Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono berdiskusi untuk membahas strategi memperkuat pencegahan terorisme dan program-program deradikalisasi.

Menhan Sjafrie, dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan soliditas baik di internal BNPT maupun dengan lembaga terkait lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan upaya penjagaan kedaulatan negara, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menhan Sjafrie kepada Kepala BNPT sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu.

Kepala BNPT Eddy Hartono berkunjung ke Kementerian Pertahanan RI untuk bertemu Menhan Sjafrie. Di Kantor Kementerian Pertahanan, pertemuan antara dua pemimpin kementerian/lembaga itu didampingi beberapa pejabat utama masing-masing.

Dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT, Menhan juga menekankan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT sebagai faktor krusial untuk mewujudkan strategi yang efektif mencegah paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme masuk ke tanah air.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Menhan Sjafrie juga mengutarakan harapannya BNPT dapat terus tumbuh dan memperluas jejaringnya di tingkat global.

Dia juga menyebut beberapa terobosan yang telah dilakukan BNPT, di antaranya termasuk pelatihan untuk CPNS, program duta damai untuk generasi muda dan program-program penguatan Pancasila di sekolah-sekolah.

“Harapannya, di tingkat global, BNPT dapat aktif membangun jejaring dengan banyak negara mengembangkan strategi kontra-terorisme,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPT menyampaikan sejumlah program penting yang telah berjalan, di antaranya pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan itu, Kepala BNPT menjelaskan, bertujuan untuk membekali para calon aparatur sipil negara dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi tantangan penanggulangan terorisme di era modern.

Dia melanjutkan pelatihan itu juga bertujuan memperkuat pemahaman ideologi nasional, yaitu Pancasila.

Universitas Pertahanan merupakan kampus yang berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono berdiskusi untuk membahas strategi memperkuat pencegahan terorisme dan program-program deradikalisasi.

Menhan Sjafrie, dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan soliditas baik di internal BNPT maupun dengan lembaga terkait lainnya dalam menghadapi ancaman terorisme ke depan.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan upaya penjagaan kedaulatan negara, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Menhan Sjafrie kepada Kepala BNPT.

Kepala BNPT Eddy Hartono berkunjung ke Kementerian Pertahanan RI untuk bertemu Menhan Sjafrie. Di Kantor Kementerian Pertahanan, pertemuan antara dua pemimpin kementerian/lembaga itu didampingi beberapa pejabat utama masing-masing.

Dalam pertemuannya dengan Kepala BNPT, Menhan juga menekankan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT sebagai faktor krusial untuk mewujudkan strategi yang efektif mencegah paham-paham radikalisme dan ancaman terorisme masuk ke tanah air.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Menhan Sjafrie juga mengutarakan harapannya BNPT dapat terus tumbuh dan memperluas jejaringnya di tingkat global.

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat laksanakan pilot project Brigade Swasembada Pangan di Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka membina mantan teroris untuk membangun ketahanan dan swasembada pangan.

Berdasarkan keterangan BNPT, satu kelompok Brigade Pangan akan mengelola lahan seluas 200 hektar dengan menggunakan teknologi pertanian. Program ini bertujuan untuk mendorong peran generasi muda untuk terjun di sektor pertanian, dan mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pelaksanaan Deradikalisasi akan berkolaborasi dengan Kementan terkait ketahanan pangan. Kementan memiliki program Brigade Swasembada Pangan yang kita sepakati akan dilaksanakan di Sumatera Selatan dan melibatkan mitra deradikalisasi," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Kepala BNPT menjelaskan skema pelibatan mitra deradikalisasi melalui asesmen berkolaborasi dengan Densus 88 AT dan Kementerian/Lembaga atau yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas. Mantan teroris yang terlibat merupakan mitra yang sudah dalam kondisi hijau, atau tak menganut ideologi kekerasan.

"BNPT akan melakukan penilaian (asesmen) terlebih dahulu pada mitra deradikalisasi berkolaborasi dengan Densus 88, kemudian direncanakan akan diadakan 3 periode program dengan masing-masing akan diikuti oleh mitra deradikalisasi yang memiliki minat untuk menekuni bidang pertanian," katanya.

"Program ini penting untuk menyejahterakan mitra sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan akar masalah terorisme. Oleh karena itu, kita harus kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa mitra deradikalisasi akan dirangkul dan dibina sebelum bergabung dalam program tersebut.

"Kita akan bina mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita juga," katanya.

Guna pengoptimalan program ini, BNPT dan Kementan akan berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Kolaborasi ini menjadi suatu yang krusial mengingat pentingnya peran seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan target swasembada.

"Target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak. Kami berharap program ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya mitra deradikalisasi," kata Kepala Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo.

(aik/aik)

SEMARANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang mencatat momen penting dengan pembebasan empat warga binaan yang terlibat dalam kasus terorisme pada Selasa (7/1/2025).

Keempat narapidana tersebut adalah AY, DS, RS, dan UA, yang telah menyelesaikan masa hukuman mereka berdasarkan Surat Lepas Nomor WP.13.PAS.1-PK.01.02-40.

Keempat narapidana ini sebelumnya tergabung dalam jaringan Negara Islam Indonesia (NII) dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Mereka sempat ditahan di Jawa Barat sebelum dipindahkan ke Lapas Semarang.

Kepala Bidang Pembinaan Lapas Semarang, Luhur Prasaja, menjelaskan bahwa keempatnya terlibat dalam jaringan yang sama.

"Mereka dulunya satu jaringan. Kini, mereka telah selesai menjalani masa hukuman," ungkap Luhur Prasaja kepada awak media pada Rabu (8/1/2025).

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, menambahkan bahwa keberhasilan pembebasan ini tidak terlepas dari program pembinaan yang intensif.

"Selama berada di sini, mereka mengikuti pembinaan dengan baik, bekerja sama dengan BNPT dan Densus 88 AT Polri. Mereka juga sudah mengikrarkan diri kembali ke NKRI dan mendapat remisi tambahan," jelasnya.

Proses pembebasan dilakukan dengan pengawalan ketat sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 AT, Polrestabes Semarang, dan Kodim Semarang.

Setelah dibebaskan, keempat mantan narapidana ini akan kembali ke kampung halaman mereka di Sumatera Barat.

Dengan pembebasan ini, jumlah narapidana kasus terorisme di Lapas Semarang kini tersisa lima orang.

Semarang, iNewsSoloraya.id – Empat napi terorisme berinisial AY, DS, RS dan UA di Lapas Kelas I Semarang telah habis masa pidananya. 

Berdasarkan Surat Lepas Nomor: WP.13.PAS.1-PK.01.02-40 keempat napi tersebut dinyatakan dapat bebas secara murni pada Selasa (07/01). 

Kepala Bidang Pembinaan, Luhur Prasaja mengatakan, dulu keempatnya terlibat dalam jaringan yang sama. 

“Mereka dulunya tergabung dalam Negara Islam Indonesia (NII), terkena pidana 3 tahun kurungan penjara di Jawa Barat lalu dipindahkan kesini,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan, keempat napi tersebut telah mengikuti pembinaan dengan baik di Lapas dan berhasil berubah. 

“Empat napi tersebut telah dibina dengan baik disini (Lapas Semarang), dengan bantuan dari BNPT dan Densus 88 AT Polri, mereka juga sudah melaksanakan ikrar dan mendapatkan remisi susulan sehingga dapat bebas,” tambah Usman.

Pembebasan dilaksanakan sesuai SOP didampingi oleh BNPT, Densus 88 AT, Polrestabes Semarang dan Kodim Semarang. 

Diketahui keempatnya akan kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Dengan bebasnya keempat napiter tersebut, sisa napi teroris di Lapas Semarang berjumlah 5 orang.

Editor : zainal arifin

Jakarta (ANTARA) - Pada Desember 2024, gerakan Jamaah Islamiyah (JI) resmi mendeklarasikan kesetiaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya, pada Juni 2024, secara resmi membubarkan organisasinya.

Hal ini belum pernah terjadi di belahan dunia manapun.

Semua mafhum bahwa banyak teroris dikenal di lingkungannya sebagai orang baik dan pintar. Beberapa di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, pernah mengatakan bahwa remaja dan pemuda yang pintar serta baik sering terjebak dalam ajaran Islam yang palsu karena bertemu dengan guru yang salah.

Jika ajaran tersebut membuat pemeluknya menjadi lebih berakhlak mulia, maka ajaran itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT, sebaliknya, jika ajaran itu membuat pengikutnya melakukan tindakan kriminal atau kekerasan, maka keliru.

Peran guru atau mentor sebagai pintu masuk dan keluar dari gerakan terorisme disadari betul oleh pemerintah, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pemerintah melibatkan mereka untuk menyadarkan para pelaku terorisme yang masih aktif.

Ken Setiawan sadar setelah bertemu mantan teroris senior yang pernah berjuang di Afghanistan. Mantan teroris tersebut justru menyarankan Ken untuk memikirkan keluarganya. Banyak pelaku teror yang terlalu sibuk memikirkan negara, tetapi justru mengabaikan hubungan dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, istri, dan anak.

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu mendorong organisasi teroris untuk membubarkan diri dan mendeklarasikan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

Keberhasilan ini dapat dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri agar negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat belajar dari Indonesia.

Keberhasilan Indonesia ini dalam penanganan terorisme disebut lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah menyadari bahwa terorisme tidak hanya lahir dari ideologi radikal semata, tetapi juga dari berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Salah satu contoh nyata program pemerintah adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan keluarganya. Program ini membantu mantan teroris mandiri secara ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Peran media juga penting dalam proses deradikalisasi. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik.

Pendekatan yang mengutamakan dialog, kasih sayang, dan pemberdayaan manusia dapat menjadi solusi efektif dibandingkan penggunaan kekuatan semata.

*) H. Ahmad Nawawi Arsyad adalah Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar

Jakarta -

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tengah mendorong mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) untuk mengajukan grasi ke presiden. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal melakukan asesmen ke para napiter.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan asesmen terhadap napiter yang ada di rutan maupun lapas. Tapi dalam konteks narapidana sudah di lapas, di situ kami akan melakukan asesmen terhadap eks JI yang di lapas kira-kira kalau sudah memang sesuai dengan syarat yang ditentukan Permenkumham pasti kami akan ajukan untuk pembebasan bersyarat," kata Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2025).

Eddy menyebut pihaknya juga menggandeng Densus 88 Antiteror Polri hingga kejaksaan dalam asesmen tersebut. Nantinya, napi eks JI yang memenuhi syarat akan dibebaskan.

"Ini sedang dilakukan, kami akan lakukan asesmen bersama Densus, BNPT, jaksa juga, karena di dalam sudah ada tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, itu lah kita nanti untuk memberikan penilaian terhadap narapidana terorisme di lapas, apa kira-kira sudah memenuhi syarat tentang pembebasan bersyarat itu," katanya.

Lebih lanjut, Eddy menyebut napi eks JI itu jumlahnya sekitar 100 lebih. "Itu sekitar 115, sekitar segitu," katanya.

Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.

"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.

"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.

Simak juga Video 'BNPT: 2023 Sampai Juni 2024 Tak Ada Serangan Terorisme di Indonesia, Tapi...':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(azh/dnu)

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2024 baru saja dilewati, sehingga sudah semestinya awal tahun 2025 dijalani penuh dengan rasa syukur dan optimistis.

Catatan ini mengungkap pentingnya rasa syukur Bangsa Indonesia atas keberhasilan pemerintah dalam menangani gerakan terorisme.

Pada Desember 2024, gerakan Jamaah Islamiyah (JI) resmi mendeklarasikan kesetiaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya, pada Juni 2024, secara resmi membubarkan organisasinya.

Pembubaran organisasi ini, yang diikuti dengan sumpah setia kepada negara, menjadi tonggak sejarah penting dalam penanganan gerakan terorisme di dunia.

Hal ini belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. Deklarasi JI ini menguatkan keberhasilan pemerintah dalam meredam organisasi yang cenderung intoleran, seperti HTI dan FPI, yang juga telah dibubarkan sebelumnya.

Fakta-fakta ini menjadi modal yang baik bagi Indonesia untuk menjadi model bagi bangsa lain dalam menangani gerakan terorisme yang berkedok agama.

Terorisme berbaju agama ternyata tidak selalu harus ditangani dengan kekerasan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan cinta kasih.

Hal ini karena pada dasarnya, para pelaku terorisme adalah korban dari pemahaman keagamaan yang keliru.

Semua mafhum bahwa banyak teroris dikenal di lingkungannya sebagai orang baik dan pintar. Bahkan, seringkali mereka hapal kitab suci, lebih baik daripada kebanyakan orang. Beberapa di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, pernah mengatakan bahwa remaja dan pemuda yang pintar serta baik sering terjebak dalam ajaran Islam yang palsu karena bertemu dengan guru yang salah.

Menurutnya, berguru pada orang yang salah jauh lebih berbahaya daripada berteman dengan orang yang salah. Guru yang salah dapat mencuci otak muridnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan tindakan kriminal, kekerasan, bahkan pembunuhan.

Dalam beberapa kasus, mereka yang telah dicuci otaknya, bahkan dapat menipu dan melawan orang tua mereka sendiri.

Namun, di sisi lain, guru juga dapat menjadi pintu keluar dari ajaran Islam yang palsu menuju ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting sebagai duta Islam yang rahmatan lil alamin.

Dalam sebuah diskusi, Ken Setiawan, yang pernah menjadi salah satu perekrut teroris terbaik, mengatakan bahwa indikator ajaran Islam yang sejati dan yang palsu sangat sederhana.

Jika ajaran tersebut membuat pemeluknya menjadi lebih berakhlak mulia, maka ajaran itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT.

Sebaliknya, jika ajaran itu membuat pemeluknya melawan orang tua, melakukan tindakan kriminal, atau bertindak dengan kekerasan, maka ajaran tersebut keliru.

Guru-guru terbaik

Peran guru atau mentor sebagai pintu masuk dan keluar dari gerakan terorisme disadari betul oleh pemerintah, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Oleh karena itu, upaya menangani terorisme dilakukan dengan merekrut guru-guru terbaik yang mampu membawa pelaku terorisme kembali ke jalan yang benar.

Dalam konteks pendidikan formal, guru-guru agama di sekolah negeri dan madrasah menjadi ujung tombak.

Namun, dalam konteks mengembalikan pelaku terorisme ke jalan yang benar, guru terbaik adalah para mantan teroris yang telah sadar.

Pemerintah melibatkan mereka untuk menyadarkan para pelaku terorisme yang masih aktif.

Ken Setiawan sendiri mengakui bahwa dirinya sadar setelah bertemu dengan mantan teroris senior yang pernah berjuang di Afghanistan.

Mantan teroris tersebut justru menyarankan Ken untuk memikirkan keluarganya. Banyak pelaku teror yang terlalu sibuk memikirkan negara, tetapi justru mengabaikan hubungan dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, istri, dan anak.

Mentor tersebut menekankan bahwa untuk menyejahterakan bangsa, seseorang harus terlebih dahulu menyejahterakan keluarganya.

Dengan demikian, keberhasilan pemerintah melibatkan para mantan teroris yang telah sadar layak diapresiasi.

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu mendorong organisasi teroris untuk membubarkan diri dan mendeklarasikan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

Keberhasilan ini dapat dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri agar negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat belajar dari Indonesia.

Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Pol) Achmad Nurwakhid keterlibatan mantan teroris ini memiliki akar sejarah yang kuat.

Dalam sejarah kenabian, banyak musuh Nabi Muhammad, seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, yang akhirnya menjadi sahabat terbaik Nabi. Umar, bahkan menjadi khalifah, sementara Khalid menjadi panglima kaum Muslimin.

Keberhasilan Indonesia ini dalam penanganan terorisme disebut lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah menyadari bahwa terorisme tidak hanya lahir dari ideologi radikal semata, tetapi juga dari berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Kemiskinan, keterasingan, dan kurangnya pendidikan menjadi beberapa faktor yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru, meskipun pada beberapa kasus banyak juga pelaku teror berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi.

Oleh karena itu, pendekatan deradikalisasi tidak hanya menyasar ideologi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup para mantan teroris.

Saat ini, salah satu contoh nyata program pemerintah adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan keluarganya. Program ini membantu mantan teroris mandiri secara ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.

Selain itu, komunitas-komunitas lokal dilibatkan untuk menerima kembali para mantan pelaku terorisme sebagai bagian dari masyarakat.

Peran media juga penting dalam proses deradikalisasi. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik.

Oleh karena itu, narasi yang dibangun harus mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan para mantan teroris ke jalan yang benar.

Media dapat memberi ruang bagi para mantan teroris yang telah bangkit dan berhasil kembali hidup di masyarakat yang kontributif.

Media harus mengedepankan pemberitaan yang humanis, tidak stigmatis, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan inklusif dalam menangani terorisme.

Keberhasilan Indonesia dalam menangani terorisme berbasis agama merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia tidak antiagama.

Pendekatan yang mengutamakan dialog, kasih sayang, dan pemberdayaan manusia dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan kekuatan semata.

Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi dunia untuk menciptakan perdamaian yang lebih luas.

*) H. Ahmad Nawawi Arsyad adalah Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar

Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Pemerintah sedang mengkaji pemberian grasi dan amensti untuk narapidana Jamaah Islamiyah (JI).

Langkah itu dilakulan setelah JI resmi membubarkan diri di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12/2024). Yusril pun mengaku bersyukur JI telah kembali kepangkuan NKRI.

"Merasa bersyukur bahwa seluruh komponen bangsa bersatu sehingga kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah dengan NKRI terdapat diakhiri dengan cara yang baik dan damai," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Yusril menambahkan, Pemerintah saat ini masih mengkaji pemberian grasi dan amnesti bahi narapidana JI. Dia pun mengaku telah mendapat jumlah narapidana JI.

"Yang kami telah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden ataukah kemungkinan juga mereka itu nanti akan mendapatkan amnesti dari presiden sedang kami bahas," kata Yusril.

"Dan kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari DPR dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," kata dia.

Terlepas dari itu, Yusril menyampaikan, Pemerintah menyambut gembira atas deklrasi pembubaran JI. Dia mengajak seluruh pihak untuk dapat membangun kehidupan keagamaan yang damai, toleran dan bersahabat.

"Dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berpeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UD45," kata Yusril.

Sebelumnya, Jamaah Islamiyah (JI) melakukan deklarasi pembubaran dan Ikrar Setia Eks Anggota kepada NKRI. Deklarasi tersebut digelar di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, deklarasi pembubaran dan sumpah setia ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.

"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.

"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.

Meski begitu, Yusril menyampaikan rasa syukur atas bersatunya seluruh komponen bangsa. Yusril mengatakan pemerintah menyambut baik deklarasi pembubaran JI dan ikrar setia mantan anggota JI kepada NKRI.

"Pemerintah menyambut gembira pembubaran Jemaah Islamiyah dan mari kita membangun satu kehidupan keagamaan yang damai dan toleran dan bersahabat dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucap Yusril.

"Itu telah menampung atau menerima atau mentransformasikan dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara dan kita terima ini sebagai suatu rumusan yang disepakati bersama Pancasila," sambung dia.

Eks Anggota JI Deklarasi Pembubaran

Pada akhir Desember 2024 lalu, ribuan mantan anggota Jemaah Islamiyah dari Solo Raya, Kedu Raya dan Semarang mendeklarasikan pembubaran Jemaah Islamiyah serta kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 1.400 eks anggota JI itu berkumpul di convention hall Terminal Tirtonadi, Solo.

Dalam deklarasi ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito. Hadir juga Kepala Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo, Kepala BNPT, Irjen Pol Eddy Hartono, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Dalam kesempatan itu, Sentot mengatakan deklarasi juga diikuti bersama 7.000 peserta dari 34 daerah lainnya.

"Dengan penuh ketulusan mereka kini menyadari bahwa perjuangan yang sebenarnya bukanlah untuk melawan negara, tetapi justru untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara," katanya di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Sabtu (21/12/2024).

"Hari ini telah hadir lebih kurang 1.400 perwakilan saudara kita dari mantan anggota Jemaah Islamiyah. Ada juga yang hadir secara daring dengan peserta kurang lebih 7000 peserta dari34daerah," tambah Sentot.

Dia menegaskan bahwa Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah. Melainkan, pembubaran organisasi yang terlarang itu karena kemauan sendiri.

"Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah atau pihak kepolisian, melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan ini (pembubaran) bukan hasil tekanan atau paksaan, melainkan berdasarkan kajian mendalam serta refleksi panjang, yang dilakukan tokohnya," jelasnya.

Simak juga Video 'Yusril: RI Tak Beri Grasi Mary Jane, Tapi Sepakat Pulangkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]

(amw/knv)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.

Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience.

"Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme serta untuk membangun national resilience sebagai upaya pencegahan dan mengatasi ancaman terorisme," kata Fanfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees).

Kawasan tersebut, kata dia, kelak juga akan menjadi pusat pelayanan asesmen koordinasi aparat penegak hukum, kegiatan kontra-radikalisasi, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Gedung ini sekaligus menjadi simbol integrasi strategi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees," ucap dia menambahkan.

KARANGANYAR - DPR mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk sinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama. Kerja sama ini menjadi salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.

Strategi soft approach seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, hingga kontra narasi tidak hanya dapat mencegah terorisme. Namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

?Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,? ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Rinto Subekti di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).



Menurut Rinto, dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik, di mana tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antar satu sama lain. Selain itu, menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebhinekaan.

Oleh karena itu, DPR mendorong BNPT dapat bekerjasama dengan Pemda, yakni gubernur maupun bupati, wali kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.

?Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan.?

Ketua DPD Partai Demokrat Jateng ini menekankan, BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945.

?Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,? tegas Rinto.

Selain itu, Rinto menambahkan, BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme, harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder.

Hal itu untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization. Terutama fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.

?Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di-take down,? tegas Rinto.

Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.