Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Presiden akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5).

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo Hadi.

Presiden Prabowo, kata Mensesneg, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.

Dalam peringatan tersebut KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh yaitu penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

FSP ASPEK Indonesia, salah satu federasi buruh yang ikut serta, secara khusus menyoroti tuntutan upah layak dan penghapusan sistem kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi buruh dan segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik kerja yang dianggap merugikan dan tidak manusiawi.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menerima undangan dari para serikat buruh yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghadiri aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), besok. Dia menyebut Prabowo memutuskan akan hadir.

"Berkenaan dengan perayaan May Day esok hari perlu disampaikan bahwa teman-teman serikat buruh kirimkan undangan ke Presiden untuk hadiri peringatan Hari Buruh Internasional esok hari. Presiden memutuskan Insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menuturkan Prabowo memiliki perhatian khusus kepada kaum buruh. Bagi Prabowo, lanjut dia, kelompok buruh termasuk elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan," ujar Prasetyo.

"Jadi beliau menaruh perhatian besar bahwa kita harus bekerja sama, baik pemerintah sektor swasta para pengusaha dan juga rekan-rekan bruuh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi menyampaikan pihaknya telah mengundang Prabowo untuk hadir pada May Day 1 Mei. Dia menyebut Prabowo diagendakan akan menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang dikerahkan hadir.

"Acaranya adalah Pak Prabowo akan berpidato di antara pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB," kata Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers, kemarin.

Arif menyebutkan para serikat buruh telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana Prabowo hadir saat Mayday tersebut.

"Semua federasi dan konfederasi yang ada kemudian berkoordinasi dengan Setneg. Setneg berkepentingan karena ada presiden yang mau pidato, ada Paspampres dan lain-lain. Jadi acara utama adalah pidato presiden," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menerima undangan dari para serikat buruh yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghadiri aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), besok. Dia menyebutkan Prabowo memutuskan akan hadir.

"Berkenaan dengan perayaan May Day esok hari perlu disampaikan bahwa teman-teman serikat buruh kirimkan undangan ke Presiden untuk hadiri peringatan Hari Buruh Internasional esok hari. Presiden memutuskan Insyaallah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menuturkan Prabowo memiliki perhatian khusus kepada kaum buruh. Bagi Prabowo, lanjut dia, kelompok buruh termasuk elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan," ujar Prasetyo.

"Jadi beliau menaruh perhatian besar bahwa kita harus bekerja sama, baik pemerintah sektor swasta para pengusaha dan juga rekan-rekan buruh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi menyampaikan pihaknya telah mengundang Prabowo untuk hadir pada May Day 1 Mei. Dia menyebutkan Prabowo diagendakan akan menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang dikerahkan hadir.

"Acaranya adalah Pak Prabowo akan berpidato di antara pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB," kata Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers, kemarin.

Arif menyebutkan para serikat buruh telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Koordinasi itu berkaitan dengan rencana Prabowo hadir saat May Day tersebut.

"Semua federasi dan konfederasi yang ada kemudian berkoordinasi dengan Setneg. Setneg berkepentingan karena ada presiden yang mau pidato, ada Paspampres dan lain-lain. Jadi acara utama adalah pidato presiden," ujarnya.

Simak Video Said Iqbal: Presiden Prabowo Akan Hadiri Hari Buruh 1 Mei di Monas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi XIII Fraksi PDIP Marinus Gea mengkritik kinerja Kementerian HAM yang dinilai lamban menangani dugaan pelanggaran HAM dalam kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Marinus mempertanyakan apa yang telah dilakukan KemenHAM setelah ditemukannya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" kata Marinus, dalam keterangannya (29/4).

Ia mendorong Kementerian HAM agar tak hanya menonjolkan popularitas dalam bekerja tapi tak mampu mendorong kesadaran masyarakat soal perlindungan HAM.

Marinus mendorong Kementerian HAM terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akses perlindungan dan pengaduan pelanggaran HAM.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," jelas Marinus.

Lebih lanjut ia turut mengkritik pagu anggaran 2025 Kementerian HAM yang baru terrealisasi sebesar Rp51 miliar dari total pagu Rp113 miliar.

"Apakah realisasi Rp51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tutur dia.

Sebelumnya, Komisi XIII menyimpulkan kasus eksploitasi ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat merujuk pada hasil investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan keterangan para korban dalam rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR, Rabu (23/4).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat usai audiensi.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Marinus menegaskan Kementerian HAM harus melindungi hak-hak para korban.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, Kementerian HAM lamban dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain, dia menyebut DPR telah menerima keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan usai para korban mengadukan kasusnya ke Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, beberapa waktu lalu.

Marinus pun mengingatkan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal itu, menurutnya, agar fungsi kementerian benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

"Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan," ujarnya.

Selain itu, Marinus juga menyinggung terkait tingginya popularitas kementerian HAM saat ini. Namun, kata dia, popularitas itu belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," ungkap Marinus.

Marinus juga menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM 2025. Dia mengatakan dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.

Marinus pun meminta Kementerian HAM untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran senilai Rp 51 miliar. Dia mengingatkan anggaran yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk masyarakat.

"Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tuturnya.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas," imbuh dia.

'Simak juga Video: Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya. Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.

Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.

Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.

Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah. Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami.

“Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.

Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam.

“Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

SUDAH 25 tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan.

Alih-alih bertransformasi menjadi tameng yang kuat bagi konsumen di tengah gempuran ekonomi digital, UU ini seperti artefak hukum yang ditinggalkan zaman. Ia terlalu klasik untuk realitas modern, terlalu sempit untuk kompleksitas global.

Indonesia sedang berada di titik krisis: regulasi yang usang, pelindungan yang rapuh, dan ratifikasi setengah hati.

UU Perlindungan Konsumen lahir dalam semangat melindungi rakyat sebagai pihak lemah dalam hubungan hukum konsumen. Dalam praktiknya, pengawasan lemah, penegakan longgar, dan literasi rendah.

Banyak konsumen yang tertipu produk palsu, iklan menyesatkan, atau penyalahgunaan data pribadi, tapi tidak tahu ke mana harus mengadu atau memilih untuk diam karena merasa negara tidak berpihak pada mereka.

Belum lagi perkembangan e-commerce dan transaksi lintas negara yang membingkai ulang wajah hukum konsumen.

UU ini tak bicara banyak soal tanggung jawab platform digital, cross-border liability, penyelesaian sengketa elektronik, atau pengaturan atas algoritma dan kecerdasan buatan yang kini memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Bahkan Pasal 1 UUPK masih mendefinisikan konsumen sebatas “pemakai barang dan/atau jasa”, tanpa menyentuh konsep modern seperti data subject atau digital consumer.

Indonesia memang menjadi bagian dari sejumlah forum dan komitmen internasional. Kita terdaftar sebagai anggota aktif UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), WTO (World Trade Organization), dan ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP).

Namun, ratifikasi terhadap dokumen penting seperti United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) masih tak jelas implementasinya.

Panduan ini yang diperbarui tahun 2015 seharusnya menjadi kerangka strategis bagi negara-negara berkembang untuk melindungi konsumen, terutama dari praktik tidak etis, monopoli, hingga penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Sayangnya, Indonesia tidak menindaklanjuti komitmen ini dalam pembaruan hukum. Prinsip-prinsip seperti access to justice, right to redress, consumer education, honest advertising, hingga sustainable consumption seakan hanya menjadi jargon dalam dokumen internasional, tanpa realisasi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Negara hadir di forum internasional, tapi absen di depan konsumen sendiri.

Ketimpangan global, ketidakadilan digital

Di saat Uni Eropa menerapkan Digital Services Act dan General Data Protection Regulation (GDPR), serta Australia mereformasi sistem Consumer Law, Indonesia masih berkutat pada mekanisme pengaduan manual dan solusi case by case yang tak tuntas.

Konsumen digital Indonesia, terutama pengguna platform besar seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, hingga Meta dan Google, tidak memiliki kejelasan perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran, misalnya penipuan, kebocoran data, atau algoritma diskriminatif.

Transaksi lintas batas tak disertai instrumen hukum memadai. Seorang konsumen dari Jakarta yang membeli produk dari Korea Selatan via e-commerce lintas negara akan kesulitan mencari ganti rugi jika terjadi cacat produk atau penipuan.

Indonesia belum memiliki cross-border redress mechanism atau memorandum of understanding (MoU) yang kuat di bidang perlindungan konsumen digital.

UUPK tidak mengatur otoritas tunggal yang secara mandiri menangani pengawasan dan penegakan hukum konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang seharusnya menjadi motor, tidak memiliki law enforcement power. Ia hanya bersifat rekomendatif.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebar dan tidak konsisten kapasitasnya. Konsumen seperti dipingpong oleh struktur kelembagaan yang kabur batas dan wewenangnya.

Indonesia harus bagaimana?

Pertama, Indonesia butuh revitalisasi hukum konsumen nasional. Revisi total terhadap UU Perlindungan Konsumen harus segera dilakukan, dengan memasukkan prinsip-prinsip dari UNGCP, rekomendasi OECD, dan praktik terbaik dari negara-negara maju.

Hukum kita tidak bisa lagi menghindari tanggung jawab atas transaksi digital, perlindungan data pribadi konsumen, keterlibatan algoritma, dan peran platform sebagai intermediary liability.

Kedua, perlu dibentuk Ombudsman Konsumen Nasional yang independen dan memiliki kewenangan penyidikan serta pemberian sanksi administratif.

Lembaga ini harus mampu menindaklanjuti pengaduan konsumen dengan cepat dan transparan, sekaligus menjadi pusat edukasi publik tentang hak dan kewajiban konsumen.

Ketiga, pemerintah harus aktif dalam diplomasi hukum konsumen internasional. Harmonisasi aturan perdagangan digital harus dijadikan bagian dari negosiasi perdagangan bebas dan perjanjian ekonomi bilateral maupun multilateral.

Free trade agreement tidak boleh hanya berisi tarif dan ekspor, tapi juga standar perlindungan konsumen yang setara.

Keempat, kurikulum pendidikan nasional harus memasukkan literasi konsumen, terutama untuk generasi muda. Di era yang penuh iklan terselubung dan manipulasi digital, rakyat perlu dibekali nalar kritis, bukan sekadar perangkat lunak.

Sebagaimana ditegaskan dalam UNGCP, perlindungan konsumen adalah instrumen keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

Negara yang gagal melindungi konsumennya adalah negara yang membiarkan rakyatnya jadi korban pasar. Apalagi dalam konteks Indonesia yang mayoritas konsumennya berasal dari kelas menengah ke bawah, perlindungan ini seharusnya menjadi wujud kehadiran negara.

Pembaruan hukum konsumen bukan sekadar teknis legislasi, tetapi soal ideologi: siapa yang hendak dilindungi, siapa yang hendak dibela.

Bila negara hanya sibuk melayani kepentingan produsen besar dan penyedia platform global, maka rakyat hanya akan jadi angka statistik belaka.

Ratifikasi tak boleh setengah hati. Perlindungan konsumen tak boleh sekadar teks hukum. Indonesia harus hadir sepenuhnya dengan niat, dengan keberanian, dan dengan hukum yang adil di tengah perang pasar global yang kian tak menentu ini.

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bakal mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan mengatakan, komitmen itu akan dipegang agar para eks pemain sirkus OCI mendapatkan keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini,” kata Munafrizal Manan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka,” ujarnya lagi.

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu,” katanya

Munafrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI pada 15 April 2025.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Menurut Munafrizal, Kementerian HAM langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan, pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait,” kata Munafrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara memberikan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

"Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses,” ujarnya lagi.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI atau Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di taman safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi pak. Sampai saya melarikan diri Karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

Sementara itu, Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah semua tuduhan para eks pemain sirkus.

Menurut Tony, pelatihan sirkus memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi bukan berarti ada praktik kekerasan atau penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum Senin (28/4) kemarin menjadi sorotan di antaranya mulai dari serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Ketua Komnas HAM Papua sampai dengan dua hakim diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus vonis lepas CPO di PN Jakarta Pusat.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Kejagung periksa dua hakim terkait kasus suap putusan lepas CPO

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua hakim sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“HM (Haris Munandar) selaku hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan HS (Herdiyanto Sutantyo) selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polda DIY selidiki dugaan mafia tanah yang rugikan lansia di Bantul

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) tengah menyelidiki kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang lansia buta huruf bernama Tupon alias Mbah Tupon (68) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan dihubungi di Yogyakarta, Senin, mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima pada tanggal 14 April 2025.

Selengkapnya baca di sini.

3. Satgas Moskona Polri selamatkan Ketua Komnas HAM Papua dari KKB

Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

4. Terdakwa kasus korupsi timah Suparta meninggal dunia

Terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022, Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), meninggal dunia.

“Benar (meninggal dunia) atas nama Suparta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong Bogor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

5. Zarof Ricar bungkam usai ditetapkan sebagai tersangka TPPU

Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Ricar bungkam usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Zarof saat ditemui usai sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin, enggan memberi keterangan kepada pers terkait status tersangkanya yang baru itu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini. Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan memastikan komitmen pihaknya untuk mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) guna memperoleh keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini. Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka," kata Munafrizal Manan.

Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM dengan agenda evaluasi program kerja dan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI terkait dugaan tindak kekerasan yang dialami mereka pada 15 April.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Dia menyebut setelah aduan tersebut diterima, Kementerian HAM langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus tersebut, dia mengatakan pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

Dia lantas berkata, "Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses."

Sebelumnya, Rabu (23/4), Anggota Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Maria Ulfah Anshor mengusulkan agar Komisi XIII DPR RI mendorong pembentukan tim pencari fakta (TPF) independen untuk investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh eks pemain sirkus OCI.

"Dampak dari kasus OCI tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban," kata Maria saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI membahas kasus OCI di kompleks parlemen, Jakarta.

Adapun Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4).

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025