Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap ada seorang saksi kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Rizky atau Eky, di Cirebon yang mengajukan perlindungan. LPSK bakal menelaah lebih lanjut permohonan perlindungan saksi tersebut.

"Kami melakukan proaktif dan berkoordinasi terkait kasus Vina dan akan lanjutkan untuk telaah lebih lanjut terkait kasus ini. Sudah ada satu saksi yang mengajukan (permohonan) ke LPSK," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias di Auditorium LPSK, Jakarta Timur, Rabu (22/5/2024).

Sementara itu, kata Susi, LPSK belum menerima permohonan perlindungan dari keluarga korban. Permohonan perlindungan ke LPSK baru sebatas dari saksi.

"Keluarga korban belum laporan ke LPSK, hanya saksi saja. Sejauh ini mengajukan masih soal pendampingan, kami masih melakukan telaah lebih lanjut," kata Susi.

LPSK terus berkoordinasi dengan pengacara terkait kondisi keluarga korban. Susi mengatakan siap menindaklanjuti jika pihak keluarga korban mengajukan permohonan.

"Kalau keluarga korban sebenarnya kita sudah melakukan kontak-kontak dengan kuasa hukumnya. Kami tindak lanjuti segera jika memang keluarga korban ingin mengajukan perlindungan," ungkap Susi.

"Kuasa hukum keluarga korban merespons positif, tinggal tunggu waktu saja. Saat ini baru satu saksi (yang mengajukan)," sambung Susi.

Terkait mantan narapidana dari kasus Vina yang baru bebas, LPSK menyebutkan masih mendalami lebih lanjut. LPSK tidak menutup siapa saja yang mengajukan perlindungan ke lembaga ini.

"Kita telaah lebih lanjut apakah dia mempunyai informasi penting berkaitan dengan kejahatan ini. Kalau ada ancaman, intimidasi terhadap saksi dan korban, itu bisa diajukan," ucap Susi.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherawati mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk keluarga atau saksi yang ingin mengajukan perlindungan. Setiap permohonan akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Belum, ada hanya saksi saja. Kami sangat terbuka tentunya dengan melalui prosedur yang ada," imbuh dia.

Saksikan Live DetikSore:

Lihat Video: Penjelasan Polisi soal Penangkapan 1 Buron di Kasus Pembunuhan Vina

[Gambas:Video 20detik]

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,”

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama periode kepemimpinan 2019-2024 telah menerima sebanyak 19.238 permohonan perlindungan.

Ketua LPSK Periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan permohonan perlindungan terbanyak berasal dari korban, yakni sebanyak 14.732 permohonan, disusul saksi 1.370 permohonan.

“Dari status hukum sebagai korban tersebut, tertinggi datang dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” kata Hasto dalam acara pisah sambut Pimpinan LPSK di Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Hasto, data ini bukan sekedar angka semata. Tapi menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPSK, utamanya dari para pencari keadilan.

LPSK periode 2019-2024 kata dia menjalankan program perlindungan, yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban.

Status hukum terlindung kurun waktu 2019-2023 yang mengakses program perlindungan LPSK paling tinggi berstatus sebagai korban (15.001), kedua sebagai saksi (1.492), dan ketiga berstatus saksi korban (1.426).

“Jumlah total terlindung yang mengakses program perlindungan LPSK sebanyak 23.180 terlindung. Sebanyak 29.676 program perlindungan telah diberikan sebagai pelayanan para terlindung itu,” katanya.

Hasto juga memaparkan sejumlah kasus-kasus besar yang ditangani turut mengangkat nama LPSK, yakni kasus Duren Tiga atau pembunuhan Brigadir Josua, kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Tragedi Kanjuruhan, penembakan di KM 50, robot trading, hingga kasus kekerasan seksual di Jombang, Bandung, kasus Mario Dandi, dan masih banyak lainnya.

“Pada kepemimpinan kami lahir keputusan, kebijakan untuk memberikan layanan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu selama seumur hidup,” kata Hasto.

Menurut Hasto, program ini tidak hanya untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966, tapi untuk seluruh korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Capaian lainnya terkait peningkatan anggaran LPSK yang tadinya (2019) sebesar Rp54 miliar, turun menjadi Rp41 miliar di tahun 2020.

Berkat kerja keras Kepemimpinan LPSK periode 2019-2024 meyakinkan DPR, MPR dan kementerian untuk menaikkan anggaran, terealisasi di 2023 dengan besaran Rp296 miliar.

Sedikit banyak capaian yang berhasil diraih kepemimpinan LPSK periode 2019-2024, Hasto meyakini kepemimpinan selanjutnya juga dapat menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban lebih baik lagi.

“Capain itu saya yakin akan terus dikembangkan, atau bahkan dilampaui oleh pimpinan LPSK berikutnya, saya yakin rekan-rekan memiliki komitmen jauh melampaui kami dan memiliki kesempatan yang jauh lebih terbuka, serta gagasan yang lebih baik dari kami,” kata Hasto.

Kepemimpinan LPSK berganti kepemimpinan dari periode sebagai ketua 2019-2024 ke periode 2024-2029 yang diketuai oleh Brigjen Pol (Purn) Achmadi (eks wakil ketua).

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo mengungkap ada 19.238 permohonan yang diterima semenjak dia menjabat. Dia menyebut anggaran LPSK terbanyak digunakan untuk kepentingan perlindungan

"Yang mengakses perlindungan mencapai 23.180 program perlindungan yang diberikan kepada terlindung. Anggaran dana yang diberikan kepada LPSK sebagian besar digunakan untuk dana perlindungan," kata Hasto dalam sambutannya di acara 'Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambutan Pimpinan' di Auditorium LPSK, Jakarta Timur, Rabu (22/5/2024).

Hasto mengenang beberapa kilas balik perjalanan LPSK yang diawali dengan situasi pengurangan anggaran dari Rp 54 miliar menjadi Rp 41 miliar karena pandemi COVID-19. Bahkan Hasto menyebutkan pihaknya sempat berniat berhenti bekerja karena biaya terbatas.

"Memulai awal jabatan dihadapkan pada situasi memprihatinkan, saat diterjang pandemi COVID-19 kami sempat berniat menghentikan perlindungan saksi dan korban karena terbatasnya biaya. Alhamdulillah tidak jadi karena jumlah anggaran dinaikkan," ujar Hasto.

Hasto mengatakan ada masa ketika nama LPSK belum familiar diketahui oleh publik, bahkan tidak semua mengetahui tugas dan fungsi LPSK. Ia menilai untuk mengatasi dan menangani hegemoni ini perlu dilakukan tekanan-tekanan yang sifatnya kebudayaan.

"Kita tau proses penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai kekuatan ekonomi dan politik. Pelaksanaan hukum belum berjalan seperti semestinya," kata Hasto.

Diketahui, saat ini program berupa fasilitas restitusi 5.570 merupakan program perlindungan terbanyak yang diberikan LPSK sepanjang 2023. LPSK memfasilitasi penghitungan restitusi sebesar Rp 2,8 triliun.

Penghitungan restitusi ini naik 51 persen dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 1,8 triliun. Pemenuhan fasilitas restitusi paling banyak diberikan kepada tindak pidana pencucian uang 4.352, tindak pidana kekerasan seksual 591, tindak pidana perdagangan orang 433, dan penganiayaan berat 101.

Ketua LPSK Periode 2024-2029 Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr Achmadi menyebutkan LPSK harus melakukan segala upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Saat ini diperlukan penguatan mekanisme dan kualitas tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK.

"Peningkatan sinergi kolaborasi kerja dengan penegak hukum, instansi terkait, pihak berwenang, dan civil society. Peningkatan sistem restitusi atau ganti rugi korban dan saksi," kata Achmadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 akan fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Rabu (16/5/2024).

“Penguatan isu-isu strategis perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan 2024-2029, antara lain penguatan mekanisme dan kualitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana,” ujar Achmadi kepada wartawan di Gedung LPSK, Kamis (16/5/2024).

Achmadi merincikan, tindak pidana yang dimaksudkan adalah terkait pelanggaran berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga Narkoba.

Selain itu, penguatan kualitas perlindungan juga harus diterapkan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual terhadap anak.

“Termasuk tindak pidana lain yang mengatakan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya,” jelas Achmadi.

Achmadi menambahkan, akses terhadap keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana juga perlu dipastikan melalui peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.

Diberitakan sebelumnya, LPSK telah menggelar rapat pimpinan pada Kamis (16/5/2024), untuk menentukan ketua dan wakil ketua lembaga periode 2024-2029.

Dalam rapat tersebut, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Achmadi terpilih menjadi Ketua LPSK untuk periode 2024-2029. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2029-2024.

“Hari ini kami telah melaksanakan pemilihan ketua LPSK sesuai dengan Peraturan LPSK nomor 5 Tahun 2023. Ketua LPSK terpilih adalah Bapak Dr Brigjen Purnawirawan Achmadi sebagai ketua LPSK periode 2024-2029,” ujar Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta dalam konferensi pers Kamis (16/5/2024).

Pemilihan dilakukan setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pemilihan ini tertuang Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada empat orang saksi kasus korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini mendapat perlindungan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menjelaskan, keempat saksi yang mendapat perlindungan itu bukanlah pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kami memberikan perlindungan kepada empat saksi, tapi tidak satupun dari mereka yang sebenarnya berstatus sebagai staf di Kementerian pertanian. Jadi mereka memang yang melekat dengan bapak SYL,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, keempat saksi tersebut adalah orang-orang yang bekerja dengan SYL dan keluarganya, antara lain berstatus sopir dan juga asistem rumah tangga.

Keempat saksi yang kini mendapatkan perlindungan LPSK itu, lanjut Susilaningtias, adalah PH, H, UN, dan M.

“Ini semua yang melekat dengan Pak SYL gitu, bukan dari staf kementeriannya. Jadi misalnya ada drivernya, misalnya yang mengurusi kerumah tanggaan seperti itu. Jadi. yang melekat dengan Pak SYL sehari-harinya,” ungkap Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, perlindungan yang diberikan yakni secara fisik, pendampingan di persandingan, hingga rehabilitasi psikologis.

“Karena ada beberapa dari mereka yang membutuhkan bantuan konsen psikologis karena banyak tekanan dan sebagainya,” pungkas Susilaningtias.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak meminta perlindungan kepada LPSK dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo pada 6 Oktober 2023.

Namun, tak seluruh permohonan perlindungan yang masuk disetujui.

LPSK bahkan menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Purn Dr Achmadi menyampaikan beberapa rancangan program perlindungan saksi dan korban. Achmadi menyebut saat ini LPSK mendukung penguatan perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana, termasuk mengupayakan dana bantuan korban.

"Mandat dalam upaya perlindungan korban antara lain dana bantuan korban yang diamanatkan dalam undang-undang. Mekanisme khusus terhadap saksi dan korban, anak dan kelompok rentan lainnya menjadi fokus dalam upaya pemenuhan hak korban," ujar Achmadi, dalam konferensi pers di LPSK, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2024).

Achmadi mengatakan beberapa hal akan diprioritaskan LPSK dalam kepemimpinan lima tahun ke depan. Di antaranya adalah penguatan perlindungan saksi korban korupsi, TPPU, terorisme, hingga restitusi dalam suatu permohonan perkara.

"Penguatan isu-isu strategis perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan 2024-2029. Penguatan mekanisme dan kualitas perlindungan saksi korban tindak pidana seperti pelanggaran berat, korupsi, pencurian uang, terorisme, narkotika, TTPO, dan psikotropika serta tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk tindak pidana lain yang mengatakan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya," kata Achmadi.

"Access to justice melalui perlindungan saksi dan korban perlu ditingkatkan. Termasuk subjek pemohon, terlindung LPSK yang mendorong implementasi perlindungan sementara serta restitusi," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyebutkan saat ini LPSK bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) untuk penanganan kasus Kekerasan Seksual (KS). Saat ini LPSK masih menunggu aturan turunan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Baru dua turunannya yakni Peraturan Presiden (Perpres) terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Perpres APH Pendamping. Terkait LPSK itu dana bantuan korban yang dipersiapkan apabila pelaku tidak bisa atau kurang menyiapkan dana restitusi korban," kata Sri Nurherwati.

Nur menyebut aturan turunan ini untuk menunjang dan optimalisasi UU TPKS. Pembahasan yang lama karena isu-isu prioritas masih dibahas secara mendalam.

"Salah satunya adalah membangun mekanisme khusus terkait perlindungan saksi dan korban terkait anak, perempuan, dan kelompok lainnya. Termasuk juga mendorong perlindungan sementara karena kewenangan ini ada di LPSK bukan di Kepolisian," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Achmadi memastikan jajarannya akan meningkatkan koordinasi dengan para instansi penegak hukum dalam memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dengan penegak hukum dan instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong implementasi perlindungan,” kata Achmadi di gedung LPSK, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Achmadi, komunikasi antar penegak hukum sangat diperlukan agar LPSK bisa leluasa dalam memberi perlindungan kepada saksi dan korban.

Achmadi melanjutkan, pihaknya akan memfokuskan perlindungan saksi dan korban di beberapa ranah kasus diantaranya tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, TPPO, narkotika-psikotropika hingga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Ranah tersebut menjadi perhatian khusus dirinya dan para komisioner lantaran kasusnya tergolong sering terjadi di Indonesia.

Upaya perlindungan pun akan semakin ketat dilakukan terkhusus jika saksi dan korbannya adalah anak-anak ataupun perempuan.

"Dibutuhkan standarisasi dan kualitas dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam penanganan perkara kekerasan seksual,” kata dia.

Tidak hanya fokus kepada tugas dan tanggung jawab LPSK, Achmad juga akan melakukan pembenahan di internal dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan anggaran secara maksimal dan efektif.

Hal itu harus dilakukan agar kerja LPSK dalam melayani masyarakat bisa lebih maksimal karena didukung dengan SDM dan fasilitas operasional yang mumpuni.

Dengan upaya-upaya tersebut, Achmadi berharap dirinya dengan para komisioner bisa mengemban tanggung jawab memberi perlindungan saksi dan korban secara maksimal.

Sebelumnya, sebanyak tujuh anggota LPSK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4).

Ketujuh anggota LPSK yang mengucapkan sumpah/janji yakni Anton PS Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fahrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Acara diawali pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota LPSK, selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah/janji.

Ketujuh anggota LPSK mengucapkan sumpah/janji yakni: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun.

Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian.

Demi Allah saya bersumpah, akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan.

Demi Allah saya bersumpah, akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.”

Usai mengucapkan sumpah/janji, dilakukan penandatanganan berita acara dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bakal menyediakan ruang tahanan khusus bagi justice collaborator (JC).

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menjelaskan, penyediaan ruang tahanan khusus ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas perlindungan.

Sebab, JC adalah pelaku yang juga menjadi saksi kunci dari sebuah perkara, sehingga rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak lain.

“LPSK sudah bersepakat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan dan mempersiapkan ruang tahanan khusus JC,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, pengadaan fasilitas itu diharapkan membuat JC lebih leluasa untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu perkara.

Di sisi lain, lanjut Susilaningtias, hak perlindungan yang diberikan kepada JC bisa lebih terjamin dan dijalankan secara maksimal oleh LPSK.

“Ini jadi salah satu yang bisa mendorong saksi pelaku untuk mau mengungkap kejahatannya. Ya ini salah satu yang bisa menjadi jalan keluar, supaya mereka mendapatkan hak-haknya dan terlindungi secara maksimal,” pungkas Susilaningtias.

Sebelumnya, pimpinan LPSK periode 2024-2029 menekankan bakal fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Kamis (16/5/2024).

Rapat pemilihan digelar setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

2. Sri Suparyati

3. Susilaningtias

4. Wawan Fahrudin

5. Mahyudin

6. Brigjen Pol. Purn. Achmadi

7. Sri Nurherwati

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan masih terus melakukan perlindungan fisik kepada mantan ajudan hingga sopir eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hingga 6 bulan ke depan.

Adapun perlindungan itu diberikan sejak diputuskan dari hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).

"Sampai 6 bulan ke depan kami memberikan perlindungan kepada para saksi ini," kata Anggota LPSK Susilaningtias di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Susi menyampaikan, berbagai perlindungan fisik yang diberikan berupa perlindungan ketika menjalani persidangan maupun pemantauan terhadap keselamatan para saksi.

"Jadi sudah kami lindungi sejak beberapa bulan yang lalu, kita melakukan perlindungan fisik ketika bersidang, juga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung sudah kami jalankan," jelasnya.

Sebagai informasi, ada beberapa saksi yang meminta perlindungan kepada LPSK dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Pengajuan permohonan perlindungan pada kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini diajukan pada 6 Oktober 2023.

Permohonan ini terdiri dari SYL; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; Panji Harjanto; sopir SYL berinsial HT; dan staf honorer berinisial UN.

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan tiga orang yang menjadi terlindung yakni Panji, HT, dan UN. HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus memberi perlindungan fisik dan pemantauan pengawasan keselamatan para saksi kasus korupsi dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga 6 bulan ke depan.

"Sudah kami lindungi sejak beberapa bulan yang lalu, kita melakukan perlindungan fisik ketika bersidang, juga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung sudah kami jalankan sampai enam bulan ke depan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Susi menjelaskan bahwa perlindungan tersebut berdasarkan putusan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada akhir tahun lalu.

Sesuai putusan sidang tersebut, tiga saksi kasus SYL masih dan terus diberi perlindungan fisik hingga enam bulan ke depan.

"Sampai enam bulan ke depan kami memberikan perlindungan kepada para saksi ini," kata Susi.

Pengajuan permohonan perlindungan pada kasus SYL diajukan pada tanggal 6 Oktober 2023.

Pemohon terdiri atas SYL, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Panji Harjanto, HT (sopir SYL), serta UN (staf honorer).

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan hanya tiga yang menjadi terlindung, yakni Panji Harjanto, HT, dan UN.

Susilaningtias menjelaskan bahwa HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 7.700 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2023.

Anggota LPSK periode 2024-2029, Antonius P S Wibowo mengatakan, jumlah permohonan tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun 2019-2020 di kisaran 2.500.

"Tahun lalu sekitar 7.700 mendekati 8.000. sedangkan kalau dibandingkan ketika kita mulai awal bertugas tahun 2019-2020 masih sekitar 2.500," kata Antonius usai acara pembacaan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Ia tidak memungkiri, banyaknya jumlah permohonan yang masuk menggambarkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap lembaga itu.

Ekspektasi tersebut, lanjutnya, harus diikuti dengan penguatan organisasi baik di bidang sumber daya manusia, anggaran, maupun jejaring. Tiga hal itu menjadi fokus tujuh anggota LPSK yang baru saja dilantik hari ini.

"Kita akan memperkuat jejaring dengan semua stakeholder baik itu anggota dewan, pemerintah media massa organisasi publik, dan sebagainya," jelas Antonius.

Di sisi lain, pihaknya akan memperkuat penggunaan teknologi informasi.

"Itu akan kita optimalkan dalam rangka tentu saja mendukung permohonan perlindungan dan mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban," tutur dia.

Sebagai informasi, tujuh orang anggota resmi menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (15/5/2024).

Ketujuh anggota itu sah menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan 2024-2029 usai mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini tertuang pula dalam Keputusan Presiden Nomor 52 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024. Usai pembacaan keputusan, ketujuh anggota membacakan pernyataan sumpah jabatan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan akan memberi perlindungan kepada sejumlah saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga enam bulan ke depan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menambahkan hak yang diberikan meliputi perlindungan fisik saat sidang hingga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung.

"Sudah kami jalankan sampai enam bulan ke depan," ujar Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5).

Selain perlindungan fisik, kata dia, tim LPSK juga melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ruang khusus selama berada di Pengadilan Tipikor.

Usai pembacaan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susi juga menjamin lembaganya akan bekerja sesuai dengan mandat yang termaktub dalam konstitusi.

Terlepas dari kasus SYL, Susi juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak ragu untuk meminta perlindungan kepada LPSK di kemudian hari.

"Kami berkomitmen untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikan perlindungan saksi dan korban kejahatan di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Pengajuan permohonan perlindungan dalam kasus SYL sebelumnya diajukan pada 6 Oktober 2023. Pemohon terdiri dari SYL, MH (Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian), PH, HT (supir SYL), dan UN (staf honorer).

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga orang yakni PH, HT, serta UN.

HT mendapatkan program Perlindungan Fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan Pemenuhan Hak Prosedural.

Sedangkan UN memperoleh program Perlindungan Fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, Pemenuhan Hak Prosedural, dan Rehabilitasi Psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL dan MH dengan pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebab, keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).