Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan Pintu sebagai perusahaan crypto terdepan dan terpercaya...

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi crypto all-in-one, PT Pintu Kemana Saja (Pintu), meraih penghargaan kepatuhan hukum Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold) di sektor financial services non-bank pada Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.

“Penghargaan ini menegaskan keseriusan kami dalam menjalankan operasional perusahaan secara resmi di bawah payung hukum yang telah diregulasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan bursa kripto CFX,” kata General Counsel Pintu Malikulkusno Utomo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh CEO Hukumonline Arkka Dhiratara dan diterima oleh General Counsel Pintu Malikulkusno Utomo (Dimas) serta Head of Legal Pintu R Wisnu Renansyah Jenie.

Dimas menuturkan, komitmen perusahaan dalam melindungi investor kripto Indonesia sudah diwujudkan melalui beberapa proses regulasi yang telah dilaksanakan dengan baik, seperti tergabung sebagai anggota bursa kripto CFX, dan mendapatkan predikat sebagai perusahaan kripto pertama yang berlisensi penuh sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).

"Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan Pintu sebagai perusahaan crypto terdepan dan terpercaya, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna dalam bertransaksi di platform kami,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendorong ekosistem kripto Indonesia yang lebih aman bagi seluruh investor dan trader kripto di Tanah Air.

CEO Hukumonline Arkka Dhiratara mengapresiasi Pintu yang menjadi pionir dalam kepatuhan hukum khususnya di industri kripto.

"Secara prinsip ada dua hal yang kami lihat pertama komitmen dan konsistensi dari kepatuhan yang didorong oleh Pintu dalam melaksanakan beberapa regulasi dan peraturan yang ada di Indonesia. Kami melihat kombinasi dari persiapan people, proses, dan penerapan teknologi terkini untuk memastikan Pintu dapat comply dalam aturan yang berlaku," ujarnya lagi.

Pada IRCA 2025, terdapat sekitar 107 perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya masing-masing yang kemudian melewati proses penilaian dari dewan juri profesional.

Proses seleksi dan penilaian dilakukan dengan melihat tiga aspek penting, yakni penilaian berbasis dokumen self-assessment, narasi strategi, inovasi, dan sistem pengawasan kepatuhan hukum.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Teguh Suratman, mengingatkan bahwa warga yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum harus mengikuti peraturan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Pendemo yang melakukan tindakan anarkis akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam undang-undang.

"Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat terkait dengan unjuk rasa atau demo. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa atau demo tentu harus menghargai hak dan kewajiban dan hak dan kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus seimbang. Artinya dalam satu sisi itu hak di sisi lain kewajiban yang harus berjalan seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan," kata Teguh dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Teguh mengatakan demo diperbolehkan dalam undang-undang. Tetapi, kata dia, jangan sampai demo disusupi oleh hal-hal yang tidak sesuai aturan.

"Kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan jangan sampai tercederai karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut," tutur dia.

"Misalnya pelaku melakukan tindakan anarkis, melakukan perusakan itu tidak boleh, harus menjaga kondusifitas situasi masyarakat sehingga tidak akan terjadi kekacauan," imbuhnya.

Teguh menambahkan akan ada konsekuensi jika massa aksi melakukan pelanggaran. Dia menyebut para pelaku bisa diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait.

"Ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi maka akan berakibat timbulnya suatu sanksi dan sanksi itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa menyalahkan aparat kepolisian yang menegakkan sanksi karena aparat kepolisian yang menegakkan sanksi itu dilindungi oleh undang-undang," tutur dia.

Teguh mengingatkan agar menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia mengatakan setiap tindakan pelanggaran hukum ada sanksi kepada pelaku.

"Oleh karena itu sedapat mungkin patuhi aturan hukum yang berlaku, sebab ketika melanggar hukum maka konsekuensinya akan dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan bergantung pada jenis yang dilanggar, bisa sanksi yang diatur dalam UU 19/98 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan undang-undang pelanggarannya, misalnya UU lalu lintas, KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain," tutur dia.

(lir/idh)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) untuk menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depannya Kemenham harus bertransformasi di berbagai dimensi, yakni dengan melakukan perubahan yang bersifat perbaikan. Hal ini demi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan.

“Pada periode 2035–2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia dan periode 2040–2045 Indonesia akan memimpin dunia. Oleh karena itu, perlu membangun sistem politik, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” tuturnya.

Pigai menyampaikan pesan tersebut di hadapan 87 pegawai Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Makassar, Senin (12/5).

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kememham Sulsel Daniel Rumsowek dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 66 orang pegawai di wilayah Sulsel dan 21 orang wilayah kerja Sultra.

“Dari jumlah 87 orang diharapkan mampu untuk bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan pusat maupun wilayah sendiri,” ucap Daniel.

Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi Menteri Pigai sejak terbentuknya 20 kantor wilayah Kemenham RI pada 13 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Pigai turut memastikan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kerja kantor wilayah.

Jakarta -

Vadel Badjideh sampai saat ini masih ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia masih menunggu sampai berkas kasusnya selesai lalu disidangkan.

Pada 11 Mei 2025, Vadel berulang tahun yang ke-21 dan merayakannya di tahanan. Dua kakaknya, Bintang serta Martin Badjideh dan ibunya datang untuk merayakan bersama dengan membawa nasi kuning.

Dalam perayaan ulang tahun itu, Vadel Badjideh meminta kepada ibundanya, Titine Badjideh.

"Bilang 'Ma maafin ma, Vadel ada di sini (pas) ulang tahun, terus juga mama juga ulang tahun dan gak bisa ngerayain di rumah kumpul keluarga, bisanya di sini'. Kata Mama 'Ya gak apa-apa, masih bisa ketemu kita'," ujar kakak Vadel Badjideh, Bintang saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025) malam.

Bintang secara blak-blakan menyebut Vadel Badjideh menangis ketika merayakan ulang tahun di tahanan. Apalagi ketika keluarganya datang.

"Ya mama yang menguatkan Vadel," tegas Bintang.

Titine Badjideh disebut ikhlas dan pasrah dengan keadaan anaknya saat ini yang sedang menjalani masa tahanan.

"Ya sudah, pokoknya sekarang di jalanin, ikhlas. Pokoknya, insyallah ada jalannya buat Vadel bisa pulang dan kumpul lagi. Itu aja sih," jelas Titine Badjideh.

Vadel Badjideh ditahan di Polres Jakarta Selatan sejak 13 Februari 2025 setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait putrinya, LM.

Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh terkait dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

(pig/wes)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada era sekarang, pelbagai kegiatan dapat dilakukan melalui medium digital. Bahkan, sejumlah platform aplikasi digital mulai menyediakan layanan yang memudahkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun, bagaimana hukum ibadah kurban melalui aplikasi digital?

Seperti dikutip dari Pusat Data Republika, Dewan Pengawas Syariah Daarut Tauhid (DT) Peduli, Ustaz Ali Nurdin mengakui besarnya pengaruh teknologi informasi dalam urusan muamalah. “Syariah mensyaratkan bahwa salah satu rukun akad adalah adanya ijab dan kabul sebagai representasi keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun demikian dengan perkembangan zaman, pola ijab kabul pun berubah,” ujar Ustaz Ali Nurdin.

Pada zaman dahulu, lanjut dia, biasanya ijab dan kabul dilafazkan dengan jelas. Misalnya, dengan kata-kata "Saya serahkan barang dengan harga sekian" yang diucapkan pihak penjual, sedangkan ujaran "Saya terima barangnya dengan harga sekian" disampaikan pihak pembeli.

Namun, pada zaman kini, pedagang biasa melakukan al-Muaathah, yakni penjual menyerahkan barang, kemudian pembeli menyerahkan uang tanpa ada lafaz yang disampaikan. Sebab, kedua belah pihak telah mengetahui dan menyepakati nilai yang ditransaksikan.

“Dalam transaksi kurban disunahkan ada ijab dan kabul. Dan al-Muaathah ini dianggap sah sebagai ijab kabul,” kata Ustaz Ali Nurdin lagi.

Dalam hal ini, lembaga filantropi adalah wakil dari mudhahhi yang akan berkurban. Akad wakalah yang dilakukan sebenarnya langsung terjadi ketika pihak mudhahhi mentransfer sejumlah dana, sesuai dengan pilihan hewan kurban yang akan dititipkan penyembelihannya kepada pihak lembaga.

Dengan demikian, lanjut Ustaz Ali, hal tersebut telah menunjukan adanya ijab dan kabul. Biasanya pihak lembaga akan meminta data mudahhi untuk memudahkan proses pelaporan.

Solo -

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menangkap buron bernama Januar Murdianto alias Jawir. Jawir kabur usai menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakut.

"Melakukan penangkapan Terdakwa atas nama Januar Murdianto alias Jawir bin Moh Rianto," kata Kepala Kejari Jakut, Dandeni Herdiana, dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Selasa (13/5/2025).

Jawir dibekuk Tim Gabungan Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakut pada Senin, 12 Mei pukul 14.50 WIB. Terdakwa kasus prostitusi atau perbuatan cabul ini diciduk saat apel kekasihnya di kantor.

Jawir ditangkap di salah satu gedung di Jalan MH Thamrin, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

"Tim melakukan upaya penangkapan. Namun, pada saat hendak diamankan, Terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri, akan tetapi upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan," katanya.

Dia lalu dibawa ke kantor Kejari Jakut untuk diserahkan lagi ke rutan tempatnya ditahan sebelumnya, yakni Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Disebutkan Jawir kabur dari PN Jakut usai sidang tahap pemeriksaan saksi pada Selasa, 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB.

Jawir didakwa atas pelanggaran Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Sebagia informasi, Jawir kabur saat akan diadili di PN Jakut pada Selasa (6/5). Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan jaksa penuntut Erni Pramonti.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Intel Kejari Jakut, Rico, mengatakan para tahanan yang akan diadili tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel yang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota kepolisian.

Lalu, pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

(ams/ams)

JAKARTA - Anis Hidayah kini menjabat Ketua Komnas HAM menggantikan Atnike Nova Sigiro. Atnike kemudian menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2,5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," ujar Sekjen Komnas HAM Henry Silka Innah, Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM periode 2022-2027:

1. Ketua: Anis Hidayah

2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina

3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo

4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro

a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai

b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing

5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi

a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian

b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi

c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah spekulasi publik tentang adanya tekanan dalam proses hukum terkait keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pengamanan di lingkungan Korps Adhyaksa. Saat ini, semua kantor kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejati) diamankan prajurit TNI.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, justru keberadaan TNI dalam pengamanan membantu kerja-kerja kejaksaan.

Harli menegaskan, tak ada cawe-cawe TNI dalam setiap proses hukum yang ditangani kejaksaan.

Apalagi, kata dia, terkait dengan penaganan kasus-kasus korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tetap berjalan independen. Menurut Harli, kejaksaan tetap profesional dalam bekerja. Pun juga TNI, yang selama ini sudah menjaga kantor Kejagung juga tak pernah mencampuri urusan penegakan hukum.

"Tidak ada masalah pengamanan TNI itu. Dan tidak ada memengaruhi proses-proses penegakan hukum (di kejaksaan)," kata Harli saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/5/2025). Dia menyebut, keberadaan TNI untuk pengamanan di lingkungan kejaksaan, sebetulnya sudah berlangsung sejak 2022.

Menurut dia, tak pernah ada laporan tentang pembatasan yang dilakukan prajurit TNI terhadap akses publik terhadap kejaksaan. Termasuk, sambung Harlo, akses terhadap peran dan hubungan media dengan kejaksaan.

"Kan hampir setiap hari di Kejaksaan Agung itu memang ada pengamanan dari TNI. Apakah pernah ada masalah? Kan tidak pernah. Apakah memengaruhi proses-proses penegakan hukum? Tidak. Dan apakah wartawan, juga masayarakat juga dibatasi? Tidak juga kan?" ujar Harli.

Dia pun menjamin, tak ada pertentangan hukum terkait dengan keberadaan prajurit TNI di semua kantor kejaksaan. Harli menyebut, hal itu lantaran pengamanan yang dilakukan oleh militer merupakan bentuk kerja sama antara Mabes TNI dan Kejagung.

Keberadaan formulir ​​​​​​​ini mampu mempermudah Bawaslu dalam mencermati munculnya pola kesalahan dari data pemilih.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menilai langkah Bawaslu yang merancang Formulir Model A Pengawasan (Form A Online) pada tahap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) bagian dari reformasi sistem kepemiluan.

"Inisiatif membentuk Form A Online bisa dianggap sebagai bagian dari reformasi digital kepemiluan," kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

Andhyka juga menyebut bahwa langkah ini sebagai penanda penerapan transformasi pada sisi tahapan pengawasan pemilihan umum.

Form A Online untuk PDPB, lanjut dia, menjadi proses perbaikan mengenai tata kelola data pemilih karena laporan dari masyarakat bisa langsung masuk ke sistem yang terdokumentasi dengan baik.

Dengan demikian, kata dia, inovasi dari Bawaslu menjadi wujud menghadirkan ruang transparansi bagi seluruh elemen masyarakat yang akan terdaftar sebagai pemegang hak suara.

"Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif karena sistem online dapat mempermudah pelaporan dugaan masalah di lapangan," ujarnya.

Ia mengemukakan bahwa keberadaan formulir ini mampu mempermudah Bawaslu dalam mencermati munculnya pola kesalahan dari data pemilih, salah satunya yang berkaitan dengan wilayah.

"Jadi, bisa menurunkan potensi manipulasi data. Sistem online menciptakan jejak digital yang lebih sulit dimanipulasi," ucapnya.

Kendati demikian, Andhyka berharap sebelum dituangkannya Form A di dalam surat keputusan, Bawaslu perlu memastikan keamanan setiap data pemilih yang masuk.

"Harus dipastikan laporan masyarakat tidak disalahgunakan dan data tidak bocor. Verifikasi pelapor dan laporan, Bawaslu perlu menyiapkan mekanisme untuk memastikan laporan bukan hoaks atau manipulatif," kata dia.

Selanjutnya mengintegrasikan Form A Online dengan sistem milik KPU dan dispendukcapil di setiap wilayah agar laporan langsung bisa dibandingkan dengan data resmi.

"Pelatihan petugas dan sosialisasi publik sehingga sistem ini tidak hanya jadi formalitas, tetapi benar-benar secara aktif," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sebanyak 59 Afrikaner atau warga Afrika Selatan berkulit putih keturunan Belanda tiba di Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/5/2025) dengan status pengungsi.

Mereka diterbangkan langsung dari Johannesburg ke Bandara Dulles dekat Washington DC menggunakan pesawat carteran yang dibiayai pemerintah AS.

Kedatangan rombongan Afrikaner pertama ini disambut hangat oleh pejabat imigrasi AS, di mana anak-anak diberi makanan ringan dan mainan.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai negara bagian seperti Minnesota, Idaho, dan Nevada, serta menerima bantuan awal dari organisasi sosial setempat.

Status pengungsi ini diberikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Februari lalu yang menyatakan bahwa kelompok minoritas Afrikaner menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Trump mengeklaim, petani kulit putih sedang menjadi korban “genosida” di Afrika Selatan, termasuk perampasan tanah tanpa kompensasi.

Tuai kecaman

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, menyebut bahwa tidak ada dasar hukum maupun fakta yang bisa menjelaskan keputusan pemerintah AS memberikan status pengungsi pada kelompok ini.

“Ini narasi yang salah. Langkah ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” ujar Magwenya.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi agraria yang baru disahkan bertujuan untuk pemerataan, bukan untuk merampas tanah milik Afrikaner.

Selain dari pemerintah Afrika Selatan, kritik juga datang dari berbagai pihak, yang menganggap proses pengajuan status pengungsi ini terbilang cepat, yakni sekitar tiga bulan, di mana biasanya, proses pengajuan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Beberapa kelompok keagamaan dan kemanusiaan di AS mengecam keputusan ini karena dianggap tidak adil.

Gereja Episkopal, salah satu organisasi yang selama ini membantu penempatan pengungsi, bahkan mengumumkan bahwa mereka memutus kerja sama dengan pemerintah karena tidak setuju dengan “perlakuan istimewa” yang diberikan kepada pengungsi Afrikaner.

“Ini bukan hanya sinyal rasisme, tapi juga bentuk ketidakadilan terhadap ribuan pengungsi dari wilayah konflik yang kini ditolak,” kata Gregory Meeks, anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Human Rights Watch juga menyebut keputusan ini sebagai tindakan rasisme, karena pada saat yang sama, ribuan pengungsi dari wilayahkonflik seperti Afghanistan bahkan tidak diizinkan masuk.

Ketegangan diplomatik AS-Afsel meningkat

Langkah Trump dalam menampung pengungsi Afrikaner semakin memperburuk hubungan antara AS dan Afrika Selatan.

Sebelumnya, hubungan kedua negara ini memang telah mengalami ketegangan sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan di Mahkamah Internasional terhadap Israel yang dituduh melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Ketegangan makin meningkat ketika Duta Besar Afrika Selatan untuk AS diusir pada Maret lalu, setelah mengatakan bahwa Trump menggunakan "narasi korban kulit putih" sebagai alat politiknya.

Siapa Pengungsi Afrikaner?

Afrikaner adalah keturunan penjajah Eropa, terutama dari Belanda, yang mendominasi politik dan ekonomi selama era apartheid di Afrika Selatan.

Setelah apartheid berakhir pada 1994, banyak dari mereka masih memegang sebagian besar lahan pertanian dan kekayaan.

Meskipun sebagian besar Afrikaner masih hidup dalam kondisi mapan, sebagian lainnya juga menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan, seperti warga dari kelompok ras lain.

Namun, banyak warga Afrika Selatan, baik kulit putih maupun kulit hitam, merasa klaim bahwa mereka mengalami "penganiayaan rasial" terlalu berlebihan dan mengada-ada.

Media sosial Afrika Selatan pun ramai dengan lelucon yang menyindir keputusan ini, dengan menyebut para pengungsi akan “merindukan liburan ke pantai dan asisten rumah tangga mereka.”

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sebanyak 59 Afrikaner atau warga Afrika Selatan berkulit putih keturunan Belanda tiba di Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/5/2025) dengan status pengungsi.

Mereka diterbangkan langsung dari Johannesburg ke Bandara Dulles dekat Washington DC menggunakan pesawat carteran yang dibiayai pemerintah AS.

Kedatangan rombongan Afrikaner pertama ini disambut hangat oleh pejabat imigrasi AS, di mana anak-anak diberi makanan ringan dan mainan.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai negara bagian seperti Minnesota, Idaho, dan Nevada, serta menerima bantuan awal dari organisasi sosial setempat.

Status pengungsi ini diberikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Februari lalu yang menyatakan bahwa kelompok minoritas Afrikaner menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Trump mengeklaim, petani kulit putih sedang menjadi korban “genosida” di Afrika Selatan, termasuk perampasan tanah tanpa kompensasi.

Tuai kecaman

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, menyebut bahwa tidak ada dasar hukum maupun fakta yang bisa menjelaskan keputusan pemerintah AS memberikan status pengungsi pada kelompok ini.

“Ini narasi yang salah. Langkah ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” ujar Magwenya.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi agraria yang baru disahkan bertujuan untuk pemerataan, bukan untuk merampas tanah milik Afrikaner.

Selain dari pemerintah Afrika Selatan, kritik juga datang dari berbagai pihak, yang menganggap proses pengajuan status pengungsi ini terbilang cepat, yakni sekitar tiga bulan, di mana biasanya, proses pengajuan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Beberapa kelompok keagamaan dan kemanusiaan di AS mengecam keputusan ini karena dianggap tidak adil.

Gereja Episkopal, salah satu organisasi yang selama ini membantu penempatan pengungsi, bahkan mengumumkan bahwa mereka memutus kerja sama dengan pemerintah karena tidak setuju dengan “perlakuan istimewa” yang diberikan kepada pengungsi Afrikaner.

“Ini bukan hanya sinyal rasisme, tapi juga bentuk ketidakadilan terhadap ribuan pengungsi dari wilayah konflik yang kini ditolak,” kata Gregory Meeks, anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Human Rights Watch juga menyebut keputusan ini sebagai tindakan rasisme, karena pada saat yang sama, ribuan pengungsi dari wilayah konflik seperti Afghanistan bahkan tidak diizinkan masuk.

Ketegangan diplomatik AS-Afsel meningkat

Langkah Trump dalam menampung pengungsi Afrikaner semakin memperburuk hubungan antara AS dan Afrika Selatan.

SOLO, KOMPAS.com - Korlantas Polri membentuk tim penegakan hukum untuk menindak kendaraan Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) atau over dimension and over loading (Odol).

“Tim ini akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Agus menegaskan, pihaknya tidak akan lagi menoleransi kendaraan kelebihan muatan yang selama ini membahayakan keselamatan dan merusak infrastruktur negara.

Bahkan, maraknya kendaraan kelebihan muatan menyebabkan negara mengalami kerugian.

“Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas,” kata Agus.

Tim Penegakan Hukum KDM terdiri dari personel Direktorat Lalu Lintas Polda, Satlantas Polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

Agus mengatakan, tim penegakan hukum KDM ini bertugas untuk melakukan penertiban, penindakan langsung di lapangan, serta memberikan edukasi hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Dasar hukum penindakannya, antara lain, Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi.

Sanksi: pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Nantinya, tim penegakan hukum ini akan razia di sejumlah titik rawan, seperti pelabuhan, jalan-jalan nasional, dan kawasan industri.

Selain itu, Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera ETLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih dari itu, Korlantas juga akan melakukan pembenahan sistemik terkait dengan permasalahan seputar kendaraan kelebihan muatan.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," tutup Agus.