelanggaran HAM Berat

Secara yuridis, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mendefinisikan pelanggaran HAM berat sebagai tindakan serius yang mencakup:

• Pembunuhan massal (genosida)
• Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing)
• Penyiksaan
• Penghilangan orang secara paksa
• Perbudakan
• Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat terdiri dari dua kategori utama, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM Berat

1. Kejahatan genosida

Kejahatan genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok berdasarkan kebangsaan, ras, etnis, atau agama, dengan cara:

• Membunuh anggota kelompok
• Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
• Menciptakan kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kehancuran fisik kelompok secara keseluruhan atau sebagian
• Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut
• Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Bentuknya meliputi:

• Pembunuhan
• Pemusnahan, termasuk tindakan yang menyebabkan penderitaan berat, seperti penghambatan suplai makanan dan obat-obatan
• Perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak
• Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
• Perampasan kebebasan secara sewenang-wenang
• Penyiksaan, baik fisik maupun mental
• Kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, sterilisasi paksa, dan eksploitasi seksual lainnya
• Penganiayaan terhadap kelompok tertentu berdasarkan politik, ras, kebangsaan, agama, atau faktor lain yang diakui dalam hukum internasional
• Penghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan atau penculikan yang dilakukan oleh negara atau kelompok dengan dukungan negara, tanpa informasi yang jelas tentang keberadaan korban
• Kejahatan apartheid, yaitu penindasan dan dominasi sistematis oleh suatu kelompok ras terhadap kelompok ras lain dalam suatu rezim kelembagaan

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, tudingan sejumlah pihak terkait Presiden Prabowo Subianto menerapkan praktik militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini. "Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia menjelaskan, pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik. Pun Prabowo pada Pemilu 2024 menjadi calon presiden (capres) peraih suara terbanyak melalui proses pemilihan langsung.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan, sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di Tanah Air. Menurut dia, pemerintahan Prabowo melalui misi Asta Cita turut mengedepankan demokrasi dan HAM.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelas mntan komisioner HAM tersebut.

Oleh sebab itu, Pigai menegaskan, sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia. "Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," ujar Pigai.

Sementara itu, Kementerian HAM mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. Hal itu untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Pigai di kantornya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Pasalnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Fenomena mengemis online di TikTok dengan cara ekstrem, seperti berjoget berlebihan, berendam di lumpur, atau melakukan tantangan aneh demi mendapatkan donasi, semakin banyak ditemukan. Aksi ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat karena dianggap mengaburkan batas antara hiburan dan eksploitasi diri.

Para pelaku biasanya melakukan siaran langsung (live streaming) sambil meminta penonton mengirimkan hadiah virtual (gift) yang dapat ditukar dengan uang. Praktik ini semakin menuai kritik, terutama jika dilakukan oleh individu yang sebenarnya sehat dan masih mampu bekerja.

Dalam Islam, konsep meminta-minta memiliki batasan yang jelas, di mana seseorang dianjurkan untuk bekerja dan berusaha terlebih dahulu sebelum meminta bantuan kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, mengemis diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat atau ketika seseorang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.

Lebih dari sekadar masalah etika, fenomena ini juga menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Jika terus dibiarkan, kebiasaan ini dapat membentuk mentalitas instan di masyarakat, di mana seseorang lebih memilih mencari simpati publik ketimbang berusaha dengan cara yang lebih produktif.

Hukum mengemis online di TikTok menurut Islam

Dalam pandangan Islam, perbuatan meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam menekankan pentingnya menjaga martabat dan harga diri, serta mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam mencari nafkah yang halal. Rasulullah SAW bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."

Abu Hamid al-Ghazali, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak dapat merendahkan martabat seseorang. Beliau menekankan bahwa tindakan tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap rezeki yang telah Allah berikan dan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Dalam Islam, mengemis online di TikTok hukumnya haram. Hal ini karena mengemis bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan perbuatan hina. Islam melarang pemeluknya untuk meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya unsur darurat ataupun adanya kebutuhan mendesak. Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار

Artinya, “Rasulullah bersabda ‘Barang siapa yang meminta-minta sedangkan ia memiliki perkara yang mencukupinya maka ia sedang memperbanyak (bagian) dari api neraka,’” (HR Abu Dawud).

Selain itu, tindakan mengemis online dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi semangat untuk bekerja keras. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, fenomena mengemis online melalui TikTok dipandang tidak sesuai dengan etika dan ajaran Islam.

Oleh karena itu, umat Islam perlu lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial agar tidak terjebak dalam perilaku yang dapat merendahkan martabat. Media sosial seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Sikap menjaga kehormatan dan berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik harus selalu diutamakan dalam setiap aktivitas, termasuk di dunia digital, demikian mengutip dari sejumlah sumber.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.

Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.

Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.

"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025