Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kit

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.

Menurutnya, strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontra narasi ini tidak hanya dapat mencegah terorisme, namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,” kata Rinto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik di mana tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antara satu sama lain.

Selain itu, menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebinekaan.

Oleh karena itu, legislator asal Karanganyar ini mendorong BNPT dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati, wali kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.

“Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Rinto juga menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Adapun pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945.

"Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,” jelas Rinto.

Dirinya pun menambahkan BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme, harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization.

Hal ini terutama fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.

“Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di take down,” tuturnya.

Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Demokrat Rinto Subekti meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) lebih memperhatikan fasilitas mantan presiden dan wakil presiden. Rinto menilai Kemensesneg perlu menambah anggaran untuk fasilitas mantan presiden dan wakil presiden.

Hal itu disampaikan Rinto dalam rapat kerja Komisi XIII DPR dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Rinto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mantan presiden dan wakil presiden.

"Saya melihat di sini, fungsi dari tugas Pak Menteri dan jajarannya yaitu adalah di mana Pak Menteri memberikan dukungan sarana prasarana bagi mantan presiden. Saya melihat dari presiden ke-1 sampai dengan presiden ke-7, beliau orang-orang yang berjasa kepada negara ini," kata Rinto.

Rinto lantas berharap ada penambahan anggaran untuk fasilitas mantan presiden dan wapres. Menurutnya, mantan presiden-wapres merupakan orang-orang yang telah berjasa untuk negara.

"Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini," ujarnya.

Selain itu, Rinto meminta Komisi XIII DPR dapat menambah anggaran untuk Kemensesneg. Dia mengatakan hal itu dilakukan lantaran saat ini Kemensesneg memiliki tugas yang cukup banyak.

"Saya tentunya juga menginginkan kepada teman-teman Komisi XIII agar mendorong di dalam nanti adanya pembahasan anggaran untuk Kementerian Sesneg ini bisa bertambah, karena saya yakin Kemensesneg tupoksinya sekarang sangat banyak sekali," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mempelajari mengenai fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden. Prasetyo menyampaikan, Prabowo telah memberikan arahan agar pihaknya memperhatikan kembali fasilitas yang diberikan kepada mantan presiden.

"Bapak Presiden mengetahui dan mempelajari fasilitas-fasilitas atau penghargaan-penghargaan yang diterima oleh mantan-mantan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

"Beliau juga menyampaikan kepada kami bahwa tolong ini dibicarakan, tolong dipikirkan karena menurut beliau memang kurang layak Bapak-Ibu Pimpinan dan Komisi XIII," sambungnya.