Kom13

Masyarakat Riau Bisa Adukan Langsung Peredaran Narkoba dan HP di Lapas

Pekanbaru: Kantor Wilayah Ditjenpas Riau bertekad memerangi narkoba di lingkungan Pemasyarakatan, terkhusus lapas dan rutan di wilayah Riau.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar, mengatakan tak ada toleransi untuk peredaran barang haram tersebut.

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," kata Maizar menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba, Sabtu, 17 Mei 2025.
Maizar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Menurut dia Kanwil Ditjenpas Riau selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif.

"Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Maizar menyebut apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba maka sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Untuk kemungkinan adanya sanksi pidana akan diserahkan kepada pihak kepolisian

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terimakasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," ungkap Maizar.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Imigrasi Jaring 170 WNA dalam Operasi Wira Waspada

Jambi (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 170 Warga Negara Asing (WNA) dari 27 negara lewat kegiatan operasi Wira Waspada yang digelar pada 14-16 Mei 2025 di Jadetabek.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, 25 orang diduga memberikan keterangan yang tidak benar, 24 orang diduga memiliki sponsor atar penjamin fiktif dan 10 orang overstay, kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangan resmianya diterima, Sabtu.

Pengamanan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pemantauan lapangan oleh petugas, dimana pengawasan dimulai pada 14 Mei lalu. Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait, kemudian kami membagi regu untuk menyambangi lokasi para WNA yang berada di beberapa apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi.

Selain itu, tim juga menyambangi beberapa kafe di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Petugas berhasil menjaring 170 WNA yang diduga bermasalah secara keimigrasian dan saat ini sedang kami lakukan pendalaman di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dia menerangkan, WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (8 orang) dan Gambia (8 orang).

Para WNA tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

Mereka juga melanggar pasal 123 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian para WNA tersebut juga dapat dikenakan Tindakan Administras Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam daftar penangkalan.

Operasi Wira Waspada kali ini menjadi operasi ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2025. Sebelumnya, operasi serupa telah diadakan di wilayah Bali, Maluku Utara, serta kawasan industri Morowali dan Tobelo. Dalam operasi ini, sepuluh kantor imigrasi yang berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok turut bertugas. Operasi ini merupakan pengembangan dari adanya beberapa kasus WNA yang melanggar aturan dengan membuat keributan di tempat umum.

Yuldi juga menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

“Imigrasi akan menindak tegas warga negara asing yang tidak mematuhi peraturan keimigrasian. Kami juga mengimbau kepada pengelola dan pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan WNA,” Katanga.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan operasi pengawasan seperti ini terus dilaksanakan secara rutin dan dalam skala nasional demi kedaulatan negara.

“Operasi Wira Waspada merupakan bagian dari upaya simultan kami dalam menegakkan hukum keimigrasian untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan menekan potensi tindak kriminal oleh WNA nakal yang melanggar aturan,” katanya.

10 Napi Kabur dari Penjara Lewat Dinding Sel Toilet: Terlalu Mudah!

NEW ORLEANS - Lubang persegi panjang di dinding sel itu cukup besar untuk dilewati satu orang. Tepat di sebelahnya, toilet dan wastafel logam telah dicabut dari dinding.

Di atas lubang itu, seseorang telah mencoret-coret gambar wajah dengan lidah menjulur dan pesan-pesan mengejek untuk pejabat Kantor Sheriff, dengan mengatakan, ?Terlalu mudah. LOL."

?Sepuluh narapidana, yang mungkin mendapat bantuan dari petugas penjara, berhasil kabur dari penjara New Orleans pada Jumat dini hari, melarikan diri melalui lubang di dinding sel,? ungkap pernyataan Kantor Sheriff Orleans Parish.

?Para narapidana itu kemudian terlihat dalam video pengawasan keluar melalui pintu di dermaga pemuatan, setelah menanggalkan seragam penjara oranye mereka dan mengenakan pakaian sipil, sebelum memanjat tembok dan berlari menyeberangi jalan tol,? ujar Sheriff Susan Hutson.

Polisi Negara Bagian Louisiana mengatakan pada hari Jumat (16/5/2025) bahwa salah satu narapidana yang kabur, Kendell Myles, 20 tahun, telah ditangkap di French Quarter, New Orleans.

Yang lainnya, Robert Moody, 21, ditangkap Jumat malam. Kantor Sheriff memperingatkan para tahanan yang melarikan diri lainnya, termasuk seorang pembunuh yang dihukum, harus dianggap "bersenjata dan berbahaya."

"Kami memiliki indikasi para tahanan ini menerima bantuan dalam pelarian mereka dari orang-orang di dalam departemen kami," ungkap Sheriff Hutson pada hari Jumat, menambahkan para pengawas dan anggota staf tingkat bawah sedang bekerja ketika para narapidana melarikan diri dari penjara, yang disebut Orleans Parish Justice Center, sekitar pukul 1 pagi.

?Seorang pegawai sipil kantor sheriff yang merupakan satu-satunya orang yang memantau sistem keamanan di bagian penjara tempat pelarian terjadi telah meninggalkan posnya pada saat itu untuk mendapatkan makanan,? papar seorang juru bicara kantor pada Jumat malam.

?Tiga karyawan Kantor Sheriff telah diskors tanpa gaji,? ujar dia.

Para pejabat mengatakan mereka sedang menyelidiki beberapa kegagalan keamanan. ?Meskipun penjara tersebut dikunci pada pukul 10:30 malam sebelum pelarian, para narapidana mulai mengutak-atik pintu sel yang terkunci pada pukul 12:23 dini hari, dan akhirnya mendobraknya,? ungkap Kantor Sheriff.

Kantor tersebut menyalahkan "kunci dan pintu yang rusak" atas pelanggaran tersebut, dan Sheriff Hutson mengatakan dia sebelumnya telah mengeluhkan kunci tersebut kepada hakim dan pejabat kota.

Jeworski Mallett, kepala pemasyarakatan di Kantor Sheriff, mengatakan para narapidana telah melarikan diri dari bagian penjara tempat pintu geser dapat dipaksa keluar dari jalurnya, sehingga orang dapat masuk dan keluar sesuka hati.

?Wastafel dan toilet logam telah dilepas dari dinding di dalam sel, dan bautnya telah dilepas,? ujar dia.

"Kami tahu bahwa ini tidak dapat dilepas dari dalam, jadi kami sedang menyelidikinya untuk mengetahui secara pasti siapa yang memasuki area ini, jenis pekerjaan apa yang dilakukan, apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan, dan apakah ini pekerjaan orang dalam," ungkap dia.

?Empat pengawas dan 36 anggota staf sedang bekerja pada saat itu,? papar dia.

?Sekitar sepertiga kamera keamanan di penjara tersebut saat ini tidak dapat dioperasikan," ujar Kantor Sheriff, termasuk tiga kamera di unit tempat pelarian itu terjadi.

?Pejabat menyadari selama penghitungan rutin pada pukul 8:30 pagi pada hari Jumat bahwa para tahanan itu hilang,? papar Sheriff Hutson.

Dia mengatakan kantor tersebut kemudian mengaktifkan "protokol darurat" dan mulai mencari para narapidana.

"Kami mengakui tidak ada cara orang dapat keluar dari fasilitas ini tanpa ada semacam celah keamanan," ujar Sheriff Hutson.

Dia menjelaskan, "Hampir mustahil, tidak sepenuhnya, tetapi hampir mustahil bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan dari luar."

Kantor Sheriff sebelumnya mengatakan 11 narapidana telah melarikan diri tetapi kemudian mengoreksi jumlahnya menjadi 10.

Dikatakan mereka secara keliru mencantumkan seorang narapidana sebagai pelarian yang sebenarnya masih dipenjara.

Sebagian besar pelarian berusia 20-an; yang termuda berusia 19 tahun, dan yang tertua berusia 42 tahun.

Derrick Groves, 27 tahun, sedang menunggu vonis, setelah ia dinyatakan bersalah tahun lalu atas tuduhan pembunuhan tingkat dua, menurut kantor kejaksaan distrik.

Pelarian itu memicu kritik tajam terhadap Kantor Sheriff dari para pejabat yang mempertanyakan bagaimana 10 narapidana berhasil melarikan diri dan mengapa kantor tersebut tidak segera memberi tahu publik.

"Seseorang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, dan tidak ada alasan untuk ini," tegas jaksa agung Louisiana, Liz Murrill, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Ia menyerukan penyelidikan untuk menentukan apa yang telah terjadi.

"Ini tidak dapat diterima, dan begitu para pelanggar ini kembali ditahan, harus ada akuntabilitas yang nyata," ungkap dia.

Jason Williams, jaksa distrik Orleans Parish, mengatakan dalam wawancara di WDSU, stasiun televisi lokal, bahwa pelarian itu adalah "kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Ia mengungkapkan rasa frustrasinya karena ia, publik, dan media berita tidak segera diberi tahu ketika para narapidana melarikan diri.

Dia mengemukakan kemungkinan penyelidikan oleh dewan juri agung untuk memeriksa siapa yang terlibat.

Dia mengatakan kantornya juga telah menghubungi para saksi yang terlibat dalam kasus narapidana tersebut untuk memberi tahu mereka bahwa para pria itu telah melarikan diri.

?Saya punya pertanyaan yang mendalam saat ini, kami merasa takut terhadap orang-orang yang cukup berani untuk maju dan memberikan kesaksian dalam kasus-kasus ini," ujar dia.

Dia menjelaskan, "Ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan menjadi semakin berbahaya karena kepemimpinan yang buruk dan kurangnya transparansi."

Mayor Silas Phipps Jr., pemimpin biro investigasi Kantor Sheriff, mengatakan para pejabat "bekerja di setiap sudut" untuk menemukan para narapidana. Siapa pun yang membantu mereka, menurut dia, juga akan dituntut.

Kantor Sheriff menepis kritik mereka tidak segera memberi tahu orang lain tentang pelarian tersebut.

United States Marshals, Kepolisian Negara Bagian Louisiana, dan Divisi Percobaan dan Pembebasan Bersyarat Louisiana telah diberitahu pada pukul 9:30 pagi, dan Departemen Kepolisian New Orleans diberitahu segera setelah itu.

Sheriff Hutson memberi tahu Dewan Kota New Orleans pada bulan Oktober bahwa penjara tersebut memiliki sekitar 1.500 narapidana, jauh di atas batas 1.250 narapidana yang ditetapkan Dewan dan jauh lebih banyak daripada 900 narapidana yang dapat ditangani oleh stafnya, NOLA.com melaporkan tahun lalu.

Sementara kejahatan kekerasan di New Orleans menurun, Sheriff Hutson mengatakan dalam artikel tersebut, telah terjadi gelombang orang yang didakwa hanya dengan pelanggaran ringan seperti pelanggaran, pencurian di toko, dan penyerangan sederhana.

"Kami masih harus menahan mereka," papar dia kepada Dewan selama sidang anggaran tahunannya, NOLA.com melaporkan. "Itu membebani fasilitas kami."

F.B.I. menawarkan hadiah USD5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan seorang pelarian, dan Crimestoppers GNO menawarkan hadiah USD2.000.

Gubernur Jeff Landry dari Louisiana memposting di Facebook, "Anda bisa lari, tetapi Anda TIDAK BISA BERLINDUNG. Kami akan memburu Anda masing-masing."

(sya)

Pertemuan Menko Yusril dengan Bupati OKU Timur Enos Bahas Dua Isu Penting

JAKARTA - Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Lanosin atau akrab disapa Enos menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025. Pertemuan itu membahas dua isu penting.

Langkah Enos menemui Yusril dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh makna tersebut, Bupati Enos menyerahkan cendera mata khas OKU Timur sebagai simbol silaturahmi dan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Pertemuan ini mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.

Bupati Enos mengatakan sejak 2015 Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah menghibahkan lahan untuk pembangunan lapas baru.

Pada 2023, sertifikat tanah resmi telah diterbitkan sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah. Namun, kendala keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama sehingga pembangunan fisik lapas belum dapat dimulai.

?Kami sadar anggaran daerah sangat terbatas, karena itu kami mohon dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar pembangunan lapas ini bisa segera terealisasi. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan layak,? ujar Enos.

Kondisi lapas saat ini dinilai sudah sangat padat dan tidak representatif, terutama dalam hal keamanan dan pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan. Bupati Enos menegaskan bahwa fasilitas baru sangat dibutuhkan demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

Selain itu, Bupati Enos juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan keimigrasian di OKU Timur. Masyarakat di daerahnya selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus paspor, termasuk calon jemaah haji dan umrah.

?Kami mengusulkan agar layanan paspor bisa dihadirkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur. Dengan adanya layanan ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan imigrasi tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang banyak,? katanya.

Kehadiran layanan paspor di MPP berdampak positif tidak hanya bagi pelaksanaan ibadah, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, serta perjalanan luar negeri lainnya yang membutuhkan dokumen resmi. Melalui pertemuan strategis ini, Bupati Enos berharap kedua agenda besar tersebut bisa menjadi prioritas nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

(jon)

Imigrasi jaring 170 WNA overstay dari 27 negara

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Imigrasi jaring 170 WNA karena overstay hingga investor fiktif