JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah narapidana yang berpotensi menerima pengampunan atau amnesti kembali turun.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada 19.000 narapidana yang berpotensi menerima amnesti tersebut. Jumlah ini turun dibandingkan usulan sebelumnya yang mencapai 44.000 orang.

"Kalau amnesti tinggal tunggu sedikit, 19.133 lagi finalisasi. Dari 44.000 sekarang turun jadi 19.133," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Ia mengungkapkan, berkurangnya napi yang bakal mendapat pengampunan terjadi lantaran verifikasi dan asesmen pemerintah.

Supratman menyatakan, verifikasi dan asesmen napi tersebut berada di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Masalahnya verifikasinya dan asesmennya di Kementerian Imigrasi, ya. Pokoknya secepatnya kami akan ajukan kepada Presiden, ya," tutur Supratman.

Sebagai informasi, total calon penerima amnesti berkurang dari sebelumnya sebanyak 19.337 narapidana yang dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

PDIP menilai kocok ulang menteri kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, PDIP memandang yang kinerjanya disorot bukan hanya Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

"Reshuffle hak prerogatif Presiden, kalau lihat survei opini publik Kedai Kopi 23-29 Januari 2025 kepuasan publik pada kabinet saat ini hanya 25,8 persen, yang tidak puas 74,2 persen sementara kepuasan pada Presiden Prabowo 80 persen lebih. Artinya tantangan di kabinet," kata Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Seperti diketahui, Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan menteri pertama yang di-reshuffle oleh Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Guru Besar ITB Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek baru menggantikan Satryo.

Guntur kemudian menyoroti nama-nama menteri kabinet Merah Putih yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik berdasarkan survei. Beberapa di antaranya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Tapi yang disorot publik kan tidak Mendiktisaintek, ada Budi Arie Menteri Koperasi, Bahlil Lahadia Menteri ESDM yang kalau kita lihat survei mereka dikategorikan buruk oleh publik. Menteri HAM juga," ujarnya.

"Maksudnya kan tidak hanya Satryo kan yang kontroversial, Bahlil apalagi soal gas 3 kg," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, narapidana yang bisa mendapatkan amnesti salah satunya adalah pengguna narkoba.

Hal ini seperti diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Sementara itu, narapidana bandar narkoba tidak akan mendapat amnesti.

"Dalam rangka untuk kepentingan kemanusiaan, amnesti dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria," kata Agus dalam rapat kerja Kementerian Imipas dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal Pasal Penghinaan terhadap pribadi/pemerintah serta perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Agus menjelaskan bahwa bagi penderita HIV/AIDS bisa mendapatkan amnesti dengan surat dari dokter dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

"Berikutnya, orang dalam gangguan jiwa dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, usia di atas 70 tahun, kemudian disabilitas intelektual, keterbelakangan mental dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan," kata Agus.

"Perempuan hamil dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis kandungan, perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah 3 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir," ucapnya.

Di sisi lain, Agus menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar.

Diberitakan bahwa pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan bahwa amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 19.337 narapidana dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal untuk mendapatkan amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total 44.495 warga binaan yang dilakukan bersama Kementerian Hukum RI.

“Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi,” ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebutkan, dari jumlah tersebut, narapidana yang termasuk dalam kategori pengguna narkotika berjumlah 18.038 orang.

Rinciannya, sebanyak 2.591 orang terjerat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, 15.447 orang merupakan kategori pengguna narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SE MA) Nomor 04 Tahun 2010.

“Namun, jumlah ini akan kami telaah kembali, mengingat SE MA Nomor 04 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti. Sedangkan yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai,” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa terdapat 382 narapidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang lolos verifikasi dan asesmen penerima amnesti.

Dari jumlah itu, lima orang merupakan narapidana yang tersangkut pasal penghinaan terhadap pribadi, pemerintah, atau perbedaan pandangan politik.

Sementara 377 orang lainnya terjerat pasal lain dalam UU ITE.

Kategori lain yang lolos verifikasi dan asesmen meliputi 270 narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus serta yang mengalami sakit berkepanjangan. “Kemudian orang dengan gejala kejiwaan 73 orang, lansia di atas 70 tahun sebanyak 110 orang, disabilitas dua orang, perempuan hamil enam orang, dan perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang,” ungkap Agus.

Kementerian Imigrasi juga mencatat ada 409 anak binaan serta 10 narapidana kasus makar yang masuk dalam daftar penerima amnesti setelah proses verifikasi dan validasi bersama Kementerian Hukum.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) AgusAndrianto menjelaskan, pemberian amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman untuk sekitar 44.000 narapidana merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi di mana jumlah penghuni lapas melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengeklaim, kebijakan ini merupakan solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi persoalan di dalam lapas.

Selain itu, kebijakan ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi kembali secara positif di masyarakat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam rangka untuk kepentingan kemanusiaan, dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria," kata Agus.

Diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan bahwa amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)Agus Andrianto memastikan, narapidana kasus korupsi, teroris, hingga bandar narkoba tidak akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Selain itu, narapidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak dan pemerkosaan juga tidak masuk daftar yang dipertimbangkan untuk diberi amnesti.

“Ketentuan ini tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, narkotika kategori bandar Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2019,” ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025) di Gedung DPR RI.

Dalam rapat pembahasan soal rencana pemberian amnesti itu, Agus juga mengungkapkan adanya narapidana anak kasus tertentu yang dikecualikan.

Kemudian, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup pun tak masuk daftar calon penerima amnesti.

“Anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan. Kemudian pemberian amnesti dikecualikan bagi narapidana yang dihukum seumur hidup dan narapidana mati,” kata Agus.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

Jakarta (ANTARA) - Institut Leimena dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersinergi untuk mendorong pengarusutamaan pendidikan HAM guna membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi.

Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM penting ada dalam kurikulum sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal.

“Menjadi guru, minimal harus mengetahui apa itu HAM, bagaimana penerapannya. Di situ bagiannya (Institut Leimena) dan kami (Kemenham) akan memberikan pendidikan tersebut dengan certificate by attendance (sertifikat partisipasi),” kata Pigai, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Adapun, Pigai menerima audiensi Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, di Kantor Kemenham, Jakarta, Selasa. Dalam audiensi tersebut, keduanya membahas urgensi pengarusutamaan HAM, salah satunya melalui program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

Matius mengatakan dimensi HAM menjadi poin penting dalam program LKLB yang diinisiasi Institut Leimena sejak tahun 2021. Program tersebut mengutamakan kerja sama antarkelompok yang berbeda agama dan latar belakang dalam rangka peneguhan HAM.

Menurut Matius, LKLB telah diikuti oleh sekitar 9.200 guru lintas agama dari 37 provinsi di Indonesia. Ia meyakini program LKLB berpotensi mendukung program prioritas Kemenham dalam pengarusutamaan pendidikan HAM, khususnya di kalangan pendidik.

Di sisi lain, Matius mengaku optimistis melihat masa depan HAM di Indonesia dengan adanya Kemenham di bawah kepemimpinan Natalius Pigai.

“Dengan adanya pembentukan Kemenham ini kami juga banyak melihat bagaimana titik temu antara program literasi keagamaan lintas budaya yang tengah dilakukan oleh Institut Leimena dan harapan yang ingin dicapai oleh Kemenham,” kata Matius.

Institut Leimena, tambah dia, akan menindaklanjuti sejumlah arahan dari Menteri HAM untuk penjajakan kerja sama ke depan dalam rangka mewujudkan prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan penguatan (P5) HAM.

Sebelumnya, Institut Leimena telah bekerja sama dengan Kemenham dalam pelaksanaan webinar internasional dalam rangka Hari HAM Sedunia Ke-76 pada 6 Desember 2024, dengan tema Memperkuat Harmoni dalam Keberagaman melalui Pendidikan HAM dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya.

“Ke depannya, kami berharap penjajakan kerja sama selanjutnya terutama masalah certificate by attendance untuk sekitar 9.000 guru yang telah dibina, mengikuti program LKLB,” ujar Matius.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi XIII DPR RI mengusulkan tujuh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Makassar untuk masuk dalam daftar calon penerima amnesti.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, tujuh orang itu layak mendapatkan amnesti karena telah menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI).

"Tujuh orang KKB yang ditemui oleh Komisi XIII di Lapas Makassar itu sudah menandatangani pakta integritas Merah Putih dan menyatakan setia kepada NKRI. Itu bisa menjadi pertimbangan," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Politikus Partai Nasdem ini menyebutkan, kelompok bersenjata di Papua sebelumnya tidak termasuk dalam daftar calon penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ada kemungkinan perubahan kebijakan dari pemerintah agar anggota KKB yang ditemui Komisi XIII DPR RI di Lapas Makassar tetap dipertimbangkan.

Menurut Willy, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan mengkomunikasikan hal ini dengan Presiden Prabowo Subianto.

Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah, tetapi prinsip utama yang dijunjung adalah dialog untuk memajukan kehidupan demokrasi.

“Jadi nanti Menteri Hukum berjanji untuk mengkomunikasikannya dengan Presiden. Prinsipnya adalah dialog untuk memajukan kehidupan berdemokrasi kita,” kata Willy.

Lebih lanjut, Willy menjelaskan bahwa proses pengajuan amnesti ini masih dalam tahap pertama.

Saat ini, dari 44.000 narapidana yang menjadi calon penerima amnesti, sebanyak 19.000 telah lolos verifikasi.

"Kemungkinan skemanya bisa sampai 100.000-an untuk tahap berikutnya. Tentu kami di DPR mendesak kementerian terkait untuk memberikan database kepada DPR, karena dalam hal ini DPR memiliki tugas konstitusional untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti," kata Willy.

Ketika ditanya apakah tujuh anggota KKB itu sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan berpeluang masuk dalam penerimaan amnesti tahap pertama, Willy menyatakan bahwa hal itu masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

"Hari Rabu, kami dari Komisi XIII akan rapat dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Itu akan kami sampaikan. Kalau KKB masuk dalam pembahasan bersama Kementerian Imipas, baru bisa diputuskan," kata dia.

Menurut Willy, Kementerian Hukum dan HAM hanya bertindak sebagai verifikator dalam proses amnesti ini, sementara kewenangan input nama-nama penerima berada di tangan Kementerian Imipas.

“Nanti yang pertama itu berkaitan dengan input. Input itu tidak menjadi kewenangan dari Kementerian Hukum. Jadi tugasnya Kementerian Hukum cuma verifikator saja,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai, 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Silakan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikannya kepada Bapak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan akan mengkonsultasikannya kepada Presiden Prabowo Subianto apabila ada usulan narapidana (napi) kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberikan amnesti tersebut.

"Silakan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikannya kepada Bapak Presiden," kata Supratman ditemui usai rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, saat ini pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap daftar narapidana yang akan diberikan amnesti. Adapun pemberian amnesti kali ini masuk ke dalam tahap awal, yang sedianya diberikan kepada narapidana yang kategori makar tanpa senjata.

"Karena memang yang di tahap awal ini terkait dengan amnesti yang makar, itu ditujukan kepada mereka yang bukan merupakan gerakan bersenjata, namun karena belum ada keputusan, silakan dimasukkan nama-namanya," tuturnya.

Dia menekankan keputusan pemberian amnesti pada akhirnya berada di tangan presiden, terlebih bila sudah ada komitmen dari narapidana makar untuk bergabung dengan NKRI.

"Kalau itu ada komitmen yang saya rasa Presiden nanti akan memutuskan atau juga Presiden yang akan memutuskan," ucap dia.

Hal itu disampaikan Supratman merespons usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tessar asal dari daerah pemilihan (Dapil) Papua saat rapat terkait pemberian amnesti kepada tujuh anggota KKB yang ditahan di salah satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar.

"Tadi di dalam rapat ada yang berkembang, ada usulan dari teman-teman dari Dapil Papua supaya yang terkait dengan makar itu dengan gerakan ataupun KKB yang di Papua, karena ada tujuh orang di Makassar sudah menyatakan ingin berintegrasi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujarnya.

Sebelumnya saat rapat, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

"Sesuai dengan program nawacita Presiden untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka," kata Tonny.

Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.

"Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Kami berharap pak menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan pak, apalagi mereka sudah siap kembali."

Adapun, Rabu (5/2), Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa amnesti yang akan diberikan Presiden RI Prabowo Subianto tidak ditujukan kepada narapidana politik yang melakukan tindakan makar bersenjata.

"(Amnesti) tidak diperuntukkan bagi mereka yang bersenjata," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pertimbangannya, Pigai secara personal menilai tak ada jaminan kepastian dan keamanan dari narapidana politik bersenjata apabila mendapatkan kebebasan dari pemberian amnesti.

Menurut dia, narapidana politik bersenjata kemungkinan tidak akan lolos proses asesmen hukum yang tengah dilakukan oleh Kementerian Hukum.

"Sehingga yang bersenjata agak riskan (bila diberikan amnesti), agak riskan. Bisa saja memegang senjata setelah membunuh orang, kemudian masuk penjara, kami kasih amnesti, keluar (penjara) dia balas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," tuturnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berharap proses verifikasi dan asesmen terhadap narapidana yang layak mendapatkan amnesti bisa segera selesai.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto bisa mengumumkan pemberian amnesti tersebut sebelum pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau lebaran 2025.

“Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari raya lebaran yang akan datang mudah-mudahan amnesti ini bisa Presiden bisa umumkan juga. Itu harapan kami,” kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2/2025).

Supratman mengungkapkan, saat ini terdapat 19.000 narapidana yang layak menerima amnesti dari presiden. Jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen sementara terhadap 44.000 narapidana.

“Yang pertama pasti kementerian hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19.000 ini belum pasti juga pak. Karena terus kami verifikasi,” ujar Supratman.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Supratman ketika itu.

Dia mengungkapkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Secara prinsip, menurut Supratman, Prabowo setuju untuk memberikan amnesti alias pengampunan.

"Yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa," ujar Supratman.

"Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berharap proses verifikasi dan asesmen terhadap narapidana yang layak mendapatkan amnesti bisa segera selesai.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto bisa mengumumkan pemberian amnesti tersebut sebelum pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau lebaran 2025.

“Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari raya lebaran yang akan datang mudah-mudahan amnesti ini bisa Presiden bisa umumkan juga. Itu harapan kami,” kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2/2025).

Supratman mengungkapkan, saat ini terdapat 19.000 narapidana yang layak menerima amnesti dari presiden. Jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen sementara terhadap 44.000 narapidana.

“Yang pertama pasti kementerian hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19.000 ini belum pasti juga pak. Karena terus kami verifikasi,” ujar Supratman.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Supratman ketika itu.

Dia mengungkapkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Secara prinsip, menurut Supratman, Prabowo setuju untuk memberikan amnesti alias pengampunan.

"Yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa," ujar Supratman.

"Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berpeluang untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah sebagai upaya membangun dialog.

Supratman menilai, pemberian amnesti ke KKB Papua semestinya tidak menjadi masalah karena sejumlah orang yang terlibat gerakan separatis di Aceh pun pernah memperoleh amnesti dari pemerintah.

“Di Aceh, semua diberi amnesti pada saat itu. Saya rasa tidak ada masalah karena ini upaya kita dalam rangka membangun dialog, dan sebagai sebuah bangsa satu kesatuan. Tentu kita menginginkan hal yang sama dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Papua,” kata Supratman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Supratman mengatakan, nama-nama anggota KKB yang diusulkan mendapatkan amnesti bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, asalkan mereka memenuhi syarat.

Ia menyebutkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar KKB mendapatkan amnesti adalah membuat surat pernyataan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik. Saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan,” kata Supratman.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

“Yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa,” ucap Supratman.

“Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuh dia.