Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyarankan polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan sekuriti Hotel Fairmont terhadap aktivis yang menginterupsi jalannya konsinyering pembahasan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) pada Sabtu (15/3).

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," ujar Pigai saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (18/3).

"Kalau enggak salah ada Peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif dari pada retributif," sambungnya.

Aturan yang dimaksud Pigai adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pigai menambahkan Kementerian HAM memastikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik dan terbuka terhadap kritik.

"Oleh karena itu, atas upaya hukum melaporkan kelompok masyarakat sipil, Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," sebagaimana dilansir dari postingan Instagram @kementerian_ham.

Pada hari ini, Selasa (18/3), aktivis Andrie Yunus dan Javier Maramba yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan dijadwalkan untuk diklarifikasi polisi mengenai peristiwa penggerudukan rapat tertutup RUU TNI yang dilakukan pemerintah dan DPR di Hotel Fairmont. Namun, mereka menolak undangan klarifikasi tersebut.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Arif Maulana mendesak kepolisian untuk menghentikan laporan sekuriti hotel Fairmont berinisial RYR. Mereka keberatan dan menolak undangan klarifikasi dimaksud.

"Kami juga mengajukan keberatan dengan harapan kepolisian Polda Metro Jaya tidak memproses lebih lanjut laporan dari sekuriti atau menghentikan," kata Arif di Polda Metro Jaya, Selasa (18/3).

Arif menyebut tindakan yang dilakukan Andrie Yunus dan Javier Maramba merupakan bagian dari hak warga negara untuk mengawasi proses legislasi yang dianggap menyimpang.

Dalam peristiwa di hotel Fairmont itu, tegas Arif, juga tidak ada ancaman maupun aksi kekerasan yang dilakukan oleh keduanya sebagaimana ditudingkan RYR.

"Oleh karena itu, kami juga mempertanyakan, yang kemudian harus kita garisbawahi, bukan kah justru yang melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi adalah DPR dan pemerintah yang menyusun Undang-undang secara sembunyi-sembunyi, tidak partisipatif dan tidak demokratis? Bukankah itu kejahatan legislasi?" kata Arif.

Sukabumi -

Baru-baru ini, isu dwifungsi TNI ramai dalam pembahasan RUU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berbagai pihak menolak RUU tersebut yang sudah masuk ke paripurna.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menepis isu bahwa pemerintah mendukung perubahan besar dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Menurutnya, anggapan tersebut hanyalah spekulasi tanpa dasar yang digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pekerjaan jelas.

"Nggak ada (potensi dwifungsi) tidak mungkin lah. Itu cuma khayalan, imajinasi belaka. Nggak ada, sangat tidak mungkin, mustahil. Itu orang yang hidupkan itu orang-orang yang nggak ada kerjaan," kata Pigai kepada wartawan di Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Ia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang menurutnya tidak berdasar.

Dalam pernyataannya, Pigai juga meminta publik untuk mengikuti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada rencana perubahan besar dalam RUU TNI.

"Ikuti saja pernyataan Pak Dasco. Pak Dasco bilang nggak ada (dwifungsi), itu cuma khayalan oleh orang-orang yang tidak mau kami bangun rakyat. Kan kami bilang tahta untuk rakyat, harta negara untuk rakyat," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi mendorong atau menolak RUU TNI karena pembahasan regulasi merupakan ranah DPR. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga supremasi sipil dan demokrasi.

"(Mendukung RUU TNI?) Kan kami pemerintah. Itu urusan DPR. Karena itu kami lebih menjaga kedigdayaan sipil, demokrasi, dan HAM. Karena itu bagian dari pemerintah.

Lebih lanjut, Pigai menilai bahwa revisi RUU TNI yang tengah dibahas tidak memiliki dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan. Ia menyebut hanya ada tiga pasal yang direvisi, sehingga anggapan bahwa perubahan ini akan mengubah negara adalah hal yang berlebihan.

"Kan itu hanya tiga pasal. Kok berubah negara? Ada nggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi ABRI di MPR ada nggak? Ya gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi di MPR dan DPR?" kata Pigai.

Menurutnya, perubahan tata kelola negara dilakukan melalui fraksi-fraksi di parlemen. Karena tidak ada Fraksi ABRI di DPR dan MPR, maka Pigai menilai bahwa isu ini lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak tertentu di media sosial.

"Kalau nggak ada fraksi ya itu cuma buzzer. Sebenarnya mereka tahu," tambahnya.

Kata Pigai Soal Aktivis

Menanggapi persoalan sejumlah aktivis yang dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan RUU yang dilaksanakan secara tertutup di Hotel Fairmont, Pigai menyarankan agar kepolisian menempuh jalur restoratif dalam menyelesaikan persoalan laporan tersebut. Menurutnya, tak perlu untuk menempuh jalur pidana.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," katanya.

Para aktivis yang menyuarakan haknya, kata dia, merupakan bagian dari HAM yang harus dihargai. Alih-alih menempuh cara retributif dalam konteks hukum dan pemidanaan, kepolisian diminta menempuh cara bersifat restoratif dalam menangani laporan satpam Hotel Fairmont tersebut.

"Kalau enggak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," kata mantan komisioner Komnas HAM itu.

Sebelumnya diberitakan, proses legislasi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) masih terus bergulir. Terkini, bakal beleid itu telah disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna, forum tempat pengesahan undang-undang.

Proses RUU TNI nyatanya terus bergerak usai belakangan ramai penolakan. Pun pimpinan DPR, Komisi I DPR, hingga pemerintah bergantian menjelaskan ke publik agar tak mengkhawatirkan RUU tersebut menciptakan kembali dwifungsi ABRI.

Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang seusai pensiun bagi prajurit hingga Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

(yum/yum)

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentar mengenai riuhnya penolakan RUU TNI yang kini masih dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru.

“Enggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuma imajinasi belaka, enggak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai.

“Dasco bilang juga kan hanya tiga pasal (diubah dalam UU TNI), kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada Fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada enggak Fraksi (ABRI)?” lanjutnya saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menilai, riuhnya penolakan RUU TNI serta penggiringan opini tentang kehadiran kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang enggak ada kerjaan. Itu memang cuma kelompok buzzer kalau menurut saya,” tambah Pigai.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3/2025), tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta.

Bagian dari bentuk protes, mereka membentangkan poster dan juga meneriakkan penolakan adanya pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif di dalam hotel tersebut.

Dalam video yang beredar, juga terdengar mereka menolak adanya dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai revisi UU TNI tidak akan menciptakan dwifungsi seperti halnya dwifungsi ABRI era Orde Baru.

Menurutnya, skema dwifungsi cuma imajinasi sebagian pihak.

Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru.

“Nggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuman imajinasi belaka, gak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Ia lalu menyinggung pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan bahwa revisi UU TNI hanya akan mengubah tiga pasal.

"Kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa mendrive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada gak fraksi (ABRI)?” kata Pigai.

Pigai menilai, riuh penolakan RUU TNI serta penggiringan opini tentang hadirnya kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang nggak ada kerjaan. Itu memang cuman kelompok buzzer kalo menurut saya,” tambah Pigai.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3/2025), tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta.

Bagian dari bentuk protes, mereka membentangkan poster dan juga meneriakkan penolakan adanya pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif di dalam hotel tersebut.

Dalam video yang beredar, juga terdengar mereka menolak adanya dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.

(Penulis: Kontributor Sukabumi, Riki Achmad Saepulloh)

Sukabumi -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa hak asasi manusia yang paling utama adalah hak hidup. Menurutnya, bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun tidak bisa mencabut hak hidup seseorang. Hal itu pun ia sampaikan dalam menanggapi kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri oleh oknum TNI.

"Terkait dengan penembakan terhadap tiga anggota polisi, ada sistem peradilan militer yang akan menangani kasus ini. Saya kira peradilan militer adalah yang terbaik di Indonesia," kata Pigai, Rabu (18/3/2025).

Menurutnya, sistem peradilan militer memiliki mekanisme yang tegas dan cepat dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

"Ketika anggota TNI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka ia langsung dicopot dari jabatannya, kemudian dipidana di peradilan militer, dan diberhentikan dari institusi. Ini adalah proses hukum yang paling cepat dibandingkan peradilan umum, yang bisa memakan waktu lima hingga sepuluh tahun," ujarnya.

Pigai menilai bahwa dengan mekanisme yang sudah ada, pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku. "Saya yakin pelaku akan diproses secara hukum dengan berpedoman pada tiga hal utama, pencopotan jabatan, proses pidana militer, dan pemberhentian dari status sebagai anggota tentara," sambung Pigai.

Saat ditanya mengenai apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, Pigai mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan. "Sulit untuk menentukannya, karena saya bukan hakim. Yang berhak menyatakan status itu adalah pengadilan," tegasnya.

Mengenai apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, Pigai yang pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM kembali menegaskan bahwa hanya pengadilan yang bisa menyatakannya.

"Itu bukan wewenang saya untuk menentukan. Hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Pengawasan penanganan perkara ada di Komnas HAM," tutupnya.

Sebelumnya, pada Senin (17/3/2025) lalu 3 anggota Polri yakni Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto dan Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta gugur setelah ditembak oleh pelaku yang diduga oknum TNI saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Ketiganya mengalami luka pada bagian kepalanya. Jenazah ketiganya telah dimakamkan secara kedinasan di kampung halaman masing-masing. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polda Lampung dan Korem 043 Garudan Hitam.

(yum/yum)

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentarnya mengenai peristiwa gugurnya tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung.

“Kalau terkait pembunuhan penembakan terhadap anggota polisi, itu ada sistem peradilan militer. Saya kira sistem peradilan militer adalah sistem peradilan terbaik di Indonesia,” kata Pigai saat ditemui awak media di Universitas Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Sebab, lanjut Pigai, proses hukum di institusi militer itu lebih cepat daripada peradilan umum.

Terlebih dalam peradilan militer, ada tiga tahapan yang bisa menjerat seorang terpidana.

Pertama, pemberhentian dari jabatan; kedua, proses pidana dan; ketiga, kode etik.

Namun, Pigai tak menjawab apakah kasus kematian tiga anggota Polri tersebut masuk ke pelanggaran HAM atau tidak.

Ia menyebut bahwa dirinya tak bisa memutuskan perkara tersebut karena bukan hakim.

“Sulit karena saya bukan hakim. Kan yang berhak dia berstatus apa (adalah) pengadilan,” jelas Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyarankan polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan terhadap aktivis yang menggeruduk rapat pembahasan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) di Hotel Farimont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Pigai menyatakan, kasus tersebut cukup diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif ketimbang memprosesnya secara hukum.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," kata Pigai dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

"Kalau enggak salah ada Peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," ujar dia.

Aturan yang dimaksud Menteri HAM adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pigai menambahkan, Kementerian HAM memastikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik, dan terbuka terhadap kritik.

"Oleh karena itu, atas upaya hukum melaporkan kelompok masyarakat sipil, Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," kata Pigai.

Sebelumnya, petugas keamanan Hotel Fairmont Jakarta berinisial RYK membuat laporan polisi (LP) di Polda Metro Jaya pada Sabtu (15/3/2025).

Laporan ini dibuat usai tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk Hotel Fairmont yang menjadi lokasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Benar, tanggal 15 Maret kami menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana terkait ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia,” kata Ade Ary, Senin (17/3/2025).

Meski begitu, Ade Ary menyebutkan, terlapor dalam LP ini masih dalam penyelidikan.

MEDAN - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyampaikan pandangannya mengenai hukuman yang seharusnya diberikan kepada mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Menurutnya, ada tiga hukuman sekaligus yang bisa diberikan kepada perwira menengah (Pamen) polisi tersebut.

Hal tersebut disampaikan Pigai saat mengisi kuliah umum di Universitas Nommensen Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (15/3/2025). Dalam sesi tanya jawab dengan mahasiswa, Pigai menegaskan bahwa AKBP Fajar, yang merupakan mantan penegak hukum, seharusnya menerima tiga hukuman sekaligus mengingat pelanggaran hukum yang dilakukannya.

"Sebagai penegak hukum, seharusnya dia menjadi contoh dalam menegakkan hukum, bukan justru melanggarnya," kata Pigai.



Pigai menjelaskan, tiga hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada AKBP Fajar meliputi pencopotan jabatan, hukuman pidana, serta pemberhentian dari status sebagai aparat negara.

"Dalam kasus yang melibatkan oknum Polri ini, ada tiga hukuman yang harus dijalankan: pencopotan jabatan, hukuman pidana, dan diberhentikan dari aparat negara," katanya.

Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu pencabulan terhadap anak di bawah umur dan kasus narkoba. Kasus ini telah mencoreng nama institusi kepolisian dan menimbulkan pertanyaan publik mengenai integritas penegak hukum.

Pigai menekankan bahwa pemberian hukuman yang tegas terhadap mantan Kapolres Ngada tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. "Ini bukan hanya tentang menghukum individu, tetapi juga tentang memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu," tambahnya.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurutnya presidential threshold 20% melanggar HAM.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Natalius menyampaikan soal hak politik.

"Hak kedua adalah hak politik, hak politik itu berkaitan dengan hubungan demokrasi dan HAM. Ada empat pilar demokrasi yang harus dijaga dalam konteks hak politik," kata Natalius dilansir detikSumut, Sabtu (15/3/2025).

Natalius berpendapat negara yang bermartabat adalah negara yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin suatu wilayah. Dia menyebut presidential threshold 20% melanggar ham karena membatasi seseorang.

"Negara yang bermartabat adalah yang memberikan orang-orang yang hebat untuk mengelola atau memimpin pemerintahan dan politik. Karena itu, kalau 20 persen presidential threshold, hebat kah itu? melanggar HAM iya, melanggar HAM karena menyisihkan hanya sekelompok orang yang bertarung untuk memimpin sebuah wilayah, negara, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itulah, setiap individu untuk berbakti kepada negara adalah memiliki hak mutlak," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

MK membacakan putusan tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). MK mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suhartoyo, seperti dikutip dati detikNews.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/dek)

Medan (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pilar yang ditanamkan Nommensen terus dilestarikan di Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara.

"Karena Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja" ujar Menteri Pigai di Medan, Jumat.

Menurut Pigai, Nommensen juga membangun pendidikan yang berbalut keterampilan Batak terutama Huria, Kristen, Batak Protestan (HKBP).

Kemudian, Pigai mengatakan Nommensen juga membangun kepada masyarakat Batak di Sumut tersebut yaitu etika dan moral.

"Teologi, pendidikan dan etika itu merupakan tiga bangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di Sumut," kata dia.

Oleh karena itu, Pigai mengatakan salah satu pusat sumber daya manusia yang unggul terbesar di Indonesia dari Sumut, khususnya sebagian besar di HKBP baik di tingkat universitas maupun sekolah menengah atas (SMA).

"Saya kira, ini adalah salah satu persemaian manusia Indonesia terbesar yang pernah dihadirkan di Indonesia berasal dari Sumut. Untuk itu, ini terus dijaga dan dilestarikan," katanya.

Pigai mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan kolaborasi antarpemerintah dan pihak pendidikan yang terus berkembang.

"Salah satu yang perlu dikembangkan di dunia pendidikan yakni pengetahuan yang lebih luas, keterampilan yang lebih baik dan etika maupun moral. Ini lah sebenarnya dibangun Nommensen yang datang ke tempat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Effendi MS Simbolon mengatakan Festival Nommensen berawal dari pihaknya berjumlah 16 orang, plus 4 orang dari pengawas, dan juga pembina 5 orang, bersama seluruh rektorat dan civitas akademika untuk menyampaikan ide untuk melaksanakan kegiatan bergengsi.

Kegiatan tersebut, di antaranya diisi kuliah umum menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri HAM minta pilar Nommensen terus dilestarikan di UHN Sumut

Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja

Medan (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pilar yang ditanamkan Nommensen terus dilestarikan di Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara.

"Karena Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja" ujar Menteri Pigai di Medan, Jumat.

Menurut Pigai, Nommensen juga membangun pendidikan yang berbalut keterampilan Batak terutama Huria, Kristen, Batak Protestan (HKBP).

Kemudian, Pigai mengatakan Nommensen juga membangun kepada masyarakat Batak di Sumut tersebut yaitu etika dan moral.

"Teologi, pendidikan dan etika itu merupakan tiga bangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di Sumut," kata dia.

Oleh karena itu, Pigai mengatakan salah satu pusat sumber daya manusia yang unggul terbesar di Indonesia dari Sumut, khususnya sebagian besar di HKBP baik di tingkat universitas maupun sekolah menengah atas (SMA).

"Saya kira, ini adalah salah satu persemaian manusia Indonesia terbesar yang pernah dihadirkan di Indonesia berasal dari Sumut. Untuk itu, ini terus dijaga dan dilestarikan," katanya.

Pigai mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan kolaborasi antarpemerintah dan pihak pendidikan yang terus berkembang.

"Salah satu yang perlu dikembangkan di dunia pendidikan yakni pengetahuan yang lebih luas, keterampilan yang lebih baik dan etika maupun moral. Ini lah sebenarnya dibangun Nommensen yang datang ke tempat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Effendi MS Simbolon mengatakan Festival Nommensen berawal dari pihaknya berjumlah 16 orang, plus 4 orang dari pengawas, dan juga pembina 5 orang, bersama seluruh rektorat dan civitas akademika untuk menyampaikan ide untuk melaksanakan kegiatan bergengsi.

Kegiatan tersebut, di antaranya diisi kuliah umum menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengisi Kuliah Umum di Universitas HKBP Nommensen, Jumat (14/3/2025).

Keduanya mengisi Kuliah Umum dalam rangkaian Festival Nommensen yang digagas oleh Yayasan HKBP Nommensen yang diketuai Effendi MS Simbolon. Festival Nommensen berlangsung selama 4 hari, dari 12 hingga 15 Maret 2025. Kuliah Umum berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Auditorium.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengangkat topik 'Literasi Digital Pendidikan', sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, mengangkat topik 'Pembangunan HAM'. Ratusan mahasiswa Universitas Nommensen tampak antusias mengikuti Kuliah Umum.

Mengawali pemaparannya, Meutya Hafid menyatakan Provinsi Sumut berada di urutan ke-6 sebagai daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Meutya meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus Gubernur Sumut, Bobby Nasution, beserta jajarannya. 

"Ini harus saya sampaikan, karena ini juga concern Presiden Prabowo, di sini (Sumut) judi online masih tinggi," ucapnya.

Meutya turut menyinggung penjelasan tentang judi online. "Sebetulnya, bahasanya bukan judi online, tapi bahasa yang tepat penipuan. Judi online sudah pasti penipuan dengan algoritma, jadi tidak mungkin hasilnya bisa bagus," sambungnya.

Kemenkomdigi telah melakukan sejumlah strategi untuk menekan angka judi online, mulai dari menjalin kerja sama dengan BSSN, OJK, hingga PPATK. "Saya sudah menemui sejumlah pihak untuk menekan penurunan judi online. OJK, PPATK rasanya semua sudah kami temui untuk menekan judi online," jelas Politikus Golkar tersebut.

Menurut Meutya, untuk memaksimalkan penekanan angka judi online, harus diselaraskan dengan kesadaran masyarakat dan edukasi kepada mahasiswa. "Kita minta juga seluruh kampus, khususnya mahasiswa turut membantu pemerintah dalam penanganan ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, saat memberikan materi sempat menceritakan kisahnya dari tukang parkir hingga diangkat menjadi Menteri. "Kualitas seseorang itu juga berasal dari proses yang berkualitas, jadi bagi adik-adik jangan pernah putuskan cita-cita besarmu, terus berjuang sekuat tenaga," kata Pigai, yang kemudian disambut tepuk tangan para peserta Kuliah Umum yang hadir.

Baik Meutya maupun Natalius, usai memberikan pemaparannya, masing-masing diberikan ulos oleh pihak Yayasan Universitas HKBP Nommensen. Keduanya juga berkesempatan bernyanyi yang diiringi musik oleh Marsada Band.

Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Effendi Simbolon, mengatakan kehadiran Menteri Komdigi dan Menteri HAM merupakan perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia. Keduanya memberikan masukan dan diskusi bagi mahasiswa.

"Ibu Komdigi, tadi banyak sekali membutuhkan partnership, dan nanti Pak Rektor akan melanjutkan dengan MoU. Nanti akan ada hal-hal positif, dan konkret," ucapnya.

Sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, kata Effendi, dalam pemaparannya tadi membuka semua hak-hak mahasiswa. "Sebenarnya kita undang Menteri Kesehatan juga, tapi beliau luring, dan akan hadir di kesempatan yang akan datang. Wamen Dikti Saintek juga, tapi tidak berkabar, dan undang Pak Ridwan Kamil, tapi karena beliau mungkin kurang sehat, jadi batal, dan Pak Terawan, kemarin sudah datang," paparnya.

Effendi juga mengatakan kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa Universitas HKBP Nommensen dapat berinteraksi langsung dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya. 

"Kita mengawali untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan ke depan," pungkasnya.

Editor : Jafar Sembiring