Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang baru dilantik, Supratman Andi Agtas mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI sejak sepekan lalu.

"Sudah lama kami ajukan, tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan baru akan berdinas normal sebagai Menkumham pada Selasa (20/8), yang didahului oleh kegiatan serah terima jabatan (sertijab) dari menteri lama ke menteri baru. Adapun mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI itu dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly.

"Saya belum tahu jam berapa (sertijab), mungkin pagi," kata dia.

"Yang akan datang kita belum tahu," kata politisi dari Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly, dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

PresidenJoko Widodo (Jokowi) membentuk lembaga baru yaitu Kantor Komunikasi Presiden. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai lembaga itu bisa tumpang tindih atau overlapping dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

"Saya kira, apa urgensinya Kantor Komunikasi Presiden? Karena selama ini banyak sekali staf Istana mengatasnamakan Presiden seperti KSP. Jadi setiap informasi apapun yang terkait dengan Istana, biasanya KSP memberikan penjelasan ke publik, ataupun melalui Kementerian Setneg. Kan dua hal ini dinilai sebagai corong komunikasi istana ke publik," kata Adi, Sabtu (17/8/2024).

"Ini bisa overlapping dengan KSP dan lembaga lain, yang saya kira selama ini tugasnya mengkomunikasikan informasi istana, dari dalam ke publik," ujarnya.

Menurut Adi, KSP yang sudah lama dibentuk Jokowi, memiliki tugas untuk komunikasi kebijakan presiden kepada publik. "Kalau ada kantor komunikasi presiden, KSP apa gunanya? Badan lainnya apa gunanya?" ujarnya.

Adi pun menyinggung soal efisiensi kelembagaan. Adanya lembaga baru akan menambah anggaran dan kerja organisasi pemerintahan tidak efisien.

"Jangan sampai di tengah upaya untuk efisiensi kelembagaan, dan efisiensi anggaran, tetapi justru malah mempergemuk badan dan anggaran. Karena kalau ada badan baru, ya pastinya ada anggaran baru," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024, ditandatangani Jokowi pada 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada hari yang sama.

Berdasarkan salinan Perpres yang diperoleh detikcom, Sabtu (17/8/2024), lembaga ini dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden," demikian bunyi Pasal 1 poin 1 Perpres ini.

Pimpinan lembaga ini adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan. Kepala lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden.

Di bawah Kepala, ada jabatan Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden. Semua jabatan itu diangkat dan diberhentikan presiden, namun deputi diangkat atas usul Kepala.

Simak Video: Berita Terpopuler: Kebakaran Hebat Manggarai hingga Upacara HUT RI di IKN

[Gambas:Video 20detik]

(aik/idh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang pembentukan Kantor Komunikasi Presiden menjelang purnatugas pada Oktober mendatang.

Salinan Perpres pembentukan Kantor Komunikasi Presiden ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024, dan diketahui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Terdapat 11 bab yang terdiri dari 53 pasal dalam perpres tersebut.

Bab I menjelaskan soal Kantor Komunikasi Presiden yang merupakan “lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden”. Lembaga itu akan dipimpin oleh Kepala Komunikasi Presiden.

Beralih ke Bab III, dijelaskan bahwa Kantor Komunikasi Presiden memiliki susunan organisasi sebagai berikut: Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

Dalam bab itu juga dijelaskan tugas masing-masing.

“Juru Bicara Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala,” bunyi Pasal 16 ayat 1 pada Bab III.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas, Kepala Komunikasi Presiden juga berperan sebagai Koordinator Juru Bicara Presiden.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan, juga dibentuk Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Adapun di lingkungan Kantor Komunikasi Presiden, juga akan memiliki tiga staf khusus yang bertanggung jawab kepada Kepala.

“Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala sesuai penugasan Kepala,” bunyi Pasal 27.

Terkait pengangkatan atau pemberhentian, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian, Juru Bicara Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sedangkan, Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala. Lalu, Staf Khusus dan Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

“Masa jabatan Kepala, Juru Bicara Presiden, Deputi, dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa bakti Presiden. Masa jabatan Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Kepala,” bunyi Pasal 31 pada ayat 1 dan 2.

Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kompas.com mencoba mengonfirmasi perpres ini ke Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, terutama soal kelanjutan Kantor Staf Presiden (KSP). Namun, hingga berita ini ditulis, Grace belum merespons.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan sejumlah pihak, termasuk dari DPR, yang memintanya memberikan sanksi hingga pencopotan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi  buntut polemik Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkannya pada Selasa (13/8) lalu.

Saat bertemu wartawan usai upacara penurunan bendera pada HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Jokowi hanya menjawab singkat dan kemudian meninggalkan area tanya jawab bersama awak media.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8).

Sebelumnya sejumlah anggota DPR dari mulai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar hingga anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah meminta Jokowi mencopot Yudian buntut kegaduhan akibat polemik lepas jilbab Paskibraka putri.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun menegaskan bangsa Indonesia harus menghormati keberagaman dan kebinekaan di negara ini. Dia mengatakan demikian karena Indonesia terdiri berbagai suku, ras, adat istiadat dan agama yang berbeda.

Jokowi menambahkan perbedaan itu tidak bisa diseragamkan. Perbedaan-perbedaan itu justru merupakan anugerah yang seharusnya disyukuri.

"Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ujarnya.

Sebelumnya, larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial.

Dalam foto-foto yang beredar, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan.

Dugaan publik soal larangan pakai jilbab ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi.

Sehari kemudian, pada Rabu (14/8), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menggelar konferensi pers. Ia membantah telah memaksa anggota putri Paskibraka melepas jilbab.

Ia mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

Namun pada Kamis (15/8), Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat pernyataan. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh.

Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi. Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus menjadi agen moral Pancasila dan kritis saat implementasi nilai-nilai Pancasila dilecehkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus menjadi ruh dan acuan dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara.

"Ibarat oksigen, nilai dan semangat Pancasila mesti masuk dan menjiwai semua lini kebijakan dan implementasinya," kata Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat, Minggu, 17 Agustus 2024.

Menurut mantan Rektor UIN, BPIP di masa mendatang harus mampu menyuarakan suara-suara kritis di saat kalangan intelektual dan dunia kampus diam tiarap. BPIP harus menjadi agen moral saat terjadi penyimpangan terhadap penerapan nilai Pancasila.
"Karena itu diperlukan roadmap dan langkah strategi dari BPIP serta instrument untuk mengawal dan emporing Pancasila terutama departemen yang terkait langsung dengan BPIP seperti Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan, dan Kemendagri," katanya.

Baca: Aturan Paskibraka Lepas Jilbab Dibatalkan, Ombudsman: Tetap Perlu Evaluasi

Selama ini, tambah Komarudin, BPIP belum bersinergi atau berkolaborasi strategis dengan kementerian lembaga di negara ini. "Maka yang kemudian terjadi adalah BPIP tidak ubahnya hanya menjadi pusat kajian yang tidak dirasakan kehadirannya di masyarakat, " tandasnya.

Karena itu, Komaruddin mengingatkan, andaikata BPIP itu bubar maka jangan-jangan tidak ada masyarakat yang merasa kehilangan. Untuk itulah peran strategis BPIP perlu diperkuat di mayarakat.

"Mestinya setiap akhir tahun, BPIP membuat indeks pencapaian Pancasila layaknya Corruption Watch yang membuat indeks korupsi. Indeks pencapaian Pancasila bisa dibuat dengan metode yang akurat dan valid," katanya.

Seperti diketahui, BPIP dibentuk oleh Presiden berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018. Tugasnya adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Melihat tugas dan fungsi dari BPIP sesungguhnya masih terdapat kekurangan jika BPIP dijadikan sebagai lokomotif peran pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila terutama dalam melindungi minoritas. BPIP masih terpaku pada aspek pengkajian, pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi. Bahkan kewenangan BPIP terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada lembaga yang membuat kebijakan tersebut. Kondisi ini tentu tidak sepadan dengan gagasan untuk pembinaan ideologi.

Berbicara ideologi maka sangat terkait dengan dasar negara. Pembicaraan terkait dengan dasar negara merupakan hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu lembaga atau badan yang diberikan kewenangan juga harus fundamental. Fundamental berarti mempunyai kewenangan yang mendasar dan kuat.

Untuk itu diperlukan penguatan terhadap BPIP mengingat BPIP merupakan institusi yang berkaitan dengan dasar negara. Jangan sampai, institusi utama yang berkaitan dengan dasar negara kewenangannya lebih kecil dengan kewenangan institusi lain yang tidak berkaitan dengan dasar negara atau pembinaan Pancasila. Seharusnya kedudukan atau kelembagaan BPIP tidak berdasarkan Perpres melainkan setara dengan lembaga negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Solo -

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp 100 juta, buntut dari anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 diminta lepas jilbab.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) pukul 11.00 WIB. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan itu berkaitan dengan polemik Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan.

"Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP," kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Solo, Kamis (15/8/2024) lalu.

Menurut Arif, gugatan ini diajukan karena tindakan tersebut melanggar Undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak era reformasi, Dia bilang, polemik tersebut baru terjadi tahun ini.

"Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab," ujar Arif.

"Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-ges, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab pakai hijab," sambung dia.

Arif mengakui dalam pengajuan gugatan ini pihaknya belum berkomunikasi dengan korban. Sebab, pihaknya melakukan gugatan sosial.

"Tidak ada (koordinasi), ini gugatan sosial. Tidak ada hubungan dengan korban. Ini murni penegakan hukum, kita ingin yang melanggar ketentuan HAM, ya diluruskan, dan ini jadi pembelajaran, katanya kita ingin toleransi," ucapnya.

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso, menambahkan petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena adanya aturan dari BPIP.

"Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah Rp 100 juta untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga Rp 100 juta, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah," kata Dwi saat itu.

Dwi menambahkan, penggugat meminta Presiden Jokowi dan BPIP selaku pihak tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online. Pihaknya juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP.

(dil/cln)

SERANG, iNewsCilegon.id- Polda Banten menggelar upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polda Banten pada Sabtu (17/08).

Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengki memimpin langsung kegiatan Upacara tersebut sekaligus bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) dan diikuti Pejabat Utama (PJU) serta personel Polda Banten.

Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih di lanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam Kemerdekaan Republik Indonesia, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pembacaan teks Proklamasi dan di akhiri dengan pembacaan doa.

Dalam kesempatannya Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengki menyampaikan bahwa tema kali ini menggambarkan semangat untuk terus bergerak maju dalam upaya memajukan Indonesia.

 “Dengan maksud pentingnya upaya berkelanjutan, inovasi dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan kemajuan serta perkembangan yang lebih baik,” kata Hengki saat membacakan amanat Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto. 

Selanjutnya Hengki menyampaikan momentum hari kemerdekaan selalu mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. 

“Dalam mengenang perjuangan mereka, mari kita renungkan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi bangsa ini yaitu persatuan, keragaman dan semangat gotong royong. Melalui semangat tersebut, kita telah berhasil mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan pembangunan bangsa," ucap Hengki. 

Lebih lanjut Hengki menyampaikan sebagai generasi penerus bangsa, kita patut waspada terhadap penyebaran paham radikal dan ideologi anti pancasila yang telah menyebabkan munculnya aksi terorisme, berkembangnya sikap intoleransi, ujaran kebencian, hoax, meningkatnya potensi konflik sosial dan terkikisnya nilai-nilai bhinneka tunggal ika. Berbagai rongrongan tersebut, merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang berpotensi meluluh lantakkan buah perjuangan pendahulu kita dan hilangnya nilai keberagaman indonesia.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keragaman, mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemisah. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil dan harmoni," ujarnya. 

Diakhir, Wakapolda Banten mengajak kepada para peserta upacara untuk bersatu dalam semangat perjuangan. “Saya mengajak kepada seluruh personel untuk bersatu dalam semangat perjuangan menjaga kebhinekaan dan bekerja bersama menuju masa depan yang lebih baik mari kita terus mengibarkan bendera kebangsan dengan kebanggaan dan mengukir prestasi untuk indonesia yang lebih gemilang,” tutupnya. 

Editor : M Mahfud

Kantor Staf Presiden buka suara terkait kabar Presiden RI Joko Widodo ingin merebut posisi Ketua Umum PDI-Perjuangan.

Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Asep Guwantoro.

Jakarta -

Polemik Paskibraka putri 2024 yang diduga dilarang mengenakan jilbab berbuntut panjang. Selain dihujani kritik, sejumlah pihak kini mendesak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, dipecat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan catatan detikcom, Kamis (15/8/2024), Yudian Wahyudi sebetulnya sudah memberikan penjelasan dan meminta maaf terkait polemik Paskibraka wanita melepas jilbabnya.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Meski sudah meminta maaf, sejumlah pihak tetap menuntut pertanggungjawaban. Mereka meminta Presiden Jokowi memecat Yudian Wahyudi.

Andre Rosiade Minta Jokowi Pecat Kepala BPIP

Anggota DPR RI Andre Rosiade salah satu yang bereaksi keras dengan polemik jilbab Paskibraka tersebut. Satu hari sebelum Kepala BPIP meminta maaf, Andre Rosiade lebih dulu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yudian lantaran tak memahami esensi dari Bhinneka Tunggal Ika.

"Anda (Yudian) paham Bhinneka Tunggal Ika, nggak? Itu semboyan NKRI, semboyan yang menghargai keberagaman di negara kita. Dalih Anda mencerminkan tidak paham Bhinneka Tunggal Ika. Lebih baik dipecat, saya usulin dipecat aja, Pak Jokowi. Bikin gaduh negara. Puluhan tahun kita nggak ada masalah, kok tiba-tiba Anda jadi Kepala BPIP Anda bikin susah, bikin sulit negara. Apalagi kita negara penuh keberagaman, kita negara yang saling menghormati keberagaman dan pandangan agama masing-masing," kata Andre kepada wartawan, Rabu (14/8).

Andre heran dengan jawaban Yudian yang mengklaim tak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Menurut Andre, surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tak mau menandatangani surat tanpa paksaan.

"Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya," ujar legislator asal Sumbar itu.

Dia menilai Yudian hanya bersilat lidah untuk membela kebijakan BPIP yang kini menuai kritik dari masyarakat luas. Andre mengatakan Yudian tidak memahami nilai yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945.

"Jawabannya terlihat bersilat lidah dan merangkai kata-kata aliasomon-omon. Ini orang kalau bacajawabannya merangkai kata-kata aliasomon-omon untuk mencari 1.001 alasan, kalau bicara keseragaman. Berarti orang ini nggak paham Bhinneka TunggalIka," tutur Andre.

Imbas kebijakan BPIP itu, kata Andre, ada anggapan negatif yang muncul terhadap pemerintah. Padahal, lanjut Andre, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kemenpora tidak tahu-menahu perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.

"Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP," imbuh Andre.

Simak juga Video 'Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab hingga Dikecam Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

Cak Imin Minta Kepala BPIP Dicopot

Tak cuma Andre Rosiade, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bereaksi serupa. Cak Imin meminta Yudian Wahyudi dipecat.

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," tegas Cak Imin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Cak Imin mengaku heran soal aturan larangan hijab terhadap Paskibraka. Dia lantas menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan aturan ini merupakan unsur kesukarelaan.

"Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas," terang Cak Imin.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini. Mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apa pun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial," sambungnya.

Cak Imin menyebutkan, kalau diperlukan, kader PKB siap untuk memimpin BPIP. Dia menekankan keutamaan dari kisruhnya ini adalah BPIP tidak lagi boleh memaksakan atas praktik kehidupan dan kebangsaan.

"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan," tuturnya.

Legislator Gerindra Minta Kepala BPIP Dipecat

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta II Himmatul Aliyah juga bereaksi keras. Dia pun mendesak agar Yudian Wahyudi diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN," kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak paham makna sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya memeluk agama masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

"Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini, di antaranya menjalan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh dibuka, sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama," ujar Himma, yang juga merupakan Purna-Paskibraka Indonesia.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, menurutnya, sejak diambil alih oleh BPIP, banyak sekali persoalan yang menimbulkan kegaduhan terkait proses seleksi Paskibraka dari tahun ke tahun di tingkat daerah.

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus. Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila," tutur Himma.

Simak juga Video 'Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab hingga Dikecam Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aik)

IKN (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengeluarkan pernyataan sikap guna merespons tuduhan-tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo membuat skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.

"Kami nyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar," ujar Tenaga Ahli Madya KSP Asep Cuwantoro dalam keterangan video di Jakarta, Kamis.

Pernyataan sikap KSP ini merespons dinamika perpolitikan nasional khususnya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, Jokowi dituduh membuat skenario tiga periode, dan ingin merebut sebuah partai politik.

Asep menekankan para pengkritik tidak bisa menyampaikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lain untuk membuktikan tuduhan tersebut.

KSP melihat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan dan men-downgrade Presiden Jokowi yang sampai hari ini masih memiliki approvalrating tinggi.

Menurut Asep, Presiden Jokowi sampai hari ini tetap fokus untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah ditetapkan sampai 20 Oktober yang akan datang.

"Kami pun sebagai staf yang ada di Istana selalu diingatkan untuk tetap fokus bekerja mencapai program yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dia menekankan sebagai orang Jawa, Presiden memahami betul etika berkomunikasi dengan partai politik.

Asep juga memastikan Jokowi sangat menghormati independensi internal parpol.

"Adapun kedekatan beliau dengan partai politik semata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan," jelasnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas menyatakan bakal mengikuti perintah partai terkait kemungkinan masuk Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini disampaikan Supratman merespons kesiapannya apabila menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku baru tahu ia diisukan menjadi Menkumham berdasarkan pemberitaan media massa.

Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun Presiden Joko Widodo belum memintanya untuk menjadi Menkumham di Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau ada ya pasti saya bilang. Karena saya belum tahu, apanya yang harus saya kasih tahu," ujar Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai GerindraSupratman Andi Agtas mengaku tidak tahu-menahu soal isu yang menyebutnya akan menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

Supratman mengatakan, kabar soal potensi perombakan kabinet tersebut baru ia dengar dari pemberitaan media massa.

"Saya belum tahu, saya bukan enggak tahu, maksudnya, hanya dengar dari media. Tapi menyangkut diri saya, saya belum tahu apa apa," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Supratman pun mengaku belum pernah membahas kemungkinan menjadi Menkumham bersama Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, ia menegaskan bahwa akan mengikuti perintah partai apabila diminta untuk masuk kabinet.

"Bukan soal siap atau enggak siap, tergantung perintah partai mau ditugaskan di mana. Itu soal lain," kata Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun menepis anggapan yang menyebut dirinya masuk bursa Menkumham karena kerap meloloskan undang-undang usulan pemerintah selama memimpin Baleg.

"Enggak ada, kita prinsipnya kalau bisa kita percepat ya kita percepat. Dan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi buat saya seperti itu saja," kata dia.

Sebelumnya, muncul pesan berantai yang menyebutkan Supratman bakal menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly dalam reshuffle atau perombakan kabinet mendatang.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa perombakan kabinet dapat ia lakukan sewaktu-waktu apabila dirasa perlu.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," kata Jokowi menambahkan.