Jakarta -

Terpidana mati kasus penyeludupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, dipastikan masih berada di Lapas Perempuan Yogyakarta. Mary Jane disebut masih menjalani pembinaan saat ini dan dipastikan belum bebas.

"Saat ini yang bersangkutan masih berada di LPP Yogyakarta," kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, Rabu (20/11/2024) saat dihubungi detikcom.

Kini Mary Jane disebut masih menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Yogyakarta. Ditjen Pas memastikan Mary Jane belum bebas.

"Menjalani pembinaan dengan baik dan belum bebas," katanya.

Sebelumnya, kabar mengenai bebasnya Mary Jane disampaikan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr (Bongbong Marcos). Mary Jane dikabarkan akan pulang ke tanah airnya setelah melewati upaya diplomasi bertahun-tahun.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, bebas. Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr (Bongbong Marcos) menyampaikan langsung kabar tersebut.

"Mary Jane Veloso pulang," bunyi postingan Bongbong Marcos, yang dilihat dalam akun Instagramnya @bongbongmarcos, Rabu (20/11/2024).

Bongbong mengatakan pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane. Dia mengatakan upaya pembebasan Mary Jane telah berlangsung lama.

"Kami berhasil menunda eksekusinya cukup lama sehingga mencapai kesepakatan yang akhirnya membawanya kembali ke Filipina," katannya.

Dia pun berterima kasih kepada Indonesia. Dia mengatakan Filipina menunggu kedatangan Mary Jane.

"Terima kasih, Indonesia, kami tunggu kepulangan Mary Jane," ucapnya.

Diketahui, Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati asal Filipina yang terlibat dalam kasus penyelundupan heroin. Kendati dihukum mati, Mary Jane masih punya peluang mendapat grasi meskipun sempat ditolak Presiden Jokowi.

Mary Jane Veloso (31) ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin. Dia mengklaim narkoba tersebut dijahitkan di dalam kopernya tanpa sepengetahuan dirinya.

Selama di persidangan, Mary Jane berkukuh tidak bersalah. Presiden Filipina pun berharap Mary Jane mendapat grasi.

Eksekusi Mary Jane tertunda

Grasi Mary Jane, bersama 11 nama terpidana mati, ditolak Presiden Jokowi melalui keputusan presiden (keppres) tertanggal 30 Desember 2014. Tim pengacara Mary Jane bahkan mengajukan peninjauan kembali (PK) kedua di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 27 April 2015. Saat itu, tinggal menghitung hari eksekusi mati yang ternyata jatuh pada 29 April 2015. PK Mary Jane kemudian ditolak PN Sleman sehari setelah diajukan.

Saat itu, Mary Jane sudah dipindahkan dari LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ke LP Nusakambangan pada 24 April 2015 sekitar pukul 01.40 WIB untuk menjalani persiapan eksekusi mati. Bak lolos dari lubang jarum, eksekusi mati Mary Jane yang seharusnya dilaksanakan ketika hari berpindah ke 29 April 2015 dibatalkan di detik-detik terakhir. Mary Jane tak masuk daftar terpidana yang dibawa ke lokasi eksekusi di Lapangan Limus Buntu sekitar pukul 00.00 WIB. Dia dibawa keluar dari selnya dan dikembalikan ke LP Wirogunan.

(yld/imk)

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh menggelar festival pelajar Pancalisa tahun 2024 dipusatkan di Alun-Alun Suka Makmue.

“Festival Profil Pelajar Pancasila ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membangkitkan semangat dan memberikan apresiasi atas kerja keras sekolah dalam mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Zulkifli di Nagan Raya, Rabu.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian Program Sekolah Penggerak yang telah berjalan sejak tahun 2021 lalu, dan melibatkan 27 sekolah penggerak di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Nagan Raya.

Zulkifli mengatakan, di lokasi ini juga terdapat 25 stan yang mewakili sekolah penggerak dan satu stan khusus untuk guru penggerak guna menyemarakkan acara ini.

Acara ini juga dimeriahkan oleh kegiatan festival seni yang diikuti oleh siswa-siswi dari jenjang SD dan SMP di Kabupaten Nagan Raya.

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Zulfika mengatakan sebagai bagian dari kebijakan pada episode ketujuh, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan Program Sekolah Penggerak.

"Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non-kognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru),” ujarnya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan perubahan di lingkungan sekolah.

Perubahan ini dapat dimulai dari sekolah-sekolah penggerak yang dapat menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lainnya.

“Sekolah penggerak dapat menjadi tempat bagi kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan kompetensi, khususnya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menyenangkan, dan mengasah kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif,” demikian Zulfika.

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan Timor Leste(RDTL).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah kepada ANTARA dari Atambua, Rabu mengatakan bahwa operasi gabungan ini melibatkan berbagai instansi terkait dalam pengamanan perbatasan.

“Mulai dari Satgas Pamtas RI-RDTL, Kepolisian BNPP, Karantina kesehatan Bea Cukai, Brimob, BAIS serta badan Intelijen,” katanya.

Reza menjelaskan bahwa operasi gabungan yang dilakukan itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian terhadap jalur terbuka di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

Jalur perbatasan itu diduga menjadi jalur perlintasan ilegal oleh warga negara Republik Demokratik Timor Leste untuk masuk ke Indonesia.

Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Silvester Donna Making yang memimpin operasi tersebut menjelaskan bahwa dalam operasi gabungan itu mereka menyusuri jalur ilegal yang kerap digunakan pelintas tanpa dokumen resmi.

“Kami temukan juga jalur utama di dekat patok batas RI-RDTL. meski tidak ditemukan pelintas ilegal,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa operasi ini berhasil mengidentifikasi potensi pelanggaran serta memperkuat sinergi antar instansi dalam pengawasan perbatasan.

“Dengan adanya operasi ini, kami memastikan tidak adanya pelintas ilegal di jalur perbatasan dan semakin memperkuat sinergisitas antar instansi di PLBN Napan,” tambah dia.

Silvester menambahkan bahwa tim gabungan akan tetap berkomitmen untuk terus mengawasi keberadaan orang asing yang masuk melalui jalur ilegal di Napan dan sekitarnya,

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi lapangan serta komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi demi menjaga keamanan wilayah perbatasan RI-RDTL.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banjar melaksanakan tanam perdana benih jagung di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) seluas 9.109,58 m². 

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan bercocok tanam.  

Program ini dirancang sebagai bagian dari pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi warga binaan setelah kembali ke masyarakat. 

Selain memberikan keterampilan, program ini juga mencerminkan komitmen terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial.  

"Kegiatan ini adalah wujud nyata sinergi antara Lapas Banjar dan Pemerintah Kota Banjar dalam mendukung ketahanan pangan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung rehabilitasi sosial warga binaan," ujar Kalapas Banjar Amico Balalembang, pada Rabu (20/11/2024).  

Tanaman jagung dipilih karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan cocok dengan kondisi tanah di wilayah Banjar. 

Pemerintah Kota Banjar, melalui Dinas Pertanian, turut memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada warga binaan untuk memastikan hasil panen yang optimal.    

Acara tanam perdana ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Priangan Timur, Kepala Kemenag Banjar, Kasubdit Bina dalam Lapas dari BNPT, Perwakilan Densus 88 Wilayah Jawa Barat, Pj. Wali Kota Banjar, Kajari Kota Banjar, Kapolres Kota Banjar, Dandim 0613 Ciamis, Kepala Kesbangpol Kota Banjar, dan Ketua STIKES Bina Putera Banjar.    

Program ini diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan di wilayah Banjar, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi sektor pertanian, sosial, dan ekonomi. 

Dengan melibatkan warga binaan dalam kegiatan produktif seperti ini, diharapkan mereka dapat lebih mudah beradaptasi dan mandiri setelah masa tahanan selesai.  

"Inisiatif ini membuktikan bahwa dengan kerja sama yang solid, program pembinaan dapat membawa manfaat signifikan bagi ekonomi dan sosial," pungkas Kepala Lapas Banjar.  

Melalui kolaborasi antara Lapas Banjar dan Pemerintah Kota Banjar, langkah ini menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan solusi nyata untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta memperkuat sinergi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat. 

 

Editor : Asep Juhariyono

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Perempuan terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso disebut akan segera pulang ke negaranya.

Itu disampaikan Presiden Filipina Ferdinan Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024).

Merespons pengumuman itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy, mengatakan, pihaknya belum mengetahui terkait kabar itu.

Ia juga mengungkapkan, belum ada petunjuk dan arahan terkait pembebasan Mary Jane dari pemerintah pusat.

"Kami sampaikan kami tidak tahu pemberitaan tersebut, dan memang belum ada pemberitahuan petunjuk atau arahan," kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu.

Dikatakannya, hingga kini belum ada komunikasi khusus terkait Mary Jane dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kedutaan Filipina, maupun Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Evi mengatakan, wewenang perihal perkara Mary Jane masih berada di Kejaksaan Tinggi DIY.

"Sampai hari ini Mary Jane dalam kondisi sehat dan sedang beraktivitas," kata dia.

Masih membatik

Evi mengatakan, selama ini Mary Jane beraktivitas sama seperti warga binaan lain, seperti membatik, hingga beribadah.

Terakhir Mary Jane dikunjungi perwakilan Kedutaan Filipina pada Agustus lalu.

"Dari kedutaan Filipina, rutin mengunjungi Mary Jane dalam setahun dua sampai tiga kali datang," kata Evi.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus penyelundupan narkoba.

Ia ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 km heroin.

Mary Jane tercatat mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.

Kabar Mary Jane dipulangkan ke Filipina turut dibagikan Marcos Jr. di akun Instagram resminya @bongbongmarcos. Dalam postinganya, Marcos menegaskan bahwa Mary Jane akan pulang atas kesepakatan pemerintah Filipina dan RI.

Disetujui Presiden Prabowo

Dari Jakarta, Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan 'transfer of prisoner' untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.

Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," sambungnya.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Yogyakarta.

Pernyataan Ditjenpas ini merespons kabar dari Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr melalui akun Instagram resminya pada Rabu (20/11), bahwa Indonesia telah membebaskan Mary Jane.

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memastikan saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta," kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, Rabu (20/11).

Deddy menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada 11 November lalu 

Menurutnya, salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane yang divonis mati.

"Pemerintah Indonesia menghargai permohonan Pemerintah Filipina untuk memindahkan pidana Mary Jane Veloso ke Filipina, namun hal ini harus didiskusikan dengan berbagai pihak terkait, seperti dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dll," ujarnya.

Deddy mengatakan para pihak sejauh ini masih harus merumuskan kebijakan demi menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia, seperti lewat perundingan bilateral maupun penyerahan narapidana (transfer of prisoner) atau pengembalian narapidana (exchange of prisoner).

Menuruntnya, Indonesia sendiri mengambil kebijakan transfer of prisoner, bukan exchange of prisoner atas dasar permintaan dari negara yang bersangkutan.

"Dapat disimpulkan hingga saat ini belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina," ujarnya..

Sebelumnya, Bongbong mengatakan Mary Jane akan kembali ke Filipina, setelah lebih dari satu dekade Filipina berdiplomasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusinya.

"Mary Jane Veloso akan pulang," tulis Bongbong dalam unggahannya.

Presiden Bongbong pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pihak berwenang atas kerja sama yang berbuah kepulangan Mary Jane ini.

"Hasil ini merupakan cerminan dari kedalaman kemitraan negara kita dengan Indonesia, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang," kata Bongbong.

"Terima kasih, Indonesia. Kami menanti untuk menyambut kepulangan Mary Jane," lanjutnya.

JAKARTA - Tim Pemenangan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono akan menindak tegas siapa pun oknum perusak Alat Perga Kampanye (APK). Langkah itu diambil sebagai reaksi maraknya perusakan APK Ridwan Kamil -Suswono (RIDO) di akhir-akhir masa kampanye.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengungkapkan, di akhir masa kampanye pihaknya akan menggerakkan organisasi kemasyarakatan hingga relawan untuk menangkap siapa pun pelaku yang tertangkap merusak alat APK di berbagai lokasi di Jakarta.

"Tinggal satu minggu ini, kesabaran rasanya sudah cukup bagi kita, namun kita tetap tidak akan melakukan tindakan yang salah terhadap apa yang mereka kita lakukan," kata Baco di Cikini, Selasa (19/11/2024).

"Mulai hari ini kita menjaga APK kita, kita posisinya adalah bertahan, kita posisinya adalah melindungi diri kita, dan saatnya sudah tiba untuk kita reaksi, menangkap para pelaku-pelaku ini untuk kita bawa ke Bawaslu agar bisa dihukum," tambahnya.

Tim Hukum Pemenangan RIDO Muslim Jaya Butar Butar mengatakan, pelaku yang terbukti melakukan perusakan akan dibawa ke ranah hukum. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana yang masuk dalam undang-undang.

Muslim menilai dengan batuan organisasi kemasyarakatan dan relawan yang melakukan pengamanan dan penangkapan pada pelaku akan membuat terang peristiwa pelanggaran pidana pemilu tersebut. "Segera menangkap siapa pelakunya dilaporkan kepada tim hukum tim hukum dan akan membawa ke Bawaslu," jelasnya.

Bandung -

Kantor Imigrasi Bandung mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Taiwan berinisial HPC. Dia dipulangkan kembali ke negara asalnya setelah selesai menjalani masa pidana di kasus narkoba.

Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Bandung Aditya Nursanto mengatakan, HPC dideportasi pada Selasa (19/11/2024). WNA Taiwan itu diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pesawat China Airlines.

"Deportasi kami kenakan kepada HPC karena tidak menaati peraturan di Indonesia. Setelah serah terima dengan Lapas Kelas IIA Subang, kami segera mengupayakan agar HPC bisa dipulangkan ke negara asal pada kesempatan pertama" ungkap Aditya dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

HPC telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus kepemilikan narkoba. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Babay Baenullah menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan terhadap orang asing yang patut diduga membahayakan keamanan, mengganggu ketertiban dan tidak menaati peraturan di Indonesia.

"Ini adalah komitmen kami untuk menegakkan hukum keimigrasian, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sesuai dengan kebijakan selective policy yang menjadi pegangan kami, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum, yang bisa masuk dan berada di wilayah Indonesia." pungkasnya.

(ral/dir)

New York (ANTARA) - Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan, New York City, Amerika Serikat pada Selasa (19/11) setuju untuk menunda lebih lanjut putusan hukuman terhadap Presiden terpilih AS Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut, menurut laporan media.

Dalam sebuah surat kepada hakim yang bertanggung jawab atas kasus ini, kantor kejaksaan itu mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar tidak akan dijatuhi hukuman hingga akhir masa jabatan kepresidenannya selama empat tahun ke depan, yang akan dimulai pada 20 Januari 2025.

Namun, sejumlah jaksa Manhattan menolak permintaan Trump untuk membatalkan hukuman pidananya pada Mei.

Jika vonis tetap dijatuhkan, Trump akan menjadi seorang narapidana yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

Trump diperkirakan akan terus mendorong pembatalan hukuman tersebut.

"Ini adalah kemenangan total dan definitif bagi Presiden Trump dan Rakyat Amerika yang telah memilihnya dengan telak," kata juru bicara Trump, Steven Cheung, dalam sebuah pernyataan.

Tim hukum Trump sedang bergerak untuk menghentikan kasus ini untuk selamanya, ujar Cheung.

Mahkamah Agung New York County pada Selasa membatalkan hukuman terhadap Trump dalam kasus uang tutup mulut, yang dijadwalkan pada 26 November, menurut Bloomberg yang mengutip sebuah catatan singkat dari pengadilan.

Pada 30 Mei, juri di pengadilan New York memutuskan bahwa Trump bersalah atas 34 dakwaan kejahatan memalsukan catatan bisnis yang dimaksudkan untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film porno pada 2016, namun tanggal penjatuhan hukuman ditunda beberapa kali.

Pewarta: Xinhua
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome mengapresiasi kinerja dari aparat penegak hukum (APH) dalam penindakan pelanggaran hukum di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut diungkapkan Haris Tome usai menghadiri pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo, Selasa.

"Daerah kita saat ini menghadapi 43 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang telah didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini menjadi tugas berat bagi kita semua," ungkap Haris.

Ia juga menyoroti situasi di Kabupaten Gorontalo terkait pelecehan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peredaran narkoba.

Haris juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk program inovatif seperti "Jaksa Sayang Anak," "Polisi Sahabat Anak," hingga kerja sama dengan TNI melalui program "Anak Sahabat Tentara."

"Pemerintah Daerah mendukung penuh langkah APH dalam menekan kriminalitas. Kolaborasi ini akan memperkuat pencegahan dan penanganan kasus di masyarakat," pungkas Haris.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Abvianto Saifulloh mengatakan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari minuman keras, narkotika dan senjata tajam.

Abvianto menegaskan, kegiatan itu mencerminkan komitmen kolaborasi aparat penegak hukum, khususnya antara Kejaksaan dan Kepolisian.

"Kami berharap ke depan forum komunikasi pimpinan daerah semakin solid dalam kolaborasi untuk mencegah dan mensosialisasikan bahaya tindak pidana di Kabupaten Gorontalo," ujar Abvianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan 'transfer of prisoner' untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Hal itu dikonfirmasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," sambungnya.

Yusril menjelaskan, bukan hanya Filipina yang mengajukan transfer of prisoner, melainkan juga Australia dan Prancis.

Dia mengatakan, dalam ajang KTT APEC di Peru, PM Australia Anthony Albanese telah menyampaikan permintaan itu kepada Prabowo langsung.

"Dan beliau menjawab, 'sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu'," ucap Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia akan melakukan pemulangan narapidana ke negara asal, sepanjang pemerintah negara asal itu memohonnya kepada pemerintah Indonesia.

Syaratnya, kata Yusril, negara itu harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Lalu, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemulangan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara asal.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya. Kewenangan memberikan remisi, grasi dan sejenisnya telah menjadi kewenangan kepala negara dari negara tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024) menyebut, Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan narkoba.

Macros Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Ia menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

Mary Jane diketahui ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 kilogram heroin.

Ia kemudian mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Palembang -

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) memindahkan 15 orang narapidana (napi) dari Sumatera Selatan (Sumsel) ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Para napi tersebut berasal dari Lapas Kelas I Palembang dan Lapas Kelas IIA Banyuasin.

"Dari Palembang tujuh, Banyuasin delapan," kata Direktur Pengamanan dan Intelijen Imigrasi dan Pemasyarakatan Teguh Yuswardhie kepada detikcom, Rabu (20/11/2024).

Dia menjelaskan pemindahan dilakukan dari Lapas Kelas I Palembang pukul 22.00 WIB, Selasa (19/11). Pemindahan dikawal tujuh orang personel Brimob bersenjata lengkap dan petugas dari lapas.

"Mayoritas (napi) narkoba dan ada kasus pidana umum, yaitu pembunuhan berencana dan hukuman variasi di atas 7 tahun sampai seumur hidup dan hukuman mati," ujar Teguh.

Para napi dipindah dengan mata ditutup kain sebo dan tangan diborgol. Mereka dibawa menggunakan bus menuju Nusakambangan.

Sebelumnya, Imipas telah memindahkan 152 narapidana klasifikasi berbahaya dari Sumatera Utara, Jawa Timur dan Banten ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar, Cilacap. Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan pemindahan napi ke Nusakambangan adalah upaya konkret pihaknya untuk memutus mata rantai pengendalian narkoba.

"Ini menjadi upaya konkret dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memerangi narkoba. Sudah banyak sindikat narkoba yang ketika ditelusuri pengendaliannya berasal dari dalam lapas," ucap Agus kepada detikcom, Jumat (8/11).

Pemberantasan narkoba termasuk salah satu hal dalam poin ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin ketujuh itu berbunyi: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

(aud/haf)