Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan secara garis besar terdapat perbedaan antara pendidikan pancasila, dengan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) yang diterapkan sebelumnya.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia menjelaskan pendidikan Pancasila berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional, dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan, dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

"Penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila, muatannya terdiri dari materi kognitif 30 persen dan 70 persen praktik," jelasnya, saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan penguatan jaringan pendidikan pancasila melalui penggunaan buku teks utama pancasila di Medan, Sumatera Utara.

Lanjut dia, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada pancasila dalam tindakan, diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi. Dia juga berharap kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memaksimalkan implementasi BTU Pendidikan Pancasila, di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

"Upaya kami terus bekerja sama dengan berbagai sektor, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," katanya.

Harapan lain kata dia, dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan, berkarakter Pancasila dan memiliki keterampilan. Bahkan, tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila dapat mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Sementara itu, staf ahli Gubernur Sumut Suherman mengatakan Pendidikan Pancasila sangat diperlukan, agar ideologi negara kuat serta memiliki pengembangan pengetahuan, pengalaman dan strategis pembelajaran yang efektif.

Kata dia, Sumatera Utara adalah provinsi yang kaya akan keberagaman budaya, agama dan suku. Sehingga keberagaman itu adalah kekayaan yang harus dijaga, dipelihara bersama melalui pendidikan Pancasila.

"Melalui Pendidikan Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif toleran dan harmonis, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menegaskan.

Pewarta: Fauzi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 akan fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Rabu (16/5/2024).

“Penguatan isu-isu strategis perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan 2024-2029, antara lain penguatan mekanisme dan kualitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana,” ujar Achmadi kepada wartawan di Gedung LPSK, Kamis (16/5/2024).

Achmadi merincikan, tindak pidana yang dimaksudkan adalah terkait pelanggaran berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga Narkoba.

Selain itu, penguatan kualitas perlindungan juga harus diterapkan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual terhadap anak.

“Termasuk tindak pidana lain yang mengatakan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya,” jelas Achmadi.

Achmadi menambahkan, akses terhadap keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana juga perlu dipastikan melalui peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.

Diberitakan sebelumnya, LPSK telah menggelar rapat pimpinan pada Kamis (16/5/2024), untuk menentukan ketua dan wakil ketua lembaga periode 2024-2029.

Dalam rapat tersebut, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Achmadi terpilih menjadi Ketua LPSK untuk periode 2024-2029. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2029-2024.

“Hari ini kami telah melaksanakan pemilihan ketua LPSK sesuai dengan Peraturan LPSK nomor 5 Tahun 2023. Ketua LPSK terpilih adalah Bapak Dr Brigjen Purnawirawan Achmadi sebagai ketua LPSK periode 2024-2029,” ujar Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta dalam konferensi pers Kamis (16/5/2024).

Pemilihan dilakukan setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pemilihan ini tertuang Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada empat orang saksi kasus korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini mendapat perlindungan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menjelaskan, keempat saksi yang mendapat perlindungan itu bukanlah pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kami memberikan perlindungan kepada empat saksi, tapi tidak satupun dari mereka yang sebenarnya berstatus sebagai staf di Kementerian pertanian. Jadi mereka memang yang melekat dengan bapak SYL,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, keempat saksi tersebut adalah orang-orang yang bekerja dengan SYL dan keluarganya, antara lain berstatus sopir dan juga asistem rumah tangga.

Keempat saksi yang kini mendapatkan perlindungan LPSK itu, lanjut Susilaningtias, adalah PH, H, UN, dan M.

“Ini semua yang melekat dengan Pak SYL gitu, bukan dari staf kementeriannya. Jadi misalnya ada drivernya, misalnya yang mengurusi kerumah tanggaan seperti itu. Jadi. yang melekat dengan Pak SYL sehari-harinya,” ungkap Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, perlindungan yang diberikan yakni secara fisik, pendampingan di persandingan, hingga rehabilitasi psikologis.

“Karena ada beberapa dari mereka yang membutuhkan bantuan konsen psikologis karena banyak tekanan dan sebagainya,” pungkas Susilaningtias.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak meminta perlindungan kepada LPSK dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo pada 6 Oktober 2023.

Namun, tak seluruh permohonan perlindungan yang masuk disetujui.

LPSK bahkan menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

Jakarta -

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Purn Dr Achmadi menyampaikan beberapa rancangan program perlindungan saksi dan korban. Achmadi menyebut saat ini LPSK mendukung penguatan perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana, termasuk mengupayakan dana bantuan korban.

"Mandat dalam upaya perlindungan korban antara lain dana bantuan korban yang diamanatkan dalam undang-undang. Mekanisme khusus terhadap saksi dan korban, anak dan kelompok rentan lainnya menjadi fokus dalam upaya pemenuhan hak korban," ujar Achmadi, dalam konferensi pers di LPSK, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2024).

Achmadi mengatakan beberapa hal akan diprioritaskan LPSK dalam kepemimpinan lima tahun ke depan. Di antaranya adalah penguatan perlindungan saksi korban korupsi, TPPU, terorisme, hingga restitusi dalam suatu permohonan perkara.

"Penguatan isu-isu strategis perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan 2024-2029. Penguatan mekanisme dan kualitas perlindungan saksi korban tindak pidana seperti pelanggaran berat, korupsi, pencurian uang, terorisme, narkotika, TTPO, dan psikotropika serta tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk tindak pidana lain yang mengatakan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya," kata Achmadi.

"Access to justice melalui perlindungan saksi dan korban perlu ditingkatkan. Termasuk subjek pemohon, terlindung LPSK yang mendorong implementasi perlindungan sementara serta restitusi," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyebutkan saat ini LPSK bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) untuk penanganan kasus Kekerasan Seksual (KS). Saat ini LPSK masih menunggu aturan turunan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Baru dua turunannya yakni Peraturan Presiden (Perpres) terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Perpres APH Pendamping. Terkait LPSK itu dana bantuan korban yang dipersiapkan apabila pelaku tidak bisa atau kurang menyiapkan dana restitusi korban," kata Sri Nurherwati.

Nur menyebut aturan turunan ini untuk menunjang dan optimalisasi UU TPKS. Pembahasan yang lama karena isu-isu prioritas masih dibahas secara mendalam.

"Salah satunya adalah membangun mekanisme khusus terkait perlindungan saksi dan korban terkait anak, perempuan, dan kelompok lainnya. Termasuk juga mendorong perlindungan sementara karena kewenangan ini ada di LPSK bukan di Kepolisian," pungkasnya.

(zap/zap)

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak mahasiswa untuk memedomani Pancasila. Sebab Pancasila dengan nilai-nilai universal menjadi solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat Kuliah Umum Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku bertajuk ?Pancasila dari Indonesia untuk Dunia? di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Kamis (16/5/2024).

Kuliah umum yang diadakan ini merupakan upaya BPIP untuk terus mengenalkan Pancasila sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Buku yang akan kita bahas adalah terbitan BPIP yang mengulas kontribusi Pancasila global, termasuk pidato To Build The World Anew oleh Ir. Sukarno di PBB pada 30 September 1960. Pidato ini diabadikan UNESCO dalam Memory of The World, menegaskan pengakuan global terhadap nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.

Tidak hanya Bedah Buku, BPIP juga aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Pancasila, terutama kepada generasi muda di sekolah, kampus, dan pesantren. "BPIP terus berikhtiar untuk menyosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa," ucapnya.

Keynote Speech dari bedah buku ?Pancasila dari Indonesia untuk Dunia? yakni, Dewan Pakar BPIP Ermaya Suradinata. "Buku yang digagas Bapak Kepala BPIP menjelaskan lebih rinci bahwasannya, roh semua manusia bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dengan kerja sama yang terjalin antara BPIP dengan UIN Syarif Hidayatullah, kita terus dorong Pancasila," tegasnya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengemukakan pentingnya nilai-nilai universal Pancasila. "Pancasila dengan nilai-nilai universal seperti musyawarah dan gotong royong menjadi solusi ketika dunia terpecah menjadi dua blok, meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia," jelasnya.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Asep Saepudin Jahar menuturkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan kenegaraan, bersama dengan agama dan hubungan dengan Tuhan. Islam mengajarkan kebaikan dari Tuhan akan diberikan jika kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Mari kita mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.

Dalam bedah buku tersebut, tiga narasumber lainnya yakni, Dewan Pakar BPIP Darmansjah Djumala, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Ali Munhanif, Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Gun Gun Heryanto. Adapun yang menjadi Moderator dalam Seminar Nasional tersebut ialah, Sekretaris LP2M Fathudin.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Achmadi memastikan jajarannya akan meningkatkan koordinasi dengan para instansi penegak hukum dalam memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dengan penegak hukum dan instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong implementasi perlindungan,” kata Achmadi di gedung LPSK, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Achmadi, komunikasi antar penegak hukum sangat diperlukan agar LPSK bisa leluasa dalam memberi perlindungan kepada saksi dan korban.

Achmadi melanjutkan, pihaknya akan memfokuskan perlindungan saksi dan korban di beberapa ranah kasus diantaranya tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, TPPO, narkotika-psikotropika hingga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Ranah tersebut menjadi perhatian khusus dirinya dan para komisioner lantaran kasusnya tergolong sering terjadi di Indonesia.

Upaya perlindungan pun akan semakin ketat dilakukan terkhusus jika saksi dan korbannya adalah anak-anak ataupun perempuan.

"Dibutuhkan standarisasi dan kualitas dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam penanganan perkara kekerasan seksual,” kata dia.

Tidak hanya fokus kepada tugas dan tanggung jawab LPSK, Achmad juga akan melakukan pembenahan di internal dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan anggaran secara maksimal dan efektif.

Hal itu harus dilakukan agar kerja LPSK dalam melayani masyarakat bisa lebih maksimal karena didukung dengan SDM dan fasilitas operasional yang mumpuni.

Dengan upaya-upaya tersebut, Achmadi berharap dirinya dengan para komisioner bisa mengemban tanggung jawab memberi perlindungan saksi dan korban secara maksimal.

Sebelumnya, sebanyak tujuh anggota LPSK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4).

Ketujuh anggota LPSK yang mengucapkan sumpah/janji yakni Anton PS Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fahrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Acara diawali pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota LPSK, selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah/janji.

Ketujuh anggota LPSK mengucapkan sumpah/janji yakni: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun.

Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian.

Demi Allah saya bersumpah, akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan.

Demi Allah saya bersumpah, akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.”

Usai mengucapkan sumpah/janji, dilakukan penandatanganan berita acara dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bakal menyediakan ruang tahanan khusus bagi justice collaborator (JC).

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menjelaskan, penyediaan ruang tahanan khusus ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas perlindungan.

Sebab, JC adalah pelaku yang juga menjadi saksi kunci dari sebuah perkara, sehingga rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak lain.

“LPSK sudah bersepakat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan dan mempersiapkan ruang tahanan khusus JC,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, pengadaan fasilitas itu diharapkan membuat JC lebih leluasa untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu perkara.

Di sisi lain, lanjut Susilaningtias, hak perlindungan yang diberikan kepada JC bisa lebih terjamin dan dijalankan secara maksimal oleh LPSK.

“Ini jadi salah satu yang bisa mendorong saksi pelaku untuk mau mengungkap kejahatannya. Ya ini salah satu yang bisa menjadi jalan keluar, supaya mereka mendapatkan hak-haknya dan terlindungi secara maksimal,” pungkas Susilaningtias.

Sebelumnya, pimpinan LPSK periode 2024-2029 menekankan bakal fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Kamis (16/5/2024).

Rapat pemilihan digelar setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

2. Sri Suparyati

3. Susilaningtias

4. Wawan Fahrudin

5. Mahyudin

6. Brigjen Pol. Purn. Achmadi

7. Sri Nurherwati

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus memberi perlindungan fisik dan pemantauan pengawasan keselamatan para saksi kasus korupsi dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga 6 bulan ke depan.

"Sudah kami lindungi sejak beberapa bulan yang lalu, kita melakukan perlindungan fisik ketika bersidang, juga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung sudah kami jalankan sampai enam bulan ke depan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Susi menjelaskan bahwa perlindungan tersebut berdasarkan putusan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada akhir tahun lalu.

Sesuai putusan sidang tersebut, tiga saksi kasus SYL masih dan terus diberi perlindungan fisik hingga enam bulan ke depan.

"Sampai enam bulan ke depan kami memberikan perlindungan kepada para saksi ini," kata Susi.

Pengajuan permohonan perlindungan pada kasus SYL diajukan pada tanggal 6 Oktober 2023.

Pemohon terdiri atas SYL, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Panji Harjanto, HT (sopir SYL), serta UN (staf honorer).

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan hanya tiga yang menjadi terlindung, yakni Panji Harjanto, HT, dan UN.

Susilaningtias menjelaskan bahwa HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan masih terus melakukan perlindungan fisik kepada mantan ajudan hingga sopir eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hingga 6 bulan ke depan.

Adapun perlindungan itu diberikan sejak diputuskan dari hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).

"Sampai 6 bulan ke depan kami memberikan perlindungan kepada para saksi ini," kata Anggota LPSK Susilaningtias di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Susi menyampaikan, berbagai perlindungan fisik yang diberikan berupa perlindungan ketika menjalani persidangan maupun pemantauan terhadap keselamatan para saksi.

"Jadi sudah kami lindungi sejak beberapa bulan yang lalu, kita melakukan perlindungan fisik ketika bersidang, juga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung sudah kami jalankan," jelasnya.

Sebagai informasi, ada beberapa saksi yang meminta perlindungan kepada LPSK dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Pengajuan permohonan perlindungan pada kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini diajukan pada 6 Oktober 2023.

Permohonan ini terdiri dari SYL; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; Panji Harjanto; sopir SYL berinsial HT; dan staf honorer berinisial UN.

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan tiga orang yang menjadi terlindung yakni Panji, HT, dan UN. HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 7.700 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2023.

Anggota LPSK periode 2024-2029, Antonius P S Wibowo mengatakan, jumlah permohonan tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun 2019-2020 di kisaran 2.500.

"Tahun lalu sekitar 7.700 mendekati 8.000. sedangkan kalau dibandingkan ketika kita mulai awal bertugas tahun 2019-2020 masih sekitar 2.500," kata Antonius usai acara pembacaan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Ia tidak memungkiri, banyaknya jumlah permohonan yang masuk menggambarkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap lembaga itu.

Ekspektasi tersebut, lanjutnya, harus diikuti dengan penguatan organisasi baik di bidang sumber daya manusia, anggaran, maupun jejaring. Tiga hal itu menjadi fokus tujuh anggota LPSK yang baru saja dilantik hari ini.

"Kita akan memperkuat jejaring dengan semua stakeholder baik itu anggota dewan, pemerintah media massa organisasi publik, dan sebagainya," jelas Antonius.

Di sisi lain, pihaknya akan memperkuat penggunaan teknologi informasi.

"Itu akan kita optimalkan dalam rangka tentu saja mendukung permohonan perlindungan dan mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban," tutur dia.

Sebagai informasi, tujuh orang anggota resmi menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (15/5/2024).

Ketujuh anggota itu sah menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan 2024-2029 usai mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini tertuang pula dalam Keputusan Presiden Nomor 52 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024. Usai pembacaan keputusan, ketujuh anggota membacakan pernyataan sumpah jabatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan mantan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus Presiden.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per hari ini, Rabu (15/5/2024).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI. (Penugasan) per hari ini," kata Ari kepada wartawan, Rabu.

Diketahui, keduanya memang sempat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan antara Jokowi dengan Grace, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah diangkat menjadi stafsus, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden.

"Menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Bapak Presiden," sebutnya.

Sebagai informasi, Grace Natalie selama ini dikenal publik sebagai politisi PSI.

Selama bergabung dengan PSI, Grace aktif menyuarakan sejumlah isu. Di antaranya soal keberagaman dan hak-hak perempuan.

Adapun PSI merupakan salah satu partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Sementara itu, Juri Ardiantoro adalah mantan komisioner KPU yang sejak purnatugas bergabung di lingkar Jokowi.

Ia sempat bertugas sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden sebelum memutuskan mundur jelang Pilpres 2024.

Ia mundur dari KSP karena bergabung sebagai tim kampanye Prabowo-Gibran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Seminar Nasional Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" di Jakarta, Selasa, (14/5/2024).

Bedah Buku bersama Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta ((UNJ) tersebut sebagai upaya memperluas pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya relevan di Indonesia namun relevan untuk Dunia.

"BPIP memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan kualitas bangsa Indonesia.", ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Andreas Anangguru Yewangoe.

Ditambahkan Andreas, Pancasila juga memiliki nilai universal yang dapat diterapkan di seluruh dunia dengan prinsip gotong royong sebagai bagian dari ideologi perdamaian.

"Nilai-nilai Pancasila, seperti prinsip gotong royong, memiliki relevansi universal dan dapat diadopsi oleh seluruh dunia. Pancasila juga dipandang sebagai ideologi perdamaian. Namun demikian, sebagai langkah awal, Kita harus terlebih dahulu mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia sebelum membawanya ke panggung dunia," tambahnya.

Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, SH., SE., MM. juga menjelaskan peran penting dari mahasiswa dalam memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni yang akan datang.

"Saya percaya bahwa mahasiswa memiliki peran kunci sebagai garda terdepan dalam mengajak seluruh masyarakat merayakan Hari Lahir Pancasila melalui partisipasi mereka dalam upacara. Dengan penerapan mata pelajaran Pancasila yang menjadi wajib dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, Kami berharap Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dapat menjadi pelopor dalam menerapkannya," jelasnya.

Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan buku-buku yang dibuat oleh BPIP bersama Kemendikbud sebagai sumber pemahaman yang dapat digunakan secara aktif dalam masyarakat, baik sebagai bahan bacaan maupun sebagai panduan untuk menggerakkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari.

"BPIP bersama Kemendikbud sedang berupaya keras agar buku yang mereka hasilkan tidak hanya menjadi bahan pelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan semangat Pancasila dalam berbagai aktivitas," tutur Rima.

Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Komarudin, M.Si. mengapresiasi kegiatan tersebut, karena Mahasiswa sangat perlu untuk mengetahui betapa pentingnya ideologi Pancasila di mata Dunia.

"Kami sangat mengapresiasi kepada BPIP yang sudah mengadakan kegiatan di UNJ," ujarnya.

Ia juga berharap kepada Mahasiswa UNJ untuk terus mengembangkan wawasannya tentang nilai-nilai Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Saya sangat berharap kepada mahasiswa, untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila," harapnya.

Ia bahkan mendorong kepada mahasiswa untuk bangga memiliki Pancasila, karena memiliki nilai-nilai yang sanat relevan dari zaman ke zaman.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M, melaporkan, kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama dengan kampus UNJ.

Ia berharap ke depan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk membentuk karakter Pancasila kepada mahasiswa khususnya.

"Selain dengan UNJ, BPIP juga telah bekerja sama dengan kampus-kampus lain di Indonesia, seperti UGM, UMM dan kampus lainnya di luar pulau jawa", paparnya.

Selain itu, BPIP juga memiliki program-program yang melibatkan mahasiswa, seperti Kuliah Kerja Nyata dengan penekanan angka stunting.

"Kami juga memiliki beberapa program untuk menekan angka stunting melalui KKN", ujarnya.

Ia menilai nilai-nilai Pancasila harus didorong melalui tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.