"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

""Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Supratman memastikan bahwa UU TNI yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tidak mengandung unsur dwifungsi TNI sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian pihak.

Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini justru memberikan batasan yang jelas terkait jabatan sipil yang boleh diisi oleh personel militer.

Terkait kritik mengenai minimnya transparansi dalam pembahasan RUU ini, Supratman membantahnya. Alasannya, pembahasan sudah dilakukan sejak periode sebelumnya.

"Undang-undang ini dulu saya yang menginisiasi waktu di badan legislasi, itu tahun 2024, tapi tidak jadi waktu itu, karena memang pemerintah belum menyelesaikan DIM-nya. Karena itu, menjadi carry over di periode sekarang," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Arief Rosyid Hasan mengemukakan Rancangan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR RI menjadi undang-undang bukanlah bentuk dari kemunduran reformasi TNI.

"Revisi Undang-Undang TNI ini merupakan langkah besar dalam reformasi TNI. Bukan kemunduran, namun sebaliknya sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan pertahanan modern," kata Arief dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Salah satu bukti Undang-Undang TNI bisa mengakomodasi militer untuk berkembang sejalan dengan tantangan zaman, yakni Pasal 47 UU TNI soal perwira militer bisa masuk jabatan sipil.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa ada 14 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif.

Menurut Arief, aturan tersebut justru mempertegas wilayah kinerja TNI agar tidak merambah ke instansi sipil yang lebih luas.

"Hal ini juga sudah ditegaskan Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Agtas. Jadi, tidak ada tendensi, bahkan secara aturan, tidak bisa mengembalikan dwifungsi TNI seperti upaya-upaya provokasi yang dilakukan beberapa pihak," kata Arief.

Selain itu, Undang-Undang TNI yang baru ini juga mempertegas aturan bahwa prajurit TNI aktif yang menjabat di luar 14 kementerian/lembaga itu harus mundur dari kedinasan TNI.

Di satu sisi, Arief memahami adanya gelombang kekhawatiran masyarakat terhadap undang-undang itu, terutama kalangan mahasiswa.

Ia mengapresiasi langkah mahasiswa melakukan demo penolakan RUU TNI seperti yang terjadi di depan Gedung DPR pada Kamis (20/1) malam.

"Atas nama pribadi, saya juga mengapresiasi teman-teman dan junior-junior yang kemarin ikut turun dan mengawal proses revisi RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI yang baru ini. Istilahnya been there, done that juga begitu urusan aksi dan demonstrasi, sebagai salah satu jalur perjuangan," kata Arief.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat, terutama mahasiswa, untuk terus mengawal implementasi dari Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan.

"Insyaallah kita kawal bersama agar apa yang dituangkan dan disampaikan melalui Undang-Undang TNI ini benar-benar terwujud untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," jelas Arief.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan kepada seluruh pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang TNI terbaru, dapat menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menekankan bahwa mekanisme ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan yang memungkinkan masyarakat menguji undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Biarkan dia akan diuji, apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak," katanya, menanggapi penolakan sejumlah golongan terhadap UU TNI.

Supratman mengimbau masyarakat untuk membiarkan UU TNI yang baru ini dijalankan terlebih dahulu. Jika ada yang merasa keberatan, ada jalur konstitusional seperti judicial review untuk mengujinya.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada dikotomi yang berlebihan antara berbagai kekuatan bangsa, sebab Republik Indonesia didirikan oleh berbagai golongan dan profesi dengan peran yang seimbang dalam membangun negara.

""Intinya, tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal karena itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi. Karena itu, masih ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Supratman memastikan bahwa UU TNI yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR tidak mengandung unsur dwifungsi TNI sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian pihak.

Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini justru memberikan batasan yang jelas terkait jabatan sipil yang boleh diisi oleh personel militer.

Terkait kritik mengenai minimnya transparansi dalam pembahasan RUU ini, Supratman membantahnya. Alasannya, pembahasan sudah dilakukan sejak periode sebelumnya.

"Undang-undang ini dulu saya yang menginisiasi waktu di badan legislasi, itu tahun 2024, tapi tidak jadi waktu itu, karena memang pemerintah belum menyelesaikan DIM-nya. Karena itu, menjadi carry over di periode sekarang," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki kasus teror kepala babi kepada kantor media Tempo.

"Ya kan kita tidak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Supratman mengaku, tidak mengetahui detil kasus tersebut. Namun, dia menduga kemungkinan ada pihak yang ingin memecah belah.

"Waduh jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu, itu bagian untuk memecah belah kita," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam.

Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica, yang merupakan nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik (BAP).

Banyak pihak menilai aksi teror kepala babi yang dikirim ke Kantor Tempo merupakan bentuk tindakan kekerasan terhadap pers atau media.

Pihak redaksi Tempo pun resmi melaporkan peristiwa teror pengiriman kepala babi ke Bareskrim Polri pada Jumat (21/3/2025).

Laporan bernomor STTL/153/III/2025/BARESKRIM tersebut telah diterima pihak Bareskrim pada Jumat sore.

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung mengatakan, ada dua pasal yang dipersangkakan dalam laporan ini, yaitu Pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman dua tahun penjara, serta pasal 335 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan.

“Jadi, pasalnya tadi yang dipakai pasal 18 ayat 1 pasal pidana di pers yang menghambat kerja jurnalistik, itu ancaman pidananya dua tahun penjara,” ujar Erick saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Erick menjelaskan, proses pembuatan laporan sempat mengalami diskusi panjang debat dengan penyidik.

Diskusi panjang ini terjadi saat menyinggung pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

“Jadi, penyidik enggak paham ada pasal 18 ayat 1, ada pasal pidana di UU Pers itu karena kita harus menjelaskan bahwa yang menghambat itu apa ke penyidik,” kata Erick.

Dia lantas menjelaskan bahwa teror kepala babi itu berdampak pada sejumlah jurnalis Tempo. Termasuk, jurnalis yang namanya disebut dalam pengantaran teror ini.

Menurut Erick, hal-hal itu telah memenuhi unsur-unsur menghambat kerja-kerja jurnalistik dan mencederai kemerdekaan pers.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, tidak mempermasalahkan jika revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI diuji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut Supratman, Indonesia sudah memiliki struktur tata negara yang baku.

Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika memang ada yang mau memprotes UU TNI lewat jalur hukum.

"DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai bahwa penolakan termasuk soal UU TNI adalah hal yang lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Supratman selaku Menkum juga sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada dua hari lalu.

"Mobil saya dicegat juga, saya akhirnya datang lagi. Intinya, kita tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta publik memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan UU TNI jika sudah resmi diundangkan

"Karena itu, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin," ujar Supratman.

Diketahui, ada aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 19 Maret 2025.

Aksi digelar bersaman dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI.

Aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI.

Terpisah, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis kemarin.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI, Abu Rizal Biladina, mengatakan bahwa gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disahkan oleh DPR, masih dalam proses untuk diundangkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, menurut Supratman, naskah UU resminya masih belum bisa diakses oleh publik.

“Tunggu selesai diundangkan,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Selain itu, dia memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI ini tidak mendadak.

Sebab, Supratman mengatakan, revisi UU TNI sudah diinisiasi di DPR sejak tahun 2024. Namun, pembahasannya tertunda karena saat itu pemerintah belum menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM)-nya.

“Jadi, kalau teman-teman bilang pembahasan kilat. Itu enggak ada. Itu dari periode sebelumnya,” ujarnya menegaskan.

Menurut dia, sosialisasi dan komunikasi soal RUU TNI ini juga sudah dilakukan DPR RI.

"Semua sudah dilakukan. Jadi baik komunikasi, media sosial maupun komunikasi langsung karena kan ini tidak ujug-ujung," kata Supratman.

Diketahui, beberapa poin revisi UU TNI adalah soal kedudukan TNI di jabatan sipil, penambahan batas usia pensiun, hingga penambahan tugas pokok TNI soal ancaman siber dan perlindungan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.

Hanya saja, naskah hasil revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tersebut belum diundangkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan rampung pada akhir tahun 2025, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru berlaku mulai Januari 2026.

“KUHP akan berlaku Januari 2026. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini KUHAP bisa selesai, jadi supaya tidak terjadi lagi ketimpangan,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan penyusunan KUHAP baru menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas. Daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi KUHAP juga telah diajukan.

“Selama ini berjalan mulus, Pak Supratman tidak perlu mengonsultasikannya dengan kami. Kalau sekiranya ada beberapa hal-hal yang krusial, tentu barangkali perlu diangkat ke rapat koordinasi untuk diselesaikan,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Menurut Menko Yusril, KUHAP yang baru ini akan menjamin hak asasi manusia. Salah satu bentuknya ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka terhadap seseorang yang bermasalah dengan hukum.

“KUHAP baru telah menyatakan bahwa orang dinyatakan tersangka itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Itu dalam draf. Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan,” ujarnya.

“Buat apa orang disiksa terus-menerus dinyatakan tersangka kan menjadi beban morel bagi orang yang bersangkutan,” Yusril menambahkan.

Batas waktu status tersangka sebelumnya tidak diatur dengan tegas dalam KUHAP yang lama. Oleh karena itu, selain menjamin hak asasi manusia, Menko Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah berupaya memenuhi janjinya menemui lagi para mahasiswa yang mendemo penolakan RUU TNI di Gedung DPR pada Rabu (19/3) malam tetapi ternyata mereka tak sudah tak ada di lokasi.

Supratman sempat menemui para pendemo pada sore di area Gerbang Pancasila. Dia bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina duduk dikelilingi mahasiswa dan melakukan dialog sekitar 15 menit.

Kemudian Supratman berjanji akan menemui mereka lagi setelah melakukan rapat mengenai RUU TNI. Dia juga bilang akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa yang demo.

"Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan, tugas saya sekarang adalah untuk menyampaikan. Nanti akan saya temui kembali untuk sampaikan hasilnya," ujar Supratman pada sore, diberitakan detik.

Massa mahasiswa disebut juga berjanji menunggu Supratman sampai malam hari. Bahkan mereka bilang Supratman tak akan bisa pulang sebelum menemui mereka setelah rapat.

"Kami akan tunggu di sini sampai malam. Bapak nggak akan bisa pulang, saya pastikan Bapak nggak akan bisa pulang, Bapak akan nginep di Gedung Parlemen ini," ucap salah satu mahasiswa.

Pada malam hari usai rapat Supratman memenuhi janjinya menemui para mahasiswa, tetapi ternyata mereka sudah membubarkan diri. Supratman menyayangkan hal itu lantaran sudah berjanji bertemu perwakilan mahasiswa.

"Sudah bubar ya? Waduh saya kan janji mau ketemu lagi. Iya sudah, yang penting kita sudah penuhi tuntutan mereka, untuk datang menemui kembali ya," kata Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons perihal isu penambahan klausul wajib militer bagi warga negara dalam Revisi UU (RUU) TNI.

Agtas mengeklaim tidak ada klausul wajib militer bagi warga negara.

"Menurut saya enggak ada, kan draftnya sudah ada," ujar Agtas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Agtas berpendapat, kalaupun ada, klausul wajib militer ada pada aturan Komcad.

"Kalau seingat saya itu enggak ada, itu harusnya masuk di dalam Komponen Cadangan," tuturnya.

Sementara itu, Agtas mewajarkan wajib militer, mengingat kegiatan itu ada di hampir semua negara.

"Kalau wajib militer, semua negara juga sama," imbuh Agtas.

Diketahui, beredar draf RUU TNI yang di dalamnya mencantumkan klausul perubahan pada Pasal 7 ayat 2 nomor 8.

Berikut bunyinya:

Di bagian bawahnya, terdapat tiga penjelasan mengenai poin tersebut:

A. Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

B. Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

KUHP akan berlaku Januari 2026. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini KUHAP bisa selesai, jadi supaya tidak terjadi lagi ketimpangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan rampung pada akhir tahun 2025, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru berlaku mulai Januari 2026.

“KUHP akan berlaku Januari 2026. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini KUHAP bisa selesai, jadi supaya tidak terjadi lagi ketimpangan,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan penyusunan KUHAP baru menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas. Daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi KUHAP juga telah diajukan.

“Selama ini berjalan mulus, Pak Supratman tidak perlu mengonsultasikannya dengan kami. Kalau sekiranya ada beberapa hal-hal yang krusial, tentu barangkali perlu diangkat ke rapat koordinasi untuk diselesaikan,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Menurut Menko Yusril, KUHAP yang baru ini akan menjamin hak asasi manusia. Salah satu bentuknya ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka terhadap seseorang yang bermasalah dengan hukum.

“KUHAP baru telah menyatakan bahwa orang dinyatakan tersangka itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Itu dalam draf. Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan,” ujarnya.

“Buat apa orang disiksa terus-menerus dinyatakan tersangka kan menjadi beban morel bagi orang yang bersangkutan,” Yusril menambahkan.

Batas waktu status tersangka sebelumnya tidak diatur dengan tegas dalam KUHAP yang lama. Oleh karena itu, selain menjamin hak asasi manusia, Menko Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons perihal isu penambahan klausul wajib militer bagi warga negara dalam Revisi UU (RUU) TNI.

Agtas mengeklaim tidak ada klausul wajib militer bagi warga negara.

"Menurut saya enggak ada, kan draftnya sudah ada," ujar Agtas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Agtas berpendapat, kalaupun ada, klausul wajib militer ada pada aturan Komcad.

"Kalau seingat saya itu enggak ada, itu harusnya masuk di dalam Komponen Cadangan," tuturnya.

Sementara itu, Agtas mewajarkan wajib militer, mengingat kegiatan itu ada di hampir semua negara.

"Kalau wajib militer, semua negara juga sama," imbuh Agtas.

Diketahui, beredar draf RUU TNI yang di dalamnya mencantumkan klausul perubahan pada Pasal 7 ayat 2 nomor 8.

Berikut bunyinya:

Di bagian bawahnya, terdapat tiga penjelasan mengenai poin tersebut:

A. Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

B. Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta para mahasiswa tidak perlu khawatir soal revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yang bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/3/2025).

Supratman memastikan, hasil revisi UU TNI tidak memuat ketentuan tentang dwifungsi militer, tetapi fokus pada peran-peran TNI di bidang pertahanan. 

“Terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI, itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas-tugas pertahanan TNI," ujar Supratman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Supratman menjelaskan, revisi UU TNI hanya memuat 3 poin penting, yakni tugas pertahanan TNI, usia pensiun TNI dan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga. Menurut Supratman, usia pensiun TNI disesuaikan dengan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dan usia pensiun sipil di umur 60 tahun.

"Karena sekarang bukan hanya PNS saja yang sipil pensiunnya sudah 60 tahun, nah karena itu tidak adil kalau kemudian bagi perwira terutama perwira tinggi (TNI) yang kita cetak dengan begitu luar biasa kemudian mereka harus pensiun di umur 58 tahun. Karena itu harus ada keseragaman soal itu," tandas Supratman. 

Dikatakan Supratman, penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sebenarnya tidak ada perubahan, hanya memasukkan pengaturan di Undang-Undang lain RUU TNI. Dalam UU TNI sekarang terdapat 10 kementerian dan lembaga yang bisa diisi prajurit TNI aktif dan ditambahkan 5 instansi lain di RUU TNI.

"Jadi, cuma tugas pertahanan dan itu di tempat-tempat yang lain tugasnya juga hanya bantu. Nah bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil (selain 15 instansi yang disebutkan dalam RUU TNI), ya dari awal harus pensiun sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," tegas Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menegaskan tidak ada miskomunikasi antara dirinya dengan mahasiswa Trisakti saat bertemu di gerbang Pancasila, pintu gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025) sore. Dia menegaskan, tuntutan-tuntutan mahasiswa sudah didengar oleh pemerintah dan DPR. 

"Bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI atupun ABRI, di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat. Karena itu saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi," pungkas Supratman.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News