Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah ormas Islam mendesak pemerintah mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Permintaan itu disampaikan buntut adanya insiden anggota Paskibraka melepas jilbab beberapa waktu lalu.

"Ormas Islam semua bersepakat untuk meminta agar surat keputusan (larangan berjilbab) agar dicabut," kata Wasekjen MUI Ikhsan Abdullah setelah rapat bersama sejumlah pimpinan MUI di gedung MUI pada Selasa 27 Agustus 2024 seperti dikutip dari situs MUI, Kamis (29/8/2024).

Ikhsan mengatakan keputusan tersebut diambil secara mufakat oleh MUI dan berdasarkan kesepakatan dari sejumlah ormas Islam yang berada di bawah naungan MUI. Dia meyakini BPIP telah melakukan pelanggaran administrasi dan konstitusi terkait hak kebebasan. Karena itu, sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pimpinan BPIP perlu dievaluasi.

"Karena Pak Yudian melanggar peraturannya sendiri dengan menghilangkan ketentuan mengenai penggunaan ciput. Kita semua sepakat mengusulkan kepada Presiden agar Pak Yudian sebagai kepala BPIP diberhentikan," ujar Ikhsan.

Perihal permintaan itu, Ikhsan memastikan pihaknya telah berkirim surat ke presiden. Selain itu, MUI melakukan somasi langsung ke BPIP untuk meminta penjelasan dan klarifikasi di balik insiden anggota Paskibraka melepas jilbab.

"Ini tentu berkaitan dengan pemaksaan BPIP untuk melanjutkan niatnya menjalankan surat keputusan itu. Ini yang telah kami lakukan dalam bentuk teguran atau somasi," ujar Ikhsan.

Kepala BPIP Minta Maaf

Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya telah meminta maaf atas polemik anggota Paskibraka wanita melepas jilbab. Berdasarkan kebijakan terbaru, Paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Pada kesempatan yang sama, BPIP juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibraka.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Yudian kemudian menjelaskan bahwa BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tanggal 17 Agustus nanti.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," ungkap Yudian.

Lihat juga Video 'Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/dhn)

"Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini maka landasan negara tidak perlu diganti, karena selama ini relatif bisa merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan di Timur Tengah sana belum tentu bisa diterapkan disini, apalagi ideologi

Jakarta (ANTARA) - Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Sumber Daya Manusia - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menilai Indonesia lebih tepat menganut ideologi Pancasila dibandingkan dengan khilafah.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia berdiri berdasarkan kesepakatan dan perjuangan masyarakat dari beragam suku, agama dan budaya, bukan dengan latar belakang ideologi muslim atau Timur Tengah semata.

"Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini maka landasan negara tidak perlu diganti, karena selama ini relatif bisa merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan di Timur Tengah sana belum tentu bisa diterapkan disini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia” kata Helmi dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Kamis.

Helmi menjelaskan, ideologi khilafah yang lahir di Timur Tengah tidak sepenuhnya sempurna dan belum tentu layak diterapkan di Indonesia.

Pasalnya, ideologi khilafah yang berkembang di Timur Tengah lahir dari sistem pemerintahan monarki atau kerajaan.

"Sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata dia.

Helmi melanjutkan, justru masyarakat pada saat itu tidak puas dengan sistem kerajaan karena para kroninya hanya menunjukkan kemewahan dalam gaya hidup.

Ketidakpuasan masyarakat Timur Tengah itu akhirnya melahirkan gerakan baru yang disebut dengan sufisme.

Menutut Helmi, sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya dan pola kehidupan keluarga dan kroni khalifah yang saat itu bermewah-mewahan.

Helmi melanjutkan, ideologi khilafah sendiri tidak bisa ditafsirkan lahir dari Alquran lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja.

Karenanya, Helmi kembali menjelaskan bahwa pancasila merupakan ideologi negara yang paling tepat karena memfasilitasi keberagaman latar belakang masyarakat untuk berdemokrasi.

"Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa dipertanggungjawabkan dan faktanya tetap eksis sampai sekarang," kata dia.

Dia pun berharap kepada seluruh organisasi keagamaan di Indonesia agar memberikan cara pandang yang benar akan khilafah sehingga masyarakat tidak disesatkan oleh informasi-informasi yang keliru.

"Bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang kuat,” pungkas Helmi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini maka landasan negara tidak perlu diganti, karena selama ini relatif bisa merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan di Timur Tengah sana belum tentu bisa diterapkan disini, apalagi ideologi

Jakarta (ANTARA) - Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Sumber Daya Manusia - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menilai Indonesia lebih tepat menganut ideologi Pancasila dibandingkan dengan khilafah.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia berdiri berdasarkan kesepakatan dan perjuangan masyarakat dari beragam suku, agama dan budaya, bukan dengan latar belakang ideologi muslim atau Timur Tengah semata.

"Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini maka landasan negara tidak perlu diganti, karena selama ini relatif bisa merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang diterapkan di Timur Tengah sana belum tentu bisa diterapkan disini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia” kata Helmi dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Kamis.

Helmi menjelaskan, ideologi khilafah yang lahir di Timur Tengah tidak sepenuhnya sempurna dan belum tentu layak diterapkan di Indonesia.

Pasalnya, ideologi khilafah yang berkembang di Timur Tengah lahir dari sistem pemerintahan monarki atau kerajaan.

"Sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata dia.

Helmi melanjutkan, justru masyarakat pada saat itu tidak puas dengan sistem kerajaan karena para kroninya hanya menunjukkan kemewahan dalam gaya hidup.

Ketidakpuasan masyarakat Timur Tengah itu akhirnya melahirkan gerakan baru yang disebut dengan sufisme.

Menutut Helmi, sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya dan pola kehidupan keluarga dan kroni khalifah yang saat itu bermewah-mewahan.

Helmi melanjutkan, ideologi khilafah sendiri tidak bisa ditafsirkan lahir dari Alquran lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja.

Karenanya, Helmi kembali menjelaskan bahwa pancasila merupakan ideologi negara yang paling tepat karena memfasilitasi keberagaman latar belakang masyarakat untuk berdemokrasi.

"Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa dipertanggungjawabkan dan faktanya tetap eksis sampai sekarang," kata dia.

Dia pun berharap kepada seluruh organisasi keagamaan di Indonesia agar memberikan cara pandang yang benar akan khilafah sehingga masyarakat tidak disesatkan oleh informasi-informasi yang keliru.

"Bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang kuat,” pungkas Helmi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan kepada anggota Panitia Khusus (Pansus) dan para saksi dalam penyelidikan Penyelenggaraan Haji 2024.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menegaskan, LPSK siap memastikan perlindungan bagi saksi dan anggota Pansus yang mengalami intimidasi dan ancaman.

"Saya mau memastikan kepada bapak dan ibu sekalian yang hadir sebagai saksi, saya mendorong supaya tidak takut. Jadi sampaikan kepada LPSK apa yang benar, apa yang sesuai fakta dan kebenarannya," kata Sri dalam keterangan pers, Kamis (29/8/2024).

"Kami tetap akan merahasiakan, adapun informasi yang kami terima itu hanya untuk ranah internal LPSK. Jika dibutuhkan untuk penyelidikan kami akan melihat lebih lanjut," sambungnya.

Dalam keterangannya di DPR RI, Sri Suparyati menjelaskan, tugas dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat lembaga tersebut.

Ia memastikan, perlindungan yang disediakan mencakup perlindungan fisik, pendampingan prosedural, perlindungan hukum, layanan medis, serta dukungan psikologis dan psikososial.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi tindakan cepat LPSK dalam memberikan perlindungan proaktif kepada anggota pansus haji Kementerian Agama.

Ia juga mengakui bahwa selama rapat pansus haji berlangsung, beberapa anggota DPR mengalami intimidasi.

“Saya selaku anggota Pansus Haji mengucapkan terima kasih kepada LPSK sudah hadir dan berkenan hadir selama kita melakukan persidangan. Saya sudah mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan terkait masa proses pembahasan kita hari ini karena ada beberapa data yang kita bahas, ternyata dari data yang disebutkan hari ini sudah mulai ada penekanan kepada orang yang kita sebutkan,” ujar politikus PDI-P ini.

Ia juga menyebutkan, sejumlah saksi yang dihadirkan selama rapat merasa tertekan dan ketakutan.

Dengan kondisi tersebut, Selly berharap LPSK segera memberikan perlindungan kepada saksi dan anggota DPR yang tergabung dalam pansus haji.

Sebagai informasi, Pansus DPR-RI untuk Penyelenggaraan Haji 2024 dibentuk atas dugaan penyelundupan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama.

Kemenag diduga menyelewengkan kuota haji khusus yang seharusnya merupakan jatah kuota haji reguler.

Keputusan KY itu telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan memperkuat kepercayaan terhadap proses penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi keputusan Komisi Yudisial (KY) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian/pemecatan kepada tiga hakim yang memberi vonis yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur selaku terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

“Keputusan KY itu telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan memperkuat kepercayaan terhadap proses penegakan hukum,” ucap Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Wawan menjelaskan bahwa dalam kerangka jaminan perlindungan saksi dan korban, keputusan KY itu memiliki perspektif korban dan selaras dengan upaya menegakkan kehormatan hakim.

Pada perkara tersebut, imbuh Wawan, LPSK turut memberikan perlindungan terhadap keluarga korban melalui program pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi ganti rugi (restitusi).

Pada 11 Desember 2023, LPSK telah memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada ibu korban, TR, selaku pelapor dugaan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian yang terjadi pada 4 Oktober 2023.

“LPSK memberikan program perlindungan kepada TR berupa pemenuhan hak prosedural lewat pendampingan selama proses persidangan berlangsung dan memfasilitasi penghitungan restitusi,” jelas Wawan.

Dalam melakukan penilaian restitusi atas kerugian yang dialami keluarga korban, LPSK mendasarkan kerugian berupa kehilangan kekayaan, penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis dengan total Rp263.673.000.

Selanjutnya, perlindungan terhadap ibu korban dihentikan pada 2 Juli 2024 karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Wawan menambahkan, LPSK mendukung upaya KY dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengawasan terhadap hakim dan mewujudkan jaminan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Sebelumnya, KY memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur. Tiga hakim yang diberi sanksi itu, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Anggota KY RI sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan ketiganya terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH).

"Para terlapor terbukti melanggar KEPPH, dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat," kata Joko saat memaparkan hasil sidang pleno KY ketika rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta (26/8).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan dibentuknya UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur pokok-pokok beretika. Hal itu untuk mengatasi masalah etika penyelenggara negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Rekomendasi tersebut terungkap dalam Focus Groud Discussion (FGD) dengan tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara" yang diselenggarakan BPIP di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

FGD ini mengeksplorasi bagaimana kerapuhan etika memengaruhi sistem hukum, demokrasi, dan tata kelola publik, serta membahas upaya mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita negara

?Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely? merupakan sebuah adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang patut untuk direnungkan dalam memotret realitas berbangsa dan bernegara saat ini terutama dengan semakin penuhnya coretan tinta penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.

?Tampak jelas betapa nilai Pancasila dan etika di dalam berpolitik dan menaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,? kata Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bhakti, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan adagium Lord Acton, kekuasaan yang absolut pasti akan menyebabkan korupsi ini bukanlah sebuah adagium slogan, namun telah dilegitimasi oleh berbagai kajian akademis. "Kekuasaan memiliki tingkat adiksi yang tinggi bahkan lebih dari adiksi terhadap narkoba," katanya.

Kekuasaan mampu mengaktifkan sistem penghargaan neuronal di otak sehingga membuat orang yang berada pada posisi kekuasaaan memiliki adiktivitas untuk terus mempertahankan kekuasannya. Hal ini berdampak pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

?Ternyata begitu mendapat kekuasaan, mampu mengubah cara pandang seseorang, tentang dunia, dan dirinya sendiri. Orang yang tadinya rendah hati, melayani, itu bisa berubah menjadi menuntut orang lain melayani dia,? ujar Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Ramlan Surbakti.

Implikasi dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan perilaku nepotisme yang melahirkan kolusi dan berujung pada praktik-praktik korupsi yang masif sehingga menyebabkan dominasi terhadap kekayaan negara dan penghalalan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.

Bentuk penyalahgunaan yang lebih serius adalah manipulasi terhadap sistem hukum baik pada tatanan legislasi hingga proses law enforcement atau penegakan hukum.

Pada titik ini, substansi hukum yang seharusnya menjunjung etika moralitas, justru dijauhkan dari nilai-nilai etika.

?Ada persoalan besar bahwa hukum dituhankan dan dianggap lebih tinggi dari etik, ini jelas terbalik,? ujar Pakar Hukum STH Jentera Bivitri Susanti.

Begitu pula dengan proses legislasi yang seharusnya melibatkan partisipasi publik justru dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi.

?Etika harusnya jadi kompas moral dari penyelengara negara untuk menjaga integritas dan kepercayaan rakyat. Mereka juga harus teguh dalam perilaku etis, sekarang dipamerkan cara pengambilan keputusan yang tidak etis,? ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo.

Selain itu, proses legislasi juga dilakukan tanpa adanya naskah akademis yang kritis dan mendalam hingga terdapat istilah DPR lebih berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rezim bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lagi dengan independensi lembaga peradilan yang juga ikut terdegradasi.

"Pada akhirnya hukum tidak lagi mampu melindungi hak-hak asasi manusia dan kepentingan publik secara adil, tetapi justru dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan politik," ucapnya.

Hal ini berujung juga pada kualitas demokrasi yang semakin tergerus. Berkaca dari data The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2024 misalnya, Indonesia termasuk dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy dengan skor 6,53 dan berada di peringkat ke-56 dunia, turun 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

?flawed democracy menjadi situasi kita. Mekanisme elektoral yang jadi syarat prosedural demokrasi dan kebebasan sipil tetaplah belum cukup kokoh karena menghadapi oligarki di level atas, tapi di bawah rakyat menghadapi intoleransi akibat proses politik itu,? jelas tokoh agama dan ahli Etika yang juga pengajar di STF Driyarkara Martin L Sinaga.

Beberapa catatan krusial dengan penilaian rendah dalam indeks tersebut berkaitan dengan budaya politik 4,38 dan kebebasan sipil 5,29. Sementara itu, berdasar data Freedom House 2024, Indonesia termasuk dalam kategori partly free dengan nilai 57/100, turun 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

?Demokrasi berkorelasi positif dengan indeks ekonomi dan sosial. Kalau mau ketimpangan menurun maka harus demokrasinya diutamakan. Hari ini Indonesia demokrasinya lemah dan ekonominya stagnasi,? ujar Pakar politik yang memimpin Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2022-2023 Andi Widjajanto.

Berdasarkan FGD tersebut, BPIP memberikan rekomendasi mengatasi problematika etika penyelenggara negara yakni, perlu dibentuk UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur mengenai pokok-pokok beretika.

Alasannya adalah lembaga eksekutif di bawah presiden, legislatif dan yudikatif telah memiliki regulasi etikanya masing-masing misalnya di legislatif ada UU MD3, di Yudikatif ada UU MK, MA, KY dan di Eksekutif ada UU Kementerian Negara, Watimpres, TNI, Polri dan lain-lain, sedangkan di lembaga kepresidenan belum ada.

"Proses legislasi harus berkualitas dengan naskah akademik yang mendalam, mengutamakan proses yang transparan dan inklusif, serta melibatkan partisipasi publik yang lebih luas," katanya.

Kemudian, memperkuat struktur dengan mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga independen dan imparsial.

"Memperkuat independensi dan imparsialitas lembaga peradilan serta memperbaiki institusi kepolisian menjadi lembaga penegak hukum dan keadilan, bukan sekadar penjaga ketertiban," katanya.

Di politik, perlu perombakan sistem pada partai politik (parpol) sehingga kaderisasi partai politik memiliki ruh yang menjunjung tinggi etika dan moralitas.

"Partai politik juga harus dibiayai oleh negara dengan syarat bahwa partai-partai politik harus memenuhi syarat yang ketat dan pentingnya kaderisasi partai-partai politik sehingga memiliki ideologi yang jelas," katanya.

Di bidang pendidikan, materi Pendidikan Pancasila agar berbasis hak dan nilai masyarakat bukan sekedar mengutamakan pengajaran normatif, simbolis seperti hormat bendera sikap seremonial.

"BPIP juga harus menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praksis dan menyuarakan kebenaran, bukan lembaga dogmatis, yang hanya bertugas sosialisasi, tetapi lembaga yang menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," paparnya.

Penyelenggara negara harus mengacu pada TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan tatanan etika yang kuat di berbagai aspek kehidupan dan mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum yang terjadi pada masa lalu.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta agar rapat yang diagendakan untuk membahas soal pelepasan hijab Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Senin ditunda.

"Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung, tapi barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Doli menyebut bahwa Komisi II DPR mengundang Kepala BPIP pada Senin pukul 14.00 WIB dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024.

"Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya merasa perlu untuk meminta klarifikasi dari Kepala BPIP, sebab bukan kali pertama pernyataan kontroversial dilontarkan oleh yang bersangkutan.

"Menurut kami sudah yang keempat kali ini pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara, jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," tuturnya.

Dia pun mengingatkan Kepala BPIP agar ke depannya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tak menimbulkan polemik, serta merepresentasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

"Saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang pancasilais. Harusnya di Republik ini, manusia yang paling pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (14/8), BPIP menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Sehubungan dengan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Yudian menegaskan bahwa pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memberikan peringatan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang tidak dapat memenuhi undangan rapat kerja (raker) pada hari ini. Doli menilai Yudian tidak siap dengan undangan rapat di DPR yang diagendakan membahas polemik seragam Paskibraka saat upacara HUT ke-79 RI.

Dalam agenda kesetjenan DPR RI dilihat detikcom, Senin (26/8/2024), Komisi II DPR dijadwalkan akan rapat dengan Kepala BPIP hari ini pukul 14.00 WIB. Rapat itu berisi agenda pembahasan terkait permasalahan seragam Paskibraka.

"Tapi barusan tiba-tiba, yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya nggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Tapi ini saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang Pancasilais. Harusnya di republik ini, manusia yang paling Pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," lanjutnya.

Doli menyebut rapat itu diagendakan setelah pihaknya mendapat banyak aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Yudian kerap melontarkan pernyataan kontroversial di publik.

"Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujar Doli.

"Dan ini kan menurut kami udah yang keempat kali ini, pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara. Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," imbuh dia.

Simak Video 'Jokowi soal Ramai Jilbab Paskibraka: Hormati Keberagaman':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/knv)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyayangkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi absen dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR untuk membahas kontroversi yang muncul soal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara 17 Agustus 2024 lalu.

Doli menyebutkan, Yudian mendadak meminta supaya agenda rapat tersebut ditunda. Doli menduga Yudian belum siap untuk mengklarifikasi masalah Paskibraka upacara 17 Agustus lalu yang sempat membaut publik gaduh itu.

"Barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali untuk memberikan klarifikasi," kata Doli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Doli menuturkan, Komisi II DPR RI banyak menerima surat tanggapan dari masyarakat soal kontroversi terkait Paskibraka upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, Komisi II DPR sepakat memanggil kepala BPIP untuk menerima klarifikasi.

Terlebih, menurut Doli, BPIP sudah membuat banyak kontroversi di luar masalah Paskibraka.

"Ini sudah sekian berapa kali. Dan menurut kami sudah yang keempat kali pernyataan kontroversi sebagai Kepala BPIP. Jadi kami sepakat di komisi II ingin mengundang Kepala BPIP meminta penjelasan," kata Doli.

Politikus Partai Golkar ini pun meminta Yudian untuk hati-hati dalam berbicara dan bersikap menyusul banyaknya kontroversi yang terjadi.

"Saudara sudah ditunjuk diberi amanah sebagai Kepala Badan Ideologi Pancasila, jadi harus menjadi manusia pancasilais. Harusnya di republik ini yang paling manusia pancasilais kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap," ujar dia.

Sebelumnya, BPIP disorot karena melarang anggota Paskibraka memakai jilbab ketika pengukuhan sebelum upacara 17 Agustus 2024. Larangan tidak tertulis ini lantas viral dan dipersoalkan publik.

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin.

Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta.

Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Belakangan, Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya peristiwa tersebut.

Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian.

JAKARTA - Keberagaman menjadi salah satu fondasi utama dalam pengamalan Pancasila , terutama dalam menjaga persatuan bangsa dan mencegah paham radikalisme serta terorisme. Perlu dipahami bahwa keberagaman adalah ruh Pancasila yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) periode 2022-2026, Philip Kuntjoro Widjaja berpendapat, keberagaman adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Serta menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman ideologi yang dapat merusak keutuhan bangsa.

Ia menjelaskan, keberagaman penting sekali dalam pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah diterima secara luas oleh seluruh elemen masyarakat, yang mencakup aspek keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

"Menghormati dan mengakui perbedaan adalah langkah mendasar dalam membangun masyarakat yang adil. Dalam konteks keadilan sosial, keberagaman menjadi cerminan dari komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang suku, agama, atau ras," kata Philip di Jakarta, Sabtu (24/8/2024.

Philip menekankan keberagaman tidak boleh dianggap sebagai tantangan, melainkan sebagai kekayaan yang harus dirawat dan dikembangkan. Menurutnya, Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan potensi beragam dari masyarakat Indonesia, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa.

Sebagai seorang akademisi yang secara aktif memperhatikan isu toleransi dan keberagaman, Philip menyampaikan pendapatnya tentang isu pemaksaan penggunaan atribut agama tertentu, seperti dalam pemakaian jilbab pada perempuan yang dipaksakan di lembaga pendidikan tertentu. Juga pelarangan anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab yang sempat ramai sebelum peringatan HUT ke-79 RI di IKN.

"Toleransi itu terjadi di tengah-tengah, bukan dari dua pihak yang saling memaksakan kehendak. Ada kalanya pihak pertama yang mengalah, dan ada kalanya pihak kedua yang harus mengalah. Beragama dan berkeyakinan tidak mungkin dilakukan secara sehat jika masing-masing pihak ingin menang sendiri. Karena itu, moderasi dalam beragama adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman,? katanya.

Menurut Philip, pemerintah perlu proaktif dalam memediasi konflik yang muncul akibat perbedaan pemahaman, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya moderasi dalam beragama. Pemerintah harus adil dalam penegakan hukum dan memberikan pendidikan yang memadai untuk mengurangi potensi konflik. Ia juga menyoroti perlunya komunikasi dan kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan.

Mengenai relevansi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menangkal ideologi transnasional seperti ISIS, Prof. Philip dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah pondasi yang kuat untuk melawan berbagai bentuk ideologi radikal.

"Pancasila adalah visi dan pondasi negara yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mengamalkan Pancasila melalui pendidikan dan contoh nyata yang bisa diikuti oleh semua elemen masyarakat,? imbuhnya.

Philip juga menyebut Pancasila sebagai vaksin kultural yang dapat membentuk imunitas ideologis bangsa Indonesia. Dirinya berujar, jika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dengan benar, bangsa Indonesia akan memiliki imunitas yang kuat terhadap paham-paham radikal dan intoleransi. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi pedoman hidup yang dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan.

Ia berharap agar seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, dapat berperan aktif dalam mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila tidak harus dilakukan dengan hal-hal besar, tetapi bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang berdampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap elemen bangsa wajib mengoptimalkan kemampuannya masing-masing. Bagi yang mampu berkontribusi besar, lakukanlah yang besar. Jika saat ini hanya mampu berkontribusi dalam skala yang kecil, tetaplah bergerak dan jangan diam.

"Dengan semangat gotong royong dan pengamalan Pancasila yang nyata, saya yakin bahwa Indonesia akan terus maju dan kuat dalam menghadapi tantangan global. Keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang harus dirayakan dan dijaga agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa tetap hidup dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik," kata Philip.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa menyampaikan pesan dari warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas tentang biaya makan yang bisa dikatakan belum layak dalam satu hari.

Kata Supriansa, biaya makan untuk satu orang narapidana atau warga binaan lapas hanya Rp 20.000 per hari.

Mulanya, ia menyampaikan bahwa sejauh ini persoalan lapas satu per satu mulai dibenahi.

"Hanya satu yang jadi pikiran kita, setelah saya tanya-tanya (warga binaan), ternyata anggaran BM ini atau biaya makan warga binaan itu, itu belum naik-naik dari berapa puluh tahun lalu sampai sekarang yaitu sekitar Rp 20.000 per kali tiga kali makan, dalam satu hari satu malam," kata Supriansa dalam ruang rapat Komisi III DPR, Jumat (23/8/2024).

Supriansa menyampaikan itu di hadapan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) baru, Supratman Andi Agtas saat rapat kerja membahas evaluasi anggaran 2023.

Atas temuan tersebut, Supriansa mengaku tak terbayangkan apa saja menu yang didapat para narapidana selama berada di Lapas jika hanya Rp 20.000 satu harinya.

"Jadi kalau kita lihat, Rp 20.000 dibagi tiga kali makan, maka bisa dibayangkan apa menunya, bagaimana lauknya dan seterusnya," ungkap dia.

Politikus Partai Golkar ini lantas meminta temuan itu menjadi perhatian jajaran Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Dirjen Lapas.

Sebab, berdasarkan temuan itu, biaya makan tersebut sudah lama tidak pernah diubah.

"Itu bisa jadi perhatian, Pak Menteri dan jajaran terutama Dirlapas bisa jadi atensi ke depannya, karena ini lama katanya enggak pernah diubah. Dan ini jadi atensi kita juga dari warga binaan sampaikan ke kita," kata dia.

"Sengaja saya sampaikan di saat membicarakan anggaran, mudah-mudahan anggaran bisa ditingkatkan," ujar dia.

Ditemui usai rapat, Supratman mengaku hal itu memang menjadi masalah selama ini.

Namun, ia belum tahu berapa jumlah total warga binaan lapas.

Ia pun berjanji bakal meningkatkan biaya makan tersebut ke depannya.

"Ya itu yang memang jadi problem ya karena memang warga binaan kita, saya belum tahu jumlah pastinya berapa. Tapi, di Kementerian Hukum dan HAM itu kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih Rp 1,3 atau 1,4 triliun. Itu kalau dihitung per kepala jatuhnya Rp 20.000, sudah sekian lama itu tidak naik naik," kata Supratman saat ditemui.

"Nah itu saya lagi berjuang kepada Komisi 3 sudah memberikan dukungan agar peningkatan uang makan itu bisa lebih ditingkatkan, namun demikian nanti pada saat rapat badan anggaran maupun kepada pimpinan DPR akan saya laporkan," ujar dia.

Jakarta -

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme atau International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Agustus.

Peringatan ini untuk menghormati dan mendukung para korban maupun penyintas aksi terorisme. Sebagian dari mereka yang terdampak aksi terorisme, harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih dan tak sedikit yang membutuhkan bantuan keuangan dan medis.

Berikut sejarah peringatan Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Bagi Korban Terorisme setiap 21 Agustus.

Sejarah Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme

Dikutip dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penetapan Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 72/165 pada Juli 2017. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme.

Adanya Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme bertujuan untuk menghormati dan mendukung para korban dan penyintas terorisme serta memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Pada bulan April 2020, melalui Resolusi Majelis Umum 73/305, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menerbitkan laporan tentang 'Kemajuan sistem PBB untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam membantu korban terorisme' ( A/74/790 ), yang menyerukan 'peningkatan kerja sama internasional untuk membantu korban terorisme'.

Tema Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme 2024

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme 2024 mengusung tema "Voices for Peace: Victims of Terrorism as Peace Advocates and Educators" atau "Suara untuk Perdamaian: Korban Terorisme sebagai Pendukung dan Pendidik Perdamaian".

Pada peringatan ke-7 Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, akan disiarkan acara di laman WebTV PBB yang menampilkan suara-suara dari para korban terorisme.

Di sana, mereka akan berbicara tentang bagaimana menggunakan pengalaman dan perjalanan mereka untuk menciptakan perubahan yang bermakna dan positif dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak jangka panjang terorisme dan dengan menghormati mereka yang hidupnya hilang atau berubah selamanya.

Pada Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, luangkan waktu sejenak untuk mengenang mereka yang telah meninggal akibat serangan teroris di seluruh dunia. Anda juga bisa memberikan bantuan kepada organisasi kemanusiaan yang membantu korban serangan teroris.

(kny/imk)