MANGGARAI, KOMPAS.com - KPU Manggarai menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk narapidana di rumah tahanan kelas II B Ruteng, pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU Manggarai, Hery Harun, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendistribusikan C pemberitahuan kepada pimpinan Rutan Kelas II B Ruteng pada Rabu (20/11/2024).

"KPU Kabupaten Manggarai sudah mendistribusikan surat C pemberitahuan KWK atau undangan bagi pemilih di TPS lokasi khusus (Loksus) rumah tahanan kelas II B Ruteng," jelas Hery saat dikonfirmasi Rabu sore.

Ia mengatakan bahwa penyerahan C pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari tugas KPU Manggarai dalam melayani pemilih yang berada di TPS tersebut.

"Lokasi khusus di Rutan Kelas II B Ruteng berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai bernomor 220/PL.02.1-BA/5310/2024 tentang penetapan TPS lokasi khusus dalam pemilihan serentak tahun 2024," katanya.

Ia menerangkan bahwa jumlah pemilih di TPS lokasi khusus rumah tahanan kelas II B Ruteng sebanyak 117, terdiri dari 109 laki-laki dan 8 perempuan.

Total surat suara yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai untuk memenuhi kebutuhan pemilih di rumah tahanan tersebut sesuai jumlah pemilih pada TPS bersangkutan dan ditambah surat suara cadangan 2,5 persen dari jumlah pemilih di TPS tersebut.

"Total surat suara yang disiapkan sebanyak 120 termasuk surat suara cadangan. Untuk surat C pemberitahuan atau undangan untuk memilih telah kita serahkan ke ketua KPPS," katanya.

Ia menambahkan bahwa pemilih di TPS Rutan Kelas II B Ruteng berasal dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan beberapa kabupaten lain.

"Petugas KPPS di lokasi khusus diambil dari petugas Lapas sendiri. KPU Manggarai telah melakukan bimbingan teknis terkait tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, termasuk juga dalam mengelola aplikasi Sirekap," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imbauan sang istri, Franciska Wihardja menjadi alasan bagi Tom Lembong untuk terus tersenyum saat tiba di Rumah Tahanan (rutan) Salemba, Jakarta Pusat, usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

"Pada saat saya melihat borgol yang akan dipasangkan pada tangan saya, tiba-tiba saya ingat imbauan istri saya 'tetaplah bersinar untuk kita semua, apa pun keadaannya," kata Tom melalui surat kesaksian yang disampaikan melalui tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (20/11/2024).

Dari perkataan sang istri, maka saat borgol dipasangkan pada tangannya, Tom memilih untuk terus tersenyum sampai tiba di Salemba. Ditegaskan, meski dalam kondisi mental yang tertekan, dia akan terus melanjutkan untuk tersenyum.

"Kondisi tertekan saya, pasti lebih terlihat pada saat saya menjalankan tes kesehatan oleh dokter kejaksaan," ujar Tom.

Kemudian, dalam surat kesaksian itu, juga disebutkan Tom telah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebanyak empat kali pada 8, 16, 22, dan 29 Oktober 2024. "Saya dipanggil hanya sebagai saksi untuk dimintai keterangan, saya tidak meminta untuk didampingi penasihat hukum," ujarnya.

Namun tak lama setelah itu, diberitahukan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom sebagai tersangka dan diputuskan untuk segera ditahan. Dari saat itu, Tom tidak lagi diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak di luar kejaksaan.

Kemudian, Tom menjalani pemeriksaan langsung yang salah satunya penunjukan penasihat hukum sementara oleh Kejagung. Dia mengaku bingung dan tertekan sehingga hanya dapat mengikuti proses pemeriksaan, termasuk saat menandatangani persetujuan penunjukan penasihat hukum oleh Kejagung.

"Karena saya dalam kondisi tertekan dan bingung, saya hanya dapat mengikuti perintah pemeriksa, termasuk menandatangani surat persetujuan penasihat hukum yang ditunjuk oleh kejaksaan untuk mendampingi saya, yaitu Eko Purwanto dan Arief Taufik Wijaya," jelas Tom.

PN Jaksel menggelar sidang gugatan praperadilan tahap penyerahan bukti terkait kasus Tom Lembong pada Rabu pagi mulai pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kemendag pada 2015-2016.

Jakarta (ANTARA) -

"Karena masalah utama bukan pada proses hukum atau sanksi, melainkan pada kemauan dan keinginan bersungguh-sungguh," ujar dosen di Departemen Kriminologi UI itu.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model negara demokrasi yang sukses di dunia.

Namun untuk mewujudkannya, tantangan di sektor politik, hukum, dan keamanan harus dijawab dengan langkah strategis yang konkret.

Sebagai negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan beragam budaya, agama, dan etnis, Indonesia berada di pusat perhatian dunia.

Peran strategis di kawasan Asia Tenggara, komitmen pada isu global, serta kiprah dalam forum internasional menjadi peluang untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil dan inklusif.

Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem demokrasi.

Pemilihan umum langsung dan transisi kekuasaan yang damai menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan sistem politik yang lebih terbuka.

Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, polarisasi sosial, tebang pilih kasus hukum, dan korupsi masih menjadi isu yang harus diatasi.

Keberhasilan Indonesia memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) 2023 menjadi salah satu capaian besar dalam diplomasi politik.

Indonesia berperan penting dalam menyuarakan resolusi terhadap krisis politik Myanmar, termasuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN.

Meskipun hasilnya belum optimal, inisiatif ini menunjukkan keberanian Indonesia untuk memimpin kawasan menuju stabilitas politik.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia juga aktif dalam mendukung perjuangan Palestina.

Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara konsisten mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong penyelesaian konflik dua negara yang adil.

Dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan keuletan diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu RI periode 2014--2024, Retno Marsudi, menempatkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Langkah ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di mata dunia Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan global.

Diplomasi global: Dari G20 hingga APEC

Keterlibatan Indonesia di forum internasional seperti G20 dan APEC telah meningkatkan pengaruhnya di kancah global.

Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berhasil mendorong agenda-agenda penting, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, transisi energi hijau, dan digitalisasi ekonomi.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang.

Di forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Isu integrasi ekonomi digital menjadi salah satu prioritas, sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi berbasis teknologi di Asia Tenggara.

Diplomasi global Indonesia juga tercermin dalam keberhasilannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Selama periode 2019--2020, Indonesia aktif mendorong dialog damai, termasuk dalam isu konflik di Timur Tengah dan Afrika.

Hukum: Supremasi yang harus ditegakkan

Sebagai negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperkuat supremasi hukum.

Laporan Transparency International 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Angka ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih serius untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus besar tetap layak mendapat apresiasi internasional.

Namun, konsistensi dalam penegakan hukum harus terus dijaga agar tidak hanya menjadi langkah simbolik rendah substansi.

Dalam isu hak asasi manusia, penanganan konflik di Papua menjadi perhatian dunia. Kritik terhadap pendekatan keamanan yang dianggap represif sering mencuat di forum internasional.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan pembangunan berbasis kesejahteraan untuk menyelesaikan isu ini.

Langkah positif lainnya adalah pengesahan Omnibus Law yang dirancang untuk meningkatkan iklim investasi.

Meski menuai protes dari kelompok masyarakat sipil, kebijakan ini dipandang sebagai langkah maju untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Posisi geografis Indonesia yang strategis membuat negara kepulauan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, baik tradisional maupun nontradisional.

Terorisme, kejahatan siber, jaringan narkoba dan judi online internasional, serta konflik perbatasan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus.

Di tingkat internasional, Indonesia telah mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya dalam memberantas jaringan terorisme melalui kerja sama dengan negara lain. Program deradikalisasi menjadi salah satu inisiatif yang diakui dunia, termasuk oleh PBB dan Interpol.

Namun, tantangan keamanan di Laut Natuna Utara tetap menjadi prioritas. Ketegangan dengan China terkait klaim di Laut China Selatan menuntut Indonesia untuk mengambil sikap tegas tanpa mengorbankan diplomasi.

Termasuk salah satunya adalah sikap yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya baru-baru ini ke China dan Amerika Serikat (AS) terkait stabilitas di Indo-Pasifik.

Peran Indonesia sebagai mediator yang netral dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus menjaga kedaulatan nasional.

Copyright © ANTARA 2024

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polresta Sleman telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam dugaan pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan.

Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai pada Desember 2023 setelah pihaknya menerima aduan terkait pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman.

"Kita melakukan penyelidikan kurang lebih tujuh bulan. Pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami menjumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ungkapnya dalam jumpa pers pada Rabu (20/11/2024).

Riski Adrian menambahkan bahwa setelah ditingkatkan menjadi penyidikan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka berinisial MRP, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Kelas IIB Sleman. Saat kejadian, pelaku menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Waktu melakukan kegiatan tersebut, pelaku memiliki jabatan sebagai Kepala KPLP di Lapas Kelas II Cebongan," ucapnya.

Sebanyak 53 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk satu orang ahli pidana.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap modus operandi tersangka yang melibatkan pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang dari tahanan dan narapidana.

"Modus yang dilakukan tersangka terhadap para tahanan dan narapidana yaitu melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," jelas Riski Adrian.

Aksi pungli ini berlangsung dari 8 November 2022 hingga 16 November 2023, dengan total uang hasil pungutan liar mencapai lebih dari Rp 700 juta.

"Dari total uang yang dilakukan oleh tersangka terhitung dari 8 November 2022 sampai 16 November 2023, itu sebanyak Rp 730.250.000," kata Riski Adrian.

Riski Adrian juga menjelaskan bahwa tersangka mampu menekan tahanan dan narapidana dengan memanfaatkan jabatannya.

"Dia memiliki kewenangan. Jadi dengan menjabat sebagai kepala satuan pengamanan, dia memanfaatkan upaya-upaya ini," tuturnya.

Kepala Lapas Kelas II B Sleman, Kelik Sulistyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terkait pelanggaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh MRP.

"Pemeriksaan secara internal sudah kami lakukan baik di lapas, dari kantor wilayah, maupun dari Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan di medio Januari," ujar Kelik Sulistyanto dalam jumpa pers di Polresta Sleman.

Saat ini, MRP telah diberhentikan sementara.

Sanksi disiplin akan menunggu putusan pengadilan.

"Saat ini yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara, nanti untuk sanksi disiplin menunggu pengadilan berketapan hukum tetap," pungkasnya.

Sebelumnya, Polresta Sleman menyelidiki dugaan pungutan liar di Lapas Kelas II B Sleman berdasarkan laporan dari keluarga warga binaan.

"Itu (dugaan pungutan liar) lagi dalam proses penyelidikan," ujar Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, pada Selasa (21/05/2024).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, Agung Aribawa, menambahkan bahwa pelanggaran kedisiplinan ini dilakukan oleh satu oknum pegawai yang merupakan pejabat struktural di Lapas Kelas II B Sleman.

"Oknum inisial M melakukan pelanggaran kedisiplinan dalam bentuk pungutan liar," tandasnya.

Aribawa juga mengungkapkan bahwa modus pungutan liar ini melibatkan kesepakatan dengan warga binaan untuk mendapatkan layanan tertentu, seperti kamar yang lebih baik di lapas.

"Oknum inisial M melakukan pelanggaran kedisiplinan dalam bentuk pungutan liar," ungkapnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polresta Sleman telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam dugaan pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan.

Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai pada Desember 2023 setelah pihaknya menerima aduan terkait pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman.

"Kita melakukan penyelidikan kurang lebih tujuh bulan. Pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami menjumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ungkapnya dalam jumpa pers pada Rabu (20/11/2024).

Riski Adrian menambahkan bahwa setelah ditingkatkan menjadi penyidikan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka berinisial MRP, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Kelas IIB Sleman. Saat kejadian, pelaku menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Waktu melakukan kegiatan tersebut, pelaku memiliki jabatan sebagai Kepala KPLP di Lapas Kelas II Cebongan," ucapnya.

Sebanyak 53 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk satu orang ahli pidana.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap modus operandi tersangka yang melibatkan pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang dari tahanan dan narapidana.

"Modus yang dilakukan tersangka terhadap para tahanan dan narapidana yaitu melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," jelas Riski Adrian.

Aksi pungli ini berlangsung dari 8 November 2022 hingga 16 November 2023, dengan total uang hasil pungutan liar mencapai lebih dari Rp 700 juta.

"Dari total uang yang dilakukan oleh tersangka terhitung dari 8 November 2022 sampai 16 November 2023, itu sebanyak Rp 730.250.000," kata Riski Adrian.

Riski Adrian juga menjelaskan bahwa tersangka mampu menekan tahanan dan narapidana dengan memanfaatkan jabatannya.

"Dia memiliki kewenangan. Jadi dengan menjabat sebagai kepala satuan pengamanan, dia memanfaatkan upaya-upaya ini," tuturnya.

Kepala Lapas Kelas II B Sleman, Kelik Sulistyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terkait pelanggaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh MRP.

Jangan sampai WNI di luar negeri merasa dinomorduakan karena akses pelayanan publik yang sulit.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan layanan paspor elektronik (e-paspor) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg, Jerman untuk membantu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sekitar kota tersebut.

"Dengan implementasi paspor elektronik di perwakilan RI, WNI sudah tidak perlu pulang ke Tanah Air untuk melakukan penggantian e-paspor. Kami berupaya agar jangan sampai WNI di luar negeri merasa dinomorduakan karena akses pelayanan publik yang sulit," kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Jumlah WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg tercatat 6.718 orang dengan sebaran terkonsentrasi di Hamburg dan Niedersachsen, yakni sekitar 2.500 orang tiap provinsinya. Selebihnya, WNI berdomisili di Bremen dan Schleiswig Holstein.

Latar belakang WNI yang bermukim di wilayah kerja KJRI Hamburg, antara lain, pengusaha, karyawan profesional, mahasiswa, pelajar, dan suami atau istri warga negara Jerman. Dengan adanya layanan e-paspor ini, WNI diharapkan dapat dimudahkan dalam mengurus dokumen perjalanannya.

Layanan e-paspor di KJRI Hamburg diresmikan pada hari Selasa (19/11). KJRI Hamburg menjadi perwakilan RI ketiga di Jerman yang melayani e-paspor setelah Kedutaan Besar RI di Berlin dan KJRI Frankfurt membuka layanan e-paspor pada bulan Juli lalu.

Saat ini terdapat 22 perwakilan RI di luar negeri yang sudah melayani permohonan paspor elektronik. Ditjen Imigrasi mencatat 15.493 e-paspor telah diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri pada periode 1 Januari hingga 19 November 2024.

Angka penerbitan e-paspor tertinggi ditorehkan oleh KBRI Singapura sebanyak 6.256 paspor, disusul oleh KBRI Seoul Korea Selatan sebanyak 2.776 paspor, KBRI Den Haag Belanda sebanyak 1.404 paspor, KBRI Tokyo Jepang sebanyak 1.260 paspor, dan KJRI Sydney Australia sebanyak 857 paspor.

"Layanan paspor elektronik di perwakilan RI mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat Indonesia di luar negeri," kata Sengky.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa paspor elektronik dilengkapi dengan teknologi cip untuk penyimpanan data biometrik yang memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi sehingga memberikan rasa aman kepada pemegang paspor.

Fitur keamanan itu juga memudahkan WNI di luar negeri yang sering bepergian dalam rangka bekerja atau berbisnis. WNI bisa melewati pemeriksaan keimigrasian otomatis, dan lebih percaya diri saat mengajukan permohonan visa.

Dalam acara peresmian yang juga dihadiri perwakilan pelajar Indonesia di Kota Hamburg itu, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian menyerahkan paspor elektronik terbitan KJRI Hamburg pertama kepada dua WNI, yaitu Konsul Jenderal RI untuk Hamburg Renata Siagian dan perwakilan WNI di Hamburg, Melissa.

Sengky menegaskan bahwa peluncuran layanan paspor elektronik di KJRI Hamburg merupakan wujud sinergi antara Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri.

"Implementasi paspor elektronik adalah salah satu wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kebakaran terjadi di Jalan Kompleks Lapas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pagi tadi. Insiden menyebabkan 2 unit rumah hangus terbakar dan 1 orang wanita lanjut usia (lansia) meninggal dunia.

"(Korban meninggal dunia) perempuan Nurhayati (69)," ujar Kabid Operasi Damkarmat Makassar Cakrawala dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

Kebakaran tepatnya terjadi di Jalan Kompleks Lapas, RT 06, RW 08, Kelurahan Gunung Sari, Makassar. Cakrawala menyampaikan, kebakaran terjadi sekitar pukul 10.00 Wita seusai laporan awal dari Ketua RW 08, Faisal ke Dinas Damkarmat Makassar.

"Info (kebakaran) masuk pukul 10.03 Wita. Tiba di TKP pukul 10.09 Wita," katanya.

Cakrawala menuturkan, Dinas Damkarmat Makassar mengerahkan 1 regu Pos Pengayoman, 2 regu Mako Damkarmat, dan 1 regu Resque Pengayoman. Menurutnya, api berhasil dikuasai pada pukul 10.36 Wita.

"2 rumah (terbakar). Luas objek kejadian 25 x 30 meter," ungkapnya.

Adapun 2 rumah yang terbakar masing-masing milik Abd Rasyid dan Muh Yunus. Dinas Damkarmat Makassar belum menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran maupun taksiran kerugian.

Sementara, dilihat detikSulsel dalam video yang beredar, api yang sudah membesar berkobar di permukiman penduduk. Asap membumbung dari bangunan yang terbakar.

Video: Kebakaran Hanguskan 15 Rumah di Kebon Jeruk Jakbar

Video: Kebakaran Hanguskan 15 Rumah di Kebon Jeruk Jakbar

BEKASI, KOMPAS.com – Kuasa hukum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Heri Koswara-Sholihin, Iqbal Daud Hutapea, mengancam akan melapor ke polisi terkait dugaan hoaks dan penghinaan terhadap kliennya di media sosial selama masa kampanye.

"Kami tim hukum 01 mengamati, beberapa akun sudah tidak manusiawi lagi. Sosok Pak Heri dimodifikasi dengan gambar kepala hewan," kata Iqbal di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (19/11/2024).

Ia menjelaskan, salah satu akun di TikTok, @pejuaang_nkri, bahkan menyebarkan fitnah bahwa Sholihin mengikuti akun pornografi di Instagram.

Menurut Iqbal, tuduhan itu tidak berdasar dan mencemarkan nama baik kliennya.

"Ini artinya kita sudah tidak berbicara tentang sebuah konsep dan program lagi, tapi sudah bicara masuk ke dalam pribadi. Sangat mengusik suasana kebatinan sebagai manusia," tegasnya.

Iqbal menjelaskan, akun Instagram yang dimaksud awalnya dibuat oleh seseorang atas permintaan Sholihin pada 2018. Namun, orang itu tidak lagi mengelola akun tersebut, sehingga Sholihin tidak mengetahui aktivitas pada akun yang dimaksud.

"Orang yang dipercaya oleh Pak Sholihin itu sudah hengkang, tidak menjadi timnya lagi. Nah, itu kami lagi lakukan investigasi," ujar Iqbal.

Ia meminta semua pihak, termasuk pendukung pasangan calon lain, untuk berkompetisi secara sehat dan mematuhi aturan. Jika pelanggaran terus terjadi, tim hukum Heri-Sholihin akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Artinya ada akun-akun yang jelas melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29, dan sebagainya. Kemudian ada Pasal 311 KUH Pidana tentang fitnah. Ini jelas, kami sedang mengumpulkan hal-hal tersebut," tambah Iqbal.

Tim hukum pasangan Heri-Sholihin menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil untuk menjaga integritas kampanye dan menghindari dampak buruk hoaks terhadap proses demokrasi di Bekasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ciska Wihardja mengungkap kondisi suaminya saat ini baik-baik saja di rumah tahanan Salemba.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti sidang praperadilan penetapan tersangka Tom Lembong dengan agenda penyerahan bukti oleh pemohon dan termohon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

"Beliau sehat-sehat saja dan seperti biasa dia memang disiplin ya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, meticulous, rapi," kata Ciska ditemui di depan ruang sidang utama PN Jaksel.

Ciska mengenal Tom Lembong adalah orang yang rapi dalam segala hal.

Kata dia, suaminya selalu mencatat semua hal yang dihadapi, termasuk soal penetapan dan penahanan sebagai tersangka.

"Dan semuanya rapi catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan ada wah aneh gitu buat saya. Sejanggal gitu. Karena dia itu benar-benar sangat meticulous, rapi dan semuanya teratur. Jadi di dalam tahanan pun beliau juga tetap disiplin dan menjaga kesehatan," ungkap Ciska.

Lebih lanjut, Tom juga disebut memberikan pesan agar tidak takut dalam situasi apa pun.

Tom juga disebut meyakini atau menyerahkan semua kepada penasihat hukum yang mendampinginya.

"Kita percayakan kepada penasihat hukum. Dan hukum Indonesia karena kita tahu kebenarannya," ucap Ciska menirukan pesan Tom Lembong kepadanya.

Terakhir, Ciska mengaku sedih dan kaget ketika suaminya tersangkut kasus dan dijadikan tersangka.

Ia tak habis pikir suaminya ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi. Padahal, menurutnya, Tom selama ini selalu bekerja untuk kebaikan.

"Tapi karena dia merasa ini buat kebaikan banyak orang dan kebaikan untuk Indonesia. Dia selalu kedepankan itu, selalu kedepankan itu. Walaupun ya buat keluarga berat gitu kan," ujar dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Mendag itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum eks Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dipimpin oleh Ari Yusuf Amir menyerahkan bukti terkait kasus hukum yang menimpa kliennya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024).

Penyerahan bukti itu digelar dalam sidang praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

Pihaknya menyerahkan sejumlah berkas sebagai bukti terkait gugatan praperadilan itu, antara lain testimoni Tom Lembong soal kronologi pemeriksaan dan penahanannya dalam perkara hingga bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015-2017 audit BPK. Artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara," kata Ari ditemui di PN Jakarta Selatan usai sidang praperadilan.

Sementara itu, turut dihadirkan tim jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang juga menyerahkan bukti terkait permohonan maupun jawaban dari pemohon.

Akan tetapi, jaksa tidak merinci detail jumlah dan jenis berkas yang diserahkannya.

"Hari ini agendanya pembuktian, jadi dari termohon maupun pemohon menyampaikan bukti-bukti terkait permohonan maupun jawaban dari pemohon," tutur Zulkipli, tim jaksa dari Kejagung.

"Ada beberapa poin yang kami sampaikan dalam jawaban itu. Pertama, terkait dengan permohonan yang tidak ditandatangani. Kemarin kan disampaikan bahwa bukti permohonan prapid itu tidak ditandatangi. Nah ini sangat penting, kaitannya dengan pembuktian atau keabsahan siapa sebenarnya pihak pemohon. Ini kan bisa saja ada pihak-pihak tertentu misalnya," ucap dia.

Dalam sidang tersebut juga sempat terjadi cekcok atau adu mulut antara pemohon dari tim hukum Tom Lembong dan termohon dari tim jaksa Kejagung.

Ari menyampaikan bahwa adu mulut itu terjadi karena pihaknya selaku pemohon tak diperkenankan melihat bukti termohon dari tim jaksa Kejagung.

Padahal, menurut Ari, sidang ini berlangsung terbuka dan tidak boleh ada yang ditutupi.

"Iya, ini kan sidangnya kan transparan. Dia bisa lihat punya semua bukti kita. Kok kita enggak bisa lihat bukti dia. Kan aneh jadinya. Kayak ada ditutupin gitu ya," ujar Ari.

Akan tetapi, adu mulut itu dengan mudah ditengahi oleh hakim Tumpanuli Marbun.

Sidang lanjutan praperadilan ini pun selesai dengan tahapan selanjutnya yaitu pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dari pemohon, dalam hal ini pihak Tom Lembong.

Sidang itu rencananya digelar Kamis besok dengan menghadirkan Tom Lembong secara daring.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mary Jane Veloso, perempuan Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus penyelundupan narkoba heroin pada 2010 direncanakan akan dipulangkan ke negaranya.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner, setelah melalui pembahasan lintas kementerian.

Keputusan ini diambil atas permohonan resmi pemerintah Filipina, yang terus melakukan diplomasi panjang untuk menyelamatkan Mary Jane dari hukuman mati.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan permohonan pemulangan Mary Jane diajukan oleh Menteri Kehakiman Filipina dan Duta Besar Filipina di Jakarta, Gina Jamoralin.

Upaya pemulangan ini menandai babak baru dalam perjalanan panjang kasus Mary Jane yang selama ini penuh kontroversi.

Akan tetapi, Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mendorong supaya status hukum Mary Jane sebagai terpidana mati segera diubah oleh pemerintah Indonesia, sebelum proses pemulangannya.

Sebab menurut Julius, dari fakta hukum yang ada ibu 2 anak itu adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang, bukan pelaku kejahatan narkotika.

“Mary Jane Veloso itu dalam konteks kebenaran material merupakan korban human trafficking, tindak pidana perdagangan orang,” kata Julius saat dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Kasus Mary Jane Veloso itu sudah ada fakta hukum baru yang diajukan oleh pemerintah (Filipina) ke pemerintah (Indonesia)," sambung Julius.

Julius mengatakan, Mary Jane juga mengalami ketidakadilan dalam menghadapi proses hukum di Indonesia, mulai dari interogasi yang tidak didampingi penerjemah dan kuasa hukum mumpuni sampai dia divonis hukuman mati oleh majelis hakim.

Dia menilai sistem hukum Indonesia gagal menggali fakta material dalam kasus ini, termasuk pengakuan perekrut Mary Jane yang menyerahkan diri.

Menurut Julius yang turut mengawal advokasi perkara itu, Mary Jane bukan tokoh utama sindikat narkoba lintas negara.

“Mary Jane Veloso, seorang yang miskin, pekerja kasar dari Filipina, yang tidak mampu membeli tiket pesawat, bagaimana bisa dia memiliki barang yang nilainya belasan miliar itu? Itu sudah tidak dimungkinkan secara logika,” tegas Julius.

Maka dari itu, Julius berharap pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan transfer of prisoner berbekal fakta baru tersebut, dan memulihkan status Mary Jane sebelum dipulangkan ke Filipina.

"Jadi ini bukan soal kerja-kerja seperti travel ataupun kargo barang mindahin dari ke sini ke sana," ucap Julius.

Keputusan pemulangan Mary Jane ke Filipina bukan sekadar transfer narapidana. Julius mengingatkan pemerintah untuk tidak melihat kasus ini hanya sebagai urusan administrasi diplomasi.

Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010 setelah petugas menemukan 2,6 kilogram heroin di dalam kopernya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati pada Oktober 2010.

Akan tetapi, eksekusi yang dijadwalkan pada April 2015 ditunda setelah Maria Cristina Sergio, perekrut Mary Jane, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina, dan memberikan pengakuan Mary Jane hanya dijebak menjadi kurir narkotika.