Jakarta (ANTARA) - Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober di Indonesia mengingatkan masyarakat akan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) / Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, dimana ideologi Pancasila dijadikan landasan untuk melawan upaya yang ingin merongrong kedaulatan negara.

Peringatan ini menjadi pengingat pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara serta mengandung makna yang dalam bagi ketahanan nasional. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia berperan penting dalam memperkuat identitas, nilai, dan moral bangsa.

Dalam konteks ketahanan nasional, Pancasila menjadi fondasi bagi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mengatasi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, yang dapat mengganggu eksistensi, kedaulatan, dan integritas bangsa. Ketahanan ini meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan.

Pancasila yang terdiri dari lima sila menawarkan kerangka moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. Sila-sila tersebut mengandung nilai-nilai yang mendukung ketahanan nasional.

Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menumbuhkan spiritualitas dan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbangsa.

Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial.

Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia", mengutamakan kebersamaan dan toleransi di antara berbagai suku, agama, dan budaya.

Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", berfokus pada distribusi kesejahteraan yang merata.

Penelitian oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas nasional.

Hasil studi tersebut menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang kuat tentang Pancasila cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik.

Makna Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila menekankan pada keberhasilan dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dalam melenyapkan paham komunisme yang berusaha diterapkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui kudeta pada tanggal 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Dalam peristiwa tersebut, Pancasila menjadi benteng untuk melawan ideologi yang ingin merongrong eksistensi bangsa.

Masyarakat Indonesia umumnya pada hari itu menaikkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September sebagai bentuk penghormatan kepada para perwira tinggi militer yang telah gugur dalam peristiwa G30S PKI dan bendera satu tiang penuh pada tanggal 1 Oktober.

Peringatan ini memiliki makna simbolis sebagai komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga penting untuk tetap menjadi pijakan bersama di masa kini dan mendatang.

Dalam konteks ketahanan nasional, Hari Kesaktian Pancasila dapat dipahami sebagai momentum untuk memperkuat identitas bangsa. Dengan memahami dan menghayati Pancasila, masyarakat akan lebih merasa memiliki bangsa ini, yang berujung pada penguatan nasionalisme.

Hari Kesaktian Pancasila juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pengembangan Pancasila sebagai nilai dasar dalam pengambilan keputusan publik.

Selain itu, peringatan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi dampak buruk globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi penangkal terhadap pengaruh negatif dari globalisasi yang sering mengikis nilai-nilai luhur lokal yang dimiliki bangsa ini.

Teori ketahanan nasional yang diajukan oleh Nasution (1984) menekankan bahwa ketahanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh aspek militer, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai social glue atau pengikat sosial yang mengikat berbagai elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan.

Implementasi Nilai Pancasila

Untukmengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah perlu dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Suhendar (2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis Pancasila dapat meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda.

Terkait pembangunan ekonomi berbasis Pancasila, pengembangan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat merupakan implementasi sila kelima Pancasila. Ini dapat dilakukan melalui program-program ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Masyarakat yang majemuk membutuhkan dialog antarbudaya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Penelitian oleh Rakhmawati (2022) menunjukkan bahwa dialog ini mampu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan toleransi di antara berbagai kelompok masyarakat.

Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna yang sangat penting dalam konteks ketahanan nasional. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya simbol, tetapi juga menjadi pedoman yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya merayakan hari bersejarah ini, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila seharusnya menjadi momen refleksi dan komitmen untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi ketahanan dan kemajuan bangsa Indonesia

*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

Copyright © ANTARA 2024

Makassar -

Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada 1 Oktober setiap tahunnya. Di sekolah-sekolah, peristiwa bersejarah tersebut umumnya diperingati dengan upacara bendera yang disertai dengan pembacaan pidato.

Isi pidato Hari Kesaktian Pancasila biasanya membahas tentang sejarah, nilai-nilai Pancasila, serta ajakan untuk memperkuat rasa nasionalisme. Selain itu, pidato tersebut juga dapat mengingatkan detikers akan perjuangan para pahlawan yang gugur ketika sedang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Teks pidato upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024 sebaiknya disusun dengan semenarik mungkin agar pendengar antusias mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan.

Sebagai referensi, berikut kumpulan contoh teks pidato Hari Kesaktian di sekolah yang telah dihimpun detikSulsel dari berbagai sumber.

Yuk, disimak!

1. Teks Pidato Hari Kesaktian Pancasila Singkat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi, teman-teman dan bapak ibu guru yang saya hormati.

Hari ini, kita berkumpul di sini untuk berkumpul memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober. Tahu tidak teman-teman, mengapa hari ini sangat penting?

Ya, karena pada hari ini, kita mengenang perjuangan para pahlawan yang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita.
Pancasila adalah lima dasar yang harus kita jaga dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ingat bersama lima sila Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus percaya kepada Tuhan dan menghargai orang lain yang beribadah sesuai keyakinan mereka.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memperlakukan semua orang dengan baik dan adil.
3. Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu meskipun kita berbeda-beda, karena keberagaman adalah kekuatan kita.
4. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita harus selalu berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menciptakan kesejahteraan untuk semua, tanpa kecuali.

Dengan mengamalkan Pancasila, kita bisa menjadi anak-anak yang baik, saling menghormati, dan mencintai tanah air. Marilah bersama-sama menjaga dan menguatkan Pancasila dalam hati kita.

Akhir kata, saya mengajak teman-teman semua untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

2. Pidato Hari Kesaktian Pancasila 2024 Penuh Makna

Assalamualaikum wr.wb,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatNya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema Hari Kesaktian Pancasila 2024.

Pagi hari ini tepatnya tanggal 1 Oktober 2024, bangsa Indonesia secara serentak memperingati hari yang penuh dengan sejarah, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib mengingat hari bersejarah ini.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang penting, apalagi di era globalisasi sekarang ini, sehingga perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kepribadian bangsa yang luhur.

Namun pada kenyataannya, zaman sekarang ini, Pancasila sungguh sulit diterapkan. Maka kita harus mempunyai rasa cinta terhadap bangsa Indonesia.

Cinta bangsa Indonesia merupakan sikap rasa memiliki, bangga dan berusaha menjaga apapun kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebenarannya. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila dan kebenarannya serta sungguh-sungguh mengamalkan sehingga Pancasila tetap hidup menjadi bagian dari bangsa Indonesia

Sebagai siswa, memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah dengan belajar sungguh-sungguh, mengembangkan sikap toleransi antar warga negara, berlatih disiplin pada saat pelaksanaan upacara bendera dan mengisi tiap-tiap kemerdekaan dengan prestasi yang membanggakan bangsa serta menjaga budaya Indonesia agar tetap lestari.

Pancasila merupakan kekayaan, harta karun yang harus digali dan diterapkan nilai-nilainya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai siswa dan warga negara Indonesia, cintailah bangsa kita, cintailah ideologinya, cintailah juga budayanya.Demikian pidato saya dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Apabila ada kesalahan mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb.

3. Pidato Hari Kesaktian Pancasila 2024 Menarik

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,
Salam Pancasila!

Yang terhormat,
Bapak/Ibu Kepala Sekolah,
Bapak/Ibu Guru,
Serta rekan-rekan siswa yang saya cintai.

Hari ini, 1 Oktober 2024, kita berkumpul bersama dalam rangka memperingati "Hari Kesaktian Pancasila". Sebuah hari bersejarah yang mengingatkan kita pada peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kita mengenang saat-saat sulit ketika dasar negara kita, Pancasila, dihadapkan pada ancaman yang berupaya menggantikan ideologi bangsa.

Hadirin yang berbahagia,
Peristiwa kelam yang terjadi pada 30 September 1965, dikenal sebagai G30S/PKI, adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya menjaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila adalah simbol kekuatan dan tekad bangsa ini. Oleh karena itu, Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen penting untuk mengenang jasa mereka sekaligus memperkuat komitmen kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila bukan sekadar semboyan atau tulisan dalam teks undang-undang. Pancasila adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Lima sila yang terkandung di dalamnya merupakan landasan kuat dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Dari sila pertama hingga kelima, Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan lingkungan.

Rekan-rekan siswa yang saya banggakan,
Sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab besar untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kita sering dihadapkan pada perbedaan pandangan, budaya, dan ideologi dari berbagai belahan dunia. Namun, di sinilah pentingnya Pancasila sebagai panduan kita agar tetap berpegang teguh pada persatuan, toleransi, dan kebersamaan.

Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat nasionalisme dan semangat kebangsaan. Tidak hanya dengan mengingat sejarah, tetapi juga dengan menjadikannya pegangan dalam bertindak dan bersikap. Mulailah dari hal kecil, seperti saling menghormati antar teman, membantu yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,
Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk terus menjaga Pancasila sebagai fondasi yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah generasi yang tidak hanya bangga dengan Pancasila, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Bersama-sama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Shanti Shanti Shanti Om.
Salam Pancasila!

Terima kasih.

4. Pidato tentang Kesaktian Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,
Salam Pancasila!

Yang saya hormati,
Bapak/Ibu Kepala Sekolah,
Bapak/Ibu Guru,
Serta teman-teman siswa yang saya banggakan.

Pada hari ini, 1 Oktober 2024, kita berkumpul untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah hari penting yang mengingatkan kita pada peristiwa kelam dalam sejarah bangsa, yaitu G30S/PKI. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa Pancasila harus kita jaga sebagai dasar negara yang menyatukan bangsa Indonesia.

Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi merupakan pedoman hidup dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan damai. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momen untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Kita harus tetap waspada terhadap segala ancaman yang dapat merusak bangsa dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

Demikian pidato singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Salam Pancasila!

5. Pidato Hari Kesaktian Pancasila 2024 yang Inspiratif

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, teman-teman dan bapak ibu guru yang saya hormati.

Hari ini, kita berkumpul di sini untuk merayakan dan menghormati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini memungkinkan kita untuk merefleksikan kembali makna penting dari ideologi yang menjadi landasan negara kita, Pancasila. Sebagai negara yang besar dan beragam, Pancasila adalah perekat yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia.

Latar belakang Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa bersejarah pada tanggal 1 Oktober 1965, ketika negara kita menghadapi ancaman serius terhadap ideologi Pancasila. Pada saat itu, para pahlawan dan pejuang kemerdekaan kita berjuang mati-matian untuk melindungi Pancasila sebagai landasan dasar negara. Mereka dengan gagah berani membela persatuan dan keadilan, serta mengorbankan nyawa demi tegaknya nilai-nilai Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila adalah penghargaan kepada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan ideologi bangsa kita.

Kita patut bersyukur bahwa hingga saat ini, dasar negara kita, Pancasila, tetap teguh berdiri. Pancasila tetap menjadi kompas yang mengarahkan kita dalam pembangunan bangsa dan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Namun, kita juga harus menyadari bahwa tantangan-tantangan di depan masih besar.

Pancasila mengajarkan kita untuk selalu bersatu dalam keberagaman dan menjaga persatuan serta kerukunan. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pancasila mengajarkan kita untuk menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dalam menghadapi tantangan di depan, kita harus terus memperkuat nilai-nilai ini dalam tindakan dan kebijakan kita.

Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, mari kita tingkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila. Kita harus terus menjaga dan memperkuat persatuan, menghormati keberagaman, dan berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.

Terima kasih kepada para pahlawan kita yang telah menjaga kesucian Pancasila, dan mari kita berkomitmen untuk meneruskan perjuangan mereka demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

Salam Pancasila, salam persatuan!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

6. Contoh Naskah Pidato Hari Kesaktian Pancasila yang Membangkitkan Semangat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anak yang ibu sayangi, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila 2024.

Puji dan syukur kita haturkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober kali ini.

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang dicetuskan pendiri bangsa dan sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila menjadi kekuatan untuk berjuang membangun cita-cita. Pancasila juga merupakan pengingat bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia tetap harus berdasar pada keadilan sosial dan persatuan lapisan masyarakat. Mari kita merefleksikan lagi nilai-nilainya sebagai upaya menyatukan cita-cita dan langkah ke depan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Ada banyak tantangan bangsa yang harus ditangani termasuk dalam rangka menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini perlu dijadikan momentum merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang.

Hendaknya kita tidak mengesampingkan integrasi sosial budaya dan pelestarian lingkungan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jika tidak, tindakan kita akan kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Inilah waktunya merancang keseimbangan baru yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam.

Pancasila bisa berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara. Kebangkitan dan kemajuan bangsa ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan panggilan hatinya. Inilah titik berangkat kita.

Diharapkan generasi pelajar Pancasila akan hadir yaitu melahirkan sosok pembelajar sepanjang hayat, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan Global, mampu bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Para pelajar itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan.

Demikian, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari kita membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7. Contoh Pidato Hari Kesaktian Pancasila Terbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta murid-murid yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024.

Para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia yang kita cintai ini telah memperjuangkan Pancasila untuk membangun cita-cita bersama hingga saat ini. Di tengah kondisi peristiwa yang banyak terjadi, Pancasila dapat menjadi pengingat bahwa bangsa kita harus senantiasa bersatu.

Jelas ini merupakan tantangan kita bersama dan harus dihadapi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang.

Sebagai generasi penerus bangsa dan pendidik yang terlibat dalam seluruh proses di dalamnya, pada hari ini saatnya bersama-sama berfokus pada kebangkitan bangsa dan kemerdekaan dalam belajar di sekolah. Sehingga mampu melahirkan generasi dengan karakter Pancasila yang luar biasa.

Demikianlah pidato saya kali ini. Selamat memperingati hari Kesaktian Pancasila dan semoga nilai-nilai luhurnya selalu menaungi disetiap kehidupan untuk kemajuan dan membangun bangsa.

Akhir kata,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, demikianlah kumpulan contoh pidato Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2024. Semoga membantu ya, detikers!

(urw/urw)

JAKARTA, KOMPAS.com -Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa ia telah diajak berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai menteri.

Diskusi tersebut berlangsung bahkan sebelum pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu," ujar Yusril di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (27/9/2024) malam.

Yusril menjelaskan, setelah Pilpres 2024 selesai, Prabowo menjadi sangat sibuk dan sering melakukan diskusi internal.

Ia juga menyebutkan bahwa ia kerap bertukar pikiran dengan para elite Partai Gerindra.

"Kami sering komunikasi dengan Pak Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad) dan Pak Muzani (Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani), dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," jelasnya.

Oleh karena itu, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai posisi menteri kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia meyakini bahwa keduanya akan merekrut menteri terbaik yang loyal dan mendukung program-program ke depan.

"Jadi semuanya kita serahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan memutuskan siapa-siapa kabinet yang akan datang. Kita berharap semuanya akan berjalan baik," imbuh Yusril.

Sebelumnya, Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menyatakan bahwa Yusril Ihza Mahendra lebih ideal untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Fahri menilai Yusril sangat cocok ditempatkan di posisi Menko Polhukam karena sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimilikinya.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

"Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," sambungnya.

Adapun Yusril pernah menjadi menteri pada tiga pemerintahan yang berbeda.

Dia pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada 1999–2001.

Lalu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004

Serta, Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004 – 2007.

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar hari ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) . FGD ini membahas tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara."

FGD ini juga berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik. FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan.

FGD kali ini akan menghadirkan narasumber yang terdiri dari pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat anti-korupsi, akademisi, dan aktivis. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kompilasi rekomendasi dan dokumentasi yang akan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai.

"Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integritas pejabat publik," tulis BPIP, Selasa (17/9/2024).

Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.

Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.

Dengan agenda ini, BPIP berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

?Melalui FGD ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Konstitusi,? pungkas BPIP.

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan kepada tujuh orang terpidana terkait kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Tujuh orang tersebut adalah RA, ER, HS, ES, JY, SP, dan SD.

Para terlindung saat ini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu dan sebagai pemohon peninjauan kembali (PK) dalam kasus tewasnya Vina dan Eki.

"LPSK memberikan layanan program pemenuhan hak prosedural pada seluruh pemohon berupa pendampingan saat pemeriksaan sebagai saksi dalam setiap proses peradilan pidana dan pemohon upaya hukum PK," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (4/9/2024).

Keputusan untuk memberikan program perlindungan itu diputus dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin (2/9). Lebih lanjut, Suparyati menjelaskan, ketujuh terlindung mendapat layanan pemenuhan hak prosedural serta pengawalan dan pengamanan melekat saat pemberian keterangan atau kesaksian dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon.

Sementara itu, khusus untuk terlindung SD, diberikan perlindungan tambahan, yakni perlindungan fisik berupa pengawasan dan rehabilitasi psikologis berdasarkan hasil asesmen LPSK.

Suparyati menambahkan, selain menerima permohonan perlindungan, LPSK juga mengharapkan agar SD dikembalikan ke Lapas Cirebon.

"Sebab sejak awal usai pemeriksaan di Polda Jabar, SD masih ditempatkan di Lapas Banceuy, Kota Bandung, sedangkan terpidana lain di Lapas Cirebon," kata dia.

Dijelaskan Suparyati, pertimbangan untuk memindahkan SD ialah demi kemudahan akses kunjungan keluarganya. Selain itu, lokasi Lapas Cirebon dinilai efektif dalam pelaksanaan upaya hukum PK di PN Cirebon.

Atas dasar itu, LPSK merekomendasikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan, untuk menempatkan kembali Terpidana SD ke Lapas Kelas I Cirebon.

(taa/taa)

Jakarta -

Tanggal 7 September merupakan peringatan Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Penetapan hari ini berkaitan dengan peristiwa wafatnya aktivis HAM Indonesia, Munir.

Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional bertujuan untuk memperjuangkan perlindungan HAM bagi pembela hak asasi manusia. Dilansir situs Komnas HAM, pembela HAM atau yang disebut Human Rights Defender sampai saat ini masih sering mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi.

Berikut serba-serbi Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional.

Asal-usul Hari Perlindungan Pembela HAM

Pada 7 September 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sidang paripurna menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Di tanggal yang sama, Komnas HAM dalam sidang paripurna juga mengesahkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM.

"Kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan ini menjadi hari nasional," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, Selasa (7/9/2021).

Menurut Komnas HAM, keberadaan pembela HAM sangat penting dalam pemajuan, pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Semangat dan ide perlindungan pembela HAM harus tetap dijaga dan dirawat agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Komnas HAM bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia pada Selasa, 7 September 2021.

Pembela HAM dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sudah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemajuan HAM. Oleh karena itu, harus ada perlindungan dan pemulihan bagi para pembela HAM.

"Para pembela HAM berkontribusi dalam bentuk pendampingan korban, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, peliputan, pemantauan dan dokumentasi berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM, perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM, bahkan melakukan perubahan hukum dan kebijakan, serta berbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM yang lainnya," lanjut Hairansyah.

Berikut beberapa rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK yang mendesak perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi para pembela HAM.

• DPR RI untuk segera melakukan perubahan berbagai kebijakan dalam berbagai bentuk yang berpotensi menjadi ancaman bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM (UU ITE/UU Minerba/UU Cipta Kerja), serta merevisi UU HAM yang memperkuat peran dan fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif terhadap pembela HAM dan perempuan pembela HAM;
• Kementerian LHK untuk segera menetapkan permen anti SLAP terkait dengan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup;
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah-rumah aman bagi PPHAM yang mengalami kekerasan/serangan;
• Aparat Penegak Hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mensosialisasikan Pasal tersebut secara masif terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Selain itu menggunakan mekanisme berbasis HAM dalam penanganan kasus Pembela HAM dan tidak mudah menerapkan pemidanaan untuk mengkriminalisasi mereka;
• Media (offline dan online) untuk lebih intensif dalam mempublikasikan persoalan Pembela HAM demi memperkuat pemahaman publik.

Simak juga Video 'Komnas HAM: 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM':

[Gambas:Video 20detik]

(kny/idn)

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan dibentuknya UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur pokok-pokok beretika. Hal itu untuk mengatasi masalah etika penyelenggara negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Rekomendasi tersebut terungkap dalam Focus Groud Discussion (FGD) dengan tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara" yang diselenggarakan BPIP di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

FGD ini mengeksplorasi bagaimana kerapuhan etika memengaruhi sistem hukum, demokrasi, dan tata kelola publik, serta membahas upaya mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita negara

?Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely? merupakan sebuah adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang patut untuk direnungkan dalam memotret realitas berbangsa dan bernegara saat ini terutama dengan semakin penuhnya coretan tinta penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.

?Tampak jelas betapa nilai Pancasila dan etika di dalam berpolitik dan menaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,? kata Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bhakti, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan adagium Lord Acton, kekuasaan yang absolut pasti akan menyebabkan korupsi ini bukanlah sebuah adagium slogan, namun telah dilegitimasi oleh berbagai kajian akademis. "Kekuasaan memiliki tingkat adiksi yang tinggi bahkan lebih dari adiksi terhadap narkoba," katanya.

Kekuasaan mampu mengaktifkan sistem penghargaan neuronal di otak sehingga membuat orang yang berada pada posisi kekuasaaan memiliki adiktivitas untuk terus mempertahankan kekuasannya. Hal ini berdampak pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

?Ternyata begitu mendapat kekuasaan, mampu mengubah cara pandang seseorang, tentang dunia, dan dirinya sendiri. Orang yang tadinya rendah hati, melayani, itu bisa berubah menjadi menuntut orang lain melayani dia,? ujar Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Ramlan Surbakti.

Implikasi dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan perilaku nepotisme yang melahirkan kolusi dan berujung pada praktik-praktik korupsi yang masif sehingga menyebabkan dominasi terhadap kekayaan negara dan penghalalan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.

Bentuk penyalahgunaan yang lebih serius adalah manipulasi terhadap sistem hukum baik pada tatanan legislasi hingga proses law enforcement atau penegakan hukum.

Pada titik ini, substansi hukum yang seharusnya menjunjung etika moralitas, justru dijauhkan dari nilai-nilai etika.

?Ada persoalan besar bahwa hukum dituhankan dan dianggap lebih tinggi dari etik, ini jelas terbalik,? ujar Pakar Hukum STH Jentera Bivitri Susanti.

Begitu pula dengan proses legislasi yang seharusnya melibatkan partisipasi publik justru dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi.

?Etika harusnya jadi kompas moral dari penyelengara negara untuk menjaga integritas dan kepercayaan rakyat. Mereka juga harus teguh dalam perilaku etis, sekarang dipamerkan cara pengambilan keputusan yang tidak etis,? ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo.

Selain itu, proses legislasi juga dilakukan tanpa adanya naskah akademis yang kritis dan mendalam hingga terdapat istilah DPR lebih berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rezim bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lagi dengan independensi lembaga peradilan yang juga ikut terdegradasi.

"Pada akhirnya hukum tidak lagi mampu melindungi hak-hak asasi manusia dan kepentingan publik secara adil, tetapi justru dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan politik," ucapnya.

Hal ini berujung juga pada kualitas demokrasi yang semakin tergerus. Berkaca dari data The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2024 misalnya, Indonesia termasuk dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy dengan skor 6,53 dan berada di peringkat ke-56 dunia, turun 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

?flawed democracy menjadi situasi kita. Mekanisme elektoral yang jadi syarat prosedural demokrasi dan kebebasan sipil tetaplah belum cukup kokoh karena menghadapi oligarki di level atas, tapi di bawah rakyat menghadapi intoleransi akibat proses politik itu,? jelas tokoh agama dan ahli Etika yang juga pengajar di STF Driyarkara Martin L Sinaga.

Beberapa catatan krusial dengan penilaian rendah dalam indeks tersebut berkaitan dengan budaya politik 4,38 dan kebebasan sipil 5,29. Sementara itu, berdasar data Freedom House 2024, Indonesia termasuk dalam kategori partly free dengan nilai 57/100, turun 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

?Demokrasi berkorelasi positif dengan indeks ekonomi dan sosial. Kalau mau ketimpangan menurun maka harus demokrasinya diutamakan. Hari ini Indonesia demokrasinya lemah dan ekonominya stagnasi,? ujar Pakar politik yang memimpin Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2022-2023 Andi Widjajanto.

Berdasarkan FGD tersebut, BPIP memberikan rekomendasi mengatasi problematika etika penyelenggara negara yakni, perlu dibentuk UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur mengenai pokok-pokok beretika.

Alasannya adalah lembaga eksekutif di bawah presiden, legislatif dan yudikatif telah memiliki regulasi etikanya masing-masing misalnya di legislatif ada UU MD3, di Yudikatif ada UU MK, MA, KY dan di Eksekutif ada UU Kementerian Negara, Watimpres, TNI, Polri dan lain-lain, sedangkan di lembaga kepresidenan belum ada.

"Proses legislasi harus berkualitas dengan naskah akademik yang mendalam, mengutamakan proses yang transparan dan inklusif, serta melibatkan partisipasi publik yang lebih luas," katanya.

Kemudian, memperkuat struktur dengan mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga independen dan imparsial.

"Memperkuat independensi dan imparsialitas lembaga peradilan serta memperbaiki institusi kepolisian menjadi lembaga penegak hukum dan keadilan, bukan sekadar penjaga ketertiban," katanya.

Di politik, perlu perombakan sistem pada partai politik (parpol) sehingga kaderisasi partai politik memiliki ruh yang menjunjung tinggi etika dan moralitas.

"Partai politik juga harus dibiayai oleh negara dengan syarat bahwa partai-partai politik harus memenuhi syarat yang ketat dan pentingnya kaderisasi partai-partai politik sehingga memiliki ideologi yang jelas," katanya.

Di bidang pendidikan, materi Pendidikan Pancasila agar berbasis hak dan nilai masyarakat bukan sekedar mengutamakan pengajaran normatif, simbolis seperti hormat bendera sikap seremonial.

"BPIP juga harus menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praksis dan menyuarakan kebenaran, bukan lembaga dogmatis, yang hanya bertugas sosialisasi, tetapi lembaga yang menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," paparnya.

Penyelenggara negara harus mengacu pada TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan tatanan etika yang kuat di berbagai aspek kehidupan dan mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum yang terjadi pada masa lalu.

Jakarta -

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme atau International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Agustus.

Peringatan ini untuk menghormati dan mendukung para korban maupun penyintas aksi terorisme. Sebagian dari mereka yang terdampak aksi terorisme, harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih dan tak sedikit yang membutuhkan bantuan keuangan dan medis.

Berikut sejarah peringatan Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Bagi Korban Terorisme setiap 21 Agustus.

Sejarah Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme

Dikutip dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penetapan Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 72/165 pada Juli 2017. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme.

Adanya Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme bertujuan untuk menghormati dan mendukung para korban dan penyintas terorisme serta memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Pada bulan April 2020, melalui Resolusi Majelis Umum 73/305, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menerbitkan laporan tentang 'Kemajuan sistem PBB untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam membantu korban terorisme' ( A/74/790 ), yang menyerukan 'peningkatan kerja sama internasional untuk membantu korban terorisme'.

Tema Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme 2024

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme 2024 mengusung tema "Voices for Peace: Victims of Terrorism as Peace Advocates and Educators" atau "Suara untuk Perdamaian: Korban Terorisme sebagai Pendukung dan Pendidik Perdamaian".

Pada peringatan ke-7 Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, akan disiarkan acara di laman WebTV PBB yang menampilkan suara-suara dari para korban terorisme.

Di sana, mereka akan berbicara tentang bagaimana menggunakan pengalaman dan perjalanan mereka untuk menciptakan perubahan yang bermakna dan positif dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak jangka panjang terorisme dan dengan menghormati mereka yang hidupnya hilang atau berubah selamanya.

Pada Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, luangkan waktu sejenak untuk mengenang mereka yang telah meninggal akibat serangan teroris di seluruh dunia. Anda juga bisa memberikan bantuan kepada organisasi kemanusiaan yang membantu korban serangan teroris.

(kny/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menghadiri rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024) pagi.

Supratman terlihat mengenakan jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih di dalamnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir dalam rapat tersebut.

Saat diminta memberikan sambutan pembuka oleh Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi (Awiek), Supratman mengaku tidak menyadari bahwa ia kini menjabat sebagai menteri. Sebelumnya, Supratman menjabat sebagai Ketua Baleg DPR.

"Rasanya masih seperti di tempatnya, Pak Awiek. Saya tidak sadar sudah bergeser, Pak Baidowi," kata Supratman diiringi tawa peserta rapat.

Selanjutnya, Supratman membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pilkada dari pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah awalnya mengajukan 140 DIM baru, namun kemudian menarik seluruh DIM tersebut.

Achmad Baidowi kemudian memuji kehadiran Supratman dalam rapat Baleg yang langsung membahas RUU Pilkada.

"Pak Menkumham itu merupakan rapat perdana di DPR dan di Baleg. Tadi sambutan pertama sebagai menteri di DPR," ujar Awiek.

Sebagai informasi, ada beberapa rapat di Baleg yang membahas RUU Pilkada pada hari ini. Rapat pertama dimulai pukul 10.00 WIB, yaitu rapat kerja Baleg dengan Pemerintah dan DPD RI.

Pada pukul 13.00 WIB, rapat dilanjutkan dengan rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Pilkada.

Malam harinya, tepat pukul 19.00 WIB, Baleg kembali menggelar rapat kerja dengan Pemerintah dan DPD RI untuk mengambil keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, untuk menjelaskan perkembangan sejumlah pembahasan perundang-undangan.

"Beliau hanya ingin meminta perkembangan terkait dengan beberapa undang-undang, baik yang dalam pembahasan di DPR maupun terkait dengan usulan undang-undang yang diajukan oleh DPR," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Supratman, Presiden menanyakan sudah sejauh mana pembahasan sejumlah undang-undang yang ada, serta terkait daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebab, Supratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.

"Sudah sejauh mana, apakah DIM-nya sudah masuk, surpresnya sudah dikirim atau tidak, itu yang terkait dengan undang-undang yang Presiden minta untuk segera ditindaklanjuti supaya menyelesaikan semua tumpukan-tumpukan di sisa masa pemerintahan sekarang," kata dia.

Salah satu undang-undang yang ditekankan Presiden untuk segera diselesaikan yakni UU Perkoperasian yang seluruh pasalnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah Pak Presiden merasa perlu untuk sesegera mungkin menyelesaikan itu," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang sebelumnya dijabat Yasonna Laoly digantikan oleh Supratman Andi Agtas.

Bagaimana sosok Supratman Andi Agtas sendiri? Dilansir dari situs resmi DPR RI, berikut profil singkat Supratman Andi Agtas.

Profil Supratman Andi Agtas

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas Foto: Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom

Supratman Andi Agtas adalah anggota Fraksi Partai Gerindra yang lahir di Desa Tajuncu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada 28 September 1969.

Perjalanan akademis Supratman dimulai di SD Negeri I Soppeng, tempat ia menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dia kemudian melanjutkan ke SMP Don Bosco dan lulus pada 1985. Pada 1988, Supratman menamatkan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri I Toli-toli.

Berbekal minat terhadap hukum, Supratman melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di Universitas Muslim Indonesia. Di mana ia berhasil meraih gelar S1 Hukum pada 1992. Setelah itu, Ia menempuh pendidikan magister di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar Magister Hukum (S2) pada tahun 1995.

Karir profesional Supratman dimulai sebagai pengacara pada 1996. Selama dua tahun berpraktik sebagai advokat, ia telah membela dan memberikan nasihat hukum kepada klien dalam berbagai kasus.

Pada 1998, ia beralih ke dunia akademik dengan menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Tadulako. Dalam peran ini, ia mengajar dan membimbing mahasiswa hingga 2012.

Tidak hanya aktif di dunia akademis, Supratman juga terlibat dalam manajemen perusahaan. Ia menjabat sebagai Komisaris di PT Citra Nuansa Elok dari 2004 hingga 2012. Selain itu, Supratman dipercaya menjadi Direktur Utama di Perusahaan Daerah Kota Palu dari 2005 hingga 2012.

Sepak Terjang Supratman Andi Agtas di Dunia Politik

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas Foto: Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (Azizah/detikcom)

Ketika terjun ke dunia politik, Supratman menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia bertugas di Komisi III selama periode 2014-2019, kemudian melanjutkan tugasnya di Komisi VI DPR RI pada periode 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sebelum akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga merupakan politikus Gerindra.

Supratman memiliki berbagai peran penting di parlemen, termasuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016. Ia juga berperan sebagai anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

(nor/nor)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengaku baru mengetahui dirinya akan dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada Senin (19/8/2024) pukul 04.00 WIB.

Kepastian itu diterimanya setelah dihubungi oleh pihak istana kepresidenan agar datang ke Istana untuk mengikuti upacara pelantikan sebagai Menkumham.

Dirinya mengatakan itu usai ditanya sejak kapan mengetahui pasti akan dilantik sebagai Menkumham.

"Kepastiannya, saya ndak pernah (tahu), dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi, kepastiannya baru tadi subuh," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

"Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini," sambung dia.

Ia menuturkan, selama ini baru mengetahui desas-desus dirinya akan menjadi menteri dari pemberitaan media massa.

Menurutnya, berdasarkan pemberitaan media, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Saya ndak tahu sama sekali (bakal jadi menteri). Nah, kita ndak tahu, baru subuh tadi, makanya saya ndak pernah mengonfirmasi, baru subuh jam 4 saya mendapatkan kepastian untuk hadir di Istana untuk dilantik," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa besok akan ada acara serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Yasonna Laoly, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia juga membocorkan sejumlah pekerjaan yang akan diselesaikan sebagai Menkumham dalam kurun waktu sisa dua bulan masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," tutur dia.

"Jadi masalah-masalah itu yang mungkin akan menjadi prioritas untuk segera kita tuntaskan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024.

Seusai pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Supratman.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Supratman mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.