Malang: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Negeri malang menggelar Focus Group Discussion (FGD). Forum berdiskusi penting mengenai rapuhnya etika penyelenggaraan negara, khususnya dalam konteks etika sosial dan pendidikan di Indonesia.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan, tema besar yang diangkat adalah tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia saat ini, terutama terkait dengan kapitalisme global yang mereduksi pendidikan menjadi instrumen untuk kepentingan ekonomi semata, jauh dari visi luhur para pendiri bangsa.

Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi pilar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia telah kehilangan arah, dan tidak lagi mencerminkan visi luhur yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara.
"Pendidikan yang seharusnya membentuk manusia yang cinta tanah air, budayanya, dan bangsanya, kini lebih berorientasi pada pasar kerja dan industri. Tujuan pendidikan berubah menjadi sekadar mencetak tenaga kerja yang siap pakai, sementara nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan budaya justru terpinggirkan," kata Benny dalam keterangannya, Sabtu, 7 September 2024.

Pendidikan yang idealnya memanusiakan manusia kini beralih menjadi komoditas yang diperdagangkan. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas semakin terbatas, di mana hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang mampu mengaksesnya.

Kapitalisme global telah meresapi sistem pendidikan kita, menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan profit daripada sarana menciptakan manusia yang merdeka, berkepribadian, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Kapitalisme global telah menanamkan pengaruh yang kuat dalam sistem pendidikan Indonesia.

Perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tidak lagi memprioritaskan pendidikan untuk semua, melainkan cenderung berorientasi pada keuntungan. Biaya pendidikan yang semakin tinggi membuat pendidikan berkualitas hanya dapat diakses oleh kalangan yang mampu.

Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin tajam di antara anak-anak bangsa. Pendidikan yang hanya berorientasi pada pasar kerja menciptakan sistem yang sempit dan terbatas. Mahasiswa dan siswa didorong untuk mengejar keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, sementara nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi dalam pembentukan karakter manusia terabaikan.

"Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya menciptakan manusia yang mampu berpikir secara kritis dan merdeka, namun kini sistem pendidikan kita justru menghasilkan individu-individu yang terkungkung dalam pola pikir mekanistik dan pragmatis," kata Benny.

Pancasila harus kembali menjadi landasan utama dalam membangun sistem pendidikan Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara yang bersifat seremonial atau ritual, tetapi harus menjadi moral etis yang menuntun bangsa ini. Pancasila harus menjadi jiwa dan gugus insting yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan bernalar setiap warga negara, khususnya dalam dunia pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, Pancasila harus diimplementasikan secara nyata. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki kesadaran sosial, cinta tanah air, dan mampu berpikir kritis.

Pendidikan tidak boleh lagi sekadar menjadi sarana untuk menghasilkan sertifikasi atau gelar, tetapi harus menciptakan manusia yang merdeka secara pikiran dan hati. Perubahan paradigma dalam pendidikan harus dimulai dari para pendidik. Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, dan mereka harus diberdayakan untuk menjadi agen perubahan.

Pendidikan yang berorientasi pada Pancasila membutuhkan guru yang tidak hanya berfungsi sebagai instruktur, tetapi juga sebagai sahabat dan pembimbing bagi para siswa. Guru harus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam konteks akademis maupun kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan hal ini, reformasi mendalam dalam pelatihan guru sangat diperlukan. Guru harus memiliki kebebasan untuk mengajar dengan hati dan menanamkan nilai-nilai etis yang relevan dengan tantangan zaman. Mereka harus mampu mendidik siswa agar berpikir kritis, memiliki kesadaran sosial yang tinggi, dan mencintai bangsa serta budayanya. Sistem pendidikan Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan.

"Salah satunya adalah hilangnya nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam dunia pendidikan," kata Benny.

Menurut Benny, pengaruh kapitalisme global telah mereduksi pendidikan menjadi alat untuk menghasilkan tenaga kerja semata, sementara nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila sering kali diabaikan. Selain itu, sistem pendidikan kita terlalu berorientasi pada pengajaran yang bersifat monologis dan dogmatis. Siswa diharuskan untuk menghafal materi tanpa benar-benar memahami makna dari apa yang mereka pelajari. Pendidikan yang monoton ini tidak memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis atau mengembangkan kesadaran sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, reformasi mendalam dalam sistem pendidikan Indonesia sangat diperlukan. Pancasila harus menjadi landasan utama dalam reformasi ini, baik dalam penyusunan kurikulum maupun metode pengajaran. Pendidikan Pancasila harus diajarkan secara kritis dan relevan dengan tantangan kehidupan modern, sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. BPIP memiliki peran penting dalam upaya ini.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan ideologi Pancasila, BPIP harus mampu menyusun buku teks dan modul pendidikan yang tidak hanya berisi teori, tetapi juga memberikan inspirasi bagi siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari.

Modul pendidikan ini harus mengubah cara berpikir, bertindak, dan bernalar siswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berpikir kritis dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan harus mampu membangun kesadaran kritis di kalangan siswa karena pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis.

"Pendidikan Pancasila harus diajarkan dengan cara yang interaktif, sehingga siswa dapat memahami relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata," kata Benny.

Pendidikan yang interaktif dan kontekstual akan memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan keadaan sosial, dan mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi bangsa. Proses pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima pasif pengetahuan, tetapi juga pelaku aktif dalam proses belajar.

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah hilangnya keteladanan dari para penyelenggara negara. Para pemimpin dan pengambil keputusan sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keteladanan yang hilang ini turut mempengaruhi dunia pendidikan, di mana etika dan moralitas sering kali diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Benny berharap, forum yang diadakan dapat memberikan peta jalan bagi para pengambil kebijakan untuk mengubah konsep pendidikan agar lebih sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pemimpin pendidikan dan calon menteri pendidikan harus dipilih berdasarkan visi yang jelas serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

"Mereka harus bebas dari kepentingan politik dan ekonomi serta memiliki keutamaan publik yang tinggi. Pendidikan harus dikembalikan sebagai pilar peradaban," kata Benny.

Menurut Benny, sistem pendidikan yang berlandaskan Pancasila akan menciptakan masyarakat yang cerdas, beretika, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk manusia seutuhnya yang mampu berpikir kritis, memiliki rasa tanggung jawab sosial, dan cinta terhadap bangsa serta tanah airnya.

"Reformasi pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya akan menciptakan generasi yang kompeten, tetapi juga generasi yang memiliki integritas moral dan etika yang tinggi," kata Benny.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

MALANG - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan etika, ideologi, dan pembangunan sosial. Penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hak itu diungkapkan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial dan Pendidikan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)" di Malang, Jawa Timur, Senin (2/9/2024)

Mahfud mengatakan, kerapuhan etika sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Menurutnya, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih berlanjut hingga kini.

Meskipun, Reformasi diharapkan membawa perubahan melalui TAP MPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, tantangan etika tetap ada.

?Terjadi flexing, pamer kemewahan, suka bohong, pemborosan yang luar biasa sehingga yang terjadi tumpulnya Trisakti. Kedaulatan politik tidak secara substansi dilaksanakan, terkadang didikte juga oleh ambisi pribadi,? katanya.

Salah satu upaya untuk menghapus persoalan etika itu ialah melalui penguatan Pancasila.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu menjelaskan, Pancasila punya dua fungsi, pertama berfungsi sebagai dasar negara dan fungsi selain dasar negara.

Fungsi sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber pembentukan hukum di Indonesia. Sementara Pancasila yang berfungsi sebagai selain dasar negara, Pancasila menjadi medium pemersatu bangsa, pedoman hidup bangsa, dan pandangan hidup bangsa.

?Fungsi Pancasila selain dasar negara ini adalah nilai moral dan etik. Daya ikatnya kesadaran moral, takut, risih sehingga sanskinya otonom. Yang terjadi, orang hanya takut pada Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bisa diubah sewaktu-waktu oleh penyelenggara negara,? tukasnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Pancasila harus diletakkan kembali sebagai ideologi berbasis kesadaran historis. ?Bahwa Ideologi itu lahir dari berbagai pemikiran, islamisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan marxisme,? katanya.

Lewat kesadaran historis terhadap Pancasila itu, proses demokratisasi di Indonesia harus dipastikan tidak melayani segelintir orang saja tapi melayani kepentingan rakyat.

?Sistem hubungan kekuasaan cenderung oligarki, terbukti pada masa Orde Baru tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, hanya memunculkan ketimpangan sosial,? ujarnya.

Budayawan Garin Nugroho menyoroti internet yang dulu dianggap sebagai ruang publik yang demokratis kini berubah menjadi arena politik massa yang manipulatif.

Sutradara sejumlah film itu mencatat hampir 80% anak muda menggunakan internet, namun banyak dari mereka terjebak dalam politik pasar yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan kekuasaan, bukan produktivitas masyarakat.

?Perlu ada strategi etika yang jelas untuk mengatasi fenomena ini dan memastikan bahwa ruang digital dapat digunakan secara konstruktif,? katanya sambil menegaskan ruang maya saat ini tanpa panduan nilai kebangsaan.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICPR) Siti Musdah Mulia mengatakan, pentingnya reformasi budaya dan undang-undang untuk mengatasi diskriminasi dan intoleransi.

?Reform sejumlah undang-undang atau peraturan yang ada yaitu sejumlah perundang-undangan masih ada yang diskriminatif. ICRP pernah mendata, terdapat 147 undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur diskriminatif dan intoleran,? pungkasnya.

Jakarta: Dalam rangka memperkuat pemahaman dan penanaman nilai nilai Pancasila di kalangan Milenial dan Generasi Z serta menyemarakan HUT ke 79 RI. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Sosialisasi Pancasila di atas geladak Kapal Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat-992.

Acara ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada komponen masyarakat dalam melaksanakan Penguatan Pancasila. Acara yang digagas oleh TNI AL dan Gerakan Nasional Penguatan Pancasila (GNPP) dirancang untuk mendekatkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui pendekatan yang kreatif dan inspiratif di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Serta bentuk dukungan kepada seluruh komponen masyarakat dalam memperkuat nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, sebagai simbol kekuatan maritim Indonesia, dipilih sebagai lokasi sosialisasi untuk menegaskan pentingnya peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan global. Dengan latar belakang lautan yang luas, kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di hati generasi penerus bangsa. KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 yang juga hasil karya anak bangsa ini memiliki penamaan Tokoh Pahlawan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) serta memiliki pengalaman dalam rangka membantu misi kemanusiaan.
“Saat ini, kita berdiri di atas Kapal rumah sakit pertama karya PT PAL Indonesia yang merupakan karya anak bangsa. Penamaan Kapal ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan pendirian bangsa Indonesia," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 1 September 2024.

Yudian menambahkan, kapal ini sudah banyak mengemban tugas operasinya, antara lain dukungan medis kegiatan KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, dan pengiriman bantuan baik logistik maupun fasilitas kesehatan ke Jalur Gaza Palestina dari Tahun 2023 sampai dengan 2024.

Penguatan Pancasila pada generasi muda memiliki peranan penting dimana kegiatan ini merupakan arahan Presiden pada Presidential Lecture Tahun 2019, “129 juta anak-anak muda, itu hampir 48 persen, kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, enggak mengerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini.” Ujar Yudian Wahyudi mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo.

Menurut Yudian di era yang serba cepat dan penuh dengan perubahan seperti sekarang ini, generasi milenial dan Gen-Z memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga serta menguatkan jati diri bangsa. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi di genggaman tangan, generasi muda adalah penggerak utama dalam membentuk masa depan Indonesia.

Namun, di tengah globalisasi yang semakin mengikis batas-batas negara, diperlukan agar bangsa tetap berdiri kokoh, yakni, Pancasila.

"Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi ia adalah perekat kita semua sebagai bangsa yang beragam. Di tengah derasnya arus informasi global, Pancasila menjadi panduan kita dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa," kata Yudian.

Penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Milenial dan Gen Z di atas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 adalah simbol dari upaya BPIP untuk menjaga dan memperkuat ideologi negara, tidak hanya di darat tetapi juga di laut, yang merupakan bagian integral dari identitas kita sebagai bangsa maritim.

BPIP ingin Generasi Z dan Milenial merasakan langsung kebesaran Indonesia dan memahami pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa. Acara juga melibatkan serangkaian kegiatan edukatif dan interaktif, seperti talk show kebangsaan, Deklarasi Gerakan Nasional Penguatan Pancasila, Pembacaan ikrar Pancasila, kegiatan interaktif Ke-Pancasila-an. Para peserta yang berjumlah kuran lebih 1.000 orang, yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda dari berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, juga diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan para narasumber, yang berbagi pandangan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Selain itu para peserta dapat merasakan ship tour serta joy sailing di sekitar perairan Tanjung Priuk. Sehingga kegiatan ini dapat memberikan wawasan kepada para peserta tentang peran BPIP dalam menguatkan Pembinaan Ideologi Pancasila serta TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dengan ini, diharapkan para pemuda tidak hanya memahami pentingnya Pancasila, tetapi juga menghargai peran strategis Indonesia sebagai negara maritim yang besar untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah ormas Islam mendesak pemerintah mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Permintaan itu disampaikan buntut adanya insiden anggota Paskibraka melepas jilbab beberapa waktu lalu.

"Ormas Islam semua bersepakat untuk meminta agar surat keputusan (larangan berjilbab) agar dicabut," kata Wasekjen MUI Ikhsan Abdullah setelah rapat bersama sejumlah pimpinan MUI di gedung MUI pada Selasa 27 Agustus 2024 seperti dikutip dari situs MUI, Kamis (29/8/2024).

Ikhsan mengatakan keputusan tersebut diambil secara mufakat oleh MUI dan berdasarkan kesepakatan dari sejumlah ormas Islam yang berada di bawah naungan MUI. Dia meyakini BPIP telah melakukan pelanggaran administrasi dan konstitusi terkait hak kebebasan. Karena itu, sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pimpinan BPIP perlu dievaluasi.

"Karena Pak Yudian melanggar peraturannya sendiri dengan menghilangkan ketentuan mengenai penggunaan ciput. Kita semua sepakat mengusulkan kepada Presiden agar Pak Yudian sebagai kepala BPIP diberhentikan," ujar Ikhsan.

Perihal permintaan itu, Ikhsan memastikan pihaknya telah berkirim surat ke presiden. Selain itu, MUI melakukan somasi langsung ke BPIP untuk meminta penjelasan dan klarifikasi di balik insiden anggota Paskibraka melepas jilbab.

"Ini tentu berkaitan dengan pemaksaan BPIP untuk melanjutkan niatnya menjalankan surat keputusan itu. Ini yang telah kami lakukan dalam bentuk teguran atau somasi," ujar Ikhsan.

Kepala BPIP Minta Maaf

Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya telah meminta maaf atas polemik anggota Paskibraka wanita melepas jilbab. Berdasarkan kebijakan terbaru, Paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Pada kesempatan yang sama, BPIP juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibraka.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Yudian kemudian menjelaskan bahwa BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tanggal 17 Agustus nanti.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," ungkap Yudian.

Lihat juga Video 'Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/dhn)

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan dibentuknya UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur pokok-pokok beretika. Hal itu untuk mengatasi masalah etika penyelenggara negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Rekomendasi tersebut terungkap dalam Focus Groud Discussion (FGD) dengan tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara" yang diselenggarakan BPIP di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

FGD ini mengeksplorasi bagaimana kerapuhan etika memengaruhi sistem hukum, demokrasi, dan tata kelola publik, serta membahas upaya mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita negara

?Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely? merupakan sebuah adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang patut untuk direnungkan dalam memotret realitas berbangsa dan bernegara saat ini terutama dengan semakin penuhnya coretan tinta penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.

?Tampak jelas betapa nilai Pancasila dan etika di dalam berpolitik dan menaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,? kata Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bhakti, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan adagium Lord Acton, kekuasaan yang absolut pasti akan menyebabkan korupsi ini bukanlah sebuah adagium slogan, namun telah dilegitimasi oleh berbagai kajian akademis. "Kekuasaan memiliki tingkat adiksi yang tinggi bahkan lebih dari adiksi terhadap narkoba," katanya.

Kekuasaan mampu mengaktifkan sistem penghargaan neuronal di otak sehingga membuat orang yang berada pada posisi kekuasaaan memiliki adiktivitas untuk terus mempertahankan kekuasannya. Hal ini berdampak pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

?Ternyata begitu mendapat kekuasaan, mampu mengubah cara pandang seseorang, tentang dunia, dan dirinya sendiri. Orang yang tadinya rendah hati, melayani, itu bisa berubah menjadi menuntut orang lain melayani dia,? ujar Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Ramlan Surbakti.

Implikasi dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan perilaku nepotisme yang melahirkan kolusi dan berujung pada praktik-praktik korupsi yang masif sehingga menyebabkan dominasi terhadap kekayaan negara dan penghalalan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.

Bentuk penyalahgunaan yang lebih serius adalah manipulasi terhadap sistem hukum baik pada tatanan legislasi hingga proses law enforcement atau penegakan hukum.

Pada titik ini, substansi hukum yang seharusnya menjunjung etika moralitas, justru dijauhkan dari nilai-nilai etika.

?Ada persoalan besar bahwa hukum dituhankan dan dianggap lebih tinggi dari etik, ini jelas terbalik,? ujar Pakar Hukum STH Jentera Bivitri Susanti.

Begitu pula dengan proses legislasi yang seharusnya melibatkan partisipasi publik justru dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi.

?Etika harusnya jadi kompas moral dari penyelengara negara untuk menjaga integritas dan kepercayaan rakyat. Mereka juga harus teguh dalam perilaku etis, sekarang dipamerkan cara pengambilan keputusan yang tidak etis,? ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo.

Selain itu, proses legislasi juga dilakukan tanpa adanya naskah akademis yang kritis dan mendalam hingga terdapat istilah DPR lebih berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rezim bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lagi dengan independensi lembaga peradilan yang juga ikut terdegradasi.

"Pada akhirnya hukum tidak lagi mampu melindungi hak-hak asasi manusia dan kepentingan publik secara adil, tetapi justru dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan politik," ucapnya.

Hal ini berujung juga pada kualitas demokrasi yang semakin tergerus. Berkaca dari data The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2024 misalnya, Indonesia termasuk dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy dengan skor 6,53 dan berada di peringkat ke-56 dunia, turun 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

?flawed democracy menjadi situasi kita. Mekanisme elektoral yang jadi syarat prosedural demokrasi dan kebebasan sipil tetaplah belum cukup kokoh karena menghadapi oligarki di level atas, tapi di bawah rakyat menghadapi intoleransi akibat proses politik itu,? jelas tokoh agama dan ahli Etika yang juga pengajar di STF Driyarkara Martin L Sinaga.

Beberapa catatan krusial dengan penilaian rendah dalam indeks tersebut berkaitan dengan budaya politik 4,38 dan kebebasan sipil 5,29. Sementara itu, berdasar data Freedom House 2024, Indonesia termasuk dalam kategori partly free dengan nilai 57/100, turun 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

?Demokrasi berkorelasi positif dengan indeks ekonomi dan sosial. Kalau mau ketimpangan menurun maka harus demokrasinya diutamakan. Hari ini Indonesia demokrasinya lemah dan ekonominya stagnasi,? ujar Pakar politik yang memimpin Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2022-2023 Andi Widjajanto.

Berdasarkan FGD tersebut, BPIP memberikan rekomendasi mengatasi problematika etika penyelenggara negara yakni, perlu dibentuk UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur mengenai pokok-pokok beretika.

Alasannya adalah lembaga eksekutif di bawah presiden, legislatif dan yudikatif telah memiliki regulasi etikanya masing-masing misalnya di legislatif ada UU MD3, di Yudikatif ada UU MK, MA, KY dan di Eksekutif ada UU Kementerian Negara, Watimpres, TNI, Polri dan lain-lain, sedangkan di lembaga kepresidenan belum ada.

"Proses legislasi harus berkualitas dengan naskah akademik yang mendalam, mengutamakan proses yang transparan dan inklusif, serta melibatkan partisipasi publik yang lebih luas," katanya.

Kemudian, memperkuat struktur dengan mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga independen dan imparsial.

"Memperkuat independensi dan imparsialitas lembaga peradilan serta memperbaiki institusi kepolisian menjadi lembaga penegak hukum dan keadilan, bukan sekadar penjaga ketertiban," katanya.

Di politik, perlu perombakan sistem pada partai politik (parpol) sehingga kaderisasi partai politik memiliki ruh yang menjunjung tinggi etika dan moralitas.

"Partai politik juga harus dibiayai oleh negara dengan syarat bahwa partai-partai politik harus memenuhi syarat yang ketat dan pentingnya kaderisasi partai-partai politik sehingga memiliki ideologi yang jelas," katanya.

Di bidang pendidikan, materi Pendidikan Pancasila agar berbasis hak dan nilai masyarakat bukan sekedar mengutamakan pengajaran normatif, simbolis seperti hormat bendera sikap seremonial.

"BPIP juga harus menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praksis dan menyuarakan kebenaran, bukan lembaga dogmatis, yang hanya bertugas sosialisasi, tetapi lembaga yang menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," paparnya.

Penyelenggara negara harus mengacu pada TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan tatanan etika yang kuat di berbagai aspek kehidupan dan mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum yang terjadi pada masa lalu.

Jakarta -

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memberikan peringatan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang tidak dapat memenuhi undangan rapat kerja (raker) pada hari ini. Doli menilai Yudian tidak siap dengan undangan rapat di DPR yang diagendakan membahas polemik seragam Paskibraka saat upacara HUT ke-79 RI.

Dalam agenda kesetjenan DPR RI dilihat detikcom, Senin (26/8/2024), Komisi II DPR dijadwalkan akan rapat dengan Kepala BPIP hari ini pukul 14.00 WIB. Rapat itu berisi agenda pembahasan terkait permasalahan seragam Paskibraka.

"Tapi barusan tiba-tiba, yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya nggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Tapi ini saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang Pancasilais. Harusnya di republik ini, manusia yang paling Pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," lanjutnya.

Doli menyebut rapat itu diagendakan setelah pihaknya mendapat banyak aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Yudian kerap melontarkan pernyataan kontroversial di publik.

"Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujar Doli.

"Dan ini kan menurut kami udah yang keempat kali ini, pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara. Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," imbuh dia.

Simak Video 'Jokowi soal Ramai Jilbab Paskibraka: Hormati Keberagaman':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/knv)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta agar rapat yang diagendakan untuk membahas soal pelepasan hijab Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Senin ditunda.

"Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung, tapi barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Doli menyebut bahwa Komisi II DPR mengundang Kepala BPIP pada Senin pukul 14.00 WIB dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024.

"Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya merasa perlu untuk meminta klarifikasi dari Kepala BPIP, sebab bukan kali pertama pernyataan kontroversial dilontarkan oleh yang bersangkutan.

"Menurut kami sudah yang keempat kali ini pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara, jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," tuturnya.

Dia pun mengingatkan Kepala BPIP agar ke depannya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tak menimbulkan polemik, serta merepresentasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

"Saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang pancasilais. Harusnya di Republik ini, manusia yang paling pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (14/8), BPIP menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Sehubungan dengan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Yudian menegaskan bahwa pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyayangkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi absen dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR untuk membahas kontroversi yang muncul soal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara 17 Agustus 2024 lalu.

Doli menyebutkan, Yudian mendadak meminta supaya agenda rapat tersebut ditunda. Doli menduga Yudian belum siap untuk mengklarifikasi masalah Paskibraka upacara 17 Agustus lalu yang sempat membaut publik gaduh itu.

"Barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali untuk memberikan klarifikasi," kata Doli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Doli menuturkan, Komisi II DPR RI banyak menerima surat tanggapan dari masyarakat soal kontroversi terkait Paskibraka upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, Komisi II DPR sepakat memanggil kepala BPIP untuk menerima klarifikasi.

Terlebih, menurut Doli, BPIP sudah membuat banyak kontroversi di luar masalah Paskibraka.

"Ini sudah sekian berapa kali. Dan menurut kami sudah yang keempat kali pernyataan kontroversi sebagai Kepala BPIP. Jadi kami sepakat di komisi II ingin mengundang Kepala BPIP meminta penjelasan," kata Doli.

Politikus Partai Golkar ini pun meminta Yudian untuk hati-hati dalam berbicara dan bersikap menyusul banyaknya kontroversi yang terjadi.

"Saudara sudah ditunjuk diberi amanah sebagai Kepala Badan Ideologi Pancasila, jadi harus menjadi manusia pancasilais. Harusnya di republik ini yang paling manusia pancasilais kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap," ujar dia.

Sebelumnya, BPIP disorot karena melarang anggota Paskibraka memakai jilbab ketika pengukuhan sebelum upacara 17 Agustus 2024. Larangan tidak tertulis ini lantas viral dan dipersoalkan publik.

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin.

Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta.

Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Belakangan, Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya peristiwa tersebut.

Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian.

JAKARTA - BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membuka 53 formasi di pendaftaran CPNS 2024. Berikut ini informasi formasi dan jabatan yang dibuka.

"Hai, #SobatPancasila! Apakah kalian sudah siap untuk bergabung dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)?

Tahun ini, BPIP membuka Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dengan 53 formasi yang tersedia," tulis BPIP di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Ini Formasi CPNS 2024 Kemenkumham, Lengkap dengan Jabatan dan Jurusan yang Dibutuhkan

Demikian informasi lowongan CPNS 2024 untuk BPIP. BPIP adalah lembaga negara yang berada di bawah tanggung jawab presiden. Tugasnya untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca juga: Kemenkumham Buka 9.070 Formasi di CPNS 2024, Lulusan SMA Paling Banyak Dibutuhkan

Lembaga negara yang dipimpin Yudian Wahyudi ini namannya semakin dikenal setelah mendapat sorotan pada Hari Kemerdekaan RI kemarin. Hal ini karena petugas Paskibraka yang tidak berjilbab. Kritik keras pun diarahkan ke BPIP dari berbagai pihak.

Baca juga: Catat! KPU Buka 3.278 Formasi CPNS 2024

Meski menuai kontroversi, namun keberadaan BPIP tetap penting untuk pembinaan ideologi Pancasila di Indonesia. Pada pendaftaran CPNS 2024 BPIP pun membuka lowongan.

Melalui akun Instagram resminya, BPIP mengumumkan membuka 53 formasi. Berikut ini formasinya.

Formasi CPNS BPIP 2024

1. Auditor Ahli Pertama

2. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

3. Penata Kelola Pemerintahan

4. Penata Keprotokolan

5. Pengawas Pendataan Statistik

6. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

7. Arsiparis Terampil

8. Auditor Terampil

Jenis Formasi CPNS BPIP 2024

1. Umum: 45

2. Lulusan Terbaik: 3

3. Penyandang disabilitas: 1

4. Putra putri Papua: 1

5. Putra putri Kalimantan: 3

Informasi selengkapnya akan disampaikan BPIP melalui laman resminya di www.bpip.go.id. Sambil menunggu pengumuman resminya, berikut ini persyaratan umum pendaftaran CPNS 2024.

Persyaratan CPNS 2024

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun

3. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Memiliki sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku untuk jabatan yang mempersyaratkan

6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan

- Pelamar dari jenjang SMA sederajat harus memiliki ijazah sekilah yang terdaftar di Kemendikbudristek atau Kemenag

- Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau prodi yang terakreditasi BAN PT/Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri PT kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

7. Tidak pernah dipenjara dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih

8. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit, TNI, atau anggota kepolisian

10. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

Persyaratan Dokumen CPNS 2024

1. Surat lamaran

2. Surat pernyataan

3. KTP

4. Akta kelahiran/surat keterangan lahir

5. foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah

6. ijazah

7. transkrip nilai

8. surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai untuk lulusan luar negeri

Demikian informasi pendaftaran CPNS 2024 di BPIP . Semoga informasi ini bermanfaat.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan sejumlah pihak, termasuk dari DPR, yang memintanya memberikan sanksi hingga pencopotan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi  buntut polemik Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkannya pada Selasa (13/8) lalu.

Saat bertemu wartawan usai upacara penurunan bendera pada HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Jokowi hanya menjawab singkat dan kemudian meninggalkan area tanya jawab bersama awak media.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8).

Sebelumnya sejumlah anggota DPR dari mulai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar hingga anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah meminta Jokowi mencopot Yudian buntut kegaduhan akibat polemik lepas jilbab Paskibraka putri.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun menegaskan bangsa Indonesia harus menghormati keberagaman dan kebinekaan di negara ini. Dia mengatakan demikian karena Indonesia terdiri berbagai suku, ras, adat istiadat dan agama yang berbeda.

Jokowi menambahkan perbedaan itu tidak bisa diseragamkan. Perbedaan-perbedaan itu justru merupakan anugerah yang seharusnya disyukuri.

"Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ujarnya.

Sebelumnya, larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial.

Dalam foto-foto yang beredar, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan.

Dugaan publik soal larangan pakai jilbab ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi.

Sehari kemudian, pada Rabu (14/8), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menggelar konferensi pers. Ia membantah telah memaksa anggota putri Paskibraka melepas jilbab.

Ia mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

Namun pada Kamis (15/8), Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat pernyataan. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh.

Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi. Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus menjadi agen moral Pancasila dan kritis saat implementasi nilai-nilai Pancasila dilecehkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus menjadi ruh dan acuan dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara.

"Ibarat oksigen, nilai dan semangat Pancasila mesti masuk dan menjiwai semua lini kebijakan dan implementasinya," kata Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat, Minggu, 17 Agustus 2024.

Menurut mantan Rektor UIN, BPIP di masa mendatang harus mampu menyuarakan suara-suara kritis di saat kalangan intelektual dan dunia kampus diam tiarap. BPIP harus menjadi agen moral saat terjadi penyimpangan terhadap penerapan nilai Pancasila.
"Karena itu diperlukan roadmap dan langkah strategi dari BPIP serta instrument untuk mengawal dan emporing Pancasila terutama departemen yang terkait langsung dengan BPIP seperti Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan, dan Kemendagri," katanya.

Baca: Aturan Paskibraka Lepas Jilbab Dibatalkan, Ombudsman: Tetap Perlu Evaluasi

Selama ini, tambah Komarudin, BPIP belum bersinergi atau berkolaborasi strategis dengan kementerian lembaga di negara ini. "Maka yang kemudian terjadi adalah BPIP tidak ubahnya hanya menjadi pusat kajian yang tidak dirasakan kehadirannya di masyarakat, " tandasnya.

Karena itu, Komaruddin mengingatkan, andaikata BPIP itu bubar maka jangan-jangan tidak ada masyarakat yang merasa kehilangan. Untuk itulah peran strategis BPIP perlu diperkuat di mayarakat.

"Mestinya setiap akhir tahun, BPIP membuat indeks pencapaian Pancasila layaknya Corruption Watch yang membuat indeks korupsi. Indeks pencapaian Pancasila bisa dibuat dengan metode yang akurat dan valid," katanya.

Seperti diketahui, BPIP dibentuk oleh Presiden berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018. Tugasnya adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Melihat tugas dan fungsi dari BPIP sesungguhnya masih terdapat kekurangan jika BPIP dijadikan sebagai lokomotif peran pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila terutama dalam melindungi minoritas. BPIP masih terpaku pada aspek pengkajian, pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi. Bahkan kewenangan BPIP terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada lembaga yang membuat kebijakan tersebut. Kondisi ini tentu tidak sepadan dengan gagasan untuk pembinaan ideologi.

Berbicara ideologi maka sangat terkait dengan dasar negara. Pembicaraan terkait dengan dasar negara merupakan hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu lembaga atau badan yang diberikan kewenangan juga harus fundamental. Fundamental berarti mempunyai kewenangan yang mendasar dan kuat.

Untuk itu diperlukan penguatan terhadap BPIP mengingat BPIP merupakan institusi yang berkaitan dengan dasar negara. Jangan sampai, institusi utama yang berkaitan dengan dasar negara kewenangannya lebih kecil dengan kewenangan institusi lain yang tidak berkaitan dengan dasar negara atau pembinaan Pancasila. Seharusnya kedudukan atau kelembagaan BPIP tidak berdasarkan Perpres melainkan setara dengan lembaga negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Solo -

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp 100 juta, buntut dari anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 diminta lepas jilbab.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) pukul 11.00 WIB. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan itu berkaitan dengan polemik Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan.

"Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP," kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Solo, Kamis (15/8/2024) lalu.

Menurut Arif, gugatan ini diajukan karena tindakan tersebut melanggar Undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak era reformasi, Dia bilang, polemik tersebut baru terjadi tahun ini.

"Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab," ujar Arif.

"Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-ges, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab pakai hijab," sambung dia.

Arif mengakui dalam pengajuan gugatan ini pihaknya belum berkomunikasi dengan korban. Sebab, pihaknya melakukan gugatan sosial.

"Tidak ada (koordinasi), ini gugatan sosial. Tidak ada hubungan dengan korban. Ini murni penegakan hukum, kita ingin yang melanggar ketentuan HAM, ya diluruskan, dan ini jadi pembelajaran, katanya kita ingin toleransi," ucapnya.

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso, menambahkan petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena adanya aturan dari BPIP.

"Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah Rp 100 juta untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga Rp 100 juta, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah," kata Dwi saat itu.

Dwi menambahkan, penggugat meminta Presiden Jokowi dan BPIP selaku pihak tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online. Pihaknya juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP.

(dil/cln)