JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dugaan adanya ancaman dan pelaporan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus karena melakukan aksi protes saat pembahasan revisi UU TNI berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, aksi turun tangan Komnas HAM ini didasarkan dengan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut," kata Uli saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Komnas HAM juga menegaskan, perlu adanya jaminan perlindungan atas hak menyampaikan pendapat atau ekspresi. Termasuk, dalam aksi protes yang dilakukan Andrie dan dua aktivis Kontras lainnya saat pembahasan RUU TNI berlangsung.

"Dalam menyampaikan aspirasi (perlu ada perlindungan) termasuk hak atas pendapat dan atau ekspresi atas RUU TNI," tandasnya.

Teror dan laporan polisi diterima Andrie usai melakukan aktivis Kontras melakukan aksi protes terkait rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar diam-diam di sebuah hotel mewah.

Laporan polisi ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam. Dia mengatakan, Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut pada Sabtu, dengan nomor laporan LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, yang dilaporkan oleh RYR (pelapor sebagai security Hotel Fairmont, Jakarta)," kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Minggu, 16 Maret 2025.

Ade Ary menjelaskan, untuk terlapor dalam peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

Kemudian, menurut Ade Ary, untuk terlapor disangkakan sejumlah pasal.

"Mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia/Pasal 172 dan atau Pasal 212 dan atau Pasal 217 dan atau Pasal 335 dan atau Pasal 503 dan atau Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," ujar Ade Ary.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dugaan adanya ancaman dan pelaporan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus karena melakukan aksi protes saat pembahasan revisi UU TNI berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, aksi turun tangan Komnas HAM ini didasarkan dengan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut," kata Uli saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Komnas HAM juga menegaskan, perlu adanya jaminan perlindungan atas hak menyampaikan pendapat atau ekspresi. Termasuk, dalam aksi protes yang dilakukan Andrie dan dua aktivis Kontras lainnya saat pembahasan RUU TNI berlangsung.

"Dalam menyampaikan aspirasi (perlu ada perlindungan) termasuk hak atas pendapat dan atau ekspresi atas RUU TNI," tandasnya.

Teror dan laporan polisi diterima Andrie usai melakukan aktivis Kontras melakukan aksi protes terkait rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar diam-diam di sebuah hotel mewah.

Laporan polisi ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam. Dia mengatakan, Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut pada Sabtu, dengan nomor laporan LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, yang dilaporkan oleh RYR (pelapor sebagai security Hotel Fairmont, Jakarta)," kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Minggu, 16 Maret 2025.

Ade Ary menjelaskan, untuk terlapor dalam peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

Kemudian, menurut Ade Ary, untuk terlapor disangkakan sejumlah pasal.

"Mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia/Pasal 172 dan atau Pasal 212 dan atau Pasal 217 dan atau Pasal 335 dan atau Pasal 503 dan atau Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," ujar Ade Ary.

hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi atas RUU TNI, harus dalam koridor peraturan perundang-undangan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyelidiki insiden kericuhan pada saat rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Jakarta pada Sabtu (15/3) lalu.

“Komnas HAM akan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Penyelidikan tersebut, terang Uli, sebagaimana mandat dan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terkait kericuhan pada saat rapat RUU TNI, Komnas HAM memandang perlu adanya jaminan dan perlindungan atas hak kebebasan berpendapat maupun berekspresi dalam menyampaikan aspirasi.

“Dalam menyampaikan aspirasi atas RUU TNI tersebut, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi atas RUU TNI, harus dalam koridor peraturan perundang-undangan,” tambah Uli.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI bersama pemerintah di sebuah hotel di Jakarta pada 14-15 Maret 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi ruang rapat tersebut pada hari Sabtu (15/3). Mereka menyampaikan aspirasi bahwa pembahasan RUU TNI seharusnya dilakukan secara terbuka.

"Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup," ujar salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus, yang juga merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) saat menerobos masuk ke ruang rapat panja.

Tiga orang perwakilan koalisi sempat memasuki ruang rapat. Akan tetapi, langsung ditarik keluar oleh pihak pengamanan. Setelah ditarik keluar, perwakilan koalisi tetap menyerukan aspirasinya.

Aksi tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak hotel ke Polda Metro Jaya karena dinilai menimbulkan kericuhan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Minggu (16/3), mengatakan bahwa pelapor berinisial RYR yang merupakan sekuriti hotel.

"Benar Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan/atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia," ucap Kombes Pol. Ade.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM menanggapi penggerudukan rapat Panja Komisi I DPR RI dengan pemerintah saat membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, yang dilaporkan ke polisi. Komnas HAM akan menyelidiki peristiwa penggerudukan ini.

"Komnas HAM melakukan pemantauan atas peristiwa pada hari Sabtu 15 Maret 2025 yang terjadi di Hotel Fairmont dan juga dugaan intimidasi," kata Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Ada tiga hal yang menjadi catatan Komnas HAM terkait peristiwa penggerudukan rapat RUU TNI yang berujung pelaporan ke polisi tersebut. Berikut detailnya:

1. Perlu adanya jaminan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan atau ekspresi dalam menyampaikan aspirasi Undang RUU TNI.

2. Dalam menyampaikan aspirasi atas RUU TNI tersebut termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan ekspresi atas Undang-Undang, RUU TNI harus dalam koridor peraturan perundang-undangan.

3. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan data dan fakta atas peristiwa tersebut sebagaimana mandat dan kewenangan Komnas HAM pada Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang RUU TNI tahun 1999.

Satpam Hotel Fairmont Lapor Polisi

Sebelumnya, penggerudukan rapat Panja Komisi I DPR RI dengan pemerintah saat membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, dilaporkan ke polisi. Pelapor dalam hal ini pria berinisial RYR yang mengaku sekuriti pihak hotel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kasus dilaporkan pada Minggu (16/3). Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Pihak sekuriti melaporkan terkait Pasal 172 dan/atau Pasal 212 dan/atau Pasal 217 dan/atau Pasal 335 dan/atau Pasal 503 dan/atau Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Adapun terlapor masih dalam penyelidikan.

"Kami menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana terkait ketertiban umum, dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia," kata Ade Ary kepada wartawan, Senin (17/3).

Dalam laporannya, pihak sekuriti menerangkan telah terjadi penggerudukan rapat yang digelar di lokasi. Dia mengatakan penggerudukan dilakukan oleh tiga orang yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka meminta rapat tersebut dihentikan lantaran dilakukan secara diam-diam.

"Pelapor selaku sekuriti Hotel Fairmont menerangkan bahwa sekitar pukul 18.00 WIB ada tiga orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Sipil, masuk ke Hotel Fairmont. Kemudian tiga orang tersebut melakukan teriakan di depan pintu ruang rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI, agar rapat tersebut dihentikan karena dilakukan secara diam-diam dan tertutup," jelasnya.

Ade Ary mengatakan saat ini kasus tersebut ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ade Ary menyebut pihaknya akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor.

Simak jugaVideo Respons Mensesneg soal Rapat RUU TNI di Hotel Digeruduk KontraS

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu miring soal mundurnya dia dari Kabinet Merah Putih. Dia menegaskan dirinya masih berkonsentrasi bekerja dengan Prabowo dan Kabinet Merah Putih dan tak memiliki rencana untuk mundur.

Hal ini diungkapkan Airlangga saat mau melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia melakukan pertemuan sendiri dan Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pertama, saya tetap bekerja konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur," tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Airlangga sendiri mengakui dirinya melaporkan beberapa hal ke Prabowo dalam pertemuannya sore kemarin. Laporan-laporan itu diungkapkan Airlangga di akun Instagram resmi @airlanggahartarto_official. Berikut ini ulasannya:

1. Perkembangan Ekonomi Terkini
Saat melakukan pertemuan dengan Prabowo, Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif baik bagi Indonesia. Tingkat inflasi sampai Februari juga masih rendah di mana core inflation-nya positif.

"Indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi," beber Airlangga dikutip dari Instagramnya, Rabu (19/3/2025).

"Terkait kondisi perekonomian nasional, saya sampaikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat," tegasnya.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$ 6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$ 14 miliar pada Februari.

2. Lapor Pengembangan KEK
Dia juga melaporkan perkembangan terkini terkait rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Prabowo, kata Airlangga, telah memberi atensi khusus terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan otoritas Fujian, China.

"Kerja sama tersebut akan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp 16 triliun," papar Airlangga.

Dirinya juga melaporkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Batam, dan Singhasari, Jawa Timur.

3. Rencana Perluasan KUR
Airlangga juga mendapatkan tugas dari Prabowo untuk melakukan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong pembiayaan sektor produktif di tengah masyarakat.

Dia menjelaskan akan ada revisi Keputusan Presiden sebagai beleid KUR untuk mengakomodir beberapa perbaikan.

"Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai Kepres, mengenai KUR di mana komitenya akan membunyikan itu," sebut Airlangga.

4. Kerja Sama Internasional
Terakhir, Airlangga melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional. Di antaranya, persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

Selain itu pemerintah juga sedang memulai proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Dengan menindaklanjuti akses CPTPP diharapkan kita dapat membuka pasar untuk Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris," pungkas Airlangga.

Simak jugaVideo: Airlangga Tepis Isu Mundur Bareng Sri Mulyani dari Kabinet Prabowo: Hoaks

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (18/3/2025), didorong oleh persetujuan parlemen Jerman atas rencana reformasi belanja besar-besaran.

Di saat yang sama, investor mencermati perkembangan pembicaraan antara pemimpin AS dan Rusia yang berpotensi menghasilkan kesepakatan damai bagi Ukraina.

Melansir Reuters, Rabu (19/3/2025), indeks Stoxx Europe 600 ditutup menguat 0,6%, dipimpin saham perbankan yang menguat 2,5% ke level tertinggi sejak Februari 2011.

Sektor energi serta otomotif dan suku cadang juga mencatat kenaikan, dengan mayoritas sektor berakhir di zona hijau. Indeks sektor dirgantara dan pertahanan ditutup pada rekor tertinggi setelah naik 1,4%.

Sementara itu, indeks DAX Jerman menguat 1% setelah menyentuh rekor tertinggi intraday. Sementara itu, indeks saham kapitalisasi kecil SDAX melonjak 3% ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.

Parlemen Jerman Bundestag menyetujui RUU reformasi yang melonggarkan aturan ketat utang negara guna meningkatkan belanja pertahanan, termasuk alokasi dana sebesar 500 miliar euro (Rp8.900 triliun) untuk infrastruktur. RUU ini akan diajukan ke majelis tinggi pada Jumat mendatang.

Euforia pasar terhadap reformasi tersebut sempat mendorong lonjakan saham pertahanan, nilai tukar euro, serta imbal hasil obligasi zona euro dalam beberapa pekan terakhir. Namun, setelah pemungutan suara, tren kenaikan tersebut sedikit mereda.

Analis investasi Quilter Lindsay James mengatakan penguatan ini menjadi contoh klasik strategi ‘beli rumor, jual fakta’. Hal ini karena pasar Jerman sudah unggul dibanding lainnya, sehingga jadi aksi ambil untung tak terhindarkan.

“Investor akan mencari eksposur ke ekonomi Jerman, dan biasanya itu akan berujung pada saham dengan kapitalisasi pasar menengah dan kecil,” jelas James.

Namun, lembaga pemeringkat Fitch mengingatkan bahwa peringkat kredit AAA Jerman bisa berada di bawah tekanan jika lonjakan belanja ini tidak diimbangi dengan langkah konsolidasi fiskal atau gagal mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan BofA Global Research mengungkapkan adanya peralihan dana investasi dari saham AS ke saham Eropa yang paling tajam sejak 1999, dengan meningkatnya minat terhadap saham kapitalisasi kecil di kawasan ini.

Di sisi geopolitik, investor menanti hasil pembicaraan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, di tengah upaya Washington membujuk Moskow untuk menerima gencatan senjata dalam konflik Ukraina.

Dari sisi korporasi, saham Computacenter melesat 11% setelah perusahaan teknologi ini mengungkapkan optimisme terhadap pertumbuhan pada 2025, dengan pesanan yang kuat di seluruh wilayah operasionalnya.

Sebaliknya, saham Bollore anjlok 5,4% setelah konglomerasi Prancis itu merilis laporan keuangan tahunannya yang mengecewakan pasar.

Sementara itu, Siemens naik 1,2% setelah mengumumkan rencana PHK terhadap 5.600 karyawan di divisi industri digitalnya sebagai bagian dari strategi restrukturisasi.

Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyampaikan perlu dasar hukum yang jelas apabila badan tersebut diminta memberikan jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana, seperti tindak penganiayaan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya.

"Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain," kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Lily, sejalan dengan prinsip yang dikedepankan oleh BPJS Kesehatan yakni prinsip mengutamakan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam membayarkan biaya pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa diperlukan pula penetapan kriteria terkait dengan pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana.

"Bantuan medis yang dimaksud juga kalau ini tidak masuk dalam penjaminan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), jadi masuk ke penjaminan siapa? Sehingga ini perlu kejelasan," ujar Lily.

Diketahui, sejauh ini terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pendanaan APBD korban tindak pidana kekerasan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Lalu ada pula Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah (Jateng) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, seorang keluarga korban tindak penusukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan ketidakmampuan keluarga tersebut dalam membayar biaya pengobatan korban yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Rapat tersebut lantas digelar untuk mencari jalan keluar atas beragam persoalan seperti itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan kadernya yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Ridwan Kamil diduga mengetahui kasus tersebut sehingga rumah kediamannya digeledah tim penyidik KPK beberapa waktu lalu.

"Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kami siap untuk membantu," ujar Sekretaris Jenderal Golkar M. Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3) malam.

Sarmuji mengatakan Ridwan Kamil bersikap kooperatif membantu KPK dalam mengusut kasus tersebut. Ia menegaskan hubungan Ridwan Kamil dengan Golkar masih baik-baik saja.

"Ya kita hormati proses hukum, saya yakin pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya," imbuhnya.

"DPD Jawa Barat sudah berkomunikasi ke pak Ridwan Kamil, mungkin juga Pak Ridwan kamil berkomunikasi dengan yang lainnya juga," lanjut Sarmuji.

Rumah kediaman Ridwan Kamil berikut 11 tempat lainnya, termasuk Kantor Bank BJB di Bandung, sudah digeledah tim penyidik KPK. Dari sana, ditemukan berbagai barang bukti diduga terkait perkara, di antaranya dokumen dan deposito Rp70 miliar.

Lembaga antirasuah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus itu. Mereka ialah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; dan Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.

Yudhi dkk disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) bakal memberikan pendampingan hukum jika diminta oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M Sarmuji saat ditanya pendampingan hukum terhadap Ridwan Kamil yang bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.

“Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi, kalau diperlukan suatu saat (diperlukan), dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insya Allah kita ikut membantu,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.

Sarmuji pun menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan lepas tangan terhadap perkara-perkara hukum yang melibatkan kader-kadernya. Bahkan, Partai Golkar pun membantu pendampingan hukum jika diperlukan oleh masyarakat umum.

Oleh sebab itu, Sekjen Golkar ini pun memastikan bahwa pihaknya bakal pasang badan jika Ridwan Kamil membutuhkan pendampingan hukum dari Partai Golkar.

“Sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kita juga siap untuk membantu. Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kami siap untuk membantu,” ujar Sarmuji.

Namun demikian, Golkar menghormati rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Sarmuji juga meyakini bahwa Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.

“Saya yakin pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” katanya.

Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut, keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.

"Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan," ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025.

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Selasa, 11 Maret 2025.

Dua hari berselang, pada 12 Maret 2025, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat.

"Benar (penggeledahan di kantor Bank BJB)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Maret 2025.

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) M Sarmuji menghormati proses hukum yang dilakukan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil.

Hal ini disampaikan Sarmuji merespons rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.

“Ya, kita hormati proses hukum,” kata Sarmuji, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.

Sarmuji meyakini Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.

Ia menilai eks Gubernur Jawa Barat itu juga bakal membantu Komisi Antirasuah dalam proses hukum tersebut.

“Saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” kata Sarmuji.

Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Budi Sokmo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.

"Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025).

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Dua hari berselang, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (12/3/2025).

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bhatara Ibnu Reza mengkritik tajam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR. Bhatara menyayangkan DPR tidak berada dalam posisi melawan terhadap UU ini.

"Problem yang hari ini kita lihat adalah DPR tidak terlihat ada gerakan oposisi atau perlawanan terhadap UU ini secara politik," kata Bhatara dalam diskusi yang bertajuk 'Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Kejaksaan, Polri dan TNI' dilihat di kanal YouTube Universitas Trisakti, Minggu (16/3/2025).

Bhatara menguak satu persatu ketiga RUU tersebut. Di RUU TNI, kata Bhatara, kewenangan dan tugas TNI diperluas ke non-militer hingga bisa menangani pemberantasan narkotika.

"Problemnya ada di UU TNI, profesionalitas itu tidak ditunjukkan dalam UU ini bahkan itu melebar ke mana-mana bagaimana kewenangan tambahan misalnya tugas wewenang TNI dengan berlindung apa yang disebut sebagai operasi militer selain perang, misalnya pemberantasan terorisme, misalnya melawan separatisme," ujar Bhatara.

"Dengan berlindung di itu, mereka masuk ke ranah hukum mereka masuk di dalam konteks perang melawan narkotika dan adiktif apakah ini tugas militer TNI," tambahnya.

Padahal, kata Bhatara, tugas untuk memberantas narkotika adalah aparat penegak hukum. Sementara TNI, menurutnya, bukan aparat penegak hukum.

"Sepanjang yang kita tahu yang bisa melakukan itu aparat penegak hukum, sedangkan TNI bukan aparat penegak hukum," ujar Bhatara.

Kemudian di RUU Kejaksaan, dia melihat ada ekspansi tugas. Dia menyebut intelijensi Kejaksaan bisa masuk dalam ranah penyelidikan.

"Apa yang disebut di dalam perubahan itu ekspansi tugas yang saya katakan, yang nanti akan sangat panjang, bagaimana intel dalam perubahan pertama itu sudah tidak lagi sekadar mencari atau mencari info tapi masuk dalam ranah penyelidikan," kata Bhatara.

"Jadi tidak heran sejak diundangkan tahun 2021, kasi intel di kejari itu bisa mengundang seseorang tetapi sebenarnya dia mengatakan bahwa Anda diduga melalukan tindak pidana," sambungnya.

Bhatara juga mengungkit RUU Polri. Dia menyoroti RUU ini memiliki konsep keamanan manusia.

"Konsep ini memiliki konsep yang istilahnya dikritik oleh konsep apa yang disebut konsep keamanan manusia yang menitikberatkan bahwa keamanan tidak melulu bicara soal keamanan terhadap negara tetapi bicara soal warga negaranya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki kemungkinan mengajukan tuduhan terorisme terhadap para pengunjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia. Pertimbangan itu muncul setelah pihak berwenang Amerika Serikat menahan aktivis pro-Palestina, Mahmoud Khalil. Pemerintahan Presiden Trump pun berupaya mendeportasi Khalil, akan tetapi pengacaranya merespons bahwa rencana deportasi itu mengancam kebebasan berekspresi di Amerika Serikat.