Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan terdapat penggabungan alokasi anggaran 2025 Kemensesneg dengan Sekretariat Kabinet (Setkab). Prasetyo mengatakan total anggaran 2025 untuk Kemensesneg sebesar Rp 2,9 triliun.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mengatakan penggabungan anggaran tersebut dilakukan lantaran saat ini Setkab berada di bawah koordinasi Kemensesneg.

"Dapat kami laporkan bahwa total pagu alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.901.862.847.000," kata Prasetyo.

"Dengan rincian Kementerian Sekretariat Negara memperoleh pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 2.472.916.534.000 dan Sekretariat Kabinet memperoleh paku alokasi anggaran sebesar Rp 428.946.313.000, yang waktu itu memang pagu ini disepakati pada saat belum ada penggabungan," sambungnya.

Prasetyo mengatakan rincian anggaran itu dialokasikan untuk dua program utama, yakni program lingkungan manajemen dan program penyelenggaraan layanan. Prasetyo mengatakan untuk program lingkungan manajemen alokasi anggaran sebesar Rp 2.059.787.152.000.

"Kemudian yang di dalamnya sudah termasuk alokasi untuk kedua satuan kerja Badan Layanan Umum yang tadi sudah kami sebutkan baik GBK maupun Kemayoran yang bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum sebesar Rp 393.662.982.000," jelasnya.

"Kedua yaitu untuk program penyelenggaraan layanan baik kepada Presiden maupun kepada Wakil Presiden sebesar Rp 842.075.695.000 itu yang dapat kami laporkan berkenaan dengan pagu anggaran 2025 di Kementerian Sekretariat Negara yang kemudian sudah digabung dengan pagu anggaran dari Sekretariat Kabinet," imbuh dia.

Saksikan juga video: Momen Indonesia-Australia Gelar Latihan Militer Gabungan di Banyuwangi

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan satuan kerja untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, menurut dia, orang-orang di satker itu belum diisi karena Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk Wantimpres.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya menjelaskan unit-unit organisasi yang berada di bawah koordinasinya.

"Struktur pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara yang saat ini pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya itu terdiri atas tujuh unit organisasi atau UO dan 17 unit satuan kerja atau satker," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan Kemensesneg terdiri atas 11 satuan kerja. Kemudian, menurut dia, unit pasukan pengamanan presiden terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari satu satker," ujarnya.

Prasetyo mengatakan belum ada nama-nama di satker Wantimpres itu. Dia menyebutkan satker akan diisi setelah pimpinan dan anggota Wantimpres ditunjuk oleh Prabowo.

"Ini hanya memang untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini belum pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Prasetyo mengatakan ada juga satu satker di Kantor Staf Presiden. Lalu, unit organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO atau Satker Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari satu satker dan ke tujuh, UO atau satker Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus terdiri dari satu satker," ucapnya.

Simak juga Video 'Mensesneg Sebut Evaluasi Kinerja Kabinet Dilakukan Setiap Hari':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama tiga pekan masa pemerintahan merupakan hasil dari evaluasi dan rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Yang kemudian langsung beliau tindak lanjuti,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bahwa salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Beliau (Presiden Prabowo, red.) menandatangani Peraturan Pemerintah tentang penghapusan utang-utang untuk UMKM, petani, nelayan, kelautan, yang secara proses dapat diselesaikan dalam waktu relatif hanya hitungan hari,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Kemensetneg akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah ke depannya.

“Itulah fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara,” jelasnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa selama tiga pekan Presiden bekerja telah terselenggara tiga kali sidang kabinet paripurna, dan satu kali rapat terbatas.

Adapun Presiden Prabowo sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, dan telah mengunjungi China, serta Amerika Serikat.

Presiden kemudian dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tengah membentuk satuan kerja (satker) untuk membantu pekerjaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), meski Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk anggota Wantimpres.

Prasetyo mengungkapkan, nantinya Wantimpres bakal menjadi salah satu dari 17 satker yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang dinaungi oleh 7 unit organisasi (UO) masing-masing.

“UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 1 satker,” ujar Pras dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Di sisi lain, ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari Prabowo karena saat ini formasi Wantimpres belum ditentukan.

“Ini hanya memang untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini, pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden,” kata Prasetyo.

Sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo belum menentukan siapa saja anggota Wantimpres.

Sebaliknya, Prabowo justru melantik 7 penasihat khusus yang mengisi bidang masing-masing.

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Dudung Abdurachman sempat menyatakan Prabowo tidak akan memiliki Wantimpres.

Sementara itu, politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengingatkan, bahwa pemerintah harus tetap membentuk Wantimpres karena merupakan perintah undang-undang dan konstitusi.

“Pembentukan wantimpres itu perintah Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perintah UUD tersebut lalu diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 yang baru saja disahkan revisinya. Salah satu revisi adalah nomenklaturnya menjadi Wantimpres Republik Indonesia, bukan hanya Wantimpres,” ujar Dradjad kepada Kompas.com, 22 Oktober 2024.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Demokrat Rinto Subekti meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) lebih memperhatikan fasilitas mantan presiden dan wakil presiden. Rinto menilai Kemensesneg perlu menambah anggaran untuk fasilitas mantan presiden dan wakil presiden.

Hal itu disampaikan Rinto dalam rapat kerja Komisi XIII DPR dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Rinto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mantan presiden dan wakil presiden.

"Saya melihat di sini, fungsi dari tugas Pak Menteri dan jajarannya yaitu adalah di mana Pak Menteri memberikan dukungan sarana prasarana bagi mantan presiden. Saya melihat dari presiden ke-1 sampai dengan presiden ke-7, beliau orang-orang yang berjasa kepada negara ini," kata Rinto.

Rinto lantas berharap ada penambahan anggaran untuk fasilitas mantan presiden dan wapres. Menurutnya, mantan presiden-wapres merupakan orang-orang yang telah berjasa untuk negara.

"Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini," ujarnya.

Selain itu, Rinto meminta Komisi XIII DPR dapat menambah anggaran untuk Kemensesneg. Dia mengatakan hal itu dilakukan lantaran saat ini Kemensesneg memiliki tugas yang cukup banyak.

"Saya tentunya juga menginginkan kepada teman-teman Komisi XIII agar mendorong di dalam nanti adanya pembahasan anggaran untuk Kementerian Sesneg ini bisa bertambah, karena saya yakin Kemensesneg tupoksinya sekarang sangat banyak sekali," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mempelajari mengenai fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden. Prasetyo menyampaikan, Prabowo telah memberikan arahan agar pihaknya memperhatikan kembali fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden.

"Bapak Presiden mengetahui dan mempelajari fasilitas-fasilitas atau penghargaan-penghargaan yang diterima oleh mantan-mantan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

"Beliau juga menyampaikan kepada kami bahwa tolong ini dibicarakan, tolong dipikirkan karena menurut beliau memang kurang layak Bapak-Ibu Pimpinan dan Komisi XIII," sambungnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menyiapkan struktur penganggaran untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meskipun belum dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kemudian UO (Unit Organisasi) Dewan Pertimbangan Presiden. Ini terdiri dari satu satker (satuan kerja). Hanya memang Dewan Pertimbangan Presiden, pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Presiden,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain Wantimpres, Mensesneg menjelaskan bahwa anggaran kementeriannya secara keseluruhan akan dikelola oleh tujuh UO, dan dengan total 17 satker.

Ia menyebut bahwa UO pertama adalah Sekretariat Negara yang memiliki 11 satker, yakni Sekretariat Kemensetneg, Istana Kepresidenan Jakarta, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Yogyakarta, dan Istana Kepresidenan Tampaksiring.

Kemudian, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Dukungan Kabinet, Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, dan PPK Kemayoran.

Selanjutnya, UO Pasukan Pengamanan Presiden, Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dewan Ekonomi Nasional, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang masing-masing memiliki satu satker.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kemensetneg pada tahun anggaran 2024 masih terpisah dengan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Setkab sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) segera meninjau ulang seluruh perjanjian dua Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, dan Kemayoran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan karena Kemensetneg mengoordinasikan dan mengelola kedua BLU tersebut.

“Sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Mensesneg menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kontrak yang dilakukan BLU PPK GBK dan Kemayoran telah habis masa kontraknya.

Oleh sebab itu, dia meminta izin Komisi XIII DPR RI untuk melakukan peninjauan kontrak kedua BLU tersebut.

“Kami mohon izin dalam waktu cepat akan kami selesaikan semuanya,” ujar Mensesneg untuk kedua kalinya.

Adapun pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008, sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto, melaksanakan rapat perdana dengan Komisi XIII DPR hari ini. Dalam rapat itu, Putranto turut menyampaikan pagu alokasi anggaran lembaganya pada tahun ini.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, memimpin rapat tersebut.

Putranto mulanya menyampaikan pagu alokasi anggaran KSP di 2024 sebesar Rp 122 miliar.

"Untuk KSP mendapat pagu alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 122.033.004.000," kata Putranto.

Selanjutnya, papar Putranto, sempat ada pergeseran anggaran dari KSP ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mendukung Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) pada periode pemerintahan sebelumnya. Saat ini, anggaran itu masuk di lembaga KSP sebesar Rp 1,077 miliar.

"Kemudian menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II waktu itu, pada tanggal 13 September, untuk melakukan pergeseran anggaran dari Satker Kantor KSP ke Satker Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 1.077.184.000 yaitu untuk mendukung kebutuhan anggaran Satker Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru dibentuk itu," katanya.

Lihat juga Video 'KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kabinet Merah Putih 2024-2029 dipaparkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Menurut Pasal 4 Perpres 139/2024 disebutkan, Menteri Sekretaris Negara pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara memimpin dan mengoordinasikan 2 tugas.

Tugas tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara; dan
2. Penyelenggaraan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Susunan pimpinan Kemensetneg pada Kabinet Merah Putih sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian itu dipimpin Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo dibantu oleh 2 orang Wakil Menteri Sekretaris Negara, yaitu Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro.

Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis.

Presiden Prabowo Subianto membubarkan Sekretariat Kabinet (Seskab). Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.

Aturan itu menyebut Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 kementerian. Tak ada Sekretariat Kabinet di kabinet ini seperti pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

"Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet," bunyi pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 139 Tahun 2024.

Prabowo mengalihkan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke Kementerian Sekretaris Negara. Para pegawai Setkab juga digeser ke Kementerian Sekretaris Negara.

"... sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," bunyi pasal 2 ayat (3).

Sebelumnya, Prabowo Subianto melantik Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Namun, Teddy tak dilantik bersamaan dengan 48 menteri Kabinet Merah Putih.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan sekretaris kabinet di pemerintahan Prabowo setara dengan sekretaris militer presiden. Dengan demikian, Teddy tak perlu mundur dari TNI.

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan melalui pesan singkat, Selasa (2/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, Seskab berposisi setara menteri. Seskab bertugas mengurus kebutuhan kabinet, seperti sidang kabinet paripurna setiap bulan. Jabatan itu diisi oleh politikus PDIP Pramono Anung selama hampir 10 tahun.