JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat sepenuhnya ditangani oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

Pigai pun meminta agar pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI menanyakan langsung setiap persoalan penanganan HAM berat kepada wakilnya.

"Jadi tanggung jawab penuh silakan nanti Bapak Ibu Komisi XIII tanya langsung ke Wamen. Soal HAM berat saya perintahkan mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Rabu (5/2/2025).

Namun, Pigai mengeklaim, kebijakan pemerintah terkait penyelesaian kasus HAM berat tidak mengalami perubahan, baik di era Presiden Joko Widodo maupun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi, dan rehabilitasi juga sama," ujar Pigai.

Lebih lanjut, Pigai memastikan bahwa kebijakan terkait pelanggaran HAM berat akan tetap berlanjut sesuai dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, instruksi presiden (Inpres) dan keputusan presiden (Keppres) baru akan segera diterbitkan untuk menegaskan langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus-kasus HAM berat.

"Inpres dan Keppres akan dikeluarkan dalam waktu dekat dan saya sudah memerintahkan dari dua bulan lalu Wakil Menteri HAM untuk menangani penuh," kata Pigai.

Selain itu, dia juga memastikan program restitusi bagi korban akan tetap berjalan dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Pigai mengeklaim bahwa kedua kementerian tersebut telah menyiapkan anggaran dan langkah-langkah teknis dalam penyelesaian kasus HAM berat.

"Untuk restitusi korban tetap akan dilanjutkan dengan Kemensos. Saya sudah melakukan pertemuan dua kali, bahkan Kemensos sudah menyiapkan anggaran. Kemudian juga Kemenkes sudah ada," kata Pigai.

"Hanya tinggal kami hadirkan keputusan presiden dan instruksi presiden. Kita bikin baru, karena 2023 sudah selesai. Jadi kami harus bikin Inpres dan Keppres baru," ujar dia.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar kembali ke jati diri seperti saat menjadi anggota Komnas HAM. Ia meminta Natalius bersikap tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan- perusahaan nasional maupun multinasional yang diduga melanggar HAM.

"Dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri, saya tak melihat apa yang dilakukan Pak Menteri di Kementerian HAM. Saya mau Pak Menteri kembali ke jati diri yang sebenarnya sebagai pejuang HAM,"kata Mafirion dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Bicara HAM, Mafirion mengingatkan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023), laporan Komnas HAM menyebutkan ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 mengalami trauma psikologis.

"Kasus Rempang, saya tak melihat apa yang dilakukan Menteri HAM, berapa orang yang ditangkap, berapa tersangka. Namun ironisnya, ada seorang nenek umur 64 tahun menjadi tersangka karena didakwa mencuri tujuh buah batang kayu jati,"ujarnya.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menambahkan, saat ini pelanggaran HAM di area Proyek Strategis Nasional (PSN) itu di antaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak atas rasa aman, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Pada kenyataannya, pemerintah hanya memperhatikan urusan bisnis dan investasi sebagai tujuan utama PSN.

Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sayangnya, prioritas ini didukung oleh fasilitas dan instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, serta peran birokrasi hingga aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.

"Saya ingin Pak Menteri melindungi masyarakat Rempang yang dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita, tempat tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa diterima akal sehat?" ujarnya.

Mafirion menegaskan bahwa dia tak meminta keputusan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. "Saya mau Kementerian HAM melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban semena-semena atas nama PSN," kata Mafirion.

Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion meminta agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM, dapat mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat.

"Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM walaupun sudah jadi menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadi penderitaan rakyat," kata Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Natalius Pigai mengatakan, masyarakat harus mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai dampak positif atas kehadiran PSN. "Memastikan agar budaya terlestari dan kelestarian dan perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran perusahaan atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mencecar Menteri HAM Natalius Pigai. Kinerja menteri kabinet Merah Putih itu dipertanyakan usai lebih dari 100 hari menjabat.

Siti bahkan terang-terangan menyebut kerja Pigai tidak terlihat di 100 hari pertamanya menjabat sebagai menteri. Hal itu disampaikan Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Dia menyebut hanya program amnesti narapidana yang terlihat. Dia juga menanyakan soal kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang banyak viral di media sosia.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjauangan tersebut.

Dia meminta Pigai tidak menganggap jabatan menteri hanya sebagai 'pakaian' dan berharap Pigai aktif seperti saat masih bertugas di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dalam rapat itu, sebelumnya Natalius Pigai menyebut pihaknya berwewenang untuk mengaudit dan memberikan sanksi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika perusahaan ada yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai mengatakan, jika bersuara terhadap konflik yang melibatkan perusahaan di daerah tanpa melakukan audit maka hal itu akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

(nkm/nkm)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan sebuah prestasi, yaitu selama 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat.

Artinya, lanjut dia, kebebasan ekspresi tetap selalu berjalan. Dengan demikian, Pigai menilai demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu secara pendapat, pikiran, perasaan publik dan para aktor politik.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum lihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujarnya saat raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini kembali menegaskan bahwa dalam pemerintahan Prabowo Subianto sampai saat ini belum ada seorang pun yang dipenjarakan, ditahan, atau diproses hukum karena menghina pejabat negara.

“Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan,” tutur Pigai.

Dia pun mencontohkan dalam pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, dan juga pemilihan kepala daerah semuanya diberi kebebasan. Pigai melihat demokrasi di Indonesia ini sudah lebih terbuka dan bebas.

“Saya kira ini adalah sebuah prestasi. Oleh karena itulah amnesti, ini sejalan dengan pemberian amesti terkait dengan kasus UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik],” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku, ia dan jajaran Kementerian HAM lainnya tak jarang bekerja hingga bermalam di kantor pada saat awal-awal berdirinya kementerian tersebut. Hal tersebut disampaikan Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," kata Pigai.

Dia bahkan mengeklaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) sejak awal dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan (SOTK). Secara subjektif kami menilai itu sebagai kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian HAM," ucapnya.

Dia menyebut klaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan SOTK diperkuat pula legitimasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

"Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan dua minggu (SOTK) pun bisa saya selesaikan, dan saya memang sudah selesaikan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tidak mau gegabah memberikan sanksi kepadaperusahaan nasional ataupun multinasional, yang diduga melanggar HAM.

Meskipun sebenarnya dia menyebut khusus berkenaan strategi nasional bisnis dan HAM, pihaknya diberi kewenangan untuk mengaudit dan memberikan sanksi jika memang diduga melanggar HAM.

Dia pun meminta untuk dimaklumi bilamana ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, pihaknya tidak akan menyuarakan hal tersebut secara “kencang”.

“Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok, karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional,” jelasnya dalam raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Pigai merangkab bahwa pihaknya sebatas menangani kasuistik, sehingga hanya bersifat kasus saja dan tidak akan menangani kasus perusahaan dalam konteks menyeluruh. Karena jika menyeluruh, bisa membahayakan atau bahkan merugikan sebuah perusahaan itu.

“Karena itu tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus perusahaan ini, tidak ditangani Kementerian HAM, ya enggak mungkin kalau secara menyeluruh,” tutur eks anggota Komnas HAM tersebut.

Ditegaskan lagi olehnya, jika Kementerian HAM mengaudit dan memberi sanksi kepada perusahaan untuk seluruh permasalahan yang terjadi, dikhawatirkan dampaknya sangat besar.

“Begitu kami memberipunishment,bursa saham jatuh dan nanti internasional juga akanbanneddi perbankan, nasional juga dengan OJKbanneddi perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps,” tukasnya.

Maka dari itu, dia menyatakan pihaknya tak akan mungkin gegabah dalam melakukan evaluasi menyeluruh kepada suatu perusahaan yang diduga melanggar HAM.

“Kita ini semua, terutama kami adalah intelektual, karena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan,” pungkas Pigai.

"Dasar amnesti adalah presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai universal tentang Hak Asasi Manusia. Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut dasar pemberian amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada puluhan ribu narapidana karena hendak membangun bangsa bermartabat dengan spirit Pancasila dan HAM.

"Dasar amnesti adalah presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai universal tentang Hak Asasi Manusia. Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden RI," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut dalam memberikan amnesti tersebut didasari pula oleh aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi.

"Amnesti didasari oleh nilai HAM, rekonsiliasi dan perdamaian," ucapnya.

Di sisi lain, dia mengatakan pemberian amnesti kepada puluhan ribu narapidana juga membawa dampak positif terhadap solusi permasalahan kelebihan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kerap terjadi.

"Dampak dari amnesti, negara melakukan transformasi atau perubahan atau mendapat nilai plus, yaitu misalnya pengurangan kapasitas," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan proses asesmen terhadap 44 ribu narapidana yang rencananya akan diberikan amnesti oleh Presiden.

"Amnesti ini diberikan kepada, yang kami analisis itu kurang lebih 44 ribu. Jadi kurang lebih, bisa naik bisa turun. Jadi tidak bisa kami kunci 44 ribu, dan saat ini sedang dilakukan asesmen di hukum," tuturnya.

Dia mencontohkan asesmen hukum tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan ada tidaknya kasus hukum lain yang menjerat dan tengah dijalani oleh narapidana tersebut.

"Dia layak amenesti, tapi dia ada kasus lainnya, pak. Ada pidana lainnya, atau sedang proses. Itu misalnya asesmennya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Dia mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan rencana pemberian amnesti atau pengampunan kepada tahanan politik di Papua diberikan khusus bagi mereka yang berbeda ideologi.

Pigai menegaskan pemerintah tak akan memberikan amnesti kepada tahanan politik yang terlibat dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Karena dia beda ideologi menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan negara itu akan diberikan amnesti. Tapi bukan untuk yang bersenjata," kata Pigai dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut Pigai, tak ada jaminan jika anggota terkait KKB diberikan amnesti maka mereka tak akan beraksi lagi. Dia menilai keputusan tersebut bukan bentuk diskriminasi.

"Bisa saja memegang senjata membunuh orang kemudian masuk penjara, setelah kita kasih amnesti keluar dia panas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," ucap dia..

Pigai menyebut rencana pemberian amnesti kepada para tahanan didasari atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rekonsiliasi.

Pada kesempatan itu, dia juga mengklaim hingga 100 hari pemerintahan Prabowo tak ada kasus terkait UU ITE.

Menurutnya, hingga saat ini tak ada masyarakat yang dilaporkan atau dipenjara karena menghina para pejabat. Pigai berpendapat hal itu sebagai prestasi di awal pemerintahan Prabowo.

"Ini adalah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan," katanya.

Rencana amnesti kepada 44 ribu tahanan sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Namun, kata dia, rencana pemberian amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dalam tahap kajian.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum Supratman Andi Agtas) bahwa di antara 44 ribu napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril, Kamis (30/1).

“Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku dirinya dan jajaran Kementerian HAM lainnya tak jarang bekerja hingga bermalam di kantor pada saat awal-awal berdirinya kementerian tersebut.

"Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia bahkan mengklaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) sejak awal dirinya dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan (SOTK). Secara subjektif kami menilai itu sebagai kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian HAM," ucapnya.

Dia menyebut klaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan SOTK diperkuat pula legitimasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

"Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan dua minggu (SOTK) pun bisa saya selesaikan, dan saya memang sudah selesaikan," tuturnya.

Padahal, lanjut dia, pada saat awal pembentukannya Kementerian HAM yang baru berdiri itu hanya diawaki oleh dirinya beserta Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

"Sementara staf Direktorat Jenderal HAM adalah staf transisi Kementerian Hukum dan HAM karena staf kantor yang baru dan stafnya hanya dua orang maka kami bekerja secara maraton," tuturnya.

Dia menyebut di minggu pertama dirinya bekerja sebagai Menteri HAM dia juga langsung menunjuk lima staf khusus menteri, serta pelaksana tugas harian, sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga inspektur jenderal.

"Bulan November kami sudah menyelesaikan SOTK tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, dan tanggal 4 Desember 2024, SOTK untuk Eselon I, Eselon II, Eselon III dan IV saya selesaikan," kata dia.

Untuk itu, dia menyebut capaian tersebut menjadi sebuah prestasi yang berhasil diraih oleh para staf di Kementerian HAM.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan pihaknya tidak akan gegabah dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap perusahaan, baik nasional maupun multinasional, yang diduga melanggar HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan, kementeriannya memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Namun, ia menekankan, setiap langkah yang diambil harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tidak berdampak negatif pada stabilitas perusahaan dan perekonomian.

"Khusus tentang strategi bisnis dan HAM, kami diberi kewenangan untuk audit dan memberi sanksi serta punishment kepada perusahaan multinasional dan perusahaan nasional berskala internasional,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2025).

“Oleh karena itu, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kalau kami bersuara tanpa melakukan audit, nanti indeks sahamnya jeblok," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM hanya akan menangani kasus-kasus yang bersifat kasuistik, bukan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan.

"Misalnya, terjadi peristiwa di sebuah perusahaan, pagarnya dirobohkan atau ada warga yang dikriminalisasi. Kami hanya menangani kasusnya saja, tapi tidak akan menangani perusahaan secara utuh," katanya.

Menurut Pigai, jika Kementerian HAM mengaudit dan memberi sanksi kepada sebuah perusahaan untuk seluruh permasalahan yang terjadi, dampaknya bisa sangat besar.

Sanksi tersebut, kata Pigai, dapat berimbas pada kejatuhan harga saham, bahkan memicu pemblokiran akses perusahaan ke perbankan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Begitu kami memberi punishment, bursa saham (perusahaannya) jatuh. Nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," jelasnya.

Atas dasar itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM tidak akan bertindak gegabah dalam menangani dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan.

"Kita ini semua, terutama kami, adalah intelektual. Karena itu, tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta dukungan DPR RI dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang menjadi salah satu program Kementerian HAM periode saat ini di bawah kepemimpinannya.

"Penyampaian surat permintaan kami agar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat penting urgensitasnya, kami berharap pimpinan DPR bisa mendukungnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut ia, undang-undang yang terbit pada tahun 1999 itu sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan-pembaruan bidang HAM.

"Revisi Undang-Undang HAM adalah undang-undang induk memayungi semua instansi, semua masyarakat Indonesia, yang sebenarnya sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sudah 25 tahun sebenarnya sudah tidak sesuai," ucapnya.

Pigai mengatakan Kementerian HAM telah menyiapkan materi untuk penyusunan revisi UU HAM dan akan mengikuti pula arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Sehingga kami sendiri bertindak sebagai pimpinan dari sisi pemerintah karena kami adalah pimpinan dan sekretariat maka kami telah menyiapkan semua yang dibutuhkan, termasuk mengusulkan untuk dukungan-dukungan administrasi kepada pimpinan DPR," ujarnya.

Ia lantas berkata, "Kami memohon pimpinan DPR bisa memberi atensi tidak hanya dalam penyusunannya tetapi dukungan administrasinya untuk itu."

Sejak awal dilantik presiden, ia mengatakan pihaknya menyusun program Kementerian HAM berorientasi pada pencapaian program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami harus menyusun kebijakan peraturan perundang-perundangan, yaitu salah satunya adalah kami telah menyampaikan kepada DPR yang terhormat revisi Undang-Undang HAM yang selama ini belum pernah disampaikan secara serius," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta dukungan DPR RI dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang menjadi salah satu program Kementerian HAM periode saat ini di bawah kepemimpinannya.

"Penyampaian surat permintaan kami agar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat penting urgensitasnya, kami berharap pimpinan DPR bisa mendukungnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut ia, undang-undang yang terbit pada tahun 1999 itu sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan-pembaruan bidang HAM.

"Revisi Undang-Undang HAM adalah undang-undang induk memayungi semua instansi, semua masyarakat Indonesia, yang sebenarnya sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sudah 25 tahun sebenarnya sudah tidak sesuai," ucapnya.

Pigai mengatakan Kementerian HAM telah menyiapkan materi untuk penyusunan revisi UU HAM dan akan mengikuti pula arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Sehingga kami sendiri bertindak sebagai pimpinan dari sisi pemerintah karena kami adalah pimpinan dan sekretariat maka kami telah menyiapkan semua yang dibutuhkan, termasuk mengusulkan untuk dukungan-dukungan administrasi kepada pimpinan DPR," ujarnya.

Ia lantas berkata, "Kami memohon pimpinan DPR bisa memberi atensi tidak hanya dalam penyusunannya tetapi dukungan administrasinya untuk itu."

Sejak awal dilantik presiden, ia mengatakan pihaknya menyusun program Kementerian HAM berorientasi pada pencapaian program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami harus menyusun kebijakan peraturan perundang-perundangan, yaitu salah satunya adalah kami telah menyampaikan kepada DPR yang terhormat revisi Undang-Undang HAM yang selama ini belum pernah disampaikan secara serius," katanya.