JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai anggapan yang menyebut kenaikan harga emas sebagai sinyal buruk terhadap perekonomian di Indonesia sangat berlebihan.

Sebagaimana diketahui, harga emas belakangan ini melonjak tinggi.

"Ada beberapa yang beranggapan kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi. Saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Dia berharap semua pihak dapat memberikan pandangan yang konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi bangsa Indonesia.

Meski begitu, ia menyampaikan terima kasih dan rasa penghormatan terhadap pandangan-pandangan terkait situasi nasional.

"Mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita. Saya kira begitu berkenaan dengan naiknya, kecenderungan naiknya harga emas," ucapnya.

Seperti diketahui, emas termasuk safe haven atau aset yang aman untuk diinvestasikan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Belakangan ini, harga emas mengalami peningkatan secara signifikan.

Hal ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Kisaran harga emas saat ini hampir mencapai angka Rp2 juta per gram.

Dikutip dari Kontan, pada Rabu, 30 April 2025, hari ini grafik harga emas 24 karat Antam turun Rp 1.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.966.000 per gram menjadi Rp 1.965.000 per gram.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke bawah naungan Danantara.

Prasetyo mengatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Town Hall Danantara yang digelar beberapa hari lalu.

“Betul, itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Meski demikian, Prasetyo menekankan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara instan mengingat perbedaan status pengelolaan aset GBK yang saat ini berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara.

Menurutnya, skema pengelolaan tersebut berbeda dengan aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga perlu penyesuaian teknis yang matang.

“Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini, karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah BLU, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” jelasnya.

Terkait daftar aset GBK yang sudah atau akan dialihkan, Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada yang secara resmi dialihkan.

Proses tersebut masih dalam tahap koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

“Jadi mohon bersabar. Kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum, karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis,” pungkas Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

“Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

Rosan menegaskan sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

"Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara," imbuhnya.

Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

Aset tersebut, yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

“Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” pungkas Rosan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kenaikan harga emas merupakan fenomena global di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia.

Pasalnya, kenaikan harga emas di dalam negeri turut dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas di tingkat global.

"Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenaikan harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Beberapa faktor yang membuat harga emas naik di antaranya terkait situasi geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan.

"Hal ini menyebabkan mekanisme pasar bekerja sehingga harga-harga emas komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri," kata Prasetyo.

Faktor lainnya penyebab harga emas naik adalah karena masyarakat masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil.

Seperti diketahui, emas termasuk safe haven atau aset yang aman untuk diinvestasikan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, kata Prasetyo, hal ini menyebabkan masyarakat semakin terdorong untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

"Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank emas, Bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," ujar Prasetyo.

Oleh karena itu, ia menilai anggapan yang menyebut tingginya harga emas sebagai tanda kekhawatiran atas kondisi perekonomian Indonesia adalah anggapan yang berlebihan.

"Ada beberapa yang beranggapan kenaikan kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, Saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan," kata Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, harga emas mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Belakangan ini, kisaran harga emas saat ini hampir mencapai angka Rp 2 juta per gram.

Dikutip dari Kontan, pada hari ini grafik harga emas 24 karat Antam turun Rp 1.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.966.000 per gram menjadi Rp 1.965.000 per gram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kenaikan harga emas merupakan fenomena global di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia.

Pasalnya, kenaikan harga emas di dalam negeri turut dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas di tingkat global.

"Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenaikan harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Beberapa faktor yang membuat harga emas naik di antaranya terkait situasi geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan.

"Hal ini menyebabkan mekanisme pasar bekerja sehingga harga-harga emas komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri," kata Prasetyo.

Faktor lainnya penyebab harga emas naik adalah karena masyarakat masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil.

Seperti diketahui, emas termasuk safe haven atau aset yang aman untuk diinvestasikan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, kata Prasetyo, hal ini menyebabkan masyarakat semakin terdorong untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

"Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank emas, Bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," ujar Prasetyo.

Oleh karena itu, ia menilai anggapan yang menyebut tingginya harga emas sebagai tanda kekhawatiran atas kondisi perekonomian Indonesia adalah anggapan yang berlebihan.

"Ada beberapa yang beranggapan kenaikan kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, Saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan," kata Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, harga emas mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Belakangan ini, kisaran harga emas saat ini hampir mencapai angka Rp 2 juta per gram.

Dikutip dari Kontan, pada hari ini grafik harga emas 24 karat Antam turun Rp 1.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.966.000 per gram menjadi Rp 1.965.000 per gram.

Saya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kitaSaya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen di tahun ini tidak seharusnya melemahkan semangat dan optimisme nasional.

Prasetyo, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, proyeksi tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh lembaga internasional.

"Saya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita," ujarnya.

Meski demikian, Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia.

Ia merujuk pada sejumlah indikator positif seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali —bahkan termasuk yang terendah di dunia— konsumsi rumah tangga yang kuat, serta iklim investasi yang tetap terjaga.

"Iklim investasi kita juga terjaga, terbukti dengan tercapainya target investasi di triwulan pertama," katanya menambahkan.

Prasetyo juga menyoroti upaya pemerintah yang terus mendorong kerja sama investasi dengan berbagai negara, termasuk melalui penyederhanaan regulasi yang dinilai menghambat proses investasi.

"Di satu sisi, secara intensif kita semua, pemerintah, juga terus berusaha untuk menawarkan kerja sama investasi dengan diikuti mempermudah, mempelajari kembali regulasi-regulasi yang sekiranya dapat memperlambat proses-proses investasi kita," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Prasetyo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu dan percaya diri dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Kita butuh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, para pekerja, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama kita bangun ekonomi kita ke depan dengan penuh optimisme," katanya.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

Penurunan serupa juga tercatat dalam proyeksi Bank Dunia yang sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen tahun ini, kini direvisi menjadi 4,7 persen.

IMF menyebutkan tekanan eksternal, seperti ketegangan perdagangan global, penurunan permintaan dunia, dan menurunnya produktivitas negara berkembang, sebagai faktor utama penyebab revisi ini.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan struktural, termasuk isu demografi dan efisiensi tenaga kerja yang mulai membatasi pertumbuhan jangka panjang.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - President Prabowo Subianto has issued a directive to transfer the management authority of assets linked to the Gelora Bung Karno (GBK) Stadium Complex to the Indonesian Investment Management Agency, Danantara.

“It is true that the discourse on placing GBK assets under the management of Danantara stems from Mr. President’s instruction,” State Secretary Minister Prasetyo Hadi told the media on Wednesday.

He emphasized that the plan was first introduced by the president during a meeting held in Jakarta on Monday (April 28), aimed at fostering synergy between Danantara and state-owned enterprises (SOEs) whose assets fall under its management.

Hadi noted that the Ministry of State Secretariat, the current manager of GBK assets, requires time to prepare and execute the transfer process, as the sports complex is not considered part of any SOEs, unlike other assets managed by Danantara.

In this regard, the minister stated that his office is in technical coordination with relevant parties, particularly the Ministry of Finance, the Ministry of SOEs, and Danantara.

“Since we are still in the coordination stage with other stakeholders, no assets have been transferred so far,” he remarked.

Following Monday’s meeting, Danantara CEO Rosan Roeslani highlighted that the planned transfer of GBK assets would raise the total value of assets managed by the investment agency from US$982 billion to over US$1 trillion.

“This projected figure includes assets within the GBK complex currently managed by the State Secretariat Ministry. The plan is to transfer all assets linked to the complex, which were valued at US$25 billion eight years ago, to Danantara,” he told reporters.

Roeslani, who also serves as investment and downstreaming minister, affirmed Danantara’s commitment to enhancing the productivity of the assets through comprehensive planning.

Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons salah satu tuntutan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

Prasetyo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan terus berupaya melakukan mitigasi serta penanganan secara menyeluruh.

“Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah,” ujar Prasetyo.

Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden itu menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dan menangani dampak PHK, terutama dalam pemenuhan hak-hak para pekerja yang terdampak.

“Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita terus berkoordinasi untuk bisa memitigasi sekaligus jika terjadi PHK, maka bagaimana cara menangani, memenuhi hak-hak teman-teman pekerja,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa langkah pemerintah tidak berhenti pada penanganan dampak, tetapi juga mencakup upaya penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

“Dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita mengatasi dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Prasetyo, tetap berkomitmen menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas, termasuk dalam menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus berpihak pada pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK di Indonesia dalam dua bulan pertama 2025, dengan total 18.610 pekerja ter-PHK per Februari. Angka ini meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan Januari.

Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 10.677 kasus, atau setara 57% dari total nasional. Disusul Riau (3.530 PHK), DKI Jakarta (2.650 PHK), Jawa Timur (978 PHK), dan Banten (411 PHK).

Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung melaporkan kasus PHK yang sangat minim, hanya dua hingga tiga kasus.

Menyikapi situasi itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, baru-baru ini, menyatakan bahwa Satgas ini akan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.

Satgas PHK tidak hanya difokuskan pada mitigasi PHK, tetapi juga akan memantau penciptaan lapangan kerja dan isu ketenagakerjaan lainnya. Sementara itu, peluncuran resminya masih menunggu momentum, termasuk kemungkinan diumumkan saat May Day 2025.

Dirjen PHI Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa pembentukan Satgas akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons salah satu tuntutan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

Prasetyo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan terus berupaya melakukan mitigasi serta penanganan secara menyeluruh.

“Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah,” ujar Prasetyo.

Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden itu menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dan menangani dampak PHK, terutama dalam pemenuhan hak-hak para pekerja yang terdampak.

“Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita terus berkoordinasi untuk bisa memitigasi sekaligus jika terjadi PHK, maka bagaimana cara menangani, memenuhi hak-hak teman-teman pekerja,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa langkah pemerintah tidak berhenti pada penanganan dampak, tetapi juga mencakup upaya penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

“Dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita mengatasi dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Prasetyo, tetap berkomitmen menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas, termasuk dalam menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus berpihak pada pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK di Indonesia dalam dua bulan pertama 2025, dengan total 18.610 pekerja ter-PHK per Februari. Angka ini meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan Januari.

Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 10.677 kasus, atau setara 57% dari total nasional. Disusul Riau (3.530 PHK), DKI Jakarta (2.650 PHK), Jawa Timur (978 PHK), dan Banten (411 PHK).

Sementara itu, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung melaporkan kasus PHK yang sangat minim, hanya dua hingga tiga kasus.

Menyikapi situasi itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, baru-baru ini, menyatakan bahwa Satgas ini akan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.

Satgas PHK tidak hanya difokuskan pada mitigasi PHK, tetapi juga akan memantau penciptaan lapangan kerja dan isu ketenagakerjaan lainnya. Sementara itu, peluncuran resminya masih menunggu momentum, termasuk kemungkinan diumumkan saat May Day 2025.

Dirjen PHI Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa pembentukan Satgas akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang mematangkan pembentukan tiga satuan tugas (satgas) baru, termasuk Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi sedang dilakukan dengan melibatkan sektor industri dan serikat buruh.

"Termasuk kita juga ingin menyinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK," ucap Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan, satgas tersebut akan dirancang untuk menangani persoalan PHK secara menyeluruh dan komprehensif.

"Kita tidak ingin sekadar bagaimana menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, kita pikirkan dari hulu ke hilirnya, dari sektor usahanya, maupun sektor industrinya, ini saling terkait," ucapnya.

Bukan hanya itu, ada juga dua satgas lain yang tengah digodok pemerintah, yakni Satgas Deregulasi dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha.

Menurut Prasetyo, ketiga satgas itu sedang dirumuskan poin-poin yang akan diatur dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat mempermudah perizinan berusaha.

Oleh karenanya, kata Prasetyo, memang ketiga satgas itu belum memiliki keputusan presiden (kepres).

"Kami menyampaikan bahwa pembentukan satgas-satgas tersebut belum ada keppresnya karena sedang dikoordinasikan secara substansinya dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tiga satuan tugas untuk menindaklanjuti laporan hasil negosiasi Indonesia terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, kehadiran satgas ini bisa mempercepat proses perundingan dengan AS terkait tarif impor.

"Presiden setujui tiga satgas dibentuk," kata Airlangga Hartarto usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ketiga satgas itu adalah Satgas Perundingan Investasi dan Keamanan Ekonomi; Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja); dan Satgas Deregulasi Kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi, RI 1 akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025). Prabowo ingin berdialog langsung dengan para buruh.

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, kehadiran Presiden Jokowi dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional. Selama ini, Prabowo menganggap buruh menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan. Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai anggapan sejumlah pihak yang menghubungkan kenaikan harga emas dengan sinyal kekhawatiran kondisi ekonomi sekarang merupakan hal yang berlebihan.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan apabila terdapat masukan atau pandangan dari sejumlah pihak, dia berharap masukan yang diberikan bersifat konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Prasetyo mengapresiasi berbagai pandangan yang ada dan menekankan pentingnya kewaspadaan dalam mengelola perekonomian serta merumuskan kebijakan ekonomi bangsa.

"Mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Prasetyo menyampaikan bahwa kenaikan harga emas di dalam negeri dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dunia, dipicu oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi yang meningkatkan permintaan emas secara signifikan.

Dia mengatakan faktor-faktor tersebut menyebabkan mekanisme pasar bekerja, sehingga harga-harga emas dan komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri.

Selain itu, Prasetyo menilai bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Kecenderungan kenaikan harga emas mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

Prasetyo juga menyebutkan bahwa kehadiran bank emas atau bullion bank yang sebelumnya telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas dengan lebih baik dan aman.

"Ini beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan harga emas kita naik," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai anggapan sejumlah pihak yang menghubungkan kenaikan harga emas dengan sinyal kekhawatiran kondisi ekonomi sekarang merupakan hal yang berlebihan.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan apabila terdapat masukan atau pandangan dari sejumlah pihak, dia berharap masukan yang diberikan bersifat konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Prasetyo mengapresiasi berbagai pandangan yang ada dan menekankan pentingnya kewaspadaan dalam mengelola perekonomian serta merumuskan kebijakan ekonomi bangsa.

"Mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Prasetyo menyampaikan bahwa kenaikan harga emas di dalam negeri dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dunia, dipicu oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi yang meningkatkan permintaan emas secara signifikan.

Dia mengatakan faktor-faktor tersebut menyebabkan mekanisme pasar bekerja, sehingga harga-harga emas dan komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri.

Selain itu, Prasetyo menilai bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Kecenderungan kenaikan harga emas mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

Prasetyo juga menyebutkan bahwa kehadiran bank emas atau bullion bank yang sebelumnya telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas dengan lebih baik dan aman.

"Ini beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan harga emas kita naik," pungkas dia.