Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bisa berjalan dengan aman dan lancar antara lain berkat kerukunan umat beragama.

Pasalnya, kata dia, apabila umat beragama tidak rukun, maka akan terjadi intoleransi, yang merupakan cikal bakal dari radikalisme dan terorisme.

"Jadi kerukunan ini yang menyumbang kedamaian di wilayah masing-masing daerah selama pilkada," ucap Eddy saat memberikan sambutan acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Maka dari itu, BNPT bersama pemangku kepentingan terkait lainnya akan terus menumbuhkembangkan kearifan lokal agar pengaruh budaya dari luar Indonesia tidak lebih kuat dibandingkan budaya dalam negeri, terutama budaya terkait kerukunan antarumat beragama.

Ia berpesan kepada para tokoh agama dan penghayat kepercayaan agar bisa terus menjaga kerukunan umat beragama, sejalan dengan semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.

BNPT, kata dia, akan terus melakukan pendampingan terhadap berbagai upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia serta terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak orang-orang yang akan melakukan tindak pidana kekerasan maupun terorisme apabila terdapat ancaman.

Dalam dua tahun terakhir, Eddy bersyukur bahwa tidak ada serangan terorisme yang terjadi di atas permukaan (zero terrorist attack).

Namun, BNPT akan terus tetap waspada dan bekerja sama dengan jajaran intelijen, baik dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta Polri.

"Kami terus berkolaborasi untuk memonitor jaringan-jaringan terorisme yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Dirinya pun berharap kerukunan umat beragama saat ini bisa terus terjaga sehingga menjadi semangat bagi aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan terorisme supaya terorisme tidak ada lagi di bumi Indonesia tercinta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengajak sejumlah negara untuk memperkuat pencegahan terorisme. Eddy menekankan terorisme menjadi prioritas internasional.

"Prioritas nasional hingga kerja sama internasional akan semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam melakukan pencegahan terorisme," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Eddy menekanakn pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan stabilitas baik dalam lingkup Indonesia hingga dunia internasional. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dari sejumlah negara.

"Kolaborasi kita dalam berbagai informasi strategis bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan dan dunia internasional," jelasnya.

Lebih lanjut, BNPT menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas dukungan seluruh stakeholder selama satu tahun ke belakang. Khususnya dalam penanggulangan terorisme. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi.

Karanganyar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ruang siber dan melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mencegah terjadinya terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono berharap berbagai pencegahan tersebut agar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi," kata Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Di ruang siber, kata dia, BNPT memantau penyebaran berbagai paham radikal terorisme secara terus-menerus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Apabila ditemukan konten atau narasi yang menyerukan haram demokrasi hingga anti-NKRI, Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutusan akses supaya penyebarannya bisa direduksi.

"Kalau bahasa kerennya takedown, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ucap dia.

Di permukaan, dia menuturkan bahwa sterilisasi berbagai rumah ibadah yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, dan TNI.

Kegiatan itu, sambung dia, memang sudah rutin setiap tahun oleh aparat keamanan.

Selain itu, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa BNPT juga terus menelusuri potensi adanya berbagai kelompok jaringan terorisme bersama dengan aparat intelijen yang lainnya.

"Dengan demikian, insyaallah semua pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (23/11), dijelaskan bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

"Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian," kata Listyo.

Kapolri menjelaskan bahwa 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Jenderal Pol. Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi.

Karanganyar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ruang siber dan melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mencegah terjadinya terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono berharap berbagai pencegahan tersebut agar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi," kata Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Di ruang siber, kata dia, BNPT memantau penyebaran berbagai paham radikal terorisme secara terus-menerus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Apabila ditemukan konten atau narasi yang menyerukan haram demokrasi hingga anti-NKRI, Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutusan akses supaya penyebarannya bisa direduksi.

"Kalau bahasa kerennya takedown, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ucap dia.

Di permukaan, dia menuturkan bahwa sterilisasi berbagai rumah ibadah yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, dan TNI.

Kegiatan itu, sambung dia, memang sudah rutin setiap tahun oleh aparat keamanan.

Selain itu, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa BNPT juga terus menelusuri potensi adanya berbagai kelompok jaringan terorisme bersama dengan aparat intelijen yang lainnya.

"Dengan demikian, insyaallah semua pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (23/11), dijelaskan bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

"Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian," kata Listyo.

Kapolri menjelaskan bahwa 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Jenderal Pol. Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol) Eddy Hartono menekankan kerja sama kolaboratif untuk memperkuat komitmen mencegah terorisme dengan melibatkan beberapa negara sahabat.

Hal tersebut ia sampaikan saat memaparkan kinerja dan capaian penanggulangan terorisme sepanjang 2024 dalam kegiatan Year End Briefing di Kantor BNPT, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Saya harap paparan yang telah disampaikan tentang ancaman terorisme, prioritas nasional hingga kerja sama internasional akan semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam melakukan pencegahan terorisme," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Kerja sama tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan penjagaan keamanan dan stabilitas, baik dalam lingkup Indonesia maupun dunia internasional.

"Kolaborasi kita dalam berbagai informasi strategis bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan dan dunia internasional," imbuhnya.

Selain itu, Eddy juga menyebutkan beberapa penghargaan dan apresiasi kepada seluruh stakeholder atas dukungan dan peran dalam penanggulangan terorisme.

Perlu diketahui, stakeholder yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni counterpart negara sahabat dan perwakilan kementerian/lembaga (K/L).

KARANGANYAR, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan monitoring atau pengawasan di dunia siber untuk menjaga kondusifitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025.

“Pertama untuk monitoring penyebaran paham-paham radikalisme di ruang siber terus kita akan melakukan,” ujar Ketua BNPT Komjen Pol Eddy Hartono saat ditemui di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

Konten atau narasi yang dinilai anti demokrasi atau menyerukan anti NKRI akan diturunkan oleh BNPT melalui Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi).

“Kalau memang ditemukan ada konten ataupun narasi-narasi yang, contohnya seperti haram demokrasi, anti-NKRI, segala macam, itu kami akan lakukan pemutusan akses. Dan, kami koordinasi dengan Kementerian Komdigi, untuk melakukan, kalau bahasa kerennya takedown, sehingga supaya penyebarannya bisa direduksi,” imbuh dia.

Selain itu, BNPT juga memperkuat kerja sama dengan aparat dan intelijen untuk memantau pergerakan jejaring teroris.

“Kami juga melakukan kelompok-kelompok kerja terorisme bersama-sama dengan aparat intelijen yang lainnya. Sehingga, Insya Allah ini semua kondisinya, pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai,” kata Eddy.

Sementara itu, BNPT juga tetap melakukan koordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk melakukan sterilisasi di sejumlah tempat ibadah yang akan merayakan Natal.

“Kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan aparat keamanan, dan lalu di POLRI, TNI untuk melakukan upaya-upaya sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah yang akan dikenakan,” imbuh dia.

Eddy mengatakan, sterilisasi dan pemantauan di rumah ibadah ini telah dilakukan sejak saat ini agar bisa dilakukan antisipasi saat perayaan Natal nanti.

KARANGANYAR, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan "Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama" di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

Acara ini dihadiri 300 pemuka agama dari berbagai kepercayaan yang diakui di Indonesia.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebutkan, kegiatan ini sebagai langkah untuk memperkuat ideologi Pancasila sesuai dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan sesuai dengan Astacita Bapak Presiden Pak Prabowo, di mana yang pertama itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” ujar Eddy dalam sambutannya.

Eddy juga menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama, baik di dalam maupun lintas agama. Ia menyebutkan tiga unsur yang menggambarkan tingkat kerukunan beragama.

“Yang pertama adalah bagaimana kita merukunkan inter agama. Agama sendiri itu juga ada konflik juga, Pak. Perbedaan mazhab, mungkin perbedaan perujukan, itu bisa jadi konflik, Pak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerukunan antaragama memerlukan sikap saling menghormati dan penerimaan atas perbedaan.

“Saling menghormati. Karena kerukunan itu sejatinya adalah, kita harus ikhlas, Pak. Bisa menerima perbedaan,” imbuh Eddy.

Menurut Eddy, sikap intoleran merupakan akar dari radikalisme dan terorisme. “Tidak bisa menerima keyakinan segala-segala yang berbeda. Nah, itulah timbulnya awal daripada radikal terorisme,” jelasnya.

Eddy mengatakan, BNPT berencana memperbanyak dialog serupa hingga ke tingkat desa sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Jadi, harus melihat kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan oleh masyarakat. (Diadakan) sampai ke level desa. Beliau (Prabowo) kemarin memberi pesan seperti itu,” tambahnya.

Dalam acara ini, perwakilan dari enam agama dan kepercayaan membacakan doa pembuka secara bergantian. Mereka adalah Zuly Qodir (Islam), Martinus Joko Lelono (Katolik), Risang Anggoro Elliarso (Kristen), Budi Raharjo (Hindu), Bhante Nyanakaruno (Buddha), dan Hadi Prajoko (Penghayat Kepercayaan).

Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, dan anggota DPR RI Rinto Subekti.

KARANGANYAR, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengingatkan bahaya ideologi transnasional yang dapat mengancam keberadaan Pancasila di tengah perkembangan era digital.

Sebagai informasi, ideologi transnasional adalah gagasan atau sistem nilai yang melampaui batas-batas negara, tidak terbatas pada wilayah tertentu, dan berupaya mempengaruhi masyarakat lintas negara. Ideologi ini sering kali membawa agenda atau nilai-nilai yang berbeda dari ideologi nasional suatu negara, seperti Pancasila di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sugiat dalam acara diskusi bertajuk "Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama" yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

“Saya pikir di era digital yang begitu kuat, bagaimana ideologi-ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila itu mengepung dari segala penjuru, baik kiri maupun kanan, baik sosialis maupun liberalis. Kita punya ideologi sendiri yang itu harus kita mantapkan toleransinya,” ujar Sugiat di depan peserta acara diskusi.

Kepada 300 peserta diskusi, Sugiat menegaskan bahwa Pancasila memiliki nilai luhur yang harus dijaga, terutama oleh generasi muda.

“Jangan sampai seperti yang dikatakan tadi, ideologi-ideologi transnasional yang gak jelas junjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya di generasi muda,” lanjut Sugiat.

Ia juga mengingatkan pentingnya masyarakat memilih guru agama yang tepat agar tidak terpengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Enggak jelas guru ngajinya siapa, malah mengambil ideologi yang sesungguhnya itu enggak lebih luhur, enggak lebih mulia daripada Pancasila,” imbuhnya.

Dukungan DPR untuk BNPT

Untuk menjaga keberadaan Pancasila, Sugiat menyatakan dukungan penuh DPR RI terhadap program BNPT, termasuk memperbanyak diskusi serupa hingga ke tingkat desa.

“Sekali lagi, izin Pak (Ketua) BNPT, diperbanyak acara seperti ini. Tadi dikatakan bahwa asas (misi Asta Cita) kita Pak Prabowo adalah yang pertama pemantapan ideologi, yang terakhir, yang ke delapan adalah penguatan semangat toleransi,” kata Sugiat.

Ia juga menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung BNPT melalui legislasi dan penganggaran.

“Kami (DPR) punya fungsi legislasi membuat undang-undang, kalau perlu penguatan undang-undang, kita dukung. Kita juga punya fungsi budgeting, penganggaran. Kalau masih kurang anggarannya, kita tambah langsung,” ujarnya.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bentuk implementasi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Pak Prabowo, di mana yang pertama itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” jelas Eddy.

Ia juga menambahkan, sesuai arahan Prabowo, BNPT akan memperbanyak diskusi hingga ke desa-desa untuk merawat toleransi antarumat beragama.

“Jadi, harus melihat kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan oleh masyarakat. (Diadakan) sampai ke level desa. Beliau (Prabowo) kemarin memberi pesan seperti itu,” tambah Eddy.

Eddy menitipkan pesan kepada para pemuka agama yang hadir untuk terus memperhatikan kerukunan umat beragama di kelompok masing-masing dan di masyarakat luas.

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,"

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital yang sangat kuat seperti saat ini.

Menurut dia, di era digital kini berbagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila mengepung dari segala penjuru, baik dari sisi kiri maupun kanan serta baik dari paham sosialis maupun liberalis.

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi," ujar Sugiat pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Semangat toleransi, kata dia, juga merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedelapan.

Ia menuturkan Pancasila merupakan ideologi dengan filosofi yang sangat luhur dengan lima sila, yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial.

Berbagai sila tersebut, menurutnya, harus terus diterapkan dan dijaga agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang sangat indah dengan keberagaman.

"Jangan sampai ideologi-ideologi transnasional yang tidak jelas kunjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya ke generasi muda," tuturnya.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR tersebut sangat mendukung BNPT yang telah menggelar berbagai kegiatan guna mendorong kerukunan umat beragama, salah satunya melalui Dialog Kebangsaan.

Di DPR, sambung dia, terdapat dua bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada BNPT untuk memperbanyak acara semacam Dialog Kebangsaan, yakni legislasi dan penganggaran.

Dalam fungsi legislasi, Sugiat menyatakan DPR siap memperkuat undang-undang (UU) apabila BNPT memerlukan dukungan UU guna mendorong kegiatan yang meningkatkan kerukunan umat beragama.

Pada fungsi penganggaran, dia pun menegaskan bahwa DPR juga siap menambahkan anggaran untuk berbagai kegiatan mulia tersebut.

"Jadi jangan sampai hanya di Karanganyar saja ada program seperti ini, harus diperbanyak," ucap Sugiat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan kegiatan Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan acara yang melibatkan 300 peserta dari berbagai organisasi keagamaan tersebut bertujuan memperkuat toleransi antarumat beragama sekaligus mencegah penyebaran ideologi radikal terorisme.

"Kegiatan ini dalam rangka mengimplementasikan Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama dan poin kedelapan," kata Eddy saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Ia menyebutkan poin pertama misi Astacita, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Sementara poin kedelapan, yaitu memperkuat kehidupan toleransi antarumat beragama untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam Astacita, kata dia, telah ditentukan berbagai prioritas nasional, seperti kegiatan yang lebih aplikatif di daerah.

Eddy mengaku memilih Karanganyar sebagai tempat pelaksanaan Dialog Kebangsaan lantaran pengalamannya dahulu saat menjadi tim Satuan Tugas Anti-Teror Polri, yang sempat mengejar gembong teroris Noordin M Top.

Noordin, sambung dia, sempat dikejar oleh Polri di wilayah Solo Raya, termasuk Kabupaten Karanganyar.

"Jadi saat itu saya sering ada di wilayah Solo Raya ini, sehingga saya tidak asing lagi. Alhamdulillah sekarang kondisi Solo Raya semakin membaik," tuturnya.

Adapun kegiatan dialog menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Penjabat (Pj.) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rinto Subekti, serta tokoh agama dari berbagai keyakinan.

Mereka menyampaikan pentingnya pesan damai dan moderasi dalam beragama untuk menangkal pengaruh radikalisme.

Acara tersebut dirancang untuk menjalin silaturahmi antarumat beragama di Indonesia, menguatkan peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan damai, serta merumuskan strategi pencegahan penyebaran paham radikal terorisme.

Kegiatan Dialog Kebangsaan diharapkan dapat menciptakan sinergi antara BNPT, Kementerian Agama, dan organisasi keagamaan untuk mendukung upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme.

Selain itu, kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati perbedaan serta menyebarkan narasi perdamaian agar menjadi momentum penting untuk memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.

Ke depan, BNPT dan mitra strategisnya akan terus menggelar kegiatan serupa sebagai upaya membangun masyarakat yang toleran, damai, dan bersatu dalam keberagaman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme di Brigade Pangan bentukan Kementan.

Ada sekitar 45 mantan narapidana yang dilibatkan dan akan bergabung ke dalam tiga kelompok Brigade Pangan.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan kita swasembada secepat-cepatnya. Dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk mewujudkannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Amran telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono guna membahas pelibatan eks narapidana terorisme itu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Eddy mengatakan, rencana ini sebagai upaya deradikalisasi dengan cara tak biasa.

“Negara hadir untuk pencegahan terorisme dan kami masukkan ke Brigade Pangan, mantan narapidana bergabung mengolah lahan, rencana ada tiga Brigade Pangan,” kata Eddy.

Eddy berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi pada program deradikalisasi sekaligus berdampak pada ketahanan pangan.

“Di mana para mantan napi menjadi lebih produktif dan tidak akan kembali terjerat masalah terorisme,” kata Eddy.

Adapun Kementan membentuk Brigade Pangan untuk mencapai swasembada pangan, target yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membentuk Brigade Swasembada Pangan (untuk) di 12 provinsi seluruh Indonesia, ada 85 kabupaten. Ini tim bersama TNI, untuk cetak sawah dan oplah (optimasi lahan),” kata Mentan Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Target dari cetak sawah dan optimasi lahan itu adalah terciptanya 2,4 juta hektar lahan baru dalam lima tahun ke depan. Rinciannya, intensifikasi (optimasi lahan) 1 juta hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) 1,3 juta hektar.

Amran mengatakan, satu kelompok Brigade Pangan terdiri dari 15 petani milenial yang kemudian akan mengelola lahan minimal 200 hektar. Setiap kelompok nantinya akan dibina langsung oleh TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme di Brigade Pangan bentukan Kementan.

Ada sekitar 45 mantan narapidana yang dilibatkan dan akan bergabung ke dalam tiga kelompok Brigade Pangan.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan kita swasembada secepat-cepatnya. Dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk mewujudkannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Amran telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono guna membahas pelibatan eks narapidana terorisme itu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Eddy mengatakan, rencana ini sebagai upaya deradikalisasi dengan cara tak biasa.

“Negara hadir untuk pencegahan terorisme dan kami masukkan ke Brigade Pangan, mantan narapidana bergabung mengolah lahan, rencana ada tiga Brigade Pangan,” kata Eddy.

Eddy berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi pada program deradikalisasi sekaligus berdampak pada ketahanan pangan.

“Di mana para mantan napi menjadi lebih produktif dan tidak akan kembali terjerat masalah terorisme,” kata Eddy.

Adapun Kementan membentuk Brigade Pangan untuk mencapai swasembada pangan, target yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membentuk Brigade Swasembada Pangan (untuk) di 12 provinsi seluruh Indonesia, ada 85 kabupaten. Ini tim bersama TNI, untuk cetak sawah dan oplah (optimasi lahan),” kata Mentan Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).