AMBON - Peran agama di Indonesia yang dinilai semakin bergeser dari esensinya kini lebih sering digunakan sebagai formalitas serta alat politik. Akibatnya, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Andar Nubowo dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertema ?Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama? yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat (20/9/2024)

Nubowo mengungkapkan agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi. ?Agama hanyalah alat untuk diperlemah atau dipergunakan untuk status quo politik dan ekonomi,? ungkapnya.

Nubowo juga menyoroti adanya favoritisme terhadap agama-agama tertentu yang dianggap memperburuk kondisi moralitas publik. Dengan agama digunakan sebagai instrumen politik, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah, menyebabkan terjadinya tragedi etika dan moralitas publik.

?Agama tidak lagi mampu menjadi kekuatan moral yang independen, tetapi justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis,? ujarnya.

Padahal, dalam sejarahnya peran agama di Indonesia selalu dijadikan basis etika dalam kehidupan berbangsa, bahkan ikut menjadi instrument mencapai kemerdekaan Indonesia.

Di negara-negara barat, kata Nubowo, dikembangkan konsep mengenai civil religion yang berasal dari nilai universal dan nilai profetik agama yang disandarkan pada nilai-nilai agama yang universal sekaligus digabungkan pada prinsip sekular modern di Barat.

?Ini perlu jadi renungan kita semua bagaimana negara kita yang berideologi Pancasila perlu melakukan radikalisasi Pancasila, sebagaimana yang disebutkan Kuntowijoyo. Jadi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar kita. Sehingga Pancasila bukan cuma batang tubuh, tapi juga kaki-kaki kita,? katanya.

Akademisi IAIN Ambon Abidin Wakano melihat agama-agama di Indonesia kini kehilangan semangat profetiknya. Menurut Wakano, agama sudah tidak lagi memiliki daya untuk menuntun masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial dan justru terjebak dalam industrialisasi politik identitas.

?Oligarki, kapitalisasi agama membuat agama-agama ikut terperangkap dalam sistem oligarki,? tegas Wakano, yang menyoroti kekuatan ekonomi dan politik elite turut menggerus otoritas moral agama.

Wakano menilai sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, agama telah digunakan secara luas dalam narasi politik identitas. Penggunaan agama dalam politik ini menyebabkan segregasi sosial, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memunculkan mentalitas in-group dan out-group.

?Agama yang seharusnya berperan sebagai pedoman etis dan moral bagi masyarakat, kini terperangkap dalam dinamika politik praktis yang mengaburkan nilai-nilai substansial agama,? ujarnya.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengungkapkan adanya paradoks dalam keberagamaan di Indonesia. Salah satunya pluralitas yang terbatas. Menurut Burhani, meskipun Indonesia mengakui pluralisme agama, ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh negara.

Hal ini serupa dengan pendekatan "messianic tendency" yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam menyebarkan nilai-nilai mereka, seperti kolonialisme yang beralasan membawa peradaban. ?Di kita, dengan membawa mereka ke jalan yang benar, kita sebut itu paradigma yang melegalkan diskriminasi terhadap agama yang lain,? ujarnya.

Burhani juga menyebutkan paradoks negara beragama dan berketuhanan yang menunjukkan ada korelasi yang tampak negatif antara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dengan keyakinan terhadap pentingnya agama.

?Negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung masyarakatnya menganggap agama tidak penting,? ujarnya, merujuk pada World Happiness Index yang menunjukkan negara-negara yang lebih bahagia sering kali adalah negara yang tidak terlalu religius.

Namun, Burhani juga mencatat negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia. "Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.

Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.

"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.

Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

?Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,? tegasnya.

Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. ?Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,? ungkapnya.

Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha?i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. ?Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,? tambah Elga.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.

?Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,? katanya.

Hamburg: Warga Negara Indonesia (WNI) di Jerman Utara, khususnya pemuda Indonesia yang datang ke Jerman untuk belajar dan bekerja (ausbildung dan aupair) kerap mengalami depresi karena culture shock dan kurangnya sistem pendukung (support system) untuk membantu mereka menghadapi situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi di tanah air.

Sebanyak 6.655 masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg harus menyesuaikan dengan situasi sosial dalam berinteraksi dengan warga lokal yang beragam pula. Derap kehidupan di Jerman yang sangat cepat pascacovid-19, membuat beberapa anggota masyarakat Indonesia merasa kerekatan dan perasaan kebangsaan semakin berkurang.

Merespons situasi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan KJRI Hamburg, Jerman menjalin kerja sama strategis dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan KJRI Hamburg, 11-13 September 2024. Kegiatan ini mengandung makna strategis dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila terhadap WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg.
Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri BPIP, Darmansyah Djumala menuturkan, Pancasila merupakan solusi atas segala permasalahan sosial. Bukan hanya bagi Bangsa Indonesia, melainkan bagi masyarakat dunia secara universal.

“Pidato Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1960 yang berjudul ”To Build the World Anew” telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of The World. Ini berarti PBB mengakui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diadopsi, baik oleh PBB maupun negara lain”, terang Djumala.

Ia menjelaskan, nilai-nilai kebaikan dalam Pancasila akan tetap kokoh bertahan dari masa ke masa sebagai kekuatan Bangsa Indonesia, termasuk bagi para diaspora di Jerman.

“Dengan Pancasila, Bangsa Indonesia tetap utuh dan mampu bertahan dalam kesatuan meski terjadi dinamika politik dunia. Berakhirnya Perang Dingin pada 1991 telah meruntuhkan Uni Soviet dan Yugoslavia. Arab Spring pada 2011 membuat banyak negara-negara Arab Timur Tengah bubar dan dilanda perang saudara. Namun di tengah gejolak politik dunia itu, Indonesia tetap utuh dengan Pancasila dan NKRI-nya,” ujar Djumala.

Djumala juga menguatkan para WNI agar selalu berpegang teguh kepada Pancasila untuk saling bergotong royong dalam menyelesaikan sejumlah persoalan selama tinggal di negara bagian yang memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik) ini. Ia juga berharap, WNI di Hamburg dapat selalu menjaga eksistensi Pancasila sebagai pedoman hidup yang menjadi citra diri sehingga kini mereka dihormati sebagai bangsa yang beretika dan dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman.

“Saat ini ideologi Pancasila menghadapi ancaman dari ideologi transnasional. Masyarakat Indonesia di Hamburg dapat mewaspadai hal tersebut karena dapat menyebabkan keterbelahan sosial dan bisa mencederai citra masyarakat Indonesia di luar negeri,” ungkap Djumala.

Di tengah intensnya hubungan antar-bangsa di dunia, masyarakat Indonesia di luar negeri sangat terekspose terhadap nilai-nilai baru yang dibawa oleh ideologi transnasional, yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. BPIP menilai, upaya menjaga ketahanan ideologis di kalangan masyarakat menjadi hal yang mendesak dalam pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Braunschweig untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia di tanah rantau dengan senantiasa menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa diubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. Bangsa Indonesia yang merdeka didirikan bukan karena atas pertimbagan mayoritas atau minoritas. Tapi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam suku, etnik, bahasa, budaya dan agama,” ungkapnya.

Basarah juga mengajak masyarakat Indonesia di luar negeri untuk mejaga keutuhan, persatuan dan kesatuan dengan menghormati perbedaan dan keberagaman.

KJRI Hamburg dan Perwakilan-Perwakilan Indonesia di luar negeri memainkan peran strategis untuk senantiasa menjaga kekompakan dan keharmonisan hubungan sosial sesama bangsa Indonesia di luar negeri. Untuk itu, Konjen KJRI Hamburg, Renata Siagian berharap pembinaan kepada para diaspora terus dilakukan guna memupuk ketahanan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Kurangnya pemahaman terhadap budaya Indonesia menyebabkan mereka yang lahir di Jerman menjadi kurang peka terhadap isyarat sosial dari keluarga mereka sendiri, maupun ketika berinteraksi dengan keluarga di tanah air,” ungkap Renata.

Ia menambahkan, dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat, KJRI menerima masukan mengenai concern orang tua yang menginginkan anak-anaknya dapat belajar Bahasa Indonesia, mengenal budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia, tanpa menutup diri terhadap hal-hal positif yang mereka pelajari di Jerman.

“Karena itu nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman,” tutup Renata.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar hari ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) . FGD ini membahas tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara."

FGD ini juga berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik. FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan.

FGD kali ini akan menghadirkan narasumber yang terdiri dari pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat anti-korupsi, akademisi, dan aktivis. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kompilasi rekomendasi dan dokumentasi yang akan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai.

"Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integritas pejabat publik," tulis BPIP, Selasa (17/9/2024).

Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.

Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.

Dengan agenda ini, BPIP berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

?Melalui FGD ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Konstitusi,? pungkas BPIP.

St Petersburg -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa St Petersburg University, Rusia. Dalam kuliah umumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menjelaskan soal semangat Pancasila yang membuat Indonesia aktif memperjuangkan perdamaian.

Megawati awalnya menjelaskan Indonesia aktif mewujudkan perdamaian di sejumlah negara. Dia mengatakan langkah itu menjadi legitimasi dan modal historis Indonesia menggalang bangsa-bangsa cinta damai.

"Indonesia juga aktif mewujudkan perdamaian di Kamboja, Sudan, Kongo, Vietnam dll. Inilah modal dan legitimasi historis yang dimiliki bangsa kami. Dengan modal historis ini, bangsa Indonesia menggalang bangsa-bangsa yang cinta damai," ujar Megawati di hadapan mahasiswa St Petersburg University, Rusia, Senin (16/9/2024).

Megawati mengatakan Indonesia terus menyerukan penghormatan terhadap prinsip nonintervensi atas kedaulatan bangsa lain. Dia mengatakan Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik di beberapa wilayah.

"Dengan prinsip ini, kami mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik terhadap persoalan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, konflik di Timur Tengah melalui aksi sepihak Israel terhadap Palestina. Konflik yang tidak seimbang tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional. Dampaknya adalah bencana kemanusiaan. Lebih dari 37.000 jiwa rakyat Palestina gugur akibat kekejaman Israel. Selain ketegangan di Timur Tengah, potensi konflik terbuka juga terjadi di Laut Tiongkok Selatan hingga Selat Taiwan, dan bara api yang terus menyala di Semenanjung Korea," ujarnya.

Dia mengatakan langkah aktif Indonesia itu dilakukan atas dasar semangat Pancasila. Megawati pun mengatakan PDIP telah menjadikan pengetahuan geopolitik sebagai materi di sekolah partai.

"Spirit yang kami bawa dalam membangun ketertiban dunia tersebut adalah mempraktikkan Pancasila sebagai jalan bagi tata dunia baru," ujar Megawati.

Megawati mengatakan upaya membangun ketertiban dunia itu dilakukan Indonesia lewat politik bebas aktif. Dia menegaskan Indonesia, lewat sila kemanusiaan, ingin menciptakan perdamaian dunia.

"Politik luar negeri bebas aktif dipandu oleh falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila terdiri dari lima prinsip, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial. Dengan sila kemanusiaan kami bertekad membangun persaudaraan dunia. Dengan keadilan sosial, kami berjuang bagi tatanan dunia yang damai, adil, dan memperjuangkan kesetaraan antar bangsa. Ini contoh implementasi Pancasila dalam hubungan internasional," ucapnya.

Sebagai informasi, Megawati didampingi Duta Besar Dunia Pendidikan dan Iptek untuk St Petersburg University, Connie Rahakundini Bakrie, selama memberikan kuliah umum. Dubes Indonesia untuk Rusia Jose Tavares juga terlihat hadir dalam kuliah umum ini.

(haf/dwia)

SALATIGA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024, Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, menegaskan bahwa istilah "kandang banteng" tidak relevan untuk Jateng.

Dia menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

"Saya tidak peduli istilah kandang-kandangan begitu, intinya kan sekarang bergerak terus memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin," kata Anto usai konsolidasi DPC Partai Gerindra Salatiga pada Minggu (15/9/2024) di Wisma Sinode.

Anto menambahkan bahwa dirinya telah memahami karakter masyarakat Jawa Tengah dan memiliki strategi khusus untuk Pilgub Jateng 2024.

"Iya kita kan bergerak terus ini, dan ingat, loyalitas kita pada presiden terpilih, dan perintahnya jelas, menangkan Luthfi-Yasin," ungkapnya.

Dia juga meminta seluruh kader untuk bersatu dalam memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

Ini termasuk di Kota Salatiga, di mana mereka juga harus mendukung pasangan dr.

Robby Hernawan-Nina Agustin yang diusung oleh Partai Gerindra.

"Karena itu jangan main-main, program harus jalan, loyalitas kita jelas, loyalitas yang tegak lurus," tegas Anto.

Ketua DPC Partai Gerindra Salatiga, Yuliyanto, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh kader partai hingga tingkat ranting dan sayap partai.

"Jadi selain bergerak untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, kita juga bersama dr. Robby Hernawan-Nina Agustin," ungkapnya.

Sementara itu, calon Wali Kota Salatiga dr Robby Hernawan mengungkapkan bahwa setiap partai memiliki kontribusi dalam Pilkada 2024 Kota Salatiga.

"Saya memang dinilai masih baru di dunia politik, tapi saya membawa harapan dari warga Salatiga untuk kemajuan kota dan kesejahteraan," kata Robby.

"Kita terus melakukan sosialisasi, termasuk mengenalkan program-program yang Beda, yakni Bergerak, Energik, Dinamis, dan Adaptif, sehingga dengan demikian Salatiga akan semakin mandiri dan mendunia," tambahnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Sedikitnya delapan purnawirawan jenderal TNI/Polri berada di tim pemenangan pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

Ketua Tim Pemenangan Luthfi-Yasin, Anto Mukti Putranto mengeklaim tidak akan menggunakan fasilitas TNI-Polri untuk memengaruhi pemilih.

"Kami pikir netralitas (TNI-Polri) betul-betul akan dijaga. Kami justru mengajari mereka hati-hati," ucapnya saat ditemui di Senjakala Village, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (14/9/2024).

Menurut purnawirawan Letnan Jenderal TNI AD sekaligus Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu, Pangdam IV/Diponegoro dan Kapolda Jateng sudah mengingatkan agar masing-masing personelnya tetap netral pada pilkada.

"Itu, kan, sudah ada sumpahnya. Kalau memang ada pelanggaran (netralitas), sudah ada aturannya. Ndak usah pusing," katanya lagi.

Dia juga membantah komposisi tim pemenangan Luthfi-Yasin yang berisi purnawirawan jenderal bertujuan untuk merebut basis pemilih PDI-P.

"Nggak juga (merebut). Saya nggak ada alasan apa pun. Kami bersikap profesional," pungkasnya.

8 purnawirawan TNI/Polri di tim Luthfi-Yasin

Diketahui, duet Luthfi-Taj Yasin diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang merupakan koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Komposisi tim pemenangan bakal paslon Luthfi-Taj Yasin dipimpin dan diisi oleh sedikitnya delapan purnawirawan jenderal TNI dan Polri. Jumlah anggotanya juga besar mencapai 364 orang.

Tim besar itu dikomandoi Letjen (Purn) AM Putranto.

Anggotanya diisi Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman yang pernah jadi Kepala Staf TNI AD (2021-2023). Ditambah bekas Panglima Komando Cadangan Strategis AD, Bibit Waluyo, yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah.

Masih ada purnawirawan jenderal TNI lainnya, seperti Bakti Agus Fadjari, Nugroho Widyotomo, serta Toto Nugroho.

Adapun mantan jenderal Polri yang mendukung Luthfi-Taj Yasin di antaranya eks Kapolri (2013-2015) Jenderal (Purn) Sutarman dan Wakapolri (2018-2020) Komjen (Purn) Ari Dono Sukamto.

Di kubu yang lain, PDI-P mengusung bakal paslon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi.

Hamburg: Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Hamburg Jerman untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tanah rantau dengan menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ajakannya tersebut disampaikan pada acara “Silaturahmi Kebangsaan: Merawat Kebhinekaan untuk Persatuan Masyarakat Indonesia di Jerman”, yang diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan dihadiri 60 orang perwakilan diaspora.

Basarah menjelaskan Pancasila untuk pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Penerima penghargaan Democracy Award tahun 2020 dari Media Moeslem Choice Network ini juga menjelaskan fungsi Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara, dasar dan sumber hukum.

“Para Founding Parents kita telah bersama-sama memikirkan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK. Ini artinya, bagaimana negara bangsa-Indonesia ini dibangun di atas fondasi kokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara,” terangnya.
Wakil Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menegaskan, Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan sampai kapanpun.

“Sebab kalau mengubah atau membubarkan Pancasila, sama saja dengan membubarkan negara kesatuan Indonesia,” tegasnya sambil menyampaikan bangsa Indonesia Merdeka didirikan bukan karena persoalan mayoritas atau minoritas. Tapi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang aneka ragam budaya, agama, suku, bahasa dan kekayaannya.

Hal sama disampaikan oleh Darmansyah Djumala, Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Djumala, dengan Pancasila, bangsa Indonesia tetap survive, langgeng, tetap utuh bersatu meski terjadi gempa politik dunia.

Djumala menjelaskan sejarah pergolakan dunia mulai dari berakhirnya Perang Dingin pada 1991 yang disusul dengan runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia, hingga terjadinya Arab Spring pada 2011, yang membuat banyak negara Arab Timur Tengah bubar dan dilanda perang saudara.

“Tapi gempa politik tersebut tidak membuat Indonesia terpengaruh dan terpecah-belah, Indonesia tetap utuh. Karena ada Pancasila,” terangnya.

Djumala juga menunjukkan fakta sejarah bahwa pidato Bung Karno mampu menggetarkan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pidato berjudul ”To Build the World Anew” tahun 1960 tersebut telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of The World.

Lebih lanjut Djumala memaparkan ancaman ideologi transnasional terhadap ideologi Pancasila. Diingatkan Djumala bahwa ideologi transnasional tersebut bisa menyebabkan keterbelahan sosial dan bisa mencederai citra masyarakat Indonesia diluar negeri.

“Karena itu mari kita jaga dan bela negara Indonesa ini dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila.” ajaknya.

Djumala mencontohkan nilai-nilai Pancasila yang paling bisa dirasakan dan diaplikasikan adalah nilai gotong royong. Hampir semua kehidupan masyarakat Indonesia selalu ada nilai gotong royong.

“Bahwa nilai Pancasila sudah embedded dan built-in sudah ada dalam diri kita sebagai Bangsa Indonesia, salah satunya adalah gotong royong. Dan nilai ini sudah menjadi nilai keseharian bangsa Indonesia,” terangnya.

Renata Siagian, Konjen RI di Hamburg, mengatakan maksud diadakannya acara tersebut, untuk merekatkan silaturahmi dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi diaspora Indonesia di wilayah kerja Hamburg.

“Ada nilai-nilai positif dari diri kita yang melekat secara inheren, yang tidak disadari dan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan, seolah-olah sudah given. Dan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Pancasila,” tegasnya. Hal ini terlihat dari pujian masyarakat Jerman terhadap diaspora Indonesia. Mereka menyatakan senang berinteraksi dengan orang Indonesia baik sebaik teman, karyawan, mahasiswa atau lainnya. “Bahkan ada yang minta dicarikan staf yang berasal dari orang Indonesia,” tuturnya bangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memutuskan untuk menambah lima orang lagi untuk diberikan perlindungan, dalam kasus kematian tragis Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Lima terlindung baru tersebut yakni PR, TG, SP, OK, dan DR. Semuanya berstatus sebagai saksi dalam kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu.

“Semuanya dapat perlindungan hak prosedural berupa pendampingan,” kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2024).

Nurherwati mengatakan, penetapan terlindung tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai saksi yang perlu mendapatkan dukungan LPSK, berdasarkan Surat Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).

“Sejak kemarin, kemarin baru diputuskan oleh pimpinan di SMPL. Semuanya dapat perlindungan hak prosedural berupa pendampingan di persidangan Peninjauan Kembali (PK) 7 terpidana (sebelumnya),” ujar dia.

Ia menambahkan, setelah penetapan lima terlindung baru itu, belum ada lagi pengajuan permohonan baru dari saksi atau kuasa hukum.

“Sampai hari ini sih kami belum menerima lagi pengajuan permohonan yang baru ya dari mereka yang saksi ataupun dari kuasa hukum,” tambahnya.

Sebelumnya, Nurherwati menyebut bahwa terdapat 7 terpidana yang mendapatkan dukungan LPSK, yakni RA, ER, HS, ES, JY, SP, dan SD.

LPSK juga memberikan bantuan pemindahan SD dari Lapas Banceuy ke Lapas Sudirman.

“Yang sebelumnya kan kami memberikan perlindungan kepada 7 terpidana yang minggu lalu ya. Terus kemudian kami juga membantu untuk memindahkan SD dari Lapas Banceuy ke Lapas Sudirman,” ujar dia.

“Kami mengajukan rekomendasi ke Kementerian Hukum dan Hal, CQ-nya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas),” tambahnya.

LPSK juga memberikan perlindungan fisik kepada 7 terpidana berupa pengawalan selama dalam persidangan.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk menambah lima terlindung baru pada kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, yakni terhadap TW, OR, PW, AS, dan D.

Terlindung TW, OR, PW, dan AS mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural pada semua proses hukum, sementara terlindung D mendapatkan perlindungan pemenuhan hak prosedural untuk persidangan Peninjauan Kembali (PK) tujuh terpidana kasus kematian Vina dan Eki.

“Kelimanya memenuhi persyaratan sebagai saksi yang perlu mendapatkan dukungan LPSK, sehingga kami memutuskan mengabulkan pemohon diberikan pemenuhan hak prosedural berupa pendampingan,” ucap Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Pemberian perlindungan tersebut ditetapkan melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada hari Selasa (10/9). Nurherwati mengatakan, LPSK mempertimbangkan syarat-syarat berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam menetapkan keputusan tersebut.

Menurut LPSK, kelima terlindung baru ini merasa ketakutan dalam memberikan keterangan, padahal kelimanya merupakan saksi alibi, didukung hasil asesmen psikologis dan rekam jejak tidak terlibat dalam tindak pidana.

“Pada proses peradilan (kasus pembunuhan Vina dan Eki sebelumnya) mereka mendapatkan ancaman, sehingga memberikan keterangan yang tidak sesuai. Kami mendorong mereka bisa bersaksi (dalam upaya hukum PK) tanpa ancaman dalam memberikan keterangan yang baru, sesuai, dan bisa dibuktikan. Apa yang mereka lihat dan alami,” kata Nurherwati.

Sebelumnya, Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin (2/9) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tujuh orang terpidana kasus kematian Vina dan Eki.

Tujuh orang tersebut adalah RA, ER, HS, ES, JY, SP, dan SD. Para terlindung saat ini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu dan sebagai pemohon PK dalam kasus tewasnya Vina dan Eki.

Ketujuh terlindung mendapat layanan pemenuhan hak prosedural serta pengawalan dan pengamanan melekat saat pemberian keterangan atau kesaksian dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon.

Sementara itu, khusus untuk terlindung SD, diberikan perlindungan tambahan, yakni perlindungan fisik berupa pengawasan dan rehabilitasi psikologis.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Hamburg: Masyarakat Indonesia di Jerman pada umumnya dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman. Hal itu tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia.

"Nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman," kata Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hamburg Renata Siagian ketika ramah Tamah dengan rombongan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Selasa, 10 September 2024 di Hamburg.

Renata berharap kedatangan BPIP dan MPR bisa menguatkan kembali ideologi Pancasila bagi masyarakat Indonesia di Hamburg.
Lebih lanjut dijelaskannya, hingga saat ini, tercatat sekitar 45 organisasi kemasyarakatan yang cukup aktif yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg. Organisasi kemasyarakatan tersebut terdiri dari; lima (5 ) organisasi profesi, 21 organisasi keagamaan, delapan (8) organisasi pelajar (PPI), tujuh (7) organisasi budaya dan tiga (3) organisasi daerah.

“Dengan murahnya biaya pendidikan di Jerman, semakin banyak WNI yang mengambil kesempatan untuk bersekolah di Jerman, mulai dari sekolah kejuruan (ausbildung) hingga Pendidikan tinggi di universitas, dan melakukan riset untuk mengambil S-3,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi, lanjut Renata, kedatangan WNI di Jerman Utara mulai besar dengan kedatangan para pelaut dan perawat. Sampai saat ini, sebagian WNI dan diaspora yang lahir di Jerman Utara sudah merupakan generasi ke-tiga dan ke-empat sejak kedatangan kakek/nenek mereka di Jerman Utara.

“Gelombang selanjutnya diperkirakan dikarenakan kerja sama di bidang teknologi dan pemberian beasiswa kepada anak-anak Indonesia oleh Departemen Riset dan Teknologi yang dipimpin mendiang B.J. Habibie,” terangnya.

Renata menegaskan, persepsi baik dari publik Jerman tersebut menjadi modal sosial penting untuk membangun kemitraan antara Indonesia dan Jerman.

Sementara itu Abib salah satu warga Indonesia yang bekerja di Hamburg menyatakan Masyarakat Indonesia diterima baik oleh warga Jerman. Komunitas-komunitas Masyarakat Indonesia secara berkala bertemu dan silaturahmi di Konjen atau di apartemen salah satu anggota.

Sebagai informasi KJRI Hamburg merupakan salah satu dari tiga perwakilan RI yang berada di Republik Federasi Jerman (RFJ) bersama KBRI Berlin dan KJRI Frankfurt. Wilayah kerja KJRI Hamburg meliputi wilayah Jerman bagian Utara dan Barat Laut dengan dua kota setingkat negara bagian dan memiliki status negara bagian khusus (Free Hanseatic City), yaitu Hamburg dan Bremen, dan dua negara bagian, yaitu Niedersachsen dan Schleswig-Holstein. Secara geografis, keempat negara bagian tersebut berbatasan dengan Laut Baltik, Laut Utara, serta memiliki akses di salah satu sungai penting Jerman, yaitu Sungai Elba.

Dari aspek ekonomi, keempat negara bagian memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik), kemaritiman (Meyer Werft dan Hapag Lloyd), otomotif (Volkswagen dan Mercedes-Benz), logistik (Hermes), life sciences, serta energi baru dan terbarukan. Sementara dari aspek sosial-budaya, wilayah kerja KJRI Hamburg menjadi lokasi bagi pusat riset, lembaga pendidikan, maupun institusi think tank yang berkualitas.

Berdasarkan data per 31 Agustus 2024, masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg berjumlah 6.655 orang (Hamburg – 2.194, Schleswig Holstein – 798, Bremen – 733, dan Niedersachsen – 2.930) dengan tren yang cenderung terus meningkat (2015: 3.937 orang; 2016: 4.597 orang; 2017: 4.494; 2018: 5.298; 2019: 5.422, 2020: 6.025, 2021: 6.124, 2022: 6.175).

Komposisi masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg cukup beragam dengan kalangan pelajar/mahasiswa menempati jumlah terbesar (38%), kemudian diikuti oleh kelompok Ibu/Bapak rumah tangga (17%) dan karyawan/profesional (12%). Selebihnya adalah dari kalangan dosen/akademisi, dokter, perawat, koki, rohaniawan, pensiunan dan lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ahmad Luthfi - Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Menariknya, ia dulunya adalah teman seangkatan dengan Jendral TNI (Purn) Andika Perkasa di Akmil 1987 yang juga menjadi lawan politiknya dalam kontestasi Pilkada tersebut.

Anto Mukti Putranto menegaskan penugasan dirinya menjadi ketua tim pemenangan di Jawa tengah adalah perintah dari Prabowo Subianto.

Sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilgub Jawa Tengah, Anto Mukti Putranto tercatat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK terakhir kali pada tahun 2020.

Dalam laporan itu ia mengaku memiliki kekayaan sebesar Rp 6.229.688.095 (Rp 6,2 miliar). Sebagian besar harta kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 4,5 Miliar yang tersebar di beberapa wilayah seperti Bogor, Palembang, Tanggerang, dan Subang. Semua aset tanah dan bangunan merupakan hasil sendiri.

Selanjutnya Anto Mukti Putranto tercatat memiliki aset transportasi berupa 6 mobil dan 2 sepeda motor dengan total nilai sekitar Rp 631.000.000.

Untuk kendaraan roda 4 Anto Mukti Putranto memiliki Honda Jazz Minibus Tahun 2015 senilai 125.000.000, Toyota Kijang Minibus tahun 2004 senilai Rp 95.000.000, Mazda Double Cabin tahun 2011 senilai Rp 60.000.000.

Kemudian Land Rover Defender tahun 1998 senilai Rp 100.000.000, Isuzu Truk tahun 2007 senilai Rp 125.000.000, dan Mercedes Benz Truk tahun 1984 senilai Rp 100.000.000. Semua kendaraan roda 4 miliknya merupakan hasil sendiri.

Adapun kendaraan roda dua miliknya yakni Husqvarna tahun 2012 senilai Rp 20.000.000 dan Yamaha Mio tahun 2010 senilai Rp 6.000.000 yang mana kedua motor miliknya berasal dari hibah dengan akta.

Selain itu, Anto Mukti Putranto mengaku bahwa tak memiliki harta bergerak dan surat berharga. Hanya saja kas dan setara kas miliknya senilai Rp 1.005.918.095.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sore ini terkait anggaran 2025. Dalam rapat ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, mengajukan tambahan anggaran untuk lembaganya sebesar Rp 100 Miliar.

Rapat terselenggara di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024). Kepala BPIP mulanya menyampaikan pagu anggaran yang didapat pihaknya untuk anggaran 2025 sebesar Rp 299 Miliar (Rp 299.428.347.000).

"Bahwa alokasi pagu anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp 299.428.347.000," kata Yudi dalam rapat.

Ia mengatakan BPIP mengajukan anggaran tambahan ke DPR RI sebesar Rp 100 Miliar. Adapun anggaran ini akan digunakan untuk sosialisasi nilai Pancasila hingga percepatan implementasi BTU (buku teks utama) pendidikan Pancasila pada jenjang perguruan tinggi menengah dan dasar.

"Satu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif dan komponen lainnya sebesar Rp 30 Miliar," kata Yudi.

Adapun total tambahan dari Rp 100 Miliar itu juga akan dialokasikan untuk Penyelenggaraan Diklat pembinaan ideologi Pancasila (PIP) sebesar Rp 4 Miliar. Anggaran ini, juga digunakan untuk pembinaan program Paskibraka dan purna Paskibraka Duta Pancasila senilai Rp 29.100.000.000.

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi pegiat media sosial," kata Yudian.

Dari presentasi yang ditampilkan, sebanyak Rp 17.494.500.000 anggaran itu akan digunakan untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial, gen Z, gen Alpha di lingkungan sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, serta para pegiat media sosial. Anggaran ini juga dipakai untuk branding produk dan penguatan pemanfaatan layanan BPIP oleh kementerian atau lembaga dan masyarakat, pembuatan video pendek dan film animasi sebagai media pembelajaran buku teks utama (BTU) pendidikan Pancasila.

(dwr/yld)