Kom13

16HAKTP: Pentingnya pemenuhan hak ekosob untuk Perempuan Pembela HAM di Bengkulu

Jakarta (ANTARA) - Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) tahun ini, perhatian difokuskan pada perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM). Kampanye yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember ini menyerukan langkah konkret untuk melindungi PPHAM dari berbagai ancaman dan kekerasan.

Koordinator Perempuan Pembela HAM (PPHAM) Bengkulu, Joti Mahulfa, dalam siaran pers yang diterima di Bengkulu, Senin, mengatakan PPHAM sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekerasan fisik hingga kriminalisasi yang berbasis gender. Hal ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum dan budaya patriarki yang masih kuat.

“Perempuan Pembela HAM adalah garda depan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi mereka justru menjadi sasaran kekerasan dan kriminalisasi. Salah satu yang sering terjadi adalah eksploitasi identitas gender dan stigma sosial yang menyerang kredibilitas mereka,” kata dia.

Menurutnya, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa selama 2015–2021, terdapat 87 kasus kekerasan terhadap PPHAM di Indonesia. Di antara kasus tersebut, 15 di antaranya merupakan kriminalisasi yang terjadi dalam periode 2018–2021.

“Kondisi ini mencerminkan bahwa belum ada regulasi khusus yang melindungi PPHAM secara efektif. Kita membutuhkan aturan yang jelas, termasuk sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap PPHAM, baik individu maupun instansi,” lanjut Joti.

Joti juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak ekosob untuk mendukung keberlanjutan perjuangan PPHAM. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan hak ekosob, PPHAM akan terus berada dalam posisi rentan, baik secara finansial maupun keamanan pribadi.

“Pemenuhan hak ekosob tidak hanya mendukung perjuangan mereka, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang lebih luas. PPHAM berjuang bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk keadilan dan kemanusiaan secara keseluruhan,” ujar Joti.

Kampanye 16HAKTP tahun ini juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera membentuk regulasi khusus yang melindungi PPHAM, termasuk peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan aktivis penggiat literasi media juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran PPHAM.

“Kami berharap pemerintah dapat segera bertindak. Selain regulasi, literasi media juga harus digalakkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya peran PPHAM. Jangan sampai mereka yang berjuang untuk keadilan justru menjadi korban kekerasan,” katanya.

Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Janji Berpihak ke Pejuang HAM

MEDAN, KOMPAS.com - Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) berjanji akan berpihak kepada pejuang hak asasi manusia (HAM).

Pada Pilgub Sumut 2024, ada ada dua pasangan calon (paslon) yang berkompetisi, yakni paslon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, serta paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri.

Hasan menyampaikan bahwa di dalam visi misi Edy-Hasan, pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan kelompok-kelompok organisasi nonpolitik atau pun aktivis, yang selama memiliki tujuan untuk melestarikan alam dan kemanusiaan.

“Siapa pun yang menjaga kemanusiaan dan alam harus kita dukung dan perhatikan. Sudah wajib itu. Karena, pemerintah pastinya tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu bekerjasama dengan para pejuang semacam itu,” kata Hasan kepada Kompas.com melalui saluran telepon.

Menurutnya, secara ideal pemerintah tak seharusnya bertentangan dengan aktivis HAM atau pun pejuang lingkungan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Namun, tak dapat dipungkiri, kerap kali terjadi perbedaan kepentingan di lapangan.

“Makanya, titik persamaan ini yang harus selalu kita tonjolkan, yakni sama-sama pro dengan kelestarian lingkungan dan HAM. Saya kira semua aktivis lingkungan, HAM, jurnalis, bekerja berdasarkan kecintaan pada alam hingga keterbukaan dan itu dilindungi UU,” ucap Hasan.

“Makanya, tak boleh ada kriminalisasi kepada aktivis. Saya kira, keberpihakan itu akan dilakukan,” tegas Hasan.

Hal senada pun disampaikan pasangan Bobby-Surya melalui Wakil Ketua Tim Pemenangannya, Sugiat Santoso.

Ia menyampaikan, ada pendekatan khusus yang nantikan akan dilakukan Bobby-Surya bila mendapati aktivis HAM jadi korban kekerasan.

“Lagi-lagi, yang rekam jejaknya clear terkait penegakan HAM di Sumut ya Bobby-Surya ketimbang Edy Rahmayadi yang pernah menjadi Pangdam I/BB dan punya rekam jejak menarik baju petani penggarap. Saya pikir Bobby-Surya di dalam isu itu jauh lebih unggul,” ujar Sugiat saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon.

“Jadi, pendekatannya bagaimana bisa duduk bersama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka suarakan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya kita akan hadir bagi mereka,” tambahnya.

Di lain pihak, Juniaty Aritonang, Sekretaris Eksekutif Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu), menyampaikan, kekerasan terhadap pejuang HAM atau pun aktivis yang menyuarakan kepentingan publik masih sering terjadi.

“Bakumsu mencatat 42 kasus kekerasan terhadap pejuang HAM dari Januari hingga November 2024, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara,” kata Juniaty saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon.

Jenis kekerasan yang dialami, di antaranya intimidasi dan serangan fisik berjumlah 19 kasus.

Tindakan itu kerap kali terjadi saat pejuang HAM menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik krusial.

“Dari catatan kami, untuk korban kekerasan, dari kalangan jurnalis ada 3 kasus, masyarakat adat 9 kasus, mahasiswa ada 5 kasus, warga desa ada 11 kasus, aktivis NGO ada 10 kasus, dan masyarakat umum 4 kasus,” ujar Juniaty.

“Pelaku terbanyak berasal dari aparat negara, khususnya polisi dengan 17 kasus. Diikuti aktor non-negara seperti preman dan satpam perusahaan,” tambahnya.

Ia pun menegaskan bahwa dari rentetan kasus tersebut, kepala daerah setingkat gubernur kerap kali absen atau pun tak punya sikap yang tegas.

Padahal, sewaktu masa kampanye, para calon kepala daerah selalu menggaungkan untuk kepentingan rakyat.

“Nyatanya, kita selalu mendapati, justru mereka menutup mata dan parahnya lagi, menjadi lawan dari para pejuang HAM tersebut,” tutupnya.

Komnas HAM turun langsung pantau 13 provinsi rawan di pilkada

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung memantau 13 provinsi dan 38 kabupaten/kota yang dinilai rawan di Pilkada 2024 karena tercatat memiliki potensi konflik sosial dan indikasi penyalahgunaan kekuasaan.

Pemantauan langsung ini merupakan langkah lanjutan Komnas HAM setelah memantau tahap pra-pilkada untuk memastikan terciptanya pilkada yang ramah HAM. Pemantauan akan dimulai dua hari sebelum pemungutan suara Pilkada 2024 yang bakal digelar pada Rabu (27/11).

“Mulai Senin depan (25/11) kami akan memantau di 13 provinsi yang kami pandang punya potensi konflik sosial yang tinggi dan juga ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau netralitas aparatnya cukup tinggi,” kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Anis menyebutkan beberapa provinsi yang akan dipantau tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatera Barat.

Menurut dia, dalam menentukan kerawanan provinsi, Komnas HAM mempertimbangkan indeks kerawanan Bawaslu. Namun, Komnas HAM juga melakukan pemantauan pra-pilkada di beberapa provinsi di Indonesia dan didapatkan gambaran pola netralitas aparat dan potensi konflik sosial.

“Sehingga itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita putuskan untuk kita pantau,” imbuh Anis.

Komnas HAM telah melakukan pemantauan pilkada dengan empat fokus, yakni pada kelompok rentan, netralitas aparatur negara, potensi konflik sosial, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Pilkada ini kan potensi konflik sosialnya lebih tinggi dibanding pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terutama karena antara putra-putri daerah dan biasanya beda pilihan politik itu kemudian memicu konflik horizontal di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Komnas HAM menyampaikan enam poin imbauan. Pertama, mendorong semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM, melalui pelaksanaan pemilihan yang inklusif terhadap kelompok marginal rentan, demokratis, bebas intimidasi, jujur, dan adil.

Kedua, mendorong pengawasan yang intensif terhadap aparatur negara. Ketiga, mengimbau pemerintah pusat dan daerah serta penyelenggara pemilihan untuk menjaga prinsip netralitas, independen, dan profesionalitas.

Keempat, mengimbau pasangan calon, tim kampanye, partai pendukung, dan kelompok relawan untuk menghindari penggunaan kekerasan, intimidasi, hoaks, politik uang, ujaran kebencian dan isu SARA, serta ujaran yang bias gender untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu.

Kelima, mengimbau media massa menjalankan kontrol publik dengan menjalankan prinsip imparsialitas dan independen. Keenam, Komnas HAM mengimbau seluruh pemilih untuk mengedepankan sikap kritis sebelum memilih, menghormati pilihan politik orang lain, dan menjauhi kekerasan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ini Landasan Pemindahan Terpidana Mati Mary Jane ke Filipina Menurut Yusril

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang pemindahan narapidana ke negara asal.

Kebijakan pemindahan narapidana dapat dilakukan melalui kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA. Bahkan, secara spesifik dilakukan berdasarkan kesepakatan perundingan bilateral dengan negara sahabat.

Pernyataan Yusril ini disampaikan untuk menjelaskan dasar hukum kebijakan pemindahan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina. Selain MLA, perundingan bilateral, kebijakan transfer of prisoners dapat pula dilakukan atas dasar diskresi presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat," kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yusril menegaskan Presiden berwenang merumuskan satu kebijakan dan mengambil suatu keputusan atas dasar pertimbangan kemanfaatan timbal-balik, kemanusiaan, hubungan baik kedua negara, pertimbangan hak asasi manusia.

Meskipun hal tersebut belum secara spesifik di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Presiden dapat mengambil kebijakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril.

Yusril mencontohkan kerja sama bidang hukum antara Indonesia dengan Australia saat menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa (BHS) Hendra Rahardja dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Pemerintah Australia bersedia menindaklanjuti vonis pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

Oleh karena itu Yusril berharap pemerintah dan DPR akan segera menyusun undang-undang yang khusus mengatur terkait pemindahan dan pertukaran narapidana. Ini mengingat cukup banyak napi WNI yang mendekam di negara lain seperti Malaysia dan dulu di Saudi Arabia.

"Maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," ujar Yusril.

Ini Landasan Pemindahan Terpidana Mati Mary Jane ke Filipina Menurut Yusrli