Jakarta (ANTARA) - Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa upaya merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan metode kodifikasi, di antaranya bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan memudahkan bagi masyarakat.

"Kelebihan metode ini adalah terciptanya kepastian hukum dan kemudahan akses bagi masyarakat, karena semua aturan terkait pendidikan berada dalam satu dokumen," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan melalui metode kodifikasi itu, revisi UU Sisdiknas akan menyatukan semua aturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang terkait pendidikan menjadi satu undang-undang yang lengkap dan terintegrasi.

Undang-Undang lainnya terkait pendidikan itu, kata dia, meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Bahkan, (pembahasan revisi UU Sisdiknas) juga mengevaluasi pasal-pasal pendidikan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Mahfudz menambahkan.

Dia menyampaikan bahwa revisi UU Sisdiknas yang diikuti dengan revisi aturan-aturan lainnya itu dapat menghadirkan harmonisasi dan sinergi dalam penyelesaian beragam masalah pendidikan di Tanah Air.

"Revisi UU Sisdiknas perlu diikuti revisi UU tersebut agar terjadi harmonisasi dan sinergi dalam penyelesaian masalah pendidikan secara menyeluruh," kata dia.

Meskipun memiliki kelebihan, Mahfudz mengakui penyusunan revisi UU Sisdiknas menggunakan metode kodifikasi akan menyita banyak tenaga dan waktu dari para pihak terkait, mulai dari pemerintah, DPR, hingga perwakilan unsur masyarakat.

"Membutuhkan waktu dan upaya yang besar, karena memerlukan peninjauan mendalam terhadap semua peraturan yang ada," kata dia.

Sejalan dengan itu, Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR mengharapkan sejumlah rapat yang digelar dengan menghadirkan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk mempercepat dan menyempurnakan revisi aturan itu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR: Revisi UU Sisdiknas dengan kodifikasi perkuat kepastian hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto, menyebut pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sebagai sarjana hukum yang merusak integritas sistem peradilan.

Pernyataan ini disampaikan Hakim Sunoto saat menceramahi Lisa ketika pengacara itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa pemberi suap dan pemufakatan jahat.

Hakim Sunoto menyebut, di Indonesia terdapat ribuan advokat yang menjunjung tinggi etika, hukum, dan profesi.

“Nah, Saudara sendiri sebagai seorang yang berpendidikan S1 hukum yang memahami bahwa tugas advokat adalah menggunakan pengetahuan hukum untuk membela klien melalui jalur-jalur yang sah,” kata Sunoto di ruang sidang, Selasa (20/5/2025).

Namun, kata Sunoto, beberapa barang bukti yang terungkap di persidangan justru menunjukkan perilaku Lisa bertentangan dengan kode etik advokat.

Lisa misalnya, menemui hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, di bandara maupun hakim Mangapul di apartemennya.

"Saudara tentu menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut bukan hanya melanggar kode etik advokat, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan kita,” ujar Sunoto.

Ia lantas menanyakan alasan Lisa sampai melanggar aturan mendasar yang berlaku di organisasi advokat, alih-alih memperjuangkan keadilan untuk kliennya.

Lisa kemudian menjawab bahwa dirinya tidak berniat melanggar kode etik.

Menurutnya, sejak kasus Ronald Tannur viral di tingkat penyidikan, saat itu penyidik dan jaksa tidak maksimal mencari bukti-bukti.

Namun, pernyataan Lisa ini dihentikan Hakim Sunoto.

“Enggak, gini saya setop. Saudara ada bertemu di bandara dengan hakim itu melanggar kode etik enggak?” cecar Hakim Sunoto.

“Melanggar kode etik betul, tetapi saya namanya dipanggil dengan…,” jawab Lisa, namun kembali dipotong Hakim Sunoto.

“Pihak, itu apabila berdua seimbang, itu baru sebagai alibi. Ada dua yang seimbang. Ini kan enggak seimbang ini, ekspatriat,” timpal Hakim Sunoto.

Sementara itu, Lisa mengeklaim diundang hakim Erintuah Damanik untuk bertemu di luar pengadilan.

“Karena saya sebagai seorang lawyer pada waktu itu ingin tahu apa saja yang mau disampaikan,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Lisa didakwa bersama-sama ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, menyuap tiga hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur senilai Rp 4,6 miliar.

Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Erin dan Mangapul dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Mereka kemudian menerima hukuman itu sehingga perkara inkracht.

Sementara, Heru dihukum 10 tahun penjara dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, membantah adanya skenario atau setingan dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada kliennya. Dia pun menepis tudingan adanya kriminalisasi atau upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mengkritik Jokowi.

Menurut dia, pelaporan kepada sejumlah orang lebih sebagai upaya meminta tanggung jawab atas tudingan ijazah palsu UGM. "Isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas. Bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik," kata Yakup di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

Dia pun menegaskan, tindakan pelaporan itu bukan sebagai bentuk kriminalisasi. "Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu ikan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun, kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ dikenakan seakan-akan tindak pidana itu kriminalisasi," kata Yakup menambahkan.

Menurut Yakup, laporan Jokowi yang diserahkan ke kuasa hukum memiliki dasar hukum yang kuat. "Menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua. Sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan saksinya ada, objeknya ada jadi semua itu jelas masyarakat itu bisa lihat di sosmed semua. Tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada (dasarnya) semua," ucap Yakup.

Dia pun menyayangkan munculnya narasi yang menyebut seolah-olah Jokowi sengaja ingin menjebloskan orang ke penjara. Selain itu, Yakup menampik adanya setingan di balik tudingan ijazah palsu kliennya tersebut.

"Jadi kalau narasi-narasi yang meng kriminalisasi Itu sangat kita sayangkan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara Itu sangat tidak benar, Menyesatkan dan kita sangat sayangkan," kata putra Kumham Imipas Otto Hasibuan tersebut.

Yakup juga menyampaikan, Jokowi telah bersikap sabar selama lebih dari dua tahun terakhir terkait tudingan ijazah palsu tersebut. "Sudah dua tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru dua tahun terakhir Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya," katanya.

Dia pun meminta mereka yang masih terus menuding kliennya menghentikan aksinya. "Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi untuk kalau pun ada narasi-narasi seperti itu ya kami minta dihentikan. Karena itu tidak benar dan menyesatkan," ucap Yakup.

Dia menyampaikan, ada sejumlah mahasiswa hukum bahkan mempertanyakan balik tudingan kriminalisasi yang diarahkan kepada Jokowi. Secara logika, sambung Yakup, justru pihak penuding yang terkesan mengkriminalisasi dengan tidak percaya ijazah Jokowi keluaran UGM asli.

"Ada mahasiswa-mahasiswa hukum Justru yang menghubungi saya Mas, ngomong ke saya kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi ijazahnya ada, asli tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini?” katanya.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Seorang pengunjung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banyuwangi berinisial HRS (35) diamankan. Ia kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam paket makanan lontong.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa (20/5/2025) saat HRS berusaha mengirimkan lontong kepada narapidana kasus narkoba berinisial AL (51).

Saat melewati pos pemeriksaan, petugas mencurigai gelagat HRS yang tampak tidak tenang dan terburu-buru.

"Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati satu paket kecil berisi serbuk kristal putih yang telah diselipkan dalam lontong. Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan total 12 paket yang diduga berisi sabu," ungkap Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa.

Petugas segera mengamankan HRS untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan memanggil AL yang menjadi target pengiriman barang tersebut.

Berdasarkan data pendaftaran pada sistem database pemasyarakatan, upaya penyelundupan ini dilakukan pada pukul 10.01 WIB, saat layanan penitipan barang dan makanan serta kunjungan tatap muka sedang ramai.

"Modus yang dilakukan oleh HRS yaitu memotong lontong dan menyimpan paket kecil dalam potongan lontong tersebut, serta diletakkan di bagian bawah wadah lontong," ujar Wayan.

Berkat ketelitian petugas, aksi penyelundupan ini berhasil digagalkan.

Lapas Banyuwangi telah melakukan koordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Banyuwangi untuk mengungkap lebih lanjut mengenai upaya penyelundupan narkoba tersebut.

"Kami telah menjalin sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk Polresta Banyuwangi, khususnya dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba," tambah Wayan.

Saat ini, HRS sedang menjalani pemeriksaan oleh Satreskoba Polresta Banyuwangi, sementara AL diamankan di sel isolasi.

Jakarta -

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

(jat/jat)

Denpasar -

Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

(hsa/mud)

ADA jeda tak terdengar antara kata reformasi dan keluhan repot nasi. Yang satu lahir dari gagasan, yang lain dari perut.

Yang satu bicara tentang sistem, hukum, konstitusi, parlemen dan pemerintahan. Yang lain hanya ingin hidup hari ini tak lebih lapar dari kemarin.

Dan di antara keduanya, Indonesia berdiri—sering goyah, sering gamang, sering tidak tahu: mau mendengar yang mana?

Bulan Mei selalu mengingatkan kita pada reformasi. Pada 1998, ribuan mahasiswa turun ke jalan bukan hanya menuntut perubahan, tetapi juga karena kemiskinan telah menjelma menjadi amarah.

Harga-harga melonjak, pengangguran meledak, dan negara kehilangan arah. Reformasi pun bukan hanya tuntutan politik, tapi juga jeritan perut.

Dan hari ini, dua puluh tujuh tahun setelahnya, kita bertanya: apa yang telah benar-benar berubah?

Politik yang tak bisa menyentuh perut rakyat akan kehilangan napas. Demokrasi yang hanya berputar di ruang rapat, hanya menjadi parade wacana.

Sebab pada akhirnya, rakyat bukan memilih karena manifesto, tapi karena dapurnya. Mereka bukan turun ke TPS karena ideologi, tapi karena siapa yang menjanjikan beras lebih murah, minyak tak langka, sekolah tak bayar.

Repot nasi bukan hanya tentang kebutuhan. Ia adalah semacam kritik sunyi pada negara yang terlalu sering sibuk bicara, tapi lupa mendengar.

Ketika para pejabat merancang peta jalan ekonomi, rakyat hanya ingin jalan di depan rumahnya tak berlumpur saat hujan. Ketika DPR membahas rancangan UU digital, rakyat hanya ingin sinyal masuk ke desa.

Maka lahirlah paradoks itu: reformasi yang besar, perut yang tetap lapar.

Reformasi, sejak awal, adalah kerja besar. Namun, kerja itu membangun jarak. Antara elite dan rakyat. Antara bahasa media dan suara pasar. Antara pasal konstitusi dan petani yang kehilangan sawah.

Jarak itu tumbuh karena kita terlalu sering bicara tentang sistem, tapi lupa tentang orang.

Politisi menyebut “transformasi ekonomi”. Namun di warung, harga cabai tak pernah ikut turun.

Pemerintah berbicara “distribusi kesejahteraan”, tapi tukang ojek tetap tak bisa bayar SPP anaknya.

Jarak ini bukan hanya geografis. Ia adalah luka simbolik. Luka karena merasa tak dihitung, tak disapa, tak dihargai.

Dan dalam luka itu, suara rakyat berubah. Mereka tak lagi berharap, hanya menunggu. Tak lagi memelihara cita-cita, hanya bertahan.

Bahasa menjadi alat utama dalam reformasi, tapi juga alat yang melukai. Ketika pemimpin bicara tentang “penguatan fiskal”, yang mereka dengar hanya: harga naik lagi.

Ketika pemerintah bicara “restrukturisasi”, yang mereka tahu adalah: kami akan dipecat. Kata-kata besar tidak selalu mengandung harapan. Kadang, mereka hanya membungkus kenyataan pahit.

Repot nasi adalah bahasa lain yang lebih jujur. Bahasa yang tak rumit. Tak memakai statistik. Hanya keluar dari mulut yang sungguh lapar.

Dan dalam bahasa itu, kekuasaan diuji: apakah ia mampu turun dari menara kata-kata, dan menyentuh tanah kehidupan?

Jika tidak, maka bahasa akan menjadi tembok. Dan rakyat akan berhenti mendengarkan.

Reformasi telah menghasilkan banyak simbol: reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi militer, reformasi pendidikan.

Namun semua simbol itu berjalan seperti kendaraan tanpa penumpang. Terlihat bergerak, tapi tak membawa siapa pun. Ia lebih sering menjadi alasan anggaran daripada alat perubahan.

Sementara itu, di lapangan, reformasi tak pernah terasa. Guru honorer tetap menunggu SK. Petani tetap dikejar tengkulak. Anak-anak tetap berjalan kaki belasan kilometer untuk sekolah. Mereka tahu kata reformasi, tapi tak tahu seperti apa wujudnya.

Repot nasi adalah bentuk simbol yang lebih konkret. Ia tak butuh baliho. Ia hadir dalam antrean panjang. Dalam harga minyak goreng. Dalam utang warung yang terus dicatat.

Di situlah republik sebenarnya diuji: bukan pada seberapa hebat narasi yang disusun, tapi pada seberapa mampu negara membuat rakyatnya tenang.

Kita terlalu sering merayakan reformasi sebagai masa lalu. Sebagai tonggak sejarah. Tapi kita lupa: reformasi belum selesai. Ia bukan monumen. Ia proses.

Namun, karena terlalu sering dikenang tanpa dikerjakan, ia menjadi semacam nostalgia. Seperti lagu lama yang diputar di tengah kota yang kini penuh gedung dan kemacetan.

Ingatan itu penting. Tapi ingatan yang tak dibarengi dengan kerja, hanya akan melahirkan kebosanan.

Dan rakyat pun jenuh: mengapa terus bicara reformasi, jika hidup mereka tetap harus menunggu bantuan? Tetap harus minta surat pengantar untuk dapat BPJS? Tetap harus menggadaikan motor untuk beli pupuk?

Mereka tak butuh ingatan besar. Mereka butuh negara hadir. Hari ini. Di tempat mereka.

Perlawanan

Bahkan dalam repot nasi, ada perlawanan. Ia tak selalu turun ke jalan. Ia bisa berupa memilih untuk tidak memilih. Bisa berupa diam yang disengaja. Bisa berupa tawa sinis saat mendengar janji kampanye. Atau bisa berupa pilihan untuk tetap hidup tanpa berharap.

Itu bukan sikap apolitis. Itu adalah bentuk politik yang paling jujur. Politik dari perut. Politik dari luka. Politik dari mereka yang tak lagi percaya, tapi juga belum sepenuhnya menyerah.

Reformasi hanya akan hidup kembali jika ia mampu mendengar bentuk-bentuk perlawanan kecil itu. Bukan dengan menindas, tapi dengan hadir. Dengan mengakui kesalahan. Dengan memulai kembali, dari hal yang paling sederhana: membuat rakyat tak repot untuk makan.

Repot nasi bukan sekadar keluhan. Ia adalah pengingat bahwa politik tidak pernah benar-benar besar jika tak menyentuh yang kecil.

Bahwa sistem tak berarti apa-apa jika tak menjawab kebutuhan sehari-hari. Bahwa reformasi, jika ingin tetap hidup, harus tahu cara berjalan ke dapur rakyat, bukan hanya ke ruang sidang.

Bulan Mei adalah bulan sejarah. Bulan ketika demokrasi diperjuangkan dengan tubuh, darah, dan harapan.

Reformasi 1998 tak akan bermakna jika hari ini kita lupa bahwa demokrasi tak hanya diperjuangkan di jalan, tapi juga di meja makan.

Di ladang yang gersang. Di dompet yang tipis. Di antrean minyak goreng. Dan di suara rakyat yang makin pelan, tapi belum sepenuhnya hilang.

Barangkali inilah saatnya kita menata ulang pemahaman. Bahwa demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tapi hak untuk kenyang. Bahwa kebebasan berbicara tidak cukup jika tak diiringi dengan akses pada makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Karena reformasi yang tidak mampu menjawab repot nasi—pada akhirnya hanya akan menjadi retorika. Indah, tapi lapar.

Jakarta: Bekerja memang butuh komitmen, tapi kalau sampai ijazah karyawan ditahan kantor itu bukan lagi soal kedisiplinan, melainkan pelanggaran. Baru-baru ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima laporan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menahan ijazah milik pekerjanya.

Aduan tersebut masuk melalui platform Siap Kerja milik Kemnaker dan langsung ditindaklanjuti dengan serius. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, menegaskan penahanan ijazah tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun.

“Penahanan ijazah itu tindakan yang melanggar hak pekerja,” tegas Noel dikutip dari akun Instagram @bumn.universe, Selasa, 20 Mei 2025.

Noel mengaku akan melapor langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Ia juga berkomitmen berkoordinasi dengan direksi BUMN terkait serta pekerja yang melapor agar persoalan ini tidak dianggap remeh.

Banyak yang belum tahu, tidak ada satu pun aturan yang memperbolehkan perusahaan menahan ijazah karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak boleh dijadikan jaminan kerja. Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan.

Baca juga: Sudah Tahu? Masa Probation Kerja Melewati Batas Waktu, Kamu Bisa Auto Karyawan Tetap

Apabila penahanan ijazah dilakukan dengan tujuan agar karyawan tidak keluar dari pekerjaannya, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Bahkan, praktik ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ringan.

Sebagai institusi negara, BUMN seharusnya menjadi panutan dalam perlindungan tenaga kerja. Namun jika justru menahan dokumen pribadi karyawan, wajar jika publik mempertanyakan komitmen mereka terhadap hak-hak pekerja.

“BUMN harus jadi contoh, bukan bikin resah,” ujar Noel.

Bagi siapa pun yang pernah mengalami penahanan ijazah oleh tempat kerja, baik di BUMN maupun perusahaan lain, Kemnaker menyarankan agar segera melapor. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1. Laporkan melalui kanal resmi Kemnaker
2. Sertakan bukti dan informasi lengkap mengenai perusahaan
3. Minta bantuan dari serikat pekerja atau pendamping hukum

Ingat, bekerja adalah bentuk profesionalisme. Tapi hak sebagai individu tidak boleh dikorbankan. Bila kamu bekerja dengan baik, perusahaan wajib memperlakukanmu secara adil.

Jadi, kalau masih ada kantor yang menahan ijazah, jangan diam saja. Hakmu bukan untuk disandera. (Antariska)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JIKA dahulu semangat kebangkitan diarahkan untuk melawan kolonialisme fisik, maka di masa kini, kebangkitan sejati seharusnya dimaknai sebagai keberanian untuk melawan banalitas politik uang, korupsi sistemik, putusan pengadilan yang diperjualbelikan, dan apatisme moral kepemimpinan.

Momentum 20 Mei tak sekadar menjadi nostalgia terhadap berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Lebih dari itu: menjadi refleksi kritis atas kondisi kebangsaan hari ini.

Pada dimensi itu, nasionalisme kontemporer telah bergeser dari perjuangan teritorial menuju perjuangan integritas hukum dan keadilan sosial (Ghoffar, 2020).

Nasionalisme Hukum

Boedi Oetomo didirikan oleh para intelektual bumi putera (pribumi) sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk bangkit, bersatu, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait itu, Benedict Anderson (1983) menjelaskan bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan, yang mendasari kehidupan bernegara karena adanya kesamaan kesadaran.

Beriringan dengan itu, Soekarno menukilkan, “Nasionalisme yang sejati tidak akan hidup subur dalam tanah kolonialisme, imperialisme, atau kapitalisme.”

Dengan demikian, secara hermeneutik, nasionalisme sejati ialah berpijak pada keadilan. Implikasinya, hukum merupakan salah satu medium untuk “membayangkan” bangsa atas dasar kesadaran dan menjelma dirinya sebagai instrumen membangun, menopang, dan bahkan menyuburkan keadilan sebagai identitas nasional.

Sebaliknya, kita justru tampak gamang menerka “posisi Boedi Oetomo” dalam lanskap hukum dewasa ini yang tidak menjadi panglima. Para pejabat publik justru menjadi contoh buruk dalam praktik kekuasaan.

Tidak heran jika krisis hukum yang demikian sebenarnya berakar dari kesadaran yang dipenetrasi oleh optik menang dan kalah berebut kekuasaan belaka.

Padahal, hukum bukan sekadar teks, tetapi “cermin dari keadaban masyarakat” (Rahardjo, 2000).

Jika penegakan hukum lumpuh, itu mencerminkan masyarakat yang kehilangan arah moral. Terbukti, sebagian elite politik menjadikan hukum sebagai komoditas transaksional.

Politik uang bukan hanya dibiarkan, tapi dilanggengkan secara sistemik. Ia bahkan dirayakan dalam kontestasi elektoral.

Pemimpin seharusnya menjadi panutan, bukan pelanggar hukum itu sendiri. Logika dasarnya sederhana: jika ia menormalisasi politik uang, maka ia sedang ‘meneladani’ masyarakat bahwa hak pilih layak diperjualbelikan.

Jika seorang pemimpin korup, maka ia sedang ‘mendidik’ rakyatnya untuk hidup dalam logika korupsi.

Dalam situasi seperti ini, nasionalisme kehilangan maknanya yang substantif. Nasionalisme hukum tercerabut dan sebatas diingat dalam literatur-literatur sejarah yang tidak terbaca.

Abdul Ghoffar (2020) dalam tulisannya menggarisbawahi bahwa tantangan kebangkitan nasional hari ini telah bermutasi untuk menghadapi fenomena hukum yang timpang.

Nasionalisme hari ini, sambungnya, seharusnya dimaknai sebagai keberanian menegakkan hukum yang adil, sekalipun bertentangan dengan arus kekuasaan dan kenyamanan status quo.

Masalahnya, tidak banyak yang melakukannya sebab cemas dihantui pengucilan, ancaman, dan bahkan pemidanaan. Seturut dengan itu, keberanian menjadi kritis pun dalam penegakan hukum acapkali dibungkam.

Saatnya kebangkitan kesadaran hukum

Kebangkitan nasional yang kita impikan adalah kebangkitan kesadaran hukum—sebuah keberanian kolektif untuk mengembalikan hukum sebagai alat pembebasan, alih-alih perkakas represi.

Maka, ketika kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, penting untuk merenungkan bahwa perjuangan bangsa belum selesai.

Ia hanya berganti wajah. Dari melawan kolonialisme menjadi melawan hipokrisi hukum. Dari memperjuangkan kemerdekaan menjadi memperjuangkan integritas.

Dari mengusir penjajah menjadi membongkar praktik korupsi kekuasaan dan memutus ketimpangan hukum.

Para pejabat di semua lini, baik politik, hukum, maupun sosial, harus memahami bahwa mereka adalah teladan.

Harus ada kesadaran, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan akan menjadi justifikasi masyarakat untuk melakukan hal serupa.

Sebab itu, nasionalisme hukum yang kita butuhkan kini adalah nasionalisme yang hidup di dalam nurani, bukan semata slogan di baliho.

Ia harus tumbuh dalam bentuk keberanian bersuara, membela yang lemah, melawan penyalahgunaan wewenang, dan membangun budaya hukum yang adil serta inklusif. Dan itu tidak mudah.

Seperti semangat Boedi Oetomo, kebangkitan sejati: kebangkitan kesadaran kolektif. Itu berarti hukum yang adil hanya akan lahir dari masyarakat yang sadar akan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Sudah saatnya kita membalikkan narasi: mencintai negeri ini berarti siap membela hukum, bahkan ketika hukum harus menindak mereka yang berkuasa.

Dalam negara hukum demokratis, tak ada kekuasaan yang kebal. Tidak ada nasionalisme tanpa keadilan, dan itu bukan kebangkitan melainkan kemunduran.

Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri soal tudingan ijazah palsu. Ia mengaku sedih jika persoalan hukum ini naik ke tahap berikutnya.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," ujar Jokowi dikutip detikNews, Selasa (20/5/2025).

"Saya kasihan," lanjut dia.

Persoalan tudingan ijazah palsu, menurut dia, sudah melewati batas. Oleh karena itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," imbuhnya.

Dittipdium Bareksrim Polri diketahui mengundang klarifikasi kepada Jokowi. Klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, Yakup Hasibuan mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

(astj/astj)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 20 Mei 2025.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

Baca juga: Lapas Bakal Disulap Jadi Rumah Rakyat

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," kata dia.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Solo -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih jika kasus dugaan ijazah palsu ini akan berlanjut ke tahan berikutnya. Meski begitu, mantan Wali Kota Solo itu menilai tudingan tersebut sudah keterlaluan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Jokowi saat akan diperiksa oleh penyidik terkait kasus tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki oleh Bareksrim Polri.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan," kata Jokowi di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025) dilansir detikNews.

Meski begitu, menurut Jokowi, tudingan ijazah palsu kepada dirinya sudah melampaui batas. Untuk itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," ucapnya.

Seperti diketahui, hari ini Jokowi hadir sesuai undangan dari Dittipdium Bareksrim Polri untuk klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," beber Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

(apl/aku)