Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, serta harmonisasi hukum antarsektor.

Penandatanganan dilakukan di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu, dengan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta perwakilan 20 K/L, diantaranya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Dengan kerjasama lintas kementerian ini tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Soliditas di antara seluruh kementerian akan nampak bahwa ego sektoral harus kita kesampingkan untuk tujuan yang baik, tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Supratman usai penandatanganan itu.

Adapun 20 K/L yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenkum, antara lain, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, ⁠Polri, ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kehutanan.

Berikutnya, ⁠Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, ⁠Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), ⁠Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, serta ⁠Kementerian BUMN.

Kemudian, ⁠⁠Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, ⁠Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), ⁠Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta ⁠Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Supratman menjelaskan bahwa pascarestrukturasi, Kemenkum memiliki tiga direktorat jenderal (ditjen) yang siap berkolaborasi dengan K/L, yakni Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

Ditjen PP, misalnya, memiliki keterkaitan langsung dengan K/L karena menyangkut soal penyusunan dan harmonisasi regulasi. Supratman menyebut Ditjen PP telah memiliki sistem i-Harmonisasi untuk pengharmonisan regulasi setingkat peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

“Apa pun yang di bawah tingkatan undang-undang, dengan i-Harmonisasi yang kami kembangkan yang merupakan karya cipta anak sendiri di Ditjen PP, sekarang harmonisasi itu hanya membutuhkan waktu paling lama lima hari,” ujar Menteri Hukum.

Ia berpesan kepada K/L untuk senantiasa berkoordinasi dengan Kemenkum melalui Ditjen PP mulai dari perencanaan penyusunan regulasi. Dengan begitu, ia meyakini tata hukum Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Di samping itu, Kemenkum melalui Ditjen AHU tengah menyiapkan transformasi digital dalam rangka percepatan Koperasi Merah Putih yang berkaitan dengan Kementerian Koperasi. Dalam hal ini, Ditjen AHU menyediakan sistem khusus untuk pendaftaran koperasi dimaksud.

“Saat ini kami membuat line khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, seribu pendaftaran bisa bersamaan dalam satu jam. Artinya, dalam satu kali 24 jam, pendaftaran Koperasi Merah Putih yang oleh sistem langsung bisa disahkan itu bisa 24 ribu per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkum juga melakukan transformasi digital melalui Ditjen KI. Upaya ini, imbuh Supratman, berkaitan erat dengan tanggung jawab Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Menurut Nico, nota kesepahaman ini dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antarsektor dalam pengembangan kebijakan dan layanan berbasis hukum, mengakselerasi regulasi dan transformasi digital pelayanan publik, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh sebab itu, Nico mengaku yakin penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkum dan 20 K/L tidak hanya seremonial semata, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045,” ucap Nico.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

MEDAN, iNewsMedan.id - Kabar gembira bagi calon jemaah haji asal Sumatera Utara, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memberikan pelayanan khusus dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji Embarkasi Medan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan keberangkatan ibadah haji 1446 H/ Tahun 2025.

Sebanyak 8.328 calon jemaah haji asal Sumatera Utara yang terbagi dalam 24 kloter akan diberangkatkan melalui Embarkasi Medan. Mereka mulai memasuki Asrama Haji Medan sejak 1 Mei 2025, dan kloter pertama dijadwalkan terbang menuju Madinah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deliserdang, pada 2 Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas imigrasi yang tergabung dalam Satgas Haji Kantor Imigrasi Medan, yang terdiri dari 6 tim. Mereka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti Petugas Pemberangkatan Ibadah Haji Embarkasi Medan (Kementerian Agama), Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, BPJS, Polri, Garuda Indonesia, Karantina, dan Gapura. 

"Sinergi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan dokumen berjalan lancar dan tertib," katanya, Rabu (14/5/2025).

Inovasi pelayanan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji ini memberikan kemudahan signifikan bagi para calon jemaah. Petugas imigrasi siap siaga melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen perjalanan, serta memberikan tanda keluar wilayah Indonesia pada paspor. Setelah itu, petugas juga aktif dalam proses distribusi paspor kepada para jemaah, memastikan setiap orang membawa dan menyimpannya dengan aman. 

"Selain itu, petugas juga memasang stiker clearance pada bus yang mengangkut jemaah dan melakukan pengawasan menyeluruh hingga para jemaah naik ke pesawat," ungkap Uray Avian.

Ibu Siti Aisyah, salah seorang calon jemaah haji, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemudahan ini. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bahagia bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Saya diberangkatkan tanpa harus menunggu lama dalam antrean pemeriksaan keimigrasian seperti penumpang pada umumnya, sebuah kemudahan yang luar biasa. Dengan adanya kemudahan ini, saya bisa fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk. Semoga pengalaman ini menjadi berkah dan inspirasi bagi kita semua," ujarnya penuh haru.

Kepala Kantor Imigrasi Uray Avian juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah. "Selamat menunaikan Ibadah Haji. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan selama di Tanah Suci, kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur, Aamiin. Saya juga mengimbau kepada seluruh jemaah untuk selalu menjaga dan menyimpan dokumen perjalanan yaitu paspor dengan baik selama menjalankan ibadah," pesannya.

Langkah proaktif Imigrasi Medan ini diapresiasi oleh para calon jemaah haji karena memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu, sehingga mereka dapat lebih fokus mempersiapkan diri untuk ibadah di Tanah Suci.

Editor : Jafar Sembiring

PEKANBARU, iNews.id - Sebanyak 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Riau. Belum diketahui bagaimana para tahanan itu melarikan diri dari Mapolres yang berada di Kota Bangkinang tersebut.

Informasi yang dihimpun iNews, para tahanan kabur, Selasa (13/5/2025) malam. Saat ini polisi masih memburu para tahanan.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi menbenarkan adanya tahanan kabur di Polres Kampar. Namun dia mengaku belum mendapat data resmi identitas dan kronologi tahanan yang melarikan diri.

"Memang betul ada tahanan Polres Kampar yang kabur. Namun saya belum bisa menjelaskan detail. Nanti update akan kami sampaikan. Mohon doanya agar 11 tahanan yang kabur segera tertangkap," ujar Anom, Rabu (14/5/2025).

Terkait kejadian ini, Polda Riau telah mengirimkan tim ke Polres Kampar. Tim ini dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo yang langsung bergerak ke lokasi Rabu (14/5/2025) siang ini.

"Saat ini sudah dibentuk tim yang dipimpin Bapak Wakapolda Riau. Siang ini dia langsung ke Kampar untuk mengevaluasi apa yang terjadi di sana. Mohon doanya agar tahanan segera tertangkap," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Sebanyak 11 tahanan narkoba dan kasus pencurian di Mapolres Kampar, Riau kabur dini hari tadi. Wakapolda Brigjen Polisi Andrianto Jossy turun langsung untuk memimpin pencarian pelaku.

"Polda sedang bentuk tim yang dipimpin Wakapolda untuk menangkap tahanan yang kabur," ungkap Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Rabu (14/5/2025).

Anom memastikan tim yang dibentuk telah tiba di Kampar. Salah satunya memastikan kronologi kejadian untuk memburu pelaku yang kabur.

"Tim sedang di Kampar untuk memastikan kronologis kejadian, termasuk upaya penangkapan kembali kepada para tersangka. Mohon doanya semoga cepat tertangkap," kata Anom.

Diketahui, ada 11 tahanan Polres Kampar kabur dini hari tadi. Tahanan yang kabur terlibat kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan.

Dari 11 tahanan kabur, Anom memastikan belum ada yang tertangkap. Pemeriksaan secara internal juga masih terus dilakukan.

"Ada yang kasus 363 pencurian pemberatan dan narkoba. Antara pukul 01.45-02.00 WIB dini hari tadi," kata Anom.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Aceh Barat (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat memastikan sebanyak 175 jamaah calon haji (JCH) asal kabupaten setempat, telah mulai menggunakan paspor elektronik (e-paspor) pada musim haji tahun ini.

“Penerbitan e-paspor ini untuk memudahkan jamaah asal Indonesia khususnya Aceh, agar saat tiba di Arab Saudi, lebih mudah mendapatkan pendataan oleh petugas berwenang saat tiga di tanah suci,” kata Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin kepada ANTARA, Rabu.

Seperti diketahui, pada musim haji tahun ini, sebanyak 175 jamaah haji Aceh Barat, termasuk satu orang tim pembimbing ibadah haji Indonesia dan satu orang petugas haji daerah, turut diberangkatkan ke tanah suci.

Para jamaah calon haji tersebut akan diberangkatkan dalam kelompok terbang (kloter) 4 BTJ Aceh pada tanggal 20 Mei 2025 mendatang, pukul 08.30 WIB dari Meulaboh ke Asrama Haji Embarkasi Aceh di Banda Aceh.

Para jamaah selanjutnya akan diterbangkan dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh ke Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 17.30 WIB dengan penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 2104.

Jamauluddin mengatakan layanan paspor elektronik atau e-paspor merupakan layanan pembuatan paspor yang dilengkapi dengan chip elektronik berisi data biometrik seperti foto wajah dan sidik jari.

E-paspor memiliki keunggulan keamanan lebih tinggi, proses imigrasi lebih cepat, dan bisa memberikan fasilitas bebas visa ke beberapa negara.

Selain memiliki keamanan lebih tinggi, dan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bagi pemilik e-paspor juga akan mendapatkan proses imigrasi lebih cepat di negara tujuan yang menggunakan sistem pemeriksaan paspor otomatis.

Jamaluddin menjelaskan e-paspor memiliki masa berlaku visa yang lebih lama di negara-negara tertentu, bagi WNI yang mengajukan visa dengan e-paspor.

Ia juga menambahkan mulai tanggal 1 Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh hanya akan melayani penerbitan paspor elektronik (e-paspor).

Ketentuan ini menegaskan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengajukan paspor di kantor imigrasi tersebut, mulai saat ini tidak lagi bisa mendapatkan paspor biasa, dan seluruh permohonan akan diproses dalam bentuk e-paspor.

Aceh Barat (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini telah menerbitkan sebanyak 7.369 paspor elektronik bagi masyarakat di wilayah pantai barat selatan Aceh.

“Penerbitan layanan paspor elektronik ini sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat yang bepergian ke luar negeri,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin kepada ANTARA, Rabu.

Menurutnya, layanan paspor elektronik atau e-paspor merupakan layanan pembuatan paspor yang dilengkapi dengan chip elektronik berisi data biometrik seperti foto wajah dan sidik jari.

E-paspor memiliki keunggulan keamanan lebih tinggi, proses imigrasi lebih cepat, dan bisa memberikan fasilitas bebas visa ke beberapa negara.

Jamaluddin menjelaskan e-paspor memiliki keamanan lebih tinggi, dan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bagi pemilik e-paspor juga akan mendapatkan proses imigrasi lebih cepat di negara tujuan yang menggunakan sistem pemeriksaan paspor otomatis.
Paspor ini juga memiliki fasilitas bebas visa ke beberapa negara, dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Jamaluddin menjelaskan e-paspor memiliki masa berlaku visa yang lebih lama di negara-negara tertentu, bagi WNI yang mengajukan visa dengan e-paspor.

Jamaluddin juga menambahkan mulai tanggal 1 Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh hanya akan melayani penerbitan paspor elektronik (e-paspor).

Ketentuan ini menegaskan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengajukan paspor di kantor imigrasi tersebut, mulai saat ini tidak lagi bisa mendapatkan paspor biasa, dan seluruh permohonan akan diproses dalam bentuk e-paspor.

“Khusus sejak 1 Mei hingga 9 Mei 2025, jumlah paspor elektronik yang kita terbitkan sebanyak 140 buah e-paspor,” demikian Jamaluddin.

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan mengenai laporan yang diajukan ke Komnas HAM terkait kebijakannya mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Menurut Dedi, seharusnya yang melaporkan adalah orangtua siswa yang mengikuti pendidikan karakter di barak militer tersebut.

"Kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara," ujar Dedi setelah meninjau siswa yang mengikuti penguatan pendidikan karakter di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Purwakarta, bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, pada Rabu (14/5/2025).

Dedi menjelaskan bahwa anak-anak yang dikirim ke barak militer saat ini berdasarkan permintaan orangtua mereka.

Ia menegaskan bahwa obyek yang dilaporkan adalah pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut.

"Kan ini kan orangtuanya yang meminta. Jadi, ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orangtuanya. Karena kan saya diserahkan oleh orangtuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahkan untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini, kalau dalam istilah di Jawa Barat pendidikan berkarakter," jelas Dedi.

Mengenai presentase perubahan para siswa setelah mengikuti pendidikan karakter, Dedi menjawab dengan singkat.

"Jangan kata saya, kata nanti aja psikolog bagaimana, kata gurunya bagaimana, kata orangtuanya," katanya.

Dedi Muluyadi tanggapi pro kontra kebijakannya

Dedi juga menanggapi pro dan kontra terkait kebijakannya di Jawa Barat.

Kebijakan untuk memasukkan siswa bermasalah ke barak militer memang menuai berbagai tanggapan, termasuk dari DPR RI.

"Ya, jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Karena mereka sayang banget sama saya, saya enggak boleh salah gitu lho," ungkap Dedi saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti pelatih dan pemain sepak bola.

Menurutnya, jika seorang pelatih terus-menerus menyampaikan kepada pemainnya agar tidak boleh berbuat salah, maka pemain tidak akan melakukan serangan saat pertandingan.

"Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini enggak ada salahnya, salahnya apa coba?" tegas Dedi.

BULELENG, KOMPAS.com - Seorang warga negara Italia berinisial FAFC (42) dideportasi dari Bali akibat penyalahgunaan izin tinggal atau visa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Hendra Setiawan, mengungkapkan bahwa FAFC terlibat dalam memasarkan aktivitas menembak ikan atau spearfishing melalui akun media sosialnya, meskipun ia memiliki izin tinggal terbatas (Itas).

"Yang bersangkutan diduga telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal terbatas (Itas) yang dimilikinya," ujar Hendra pada Rabu (14/5/2025) di Buleleng.

Sebelumnya, FAFC terdaftar sebagai pemegang Itas dan bekerja sebagai instruktur selam atau freediving di Bali, tinggal di wilayah Amed, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, pihak imigrasi menemukan bahwa FAFC aktif memasarkan kegiatan spearfishing melalui media sosial.

"Aktivitas yang dilakukan oleh yang bersangkutan jelas bertentangan dengan tujuan dan ketentuan izin tinggal yang diberikan," tegas Hendra.

FAFC dideportasi pada Minggu (11/5/2025) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Ia menumpangi penerbangan Thai Airways nomor TG 440 (Denpasar – Bangkok), yang selanjutnya menuju tujuan akhir di Malpensa Airport, Milan, Italia.

Hendra menambahkan bahwa pendeportasian ini merupakan langkah untuk menegakkan peraturan keimigrasian.

"Tindakan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ekosistem pariwisata Bali," ujarnya.

"Kami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Jembrana, mematuhi peraturan," tutupnya.

Sebanyak 11 tahanan di Mapolres Kampar, Riau kabur dini hari tadi. Tahanan yang kabur itu terlibat kasus pencurian dan kasus narkoba.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto membenarkan tahanan yang kabur. Termasuk jumlah 11 tahanan yang saat ini tengah dicek Wakapolda Brigjen Polisi Jossy.

"Iya (11 tahanan Polres Kampar kabur), ini masih dicek. Belum ada ditangkap," tegas Anom, Rabu (14/5/2025).

Dalam catatan kepolisian, tahanan yang kabur terdiri dari kasus pencurian disertai pemberatan dan kasus narkoba. Mereka kabur dini hari tadi sekitar pukul 01.45-02.00 WIB.

"Ada yang kasus 363 pencurian pemberatan dan narkoba. Antara pukul 01.45-02.00 WIB dini hari tadi," kata Anom.

Polda Riau sendiri telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Brigjen Polisi Jossy. Tim langsung turun untuk mengidentifikasi dan memburu tahanan yang kabur.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

JAKARTA, KOMPAS.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional untuk menindak tegas pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan atau ODOL (over dimension over load).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengatakan, praktik KDM atau ODOL telah merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur, sehingga tidak akan ditoleransi lagi.

Tim ini terdiri dari personel Ditlantas Polda, Satlantas Polres, serta bersinergi dengan Kementerian dan Dinas Perhubungan.

Dok. Jasa Marga Ilustrasi truk ODOL

“Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas,” ujar Agus, dalam keterangan tertulis (13/5/2025).

Fokus utama adalah penertiban langsung di lapangan, edukasi hukum, serta pemanfaatan teknologi seperti ETLE, jembatan timbang digital, dan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi.

Polri menargetkan Zero KDM sebagai komitmen untuk keselamatan publik dan keberlanjutan infrastruktur. Penindakan didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009, dengan sanksi pidana dan denda bagi pelanggar.

Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan bertransformasi ke armada legal demi mendukung sistem transportasi yang tertib dan adil.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” kata Agus.

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah Tindak Pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi truk yang ditilang.

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik.

Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

“Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia,” kata dia.

Dok. PT Jasamarga Metropolitan Tollroad Operasi penertiban truk ODOL.

Dasar hukum penindakan antara lain, Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009, yakni kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi. Sanksinya dapat dikenakan pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Pasal 307, Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Pasal 169 ayat (1), modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Sebuah insiden tak pantas terjadi saat pertunjukan Reog Obyok di Ponorogo. Seorang penari Jathil perempuan dilecehkan secara fisik oleh penonton pria dengan sengaja memukul bagian pantat. Namun, pelaku lolos dari jerat hukum.

Kejadian ini sempat terekam kamera dan videonya viral di media sosial. Oleh pembarong, si penari jathil sempat ditahan agar tidak tersulut emosinya. Video itu pun viral di akun media sosial dan telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali.

Berikut Fakta-fakta Penari Jathil Ponorogo Dilecehkan Saat Pentas

1. Terjadi Saat Pentas Reog Obyok

Seorang penari jathil di Ponorogo mengalami pelecehan. Salah satu penonton sengaja memukul bagian pantat si penari perempuan. Sontak, kejadian yang sempat terekam itu pun viral di media sosial.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Ponorogo pada Senin (11/5/2025) malam. Saat itu, ada pentas seni Reog Obyok. Salah satu bentuk atraksi, selain penampilan Reog juga ada penampilan menari dari para penari Jathil.

2. Penari Marah dan Menampar Pelaku

Dalam video berdurasi 2 menit itu, tampak seorang penari jathil menari di depan pembarong. Lalu, tiba-tiba datang seorang pria berkaus hitam mendekati penari dan dengan sengaja memukul bagian pantat si penari.

Tak terima dengan perlakuan tak senonoh tersebut, sang penari langsung melabrak si pelaku. Dengan penuh emosi, si penari kesal tampak memarahi dan menampar pelaku.

3. Video Viral Ditonton Jutaan Kali

Oleh pembarong, si penari jathil sempat ditahan agar tidak tersulut emosinya. Video itu pun viral di akun media sosial dan telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali.

"Viral ... pemain jathil Reog obyog ponorogo di tampar bagian bawah tubuhnya hingga kaget. Kondisi yg menampar dalam keadaan mabuk, sontak ada sedikit keributan dan dilerai pemain seniman reog lainnya. Admin sudah menghubungi korban juga dan minta izin publikasi. Info terbaru akan di laporkan ke polsek setempat," tulis akun @ponorogo.update.

4. Warganet Kecam Tindakan Pelaku

Kejadian itu pun mendapat berbagai respons warganet. Banyak yang menyayangkan kejadian tersebut.

"Maaf banget knp semuanya seperti menganggap wajar...banyak laki laki disana knp diem aja," tulis akun arsyadinata_mams.

"Mbak jathil: "cuma penari bukan elsi"," terang akun el.vinaresa.

"Kok pakai nanya termasuk pelecehan apa bukan. Jelas-jelas pelecehan. Bahkan nyuit-nyuitin aja udah masuk ke pelecehan kok," tulis akun crearuna23.

5. Kasus Diselesaikan Secara Damai

Kapolsek Sawoo, AKP Yudi Kristiawan membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi. Namun kasus telah diselesaikan dengan cara damai.

"Pada Senin sore (12/5/2025), kedua belah pihak kita pertemukan di Balai Desa Tugurejo bersama perangkat desa dan Bhabinkamtibmas. Dalam pertemuan itu, pelaku mengakui kesalahannya dan korban juga telah memaafkan," ujar Yudi.

6. Pelaku Ngaku Mabuk

Proses mediasi tersebut dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Desa Tugurejo Aipda Suyanto, perangkat desa, korban serta pelaku. Yudi menjelaskan, pihak pelaku mengakui perbuatannya dilakukan dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras.

"Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap melakukan klarifikasi kepada Paguyuban Reog Ponorogo," tegas Yudi.

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi