JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bahwa I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung tak akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto . Hal itu diungkapkan Agus saat disinggung kans Agus Buntung bisa mendapat amnesti dari Prabowo.

"Saya rasa enggak akan dapet," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, perkara pidana yang punya dampak besar seperti kasus pelecehan yang diduga dilakukan Agus Buntung itu tak akan diberikan amnesti. "Jadi kasus-kasus yang seperti itu yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain itu tidak akan diberikan amnesti," tutur Agus.



Lebih lanjut, Agus menyampaikan, pihaknya masih memproses narapidana yang akan mendapat amnesti. Ia menuturkan, sudah ada 19.337 dari 44 ribu narapidana yang telah lolos verifikasi awal amnesti.

"Amnesti ini masih, prosesnya masih butuh waktu panjang karena dari 44.000 yang kami asesmen ternyata masih bisa lolos hanya 19.337. Ini juga masih belum final, karena nanti ini masih melalui proses," katanya.

Agus pun menyampaikan, pihaknya telah menyurati Menko Hukum Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas amnesti ini. Bahkan, kata dia, Yusril telah menerbitkan surat perintah untuk membahas amnesti tersebut.

"Jadi nanti masih akan diasesmen bersama, mudah-mudahan nanti kalau ada masukan-masukan nanti akan kita sampaikan pada saat rapat bersama Pak Menko, apakah masukan-masukan tambahan tadi contohnya misalnya seperti teroris yang bersenjata, kemudian yang usia 70 tahun ini supaya tidak ada diskriminasi untuk semua," kata Agus.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan poin-poin perubahan dalam Revisi UU TNI (RUU TNI) yang telah menjadi Prolegnas Prioritas 2025 tak mengalami perubahan dari hasil pembahasan pada 2024 lalu.

"Sebetulnya sama dengan yang lalu, tidak ada yang berubah," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Supratman menjelaskan salah satu poin perubahan yang akan diatur adalah perpanjangan masa usia pensiun bagi perwira dan prajurit biasa.

Ia mengatakan perubahan itu diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan terkini seperti usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah berada pada usia 60 tahun.

"Prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya. Karena sekarang PNS sudah pensiunnya 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun," jelas dia.

Di sisi lain, Supratman menjelaskan surpres ini kembali dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto karena terdapat perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.

Sebab, kata dia, dalam surpres RUU TNI yang dikirim Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih terdapat nomenklatur Menko Polhukam yang kini berubah menjadi Menko Polkam.

"Sehingga kemudian bapak Presiden Prabowo menyesuaikan dengan nomenklatur dan juga menambah terkait dengan orang yang ditunjuk mewakili Bapak Presiden," tutur dia.

"Jadi ini adalah sebuah proses carry over dalam rangka pembahasan undang-undang," sambungnya.

Dalam dokumen RUU TNI yang diterima CNNIndonesia.com kala itu, terdapat beberapa poin krusial dalam revisi aturan tersebut.

Beberapa diantaranya; batas usia pensiun menjadi 60-65 tahun, dan prajurit aktif bisa duduki kementerian negara.

Selain itu, RUU TNI juga dikabarkan bakal turut membahas peluang prajurit aktif untuk berbisnis.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pihaknya bakal meminta masukan dari berbagai pihak terkait usul penghapusan pasal yang mengatur larangan prajurit berbisnis.

"Kita akan lihat pembahasannya, usulan dari mana kita lihat nanti kita kan pasti meminta banyak masukan ya kalau bisnis, bisnisnya seperti apa. Tugas TNI kan jelas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan lihat nanti," katanya, di kompleks parlemen.

DPR RI sebelumnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas UU no 34 tahun 2024 tentang TNI menjadi prolegnas prioritas 2025.

Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

JAKARTA - Agnez Mo menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyusul polemik royalti dan hak cipta dengan Ari Bias. Pertemuan ini digelar di Gedung Kementerian Hukum di Kuningan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agnez Mo mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan Undang-Undang (UU) yang menjadi perdebatan di kalangan musisi. Ia menegaskan bahwa kedatangannya merupakan undangan dari Menkum, dan sebagai warga negara yang baik, ia ingin memahami serta mematuhi aturan hukum yang berlaku.

"Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama pak Menteri, untuk belajar apa sih sebenarnya UU itu," kata Agnez di Gedung Kementerian Hukum di Kuningan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Karena kalau saya, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama UU, kan gitu, saya berdiri bersama UU," sambungnya.


Foto/Instagram Agnez Mo



Pelantun Matahariku ini mengakui bahwa ketidakjelasan mekanisme royalti telah menimbulkan kebingungan. Tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi banyak musisi lain di Indonesia.

"Tapi sayangnya, karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tau, akhirnya membuat kebingungan. Bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia," jelasnya.

Dalam situasi yang penuh polemik ini, penyanyi 38 tahun ini justru melihat kesempatan untuk mendalami UU Hak Cipta dan royalti lebih lanjut agar sistemnya lebih transparan dan tepat sasaran.

"Oleh karena itu makanya saya pikir, bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar," ujarnya.

"Dan sadar hukum ya karena saya tahu kadang-kadang kita cuman bisa denger dan liat line aja yang ada di dalam social media. Padahal mungkin UU-nya tidak seperti itu," tambahnya.

Di sisi lain, sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu, ia merasa penting untuk memahami aturan ini. Terutama karena mantan artis cilik tersebut memiliki pengalaman di industri musik internasional.

"Jadi sebenarnya ya balik seperti yang saya bilang, di sini kita hanya berdiskusi. Saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi," ungkapnya.

Pemilik nama asli Agnes Monica Muljoto ini juga membandingkan mekanisme royalti di Indonesia dengan sistem yang diterapkan di Amerika Serikat. Di mana ia telah menjadi anggota BMI (Broadcast Music, Inc.) selama 12 tahun.

"Pada saat di Amerika juga LMK-nya seperti apa. Saya sendiri sebenarnya bagian dari dalam tanda kutip LMK di Amerika yaitu BMI selama 12 tahun," ucapnya.

"Semoga ini bisa membantu ke depannya supaya tidak ada lagi salah tafsir dari UU gitu," pungkasnya.

KOMPAS.com - Penyanyi Agnez Mo mendatangi Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025) buntut kisruh royalti lagu antara dirinya dengan pencipta lagu, Ari Bias.

Agnez Mo yang diketahui pulang ke Indonesia setelah kasusnya dengan Ari Bias terkait kisruh royalti Lagu ‘Bilang Saja’ senilai Rp 1,5 miliar ramai jadi perbincangan pun telah buka suara.

Setelah melakukan klarifikasi melalui tayangan podcast dengan Deddy Corbuzier, Agnez juga sengaja menyambangi Kementrian Hukum untuk bertemu Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas di kantornya.

Saat menyambangi Kementerian Hukum, Agnez Mo tampak datang dengan setelan jas hitam, kemeja putih dan dasi hitam, dengan rambut terikat rapi.

Langkah yang ditempuh Agnez Mo hingga sengaja datang ke Kementerian Hukum ternyata bukan tanpa alasan, namun ada sesuatu yang ingin ia bahas.

Agnez Mo Bahas UU Hak Cipta Saat Bertemu Menteri Hukum

Dilansir dari Kompas.com, tujuan Agnez Mo datang ke Kementerian Hukum adalah untuk berdiskusi bertemu Andi Agtas di kantornya.

“Sebetulnya memang percakapan atau diskusi dengan Pak Menteri, terima kasih banget sudah menerima dan bertemu,” kata Agnez dalam jumpa pers, di Kemenkumham, kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Ia juga mengungkap tujuan diskusi tersebut adalah untuk belajar lebih dalam mengenai Undang-Undang Hak Cipta, terutama karena saat ini ada kasus hukum yang menjeratnya.

“Tujuannya untuk belajar tentang apa sih Undang-Undang itu, karena saya sebagai warga negara Indonesia ingin taat kepada hukum,” ujar Agnez Mo.

Selain itu, ia menyadari bahwa kasusnya dengan Ari Bias membuat beberapa musisi dan penyanyi kebingungan jalani Undang-undang yang berlaku.

"Tapi sayangnya mungkin karena kasus yang semua tau jadi ada kebingungan bukan untuk saya aja tapi penyanyi dan pencipta lagu lain di Indonesia," ungkap Agnez Mo.
Ia mengaku menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan terkait berita-berita yang beredar.

"Oleh karena itu kayaknya bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama duduk dan dengar terus dari hukum ya, kita kadang cuman bisa dengar dan liat headline di UU tapi ternyata (isinya) gak seperti ini," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Agnez mo juga mengaku berbagi pengalamannya selama menjadi bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat selama 12 tahun.

"Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika. Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambah Agnez.

Klarifikasi Agnez Mo Terkait Pembayaran Royalti Lagu

Sebelumnya, dalam wawancara di podcast Deddy Corbuzier, Agnez Mo mengaku bahwa dirinya tidak pernah dihubungi langsung oleh pihak Ari Bias terkait izin penggunaan lagu.

"Gue enggak dihubungi secara langsung, kan gue juga pas pertama kali ketemu (Ari Bias) I was sixteen years old (usia masih 16 tahun)," kata Agnez Mo, seperti yang dikutip pada Selasa (18/2/2025).

Terkait pembayaran royalti lagu, Agnez Mo juga menyampaikan bahwa sejak awal kariernya, izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti sudah ditangani oleh pihak penyelenggara acara.

“Jadi gini, pertanyaannya kan tadi soal izin, nah mekanisme izin itu seperti apa, sedangkan gue sudah jalanin ribuan show, dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu dibayar sama penyelenggara,” tambah Agnez Mo.

Kasus Gugatan Royalti Ari Bias Terhadap Agnez Mo

Kasus ini bermula ketika Ari Bias mengajukan gugatan terhadap Agnez Mo atas dugaan pelanggaran hak cipta terkait lagu "Bilang Saja" yang dibawakan tanpa izin dalam tiga acara pada tahun 2023.

Pengadilan memutuskan bahwa Agnez Mo terbukti melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnez Mo bersalah karena menyanyikan lagu "Bilang Saja" tanpa izin pada 30 Januari 2025.

Lagu tersebut dinyanyikan dalam tiga konser yang berlangsung di Surabaya pada 25 Mei 2023, Bandung pada 27 Mei 2023, dan Jakarta pada 26 Mei 2023.

Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan penggugat Ari Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Buntut Kasus dengan Ari Bias, Agnez Mo Sambangi Kementerian Hukum” dan "Kisruh Lagu ‘Bilang Saja’, Agnez Mo Ungkap Siapa yang Selama Ini Membayar Royalti Lagunya".

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo menjalani diskusi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai buntut dari kasusnya dengan pencipta lagu Ari Bias.

Agnez menyatakan, kedatangannya bertujuan untuk berdiskusi sekaligus memperdalam pemahamannya tentang Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebenarnya, tujuannya untuk belajar. Apa sih sebenarnya Undang-Undang itu? Karena saya sebagai warga negara Indonesia tentu ingin taat pada hukum. Saya berdiri bersama Undang-Undang,” kata Agnez dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Agnez mengaku sempat kebingungan dengan kasus yang menimpanya.

Oleh karena itu, ia berharap diskusi ini dapat membantunya memahami Undang-Undang Hak Cipta dengan lebih baik.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasus yang teman-teman juga tahu, akhirnya membuat kebingungan. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk penyanyi lain dan pencipta lagu di Indonesia,” ungkap Agnez.

Ia menilai pertemuan ini sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kesadaran hukum.

“Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk sama-sama belajar, duduk bersama, mendengar, dan lebih sadar hukum,” tambah Agnez.

Dalam kesempatan tersebut, Agnez juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri Hukum yang telah bersedia berdiskusi dengannya.

“Jadi sebenarnya ini memang percakapan atau diskusi yang saya jalankan bersama Pak Menteri. Terima kasih banyak, Pak, sudah menerima dan bertemu,” ucap Agnez.

Sebelumnya, Agnez Mo terlibat sengketa dengan Ari Bias terkait royalti musik.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo menyambangi Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Kedatangan Agnez merupakan buntut dari kisruh royalti musik antara dirinya dengan pencipta lagu, Ari Bias.

Agnez mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, ia berdiskusi sekaligus belajar lebih dalam mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebetulnya memang percakapan atau diskusi dengan Pak Menteri, terima kasih banget sudah menerima dan bertemu. Tujuannya untuk belajar tentang apa sih Undang-Undang itu, karena saya sebagai warga negara Indonesia ingin taat kepada hukum,” kata Agnez dalam jumpa pers, Rabu.

Agnez mengaku kebingungan dengan kasus yang sedang dihadapinya saat ini.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasusnya yang semua tahu, jadi ada kebingungan, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk penyanyi dan pencipta lagu di Indonesia,” tutur Agnez.

Menurut dia, pertemuan ini sangat berharga karena dapat menjadi ajang diskusi dan meningkatkan kesadaran mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

“Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang baik untuk duduk bersama, mendengarkan, dan memahami hukum yang berlaku. Kadang kita hanya membaca headline soal Undang-Undang, tapi ternyata isinya tidak seperti yang kita bayangkan,” ucap Agnez.

Ia juga berbagi pengalamannya selama menjadi bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat selama 12 tahun.

"Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika. Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambah Agnez.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez Mo terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo menyambangi Kementerian Hukum di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Kedatangan Agnez merupakan buntut dari kisruh royalti musik antara dirinya dengan pencipta lagu "Bilang Saja", Ari Bias.

Agnez mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, ia berdiskusi sekaligus belajar lebih dalam mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebetulnya memang percakapan atau diskusi dengan Pak Menteri, terima kasih banget sudah menerima dan bertemu. Tujuannya untuk belajar tentang apa sih Undang-Undang itu, karena saya sebagai warga negara Indonesia ingin taat kepada hukum,” kata Agnez dalam jumpa pers, Rabu.

Agnez mengaku kebingungan dengan kasus yang sedang dihadapinya saat ini.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasusnya yang semua tahu, jadi ada kebingungan, bukan hanya untuk saya tapi juga untuk penyanyi dan pencipta lagu di Indonesia,” tutur Agnez.

Menurut dia, pertemuan ini sangat berharga karena dapat menjadi ajang diskusi dan meningkatkan kesadaran mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

“Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang baik untuk duduk bersama, mendengarkan, dan memahami hukum yang berlaku. Kadang kita hanya membaca headline soal Undang-Undang, tapi ternyata isinya tidak seperti yang kita bayangkan,” ucap Agnez.

Ia juga berbagi pengalamannya selama menjadi bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat selama 12 tahun.

"Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika. Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambah Agnez.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez Mo kalah dari gugatan Ari Bias.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Denda itu dibayar Agnez karena menyanyikan lagu "Bilang Saja" ciptaan Ari Bias dalam tiga acara berbeda dan tanpa membayar royalti.

Pihak penyelenggara acara juga turut tergugat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI menghormati keputusan hukum revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang membatalkan pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

"Kementerian (Diktisaintek) menghormati arah kebijakan yang diberikan, yakni bukan bertindak langsung, tetapi yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Terkait keputusan yang menyebutkan perguruan tinggi bakal mendapatkan bantuan dari hasil usaha tambang, Togar menilai hal tersebut membantu perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan yang berdampak atau dibutuhkan oleh industri pertambangan.

"Hal ini akan membantu perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan yang berdampak atau dibutuhkan oleh industri pertambangan," ujar Togar M. Simatupang.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pihak ketiga, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta, alih-alih dikelola sendiri oleh kampus.

"Pemerintah dan DPR sepakat bahwa kami tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi," kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas (17/2).

Dalam hal ini, perguruan tinggi hanya akan menjadi penerima manfaat dari pertambangan. Supratman mengatakan nantinya pihak ketiga akan membantu kampus yang membutuhkan.

"Terutama untuk penyediaan dana riset, termasuk yang menyangkut pemberian beasiswa kepada mahasiswanya," ucapnya.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas buka suara soal nasib RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini tak kunjung masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas.

Supratman menjelaskan masih butuh banyak waktu untuk memulai pembahasan RUU Perampasan Aset. Satu hal yang utama yaitu menemukan titik kesepakatan pimpinan partai politik dan fraksi partai di DPR.

"Sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Namun, politisi Partai Gerindra itu menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen agar pemerintah dan DPR membahas RUU Perampasan Aset. Ia menerangkan pemerintah akan terus berkomunikasi terutama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.

"Perampasan aset tidak pernah lepas dari komitmen Presiden Prabowo dan Kementerian Hukum bekerja sama dengan PPATK, juga dengan KPK terus kami lakukan koordinasi," kata Supratman.

"Tetapi sekali lagi semua UU itu keputusan politik. Sehingga UU Perampasan Aset saat ini setiap saat pemerintah siap ajukan," imbuhnya.

Pada 2023, RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu bahkan telah mengirim surat presiden (surpres) pada 4 Mei 2023 agar RUU Perampasan Aset segera dibahas.

Namun, pembahasan tak kunjung dimulai hingga akhir periode kepemimpinan Jokowi.

Sementara itu, dalam daftar Prolegnas yang disahkan DPR pada November 2024, RUU Perampasan Aset hanya masuk daftar jangka panjang 2025-2029. Pemerintah belum memberi sinyal soal pembahasan RUU itu.

Kini, pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset jadi salah satu tuntutan mahasiswa dalam gelombang aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap'.

"Dulu inisiatif DPR, supresnya (surat presiden) sudah turun, DIM-nya juga sudah dibahas oleh pemerintah, dan dulu dikoordinasikan oleh Menkopolhukam. Nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam," kata Supratman usai menghadiri rapat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa poin-poin perubahan yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak berbeda dengan yang berkembang pada periode lalu.

Dia mengatakan bahwa RUU TNI itu kembali masuk ke program legislasi pada periode ini untuk menyesuaikan beberapa perubahan nomenklatur yang terjadi dalam pemerintahan. Namun isinya, kata dia, masih sama yakni seputar perpanjangan masa dinas atau usia pensiun.

"Dulu inisiatif DPR, supresnya (surat presiden) sudah turun, DIM-nya juga sudah dibahas oleh pemerintah, dan dulu dikoordinasikan oleh Menkopolhukam. Nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam," kata Supratman usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia pun memastikan tidak ada ketentuan-ketentuan yang akan memberikan kewenangan lebih kepada TNI melalui RUU tersebut. Dia pun menegaskan prinsipnya RUU tersebut akan menyangkut perpanjangan usia pensiun guna menyamakan dengan yang diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena sekarang PNS pensiunnya sudah 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun. Tentu di TNI juga tidak bisa rata karena usia pensiun yang berpangkat bawah, sersan atau yang di bawahnya kalau nggak salah 45 tahun mau sudah pensiun karena pasukan tempur, kita sesuaikan," kata dia.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

"Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pembahasan RUU TNI selanjutnya ditugaskan kepada Komisi I DPR RI selaku alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup tugas mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi prolegnas prioritas 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan TNI tidak akan memiliki kewenangan penegakan hukum nantinya.

"Saya rasa ndak ada ya, itu tidak ada (TNI dapat melakukan penegakan hukum)," kata Supratman di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Supratman menjelaskan RUU tersebut membahas soal perpanjangan usia pensiun TNI. Dirinya mencontohkan PNS yang kini bisa menjabat hingga 60 tahun, sedangkan TNI masih 58 tahun.

"Prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya, karena sekarang PNS sudah pensiunnya 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun," kata dia.

"Tentu di TNI juga tidak bisa rata karena usia pensiun yang berpangkat bawah, sersan atau yang di bawahnya, kalau nggak salah, kan 45 tahun sudah pensiun karena itu pasukan tempur, kita sesuaikan. Sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) penunjukan wakil pemerintah terkait revisi UU TNI. Surpres itu dibacakan pimpinan DPR dalam paripurna ke-13, tadi. Rapat digelar di ruang paripurna gedung Nusantara II DPR RI, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi oleh Wakil Ketua lainnya, seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Pimpinan Dewan menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R12/pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," kata Adies Kadir dalam paripurna.

Adies kemudian meminta persetujuan kepada anggota Dewan terkait pembahasan RUU itu. Seluruh anggota DPR menyetujui revisi UU TNI untuk dibahas menjadi program legislasi prioritas 2025.

Adies menyampaikan jika RUU TNI ini akan dibahas oleh Komisi I DPR RI. Pimpinan Dewan pun meminta persetujuan kembali. Seluurh wakil rakyat dalam rapat paripurna setuju.

Simak juga Video 'TNI Dilibatkan Bangun Desa-Ketahanan Pangan, Panglima: Pembangunan Bisa Maksimal':

(ial/dnu)

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.

Dilansir dari detikNews, usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.

"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.

Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.

"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.

Dia mengatakan surat pernyataan itu telah diberikan kepada pimpinan DPR. Menurut Tonny, deklarasi 7 narapidana KKB itu bisa berpengaruh kepada KKB di Jayapura dan Nabire.

"Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan, Pak, apalagi mereka sudah siap kembali," ucap Tonny.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan pemberian amnesti itu. Supratman mengatakan usulan ini akan dikoordinasikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden," ujar Supratman.

Supratman meminta pihak-pihak yang ingin mengusulkan anggota KKB itu menyampaikan surat kepada pemerintah. Dia mengatakan pemberian amnesti kepada pelaku kriminal bukan hal baru di Indonesia.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," jelasnya.

(sar/asm)