Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di dua kabupaten di Aceh hanya diikuti satu pasangan calon sehingga akan melawan kotak kosong. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terkait hukum memilih kotak kosong. Apa isinya?

Fatwa terbatas nomor 1 tahun 2024 tentang Hukum Memilih Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah ditetapkan MPU Aceh pada 28 Oktober lalu. Fatwa itu diteken Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali serta tiga wakil ketua.

Pada bagian menimbang disebutkan fatwa itu ditetapkan karena adanya permintaan masyarakat terhadap penjelasan memilih kotak kosong dalam Pilkada 2024. Di Aceh disebutkan ada dua kabupaten yang diikuti satu pasangan calon yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Dua pertimbangan itu disebut membuat MPU Aceh menilai perlu menetapkan fatwa terbatas tentang Hukum Memilih Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam fatwa itu, MPU Aceh juga merujuk ke peraturan perundang-undangan serta Al-Qur'an dan hadits.

Dalam putusannya, MPU Aceh menyebutkan memilih pemimpin adalah hak konstitusional yang sejalan dengan syari'at Islam bagi setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. Pada poin kedua disebutkan hukum memilih pemimpin yang muslim adalah wajib.

"Hukum mencoblos pada kotak kosong di kertas suara dalam Pilkada adalah boleh," bunyi poin ketiga fatwa tersebut.

Ketua MPU Tgk Faisal menyebutkan, dalam prinsip keislaman disebutkan tidak boleh terjadinya kekosongan pemimpin. Memilih kotak kosong disebut tidak akan membuat kekosongan pemimpin.

"Cuma tidak ada pemimpin secara dipilih tetapi ada pemimpin secara ditunjuk. Jadi dasar itulah maka memilih kotak kosong itu dibenarkan dalam kajian fiqih Islam" ujar Faisal.

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Haram Judol, Ini Alasannya

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Haram Judol, Ini Alasannya

"Allhamdulilah untuk status Said Didu masih sebagai saksi. Walau pun tadi kami sudah mempersiapkan mana kala klien kami dijadikan tersangka sudah ada surat penangguhan dari beberapa tokoh,"

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kuasa Hukum Said Didu, Gufroni mengungkapkan bahwa status dari kliennya adalah sebagai saksi bukan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian.

"Allhamdulillah untuk status Said Didu masih sebagai saksi. Walau pun tadi kami sudah mempersiapkan mana kala klien kami dijadikan tersangka sudah ada surat penangguhan dari beberapa tokoh," ungkap Gufroni dalam konferensi pers di Tangerang, Selasa malam.

Ia mengungkapkan, Said Didu saat ini telah memenuhi dan menjalani proses pemeriksaan penyidikan dari aparat Polresta Tangerang, Polda Banten dengan kooperatif.

"Saat pemeriksaan penyidik sangat profesional, kami dilayani bahkan kami diberi kesempatan shalat dan beristirahat," katanya.

Gufroni menyebut, bahwa perihal tuduhan atau pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing yakni Maskota berkaitan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian dinilai tidak relevan.

Sebab, katanya, dalam hal ini kliennya tersebut tidak menyerang atau mengarahkan kritikannya kepada salah satu orang. Namun, ditujukan terhadap kebijakan tentang proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang.

"Siapapun pelaporannya ini tidak relevan dengan situasi di wilayah Pantura. Dan kami sampaikan juga jika pelapor sebagai Kepala Desa adalah orang yang anti keritik terhadap apa yang disampaikan pak Said Didu, apa lagi jika dilihat dari cuplikan video yang dijadikan alat bukti sama sekali tidak menyebut nama pelapor (Maskota, Red)," terang dia.

Sebelumnya, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Tangerang memanggil Said Didu untuk menjalani proses pemeriksaan tim penyidik.

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Said Didu dilakukan pihaknya berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing yakni Maskota.

Said Didu dituduh telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penyebaran berita hoaks. Penanganan kasus tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Kota Tangerang, Polda Banten.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, menemukan masih banyak tahanan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan ruang tahanan polisi yang melebihi kapasitas daya tampung. Hal tersebut membuat para tahanan menderita dalam tahanan.

"Temuan kami paling terbanyak itu adalah over kapasitas tahanan di lapas dan juga kepolisian. Itu yang membuat seseorang mengalami penderitaan dalam ruang-ruang tahanan," ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, di Kota Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Selain itu, Mariana melanjutkan, anggaran untuk kebutuhan dasar bagi para tahanan masih sangat terbatas. Misalkan anggaran untuk makanan, minuman dan kebutuhan tahanan khusus perempuan seperti reproduksi, sedang hamil dan menyusui harus dipenuhi hak-haknya.

"Nah itu terbanyak sebetulnya yang kami temukan di setiap daerah di Indonesia," ungkap Mariana.

Mariana menjelaskan perempuan sering mengalami kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum di saat dalam proses penangkapan tidak membawa surat. Kemudian dalam pemeriksaan seseorang dalam kondisi praduga tak bersalah wajib mendapatkan pendampingan hukum.

"Sehingga hal-hal tersebut, SOP-nya sering terlewatkan yang kemudian penyiksaan itu ada. Kebanyakan terjadi seperti itu di Negeri ini," jelas Mariana.

Terkhusus di NTT, Mariana berujar, pihaknya belum bisa menyampaikannya. Namun, yang sering jadi temuan, itu kebanyakan soal penyiksaan dari segi anggaran dan peraturan kerja. Sementara untuk perlakuan buruknya mereka masih menyiapkan laporan.

"Kami masih menyiapkan laporannya jadi belum bisa kami sampaikan sekarang ya," imbuh Mariana.

Mariana lantas menyinggung kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT yang melibatkan perempuan. Kondisi itu sangat rawan dan sering perempuan dan anak di bawah umur mendapat perlakuan buruk hingga penyiksaan.

"Sebetulnya akar permasalahannya adalah prosedur yang tidak dipatuhi oleh perekrut, misalnya pemalsuan dokumen dan pihak yang diuntungkan, tapi mengorbankan orang lain," pungkas Mariana.

Video: Gedung Bakamla Terbakar, Ada Kantor Komnas Perempuan-Yayasan Bung Karno

Video: Gedung Bakamla Terbakar, Ada Kantor Komnas Perempuan-Yayasan Bung Karno

Paspor RI yang baru dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempromosikan keunggulan desain baru paspor Republik Indonesia yang senada dengan bendera dwiwarna Merah Putih dalam Simposium Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) di Montreal, Kanada.

Direktur Kerja Sama Keimigrasian Anggiat Napitupulu yang hadir sebagai panelis dalam simposium tersebut, memaparkan fitur paspor elektronik generasi terbaru yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perjalanan, tetapi juga sebagai representasi identitas dan budaya Indonesia.

"Paspor RI yang baru dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih. Jadi penggunaan 33 motif batik tradisional yang dicetak dengan teknologi khusus bukan hanya untuk alasan estetika semata, melainkan juga alasan keamanan," kata Anggiat, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

Di hadapan forum yang dihadiri perwakilan 193 negara anggota ICAO itu, Anggiat juga menyebutkan bahwa cip paspor yang terhubung dengan antena radio memungkinkan penyimpanan data biometrik dan tanda tangan digital pemegangnya lebih aman.

'Halaman biodata yang terbuat dari polikarbonat juga membuat paspor ini lebih tahan lama dan sulit dipalsukan," sambung dia.

Di samping itu, Anggiat menekankan bahwa desain baru paspor Indonesia menjadi upaya Imigrasi untuk memperkuat dokumen perjalanan.

"Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar ICAO menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara, sekaligus juga menjadi duta budaya Indonesia dengan desain-nya yang indah," ucapnya.

Lebih lanjut, simposium itu juga membahas mengenai teknik perubahan bentuk atau morphing yang menjadi ancaman bagi keamanan dokumen perjalanan internasional.

"Morphing memungkinkan seseorang untuk menggabungkan wajah dua orang yang berbeda pada sebuah foto sehingga dapat digunakan untuk memalsukan identitas. Untuk mengantisipasi ancaman ini, negara-negara di dunia terus mengembangkan teknologi dan prosedur keamanan yang lebih canggih, tidak terkecuali Indonesia," ujarnya.

Simposium ICAO Tahun 2024 berlangsung di Montreal, Kanada pada 13–15 November 2024. Forum tersebut dihadiri perwakilan negara anggota ICAO untuk membahas isu-isu terkini dalam pengelolaan identitas pelancong.

Indonesia telah bergabung dengan jaringan Public Key Directory (PKD) ICAO sejak tahun 2019. PKD sendiri merupakan tempat penyimpanan (repositori) pusat yang dikendalikan oleh ICAO sebagai media autentikasi dokumen perjalanan setiap negara yang terdaftar dan sesuai dengan format mesin pembaca dokumen perjalanan guna memastikan validitas-nya.

Keanggotaan PKD ICAO memungkinkan Indonesia untuk bertukar informasi dengan negara lain terkait verifikasi keaslian dokumen perjalanan dan meningkatkan kerja sama dalam memerangi kejahatan lintas negara yang melibatkan penyalahgunaan dokumen.

"Kita sudah tergabung dalam jaringan PKD ICAO. Dengan demikian, paspor kita telah terdaftar dalam sistem informasi perjalanan internasional dan dengan demikian informasi mengenai dokumen perjalanan tersebut akan di-share ke seluruh perlintasan internasional anggota ICAO yang telah mendaftar PKD," jelas Anggiat.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - China mengatakan kepada para eksekutif terkemuka Wall Street bahwa mereka akan melanjutkan reformasi pasar modal dan membuka sektor keuangan bagi orang asing.

Selain itu, mereka juga akan mendukung Hong Kong dalam memperkuat kredibilitasnya sebagai pusat keuangan global.

Janji para pembuat kebijakan China pada KTT Global Leaders’ Investment Summit ketiga di Hong Kong ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS berikutnya dan perlambatan yang mengganggu stabilitas negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

“Kami akan menciptakan lingkungan bisnis inklusif yang menguntungkan bagi investor luar dan pemimpin bisnis yang datang ke China,” kata Zhu Hexin, wakil gubernur bank sentral China dan Kepala Administrasi Valuta Asing Negara dikutip dari Reuters, Selasa (19/11/2024).

Dia menuturkan, pihaknya membuka tangan bagi investor asing. Mereka dipersilakan datang ke daratan untuk ikut serta dalam keberhasilan pembangunan ekonomi China.

Ketua Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) Wu Qing menambahkan bahwa China akan menghilangkan hambatan investasi dan menerapkan langkah-langkah pendukung sambil memperdalam reformasi pasar modal.

Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menambahkan pemerintah juga akan mendukung lebih banyak perusahaan berkualitas tinggi dari China untuk mencatatkan dan menerbitkan obligasi di Hong Kong.

He Lifeng mengatakan langkah-langkah stimulus yang dilakukan negara tersebut baru-baru ini secara bertahap mulai berlaku dan menguntungkan pasar Hong Kong. Dia mengatakan Beijing akan membantu mendukung lembaga keuangan China untuk memperluas bisnis mereka di Hong Kong.

“Kami akan memperbaiki mekanisme penerbitan obligasi negara secara berkala, terus meningkatkan penerbitan di Hong Kong, dan mendukung Hong Kong dalam mengkonsolidasikan posisinya sebagai pusat bisnis keuangan global,” ujarnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Dukungan tersebut diberikan saat masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan menghadapi pengawasan. Posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan global kian suram dalam beberapa tahun terakhir setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada 2020.

Pemerintah negara-negara Barat mengatakan hal ini telah mengganggu otonomi wilayah tersebut, namun pihak berwenang China mengatakan perlunya memulihkan ketertiban setelah protes massal pro-demokrasi pada 2019.

Pada Selasa, Pengadilan Tinggi Hong Kong memenjarakan 45 aktivis pro-demokrasi hingga 10 tahun menyusul persidangan penting mengenai keamanan nasional yang telah merusak gerakan demokrasi di kota itu dan menuai kritik dari AS dan negara-negara lain.

Adapun, KTT tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), dihadiri oleh para CEO perusahaan terkemuka Wall Street termasuk Citigroup, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley.

"Enam orang tahanan yang sempat buron sudah berhasil ditangkap kembali, namun Boncel yang merupakan dalang dari kabur-nya tahanan dengan cara merusak jendela kamar mandi ruang tahanan PN Cianjur belum juga tertangkap dan masih kami buru,"

Cianjur (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Cianjur, Jawa Barat, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna menangkap buronan yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Cianjur delapan bulan yang lalu atas nama Ujang Irfan alias Boncel (40).

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Cianjur Prasetya Djati Nugraha di Cianjur Selasa, mengatakan sudah hampir delapan bulan Boncel buron setelah kabur dari ruang tahanan PN Cianjur pada Senin, 25 Maret 2024, bersama enam orang tahanan lainnya.

"Enam orang tahanan yang sempat buron sudah berhasil ditangkap kembali, namun Boncel yang merupakan dalang dari kabur-nya tahanan dengan cara merusak jendela kamar mandi ruang tahanan PN Cianjur belum juga tertangkap dan masih kami buru," katanya.

Dia menjelaskan hasil kordinasi dengan Kejagung RI, Boncel terpantau masih ada di sekitaran Pulau Jawa, namun kerap berpindah-pindah guna menghindari kejaran petugas, sehingga masuk daftar kejaran Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) Kejagung RI sejak beberapa bulan lalu.

"Seluruh kantor kejaksaan di Indonesia turut melakukan pencarian terhadap Boncel yang masuk dalam daftar kejaran AMC," katanya.

Dia meminta Boncel segera menyerahkan diri atau tindakan tegas akan dilakukan petugas yang saat ini masih memburu keberadaan otak pelaku kabur-nya enam tahanan usai menjalani persidangan di PN Cianjur.

Bahkan pihaknya meminta siapa saja yang mengetahui keberadaan Boncel segera melapor ke pihak kejaksaan terdekat atau kantor polisi terdekat, serta tidak menutup-nutupi kendaraan buronan tersebut.

"Segera laporkan jika melihat keberadaan Boncel di wilayah manapun ke polisi atau ke kejaksaan terdekat," katanya.

Seperti diberitakan Seperti diberitakan tujuh orang tahanan kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cianjur, Senin (25/3), mereka berhasil melarikan diri dengan cara menjebol terali besi kamar mandi sel tahanan PN Cianjur.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.

"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.

Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.

Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.

"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.

Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.

Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kuasa Hukum Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir bersikeras ingin kliennya menjadi saksi dalam sidang praperadilan yang mempermasalahkan proses penetapan tersangka dalam kasus impor gula.

Ari menilai kehadiran Tom sebagai saksi krusial untuk memberikan keterangan yang lebih jelas karena menjadi pihak yang mengalami langsung.

"Kami tetap pada hari ini memohon dalam persidangan ini untuk besok dapat dihadirkan tersangka karena ini penting sekali untuk menegaskan terjadinya kesewenang-wenangan," kata Ari dalam dalam sidang praperadilan dengan agenda jawaban termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Ari berharap Tom dapat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang praperadilan yang akan digelar pada Rabu (20/11) besok dan Kamis (21/11) lusa.

Lebih lanjut, Ari menyebut pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menanggapi surat permintaan Tom Lembong untuk hadir menjadi saksi sidang.

"Untuk itu karena besok waktunya tinggal besok kami mengharapkan kehadiran tersangka supaya bisa sama-sama kita dengar kesaksiannya karena kami sendiri tidak mengalami langsung," tutur dia.

Di sisi lain, Kejagung menyebut surat permintaan itu belum dijawab lantaran Korps Adhyaksa masih mempertimbangkan permintaan tersebut.

"Berdasarkan surat permohonan dari kuasa hukum kemarin sore sudah kami terima oleh tim penyidik dan untuk itu tim penyidik akan menelaah surat tersebut," kata Jaksa Kejagung, Teguh A dalam sidang.

Adapun dalam sidang praperadilan ini Ari memohon hakim untuk menggugurkan status tersangka Tom Lembong. Ia beralasan Kejagung tak mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Permohonan Ari itu kemudian dibantah oleh pihak Kejagung dalam sidang hari ini.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan penanganan dan pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat minim. Satuan Tugas (Satgas) TPPO dinilai tidak maksimal dalam mengusut tuntas setiap kasus.

"Termasuk juga melakukan sinergitas dengan berbagai pihak yang merupakan bagian dari para aktor yang tergabung dalam satgas, itu tidak terjadi karena upaya pencegahan TPPO sendiri tidak begitu jalan," ujar Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Menurut Anis, temuan Komnas HAM, yaitu Satgas TPPO belum bekerja secara maksimal karena minim sumber daya manusia (SDM), pengetahuan, dan anggaran. Kemudian, putusnya koordinasi antara satgas nasional dan daerah. NTT yang dikenal sebagai provinsi kepulauan itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Satgas TPPO untuk bekerja.

Kemudian, anggaran untuk pencegahan dan penanganan TPPO di setiap kota/kabupaten di NTT setiap tahun cuma Rp 50 juta. Padahal, NTT merupakan salah satu provinsi yang menyumbang pekerja migran dan korban TPPO terbanyak. "Karena mereka berangkat ke luar negeri didominasi melalui jalur ilegal begitu," kata Anis.

Anis menegaskan penegakan hukum terhadap para pelaku TPPO juga masih banyak kendala. Vonis kasus TPPO pun cenderung rendah dan kebanyakan mereka yang divonis adalah pelaku di lapangan.

Kalaupun ada aktor negara yang terlibat, Anis berujar, maka vonis khusus untuk pejabat publik yang posisinya tidak sebagai penentu atau pengambil kebijakan, seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Imigrasi. Hal tersebut tidak dapat memberi efek jera terhadap para pelaku TPPO.

"Sementara kasus kematian PMI yang terus terjadi tidak ada upaya yang cukup serius untuk diusut tuntas," jelas Anis.

Terungkap Awal Mula 11 Warga Sukabumi Disekap di Myanmar

Terungkap Awal Mula 11 Warga Sukabumi Disekap di Myanmar

Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit, dan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berkomitmen untuk mempercepat pelayanan publik di bidang HAM.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan Menteri HAM agar layanan-layanan di pusat maupun daerah yang menjadi bidang tugas dari Kementerian HAM bisa optimal,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Rini mengatakan bentuk komitmen tersebut adalah mempercepat penataan organisasi dan tata kerja di KemenHAM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang KemenHAM, agar pelayanan dan penanganan isu-isu di bidang HAM dapat diakselerasi secara terpadu.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KemenHAM didorong untuk mengakselerasi pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan prosedur dan tata cara pengisian dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit, dan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dalam penataan organisasi dan tata kerja, serta pengisian jabatan ASN berdasarkan prinsip sistem merit di kementeriannya.

“Kami taat asas dan apa pun yang diperintahkan berdasarkan aturan, dan juga amanat-amanat di bawah komando Kementerian PANRB. Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri HAM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah akun Instagram @lowongankerja.kemenang mempromosikan lowongan pekerjaan di Kementerian Sekretariat Negara RI.

Calon pelamar yang terbuka untuk umum itu dijanjikan akan mendapatkan gaji Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

“Penempatan di berbagai daerah, tersedia berbagai macam posisi, (mendapatkan) asuransi, hak cuti, dan bonus, serta (mendapatkan) benefit lainnya,” demikian bunyi unggahan @lowongankerja.kemenang, dikutip Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Dalam bio Instagram itu, pemilik akun menuliskan, proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Pemilik akun juga menyertakan sebuah website untuk pendaftaran.

Menanggapi hal ini, Biro SDM Kementerian Sekretariat Negara RI Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Pembukaan lowongan pekerjaan pada Kementerian Sekretariat Negara RI hanya melalui proses penyeleksian calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“(Proses pendaftarannya hanya) diakses semua melalui akun SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tidak, kami tidak pernah membuat pengumuman (lowongan pekerjaan) itu (di Instagram @lowonganpekerjaan.kemenang),” ucap Dede.

Meski begitu, Dede menjelaskan, proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung.

“CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November,” tegas Dede.

PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) internal Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).