Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, dan cakap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut Menkumham Supratman Andi Agtas merupakan sosok yang cakap untuk mengisi jabatan tersebut.

"Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, dan cakap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Yasonna mengaku mengenal baik Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

"Hubungan kami sebagai baleg dan kementerian itu ‘kan intens, dalam soal prolegnas (program legislasi nasional), pembahasan undang-undang, dan lain-lain," katanya.

Selama hampir 10 tahun menjabat sebagai Menkumham, Yasonna merasa telah memiliki keterikatan perasaan dengan Kemenkumham. Oleh karena itu, dia ingin institusi tersebut tetap jaya ke depannya.

"Dan saya tadi katakan kepada jajaran, dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru dengan sepenuh hati agar institusi ini menjadi institusi yang baik ke depan," ucap dia.

Lebih lanjut, Yasonna menyebut telah berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Supratman. Dia juga ingin tetap menjalin koordinasi yang baik dengan Supratman jika nantinya ada pertukaran informasi yang dibutuhkan.

"Saya telepon kemarin setelah pertemuan dengan Presiden. Saya bilang, 'Pak Supratman, saya baru bertemu dengan Presiden. Selamat, congratulations.' Dan sebelumnya saya sudah ketemu. Beliau mengatakan 'Terima kasih, Pak Menteri. Mohon kita dapat berkoordinasi', pun nanti kalau saya di DPR tetap koordinasi-koordinasi," ucap Yasonna.

Pada Senin pagi, Yasonna menjadi inspektur upacara Hari Pengayoman Ke-79. Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga berpamitan kepada jajarannya di Kemenkumham.

Ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi segenap insan pengayoman. Dia juga meminta maaf atas ketidaksempurnaan selama menjabat.

Menutup sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPR RI. Dia akan dilantik menjadi anggota dewan pada tanggal 1 Oktober 2024.

"Dalam kapasitas saya sebagai dewan perwakilan rakyat, tentunya saya telah 10 tahun mengabdi di Kemenkumham, saya akan tetap memberi perhatian yang dekat kepada Kemenkumham. All the best, thank you very much (semoga sukses, terima kasih banyak)," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bulan jelang lengser, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuflle atau perombakan kabinet. Jokowi melantik Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara pada Senin (19/8/2024).

Politikus Partai Gerindra itu menggatikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Laoly.

Lantas bagaimana jejak karier Supratman Andi Agtas di bidang hukum?

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah, 55 tahun lalu tersebut ternyata bergelar doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Supratman juga menempuh pendidikan strata satu dan magister di bidang ilmu hukum. Dia memeroleh gelar sarjana dari UMI Makassar dan Magister ilmu hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Tak hanya bergelar doktor di bidang ilmu hukum, Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012.

Dia juga pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan.

Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

Dasco mengklaim bahwa pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran.

"Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet hari ini, Senin (19/8/2024). Ada sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik, salah satunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digantikan oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Berikut profil Supratman Andi Agtas.

Profil Supratman Andi Agtas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah menteri dan wamen serta kepala badan hari ini, Senin (19/8/2024). Salah satunya yang dilantik adalah Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham RI menggantikan Yasonna Laoly.

Dikutip dari situs resmi DPR RI, berikut profil singkat Supratman Andi Agtas.

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

• Anggota fraksi Partai Gerindra
• Tempat, tanggal lahir: Tajuncu, 28 September 1969
• Agama: Islam
• Riwayat Pendidikan:
  - SD Negeri I Soppeng (Tahun: - 1982)
  - SMP Don Bosco (Tahun: - 1985)
  - SMA Negeri I Toli-toli (Tahun: - 1988)
  - S1 Hukum, Universitas Muslim Indonesia (Tahun: - 1992)
  - S2 Hukum, Universitas Hasanuddin (Tahun: - 1995).
• Riwayat Pekerjaan:
  - Perusahaan Daerah Kota Palu, sebagai: Direktur Utama (Tahun: 2005 - 2012)
  - PT Citra Nuansa Elok, sebagai: Komisaris (Tahun: 2004 - 2012)
  - Dosen Fakultas Hukum (Tahun: 1998 - 2012)
  - Advokat, sebagai: Pengacara (Tahun: 1996 - 1998).

Supratman Andi Agtas (Foto: Firda/detikcom)

Daftar Menteri, Wamen, dan Kepala Badan yang Dilantik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sejumlah menteri, wakil menteri serta kepala badan dalam reshuffle hari ini, Senin (19/8/2024). Berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik hari ini.

1. Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2. Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3. Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4. Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6. Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7. Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Jokowi mengambil sumpah ketujuhnya untuk dilantik menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Berikut sumpah yang dibacakan Jokowi diikuti para menteri, wamen, dan kepala badan yang dilantik:

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada Senin (19/8/2024) pagi.

Setidaknya, ada tiga orang menteri dan dua kepala badan yang akan dilantik Jokowi hari ini.

Salah satu nama baru yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju adalah Supratman Andi Atgas.

Politisi Partai Gerindra itu disebut akan menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Lantas, siapakah Supratman Andi Agtas?

Profil Supratman Andi Agtas

Pria kelahiran Sulawesi Selatan ini saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII.

Supratman sudah dua kali menjabat sebagai anggota DPR, yakni pada periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Dikutip dari laman DPR, pria berusia 55 tahun ini mengawali karier sebagai seorang advokat atau pengacara pada 1995, usai lulus dari Universitas Hasanuddin Makassar.

Dia kemudian menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu pada 1998-2012.

Saat masih menjadi dosen, Supratman pernah menjabat sebagai Komisaris PT Citra Nusantara Elok pada 2004 hingga 2012.

Selain itu, dia juga menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu pada 2005-2012.

Pada 2014, Supratman berhasil melenggang ke Parlemen dari daerah pilih (dapil) Sulawesi Tengah selama dua periode.

Harta kekayaan

Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Supratman terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2022.

Pada 2022, Supratman memiliki kekayaan senilai Rp 20.224.050.249 yang berasal dari properti, alat transportasi dan mesin, surat berharga, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya.

Namun karena Supratman tercatat memiliki utang senilai Rp 1.821.000.000, maka total kekayaannya menjadi Rp 18.403.050.249.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekayaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru, Supratman Andi Agtas mencapai Rp 18.403.050.249.

Kekayaan itu tertuang salam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2023.

Laporan itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Kekayaan Supratman didominasi aset berupa tanah dan bangunan berjumlah 11 unit di beberapa kota seperti Bogor dan Palu.

Total, nilai aset tanah dan bangunan ini mencapai Rp 8.326.750.548.

Kemudian, Supratman juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin sebesar Rp 532.100.000.

Lalu, kepemilikan surat berharga Rp 5.861.314.785 serta kas dan setara kas Rp 5.503.884.916.

Jumlah sub total kekayaan Supratman mencapai Rp 20.224.050.249. Namun, karena memiliki utang Rp 1.821.000.000, total kekayaannya sebesar Rp 18.403.050.249.

Adapun Supratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Menteri dari PDI-P, Yasonna H.Laoly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin (19/8/2024).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Supratman menandatangani berita acara pelantikan.

Supratman dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly yang telah menjabat sejak 2014.

Sebelum menjadi menteri, Supratman adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Pria dengan latar belakang sebagai pengacara ini sempat menjadi ketua Badan Legislasi DPR sebelum digantikan pada Selasa (6/8/2024).

Pada Jumat (16/8/2024), Supratman mengaku siap apabila ditugaskan oleh Gerindra untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Selain Supratman, Jokowi juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, perombakan kabinet ini dilakukan untuk mendukung transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto.

"Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif," ujar Ari kepada Kompas.com, Senin.

Supratman Andi Agtas telah resmi menggantikan Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Sebelumnya, Supratman menjabat sebagai Ketua Baleg DPR RI sebelum diganti pada Selasa (6/8).

Supratman dilantik menjadi Menkumham pada Senin (19/8) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada pukul 09.30 WIB.

Sebagai pejabat negara, Supratman harus melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dilansir dari LHKPN yang dilaporkan pada 28 Maret 2023 untuk periode 2022, ia tercatat memiliki total kekayaan Rp 18.403.050.249. Sumber kekayaannya berasal dari deretan properti berupa tanah hingga bangunan yang tersebar di Jakarta Utara, Bogor, Bekasi, Palu, hingga Tolitoli.

Supratman memiliki total nilai aset properti sebesar Rp 8.326.750.548. Berikut ini rinciannya.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/145 m2 di KAB / KOTA Kota PALU, HASIL SENDIRI Rp 1.191.590.400
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/36 m2 di KAB / KOTA Kota PALU, HASIL SENDIRI Rp 52.765.440
3. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/30 m2 di KAB / KOTA Kota JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 1.146.260.500
4. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU, HASIL SENDIRI Rp 20.908.800
5. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/30 m2 di KAB / KOTA Kota JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 1.146.260.500
6. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp 84.870.000
7. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp 73.800.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/39 m2 di KAB / KOTA Bogor, HASIL SENDIRI Rp 1.078.317.454
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/39 m2 di KAB / KOTA Bogor, HASIL SENDIRI Rp 1.078.317.454
10. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 1.800.000.000
11. Tanah Seluas 773 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp 653.660.000

Tak hanya itu, ia juga memiliki dua mobil dengan total nilai Rp 532.100.000. Mobil tersebut terdiri dari Toyota Alphard S 2.4 AT tahun 2012 hasil sendiri senilai Rp 212.500.000 dan Toyota Innova Venturer2-4 AT tahun 2020 hasil sendiri senilai Rp 319.600.000.

Supratman diketahui juga memiliki surat berharga senilai Rp 5.861.314.785 serta kas dan setara kas senilai Rp 5.503.884.916. Di sisi lain, Supratman tercatat memiliki utang sebesar Rp 1.821.000.000. Dengan demikian, total nilai kekayaan yang dimilikinya yaitu Rp 18.403.050.249.

Video: Respons Menkum soal Yasonna Minta Pembahasan UU Tak Kejar Tayang

Video: Respons Menkum soal Yasonna Minta Pembahasan UU Tak Kejar Tayang

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR Fraksi Partai Gerindra sejak satu minggu lalu.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya apakah sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena dirinya baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) hari ini, menggantikan Yasonna Laoly.

"Sudah, sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Meski begitu, ia mengaku baru dihubungi pihak Istana Kepresidenan terkait pelantikan menteri pada pukul 04.00 subuh.

"Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Supratman mengatakan bahwa upacara serah terima jabatan Menkumham baru akan dilakukan pada esok. Kata dia, Menkumham sebelumnya Yasonna Laoly juga akan hadir.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok, di Kumham," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019-2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang baru dilantik, Supratman Andi Agtas mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI sejak sepekan lalu.

"Sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan baru akan berdinas normal sebagai Menkumham pada Selasa (20/8), yang didahului oleh kegiatan serah terima jabatan (sertijab) dari menteri lama ke menteri baru. Adapun mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI itu dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly.

"Saya belum tahu jam berapa (sertijab), mungkin pagi," kata dia.

"Yang akan datang kita belum tahu," kata politisi dari Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly, dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp 100 juta, buntut dari anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 diminta lepas jilbab.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) pukul 11.00 WIB. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan itu berkaitan dengan polemik Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan.

"Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP," kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Solo, Kamis (15/8/2024) lalu.

Menurut Arif, gugatan ini diajukan karena tindakan tersebut melanggar Undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak era reformasi, Dia bilang, polemik tersebut baru terjadi tahun ini.

"Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab," ujar Arif.

"Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-ges, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab pakai hijab," sambung dia.

Arif mengakui dalam pengajuan gugatan ini pihaknya belum berkomunikasi dengan korban. Sebab, pihaknya melakukan gugatan sosial.

"Tidak ada (koordinasi), ini gugatan sosial. Tidak ada hubungan dengan korban. Ini murni penegakan hukum, kita ingin yang melanggar ketentuan HAM, ya diluruskan, dan ini jadi pembelajaran, katanya kita ingin toleransi," ucapnya.

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso, menambahkan petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena adanya aturan dari BPIP.

"Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah Rp 100 juta untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga Rp 100 juta, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah," kata Dwi saat itu.

Dwi menambahkan, penggugat meminta Presiden Jokowi dan BPIP selaku pihak tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online. Pihaknya juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas menyatakan bakal mengikuti perintah partai terkait kemungkinan masuk Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini disampaikan Supratman merespons kesiapannya apabila menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku baru tahu ia diisukan menjadi Menkumham berdasarkan pemberitaan media massa.

Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun Presiden Joko Widodo belum memintanya untuk menjadi Menkumham di Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau ada ya pasti saya bilang. Karena saya belum tahu, apanya yang harus saya kasih tahu," ujar Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas mengaku tidak tahu-menahu soal isu yang menyebutnya akan menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

Supratman mengatakan, kabar soal potensi perombakan kabinet tersebut baru ia dengar dari pemberitaan media massa.

"Saya belum tahu, saya bukan enggak tahu, maksudnya, hanya dengar dari media. Tapi menyangkut diri saya, saya belum tahu apa apa," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku belum pernah membahas kemungkinan menjadi Menkumham bersama Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, ia menegaskan bahwa akan mengikuti perintah partai apabila diminta untuk masuk kabinet.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.