Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan berpesan agar guru-guru PAUD mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anak-anak supaya mereka memiliki karakter yang luhur dan berbudi pekerti.

"Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan. Jadikanlah hatimu seperti hati seorang anak. Karena anak itu tidak pernah tahu adanya diskriminasi, perbedaan warna kulit, suku. Anak cuma tahu dia punya teman. Ketika dia jatuh, ada teman yang menolong," kata Veronica Tan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Peningkatan Kompetensi Guru PAUD".

Menurut dia, PAUD memerlukan guru-guru yang memiliki hati yang mengasihi seperti seorang ibu. "Sehingga anak-anak PAUD adalah seperti anak kandung kita. Kita akan berusaha untuk membuat dia pintar, baik," kata Veronica Tan.

Dengan demikian, guru PAUD akan terus memberdayakan diri, berinovasi, mengasah kemampuan untuk memberikan pengajaran terbaik kepada anak agar anak menjadi pintar dan cerdas.

Pihaknya juga berpesan agar anak-anak PAUD dikuatkan sehingga mental mereka menjadi tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian nilai-nilai gotong royong dan saling mengasihi juga harus ditanamkan pada anak sejak dini.

"Didik anak belajar tidak mudah patah semangat, menjadi lebih pintar, didik mereka menjadi tangguh. Ajari gotong royong, mengasihi, memiliki hati yang baik. Sehingga pembangunan karakter, kognitif, dan nalar, akan tumbuh bersama," kata Veronica Tan.

Wamen Veronica Tan pun meyakini jika pengajaran anak usia PAUD dilakukan oleh guru-guru PAUD yang berkualitas, maka target Indonesia Emas 2045 akan terwujud.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

“Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

“PT PAL juga melakukan program deradikalisasi untuk mengatasi pengaruh ekstrimis yang dapat memicu terorisme,” ujarnya.

Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

Ia mengingatkan jika terdapat kesulitan untuk menerima perbedaan maka intoleransi akan semakin mudah dan paham radikalisme terserap dengan mudah.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso (MJV), bakal dipulangkan ke negaranya dengan skema transfer of prisoners. Saat ini, Mary Jane masih beraktivitas seperti biasa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas IIB Jogja, Wonosari, Gunungkidul.

Berdasarkan foto yang diterima dari LPP IIB Jogja, Mary Jane tampak berdiri di samping pohon Natal. Mary Jane terlihat mengenakan baju tahanan warna biru dan celana panjang warna hitam. Dia tampak sibuk memasang hiasan berbentuk bulat pada pohon tersebut.

Dalam foto lainnya, Mary Jane terlihat membatik di atas kain warna putih. Mary Jane terlihat penuh konsentrasi saat menggoreskan kuas di atas kain tersebut sambil memegang botol plastik air mineral berisi cat kain di tangan kirinya.

Kepala (LPP) kelas IIB Jogja, Evi Loliancy, mengatakan Mary Jane telah mengetahui tentang kabar kebebasannya ke Filipina. Kepada Evi, Mary Jane mengaku berterima kasih dengan keluar besar Lapas Perempuan Jogja.

Selama menjalani masa pidana, Mary Jane mengaku mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian seperti beribadah rutin, membatik, shibori hingga melukis. Hal ini membuatnya mendapatkan keterampilan baru.

"Sehingga MJV dapat memiliki keterampilan tersebut. Di mana hasil dari pembinaan kemandirian tersebut Mary Jane mendapatkan premi yang jadikan tabungan untuk keluarganya di Filipina," katanya kepada wartawan, Kamis (21/11/2024).

Selain itu, Mary Jane juga bersyukur akhirnya ada titik terang terkait kepulangannya ke Filipina. Mengingat dia sudah belasan tahun berada di Indonesia.

"Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya, di mana MJV sudah menunggu berita ini sejak lama, yakni selama kurang lebih 15 tahun," ujarnya.

Aktivitas Mary Jane saat berada menjalani hukuman di LPP Jogja. Foto diunggah Kamis (21/11/2024). Foto: dok. embaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Jogja.

Selain itu, Evi menyebut jika Mary Jane sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Mary Jane senang bisa kembali berkumpul dengan keluarganya di Filipina.

"Dia sudah sangat berbahagia mendengar ada kesempatan yang terbuka atas harapan untuk bisa pulang dan berkumpul keluarga," ujarnya.

Mary Jane, Kata Evi, juga bersyukur dan berterima kasih kepada semua orang yang terus berusaha agar Mary Jane bisa kembali ke negaranya serta berkumpul kembali dengan keluarga.

"Lalu mengucap terima kasih kepada Presiden Filipina dan Presiden Republik Indonesia serta Menteri Menko Kumham dan Imipas yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi perantara doa-doanya MJV untuk bisa kembali ke negaranya dan berkumpul kembali dengan keluarganya," ucapnya.

"Dan MJV juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Kieser, pendamping kerohanian yang selama ini mendampingi dan menguatkan selama menjalani masa pidana," pungkas Evi.

Video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

Video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

IDXChannel—Berapa gaji pegawai lapas semua golongan? Pegawai lapas atau penjaga tahanan bekerja kepada negara sebagai pegawai negeri sipil, dimulai dari jenjang CPNS. Lowongan penjaga lapas dibuka oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jumlah formasi CPNS yang dibuka oleh Kemenkumham bisa mencapai ribuan lowongan. Lulusan SMA bisa mengikuti tes. Secara formal, profesi ini disebut dengan Polisi Khusus Pemasyaratan atau Tenaga Pengamanan Tahanan.

Secara umum, jobdesc atau tugas para pegawai lapas adalah melakukan pengamanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana di lembaga pemasyaratan atau rumah tahanan.

Untuk melamar posisi penjaga tahanan ini, peserta harus memiliki keahlian bela diri. Namun tidak dibatasi apa jenis bela dirinya. Penjaga lapas juga bekerja dengan sistem shift tanpa mengenal hari libur, termasuk libur nasional.

Lantas berapa gaji pegawai lapas semua golongan?

Daftar Gaji Pegawai Lapas Semua Golongan dan Tunjangannya

Saat pertama kali bekerja, penjaga lapas akan memulai sebagai CPNS. Penjaga tahanan lulusan SMA akan memiliki golongan II yang terdiri dari empat level (2A–2D). Golongan akan meningkat seiring lama kerja sebagai penjaga tahanan.

Sesuai PP No. 5/2024, berikut ini adalah rincian gaji pegawai lapas semua golongan:

1. Golongan I (Lulusan SD-SMP)

• Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
• Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
• Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
• Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

2. Golongan II (Lulusan SMA)

• IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
• IIb: Rp2.385.000 - Rp3.958.200
• IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
• IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

3. Golongan III (Lulusan S1-S2)

• IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
• IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
• IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
• IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

4. Golongan IV

• IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
• IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
• IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
• IVd: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Selain gaji, penjaga tahanan juga menerima beragam tunjangan dari pemerintah. Berikut ini adalah beberapa jenis tunjangan yang berpeluang untuk diterima penjaga lapas:

• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan risiko untuk jabatan tertentu
• Tunjangan jabatan umum
• Tunjangan penghasilan pegawai (di pemerintah daerah)
• Tunjangan jabatan struktural

Adapun tunjangan risiko penjaga tahanan berdasarkan Perpres 88/2006 adalah sebagai berikut:

• Risiko Bahaya I: Rp600.000/bulan
• Risiko Bahaya II: Rp450.000/bulan
• Risiko Bahaya III: Rp350.000/bulan
• Risiko Bahaya IV: Rp200.000/bulan

Adapun tunjangan umum yang diterima untuk golongan II senilai Rp180.000 per bulan, dan tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah sebesar 2 persen gaji pokok untuk tiap anak per bulan, dan tunjangan suami atau istri senilai 10 persen dari gaji pokok.

Tunjangan pangan atau uang makan per hari kerja adalah Rp35.000 untuk golongan I-II, sementara tunjangan pangan dalam bentuk beras diberikan 10 kg per bulan dan bisa lebih dari 10 kg bila sudah berkeluarga.

Itulah daftar gaji pegawai lapas semua golongan.

(Nadya Kurnia)

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bakal menerbitkan paspor khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan kode tertentu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempermudah identifikasi PMI.

Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyebut dirinya sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada Rabu (20/11). Pertemuan tersebut salah satunya menyepakati adanya paspor khusus bagi PMI.

"Alhamdulillah, kemarin (Rabu) saya silaturahmi ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah disepakati oleh Pak Menteri Agus untuk khusus PMI (paspor) ada kode tertentu. Jadi, gampang kita mengidentifikasinya," kata Karding kepada awak media usai acara di Mungkid, Kabupaten Magelang, Kamis (21/11/2024).

"Dengan Pak Agus, itu bukan hanya itu (paspor bagi PMI). Kami juga menyepakati akan buat semacam counter atau desk bersama di situ ada Imigrasi-nya ada dari kami (PPMI)," sambung Karding.

Soal waktu penerbitan paspor bagi PMI, kata Karding, setelah MoU ditandatangani bisa langsung jalan.

"(Tahun ini?) Oh, ya harus," ujarnya.

Saat disinggung perihal PMI ilegal atau unprocedural, kata Karding, berdasarkan survei total PMI seluruhnya ada 9 juta lebih.

"Tapi, data yang terdaftar di kita hanya 5 juta. Berarti kan sisanya itu nonprosedural," kata Karding.

Guna menekan PMI nonprosedural, kata Karding, yang pertama menyiapkan bahasa, bekal dan memperketat lintasan.

"Memperketat di lintasan-lintasan baik di bandara maupun di pelabuhan. Lalu, nanti edukasi terus-menerus. Kita pelan-pelan, kita cari mafianya, kita gunting satu-satu gitu," pungkasnya.

Video Cak Imin Rapat dengan Abdul Kadir: Bahas Optimalisasi PMI

Video Cak Imin Rapat dengan Abdul Kadir: Bahas Optimalisasi PMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sudah mengantongi bukti berupa audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ari mengatakan, pihaknya memiliki hasil audit BPK terkait dengan kerugian negara dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Dalam hasil tersebut, Ari menilai bahwa tidak ada kerugian negara.

“Kita punya bukti dari BPK yang sudah melakukan audit pada tahun 2015-2017 pada waktu itu, dan tidak ada ditemukan kerugian negara,” kata Ari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

Ari menyayangkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat menunjukkan bukti adanya kerugian negara dari kebijakan izin impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong di masa jabatannya.

“Sampai saat ini, tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real, dan audit investigatif tidak ada,” jelasnya.

Menurut Ari, menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, namun belum mendapatkan bukti - bukti yang cukup adalah sebuah kesalahan.

“Jadi kalau ada nanti, baru mau mencoba mencari, orang sudah jadi tersangka. Ahli pidana sudah menjelaskan,” tegasnya.

Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian negara dari BPK.

Dia menegaskan, jika tidak bisa ditunjukkan, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh, hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi.

“Kalau tidak ada itu enggak usah diproses dulu. Jadi memastikan yang namanya kepastian hukumnya adil, ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur,” tegasnya.

Di sisi lain, Kejagung sebelumnya mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

“Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Harli tak menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.

Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada kasus Tom Lembong.

“Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).

Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

“Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

“PT PAL juga melakukan program deradikalisasi untuk mengatasi pengaruh ekstrimis yang dapat memicu terorisme,” ujarnya.

Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

Ia mengingatkan jika terdapat kesulitan untuk menerima perbedaan maka intoleransi akan semakin mudah dan paham radikalisme terserap dengan mudah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), sekaligus peraih Doktor Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Chairul Huda, mengatakan penegak hukum yakni kepolisian harus mengejar hingga tuntas oknum pejabat yang diduga terlibat judi daring.

Menurut dia, aparat hukum harus konsisten mengejar orang lain dalam pemerintahan yang mungkin terlibat dalam jaringan judi daring, setelah adanya kasus keterlibatan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) beberapa pekan lalu.

Ia membeberkan, kepolisian harus memburu hingga tuntas oknum yang selama ini melindungi situs judi daring.

Sebab, hal itu diduga dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang yang terlibat. Jangan pelaku yang ditangkap hanya di tingkat bawah, sedangkan 'aktor elite' bebas berkeliaran.

Lebih lanjut dia membeberkan, untuk saat ini tindak pidana itu tidak perlu naik status sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Karena instrumen pendukung, seperti hukum acara khusus sampai pengadilan khusus juga tidak ada atau belum diatur oleh Pemerintah Indonesia.

"Saya pikir syarat itu juga belum ada pada tindak pidana judi daring," ujar dosen di UMJ tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengintensifkan patroli siber untuk mendeteksi dan memblokir akses ke situs atau aplikasi yang memuat konten judi daring dalam upaya memberantas praktik perjudian itu.

"Yang kami lakukan juga adalah strategi pemantauan dan pemblokiran yang dilakukan secara intensif berupa patroli siber khusus untuk mendeteksi situs dan aplikasi yang memuat konten perjudian," kata Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (19/11).

Dalam acara bertajuk "Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0" yang diadakan di Jakarta Selatan, Selasa (19/11), dia menyampaikan bahwa kementerian itu menggunakan teknologi terbaru seperti kecerdasan artifisial untuk mendeteksi konten judi daring.

Menurut dia, kementeriannya sejak 2017 telah memutus akses terhadap 5,1 juta konten perjudian, termasuk 3,5 juta konten yang diblokir dalam tahun 2024.

Selain itu, kementerian selama 2024 menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan literasi digital warga di 27 provinsi. Peserta pelatihan itu mencapai 165 ribu orang.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir mengatakan, lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini disampaikan oleh Mudzakkir saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan tersangka kasus dugaan impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

“Kalau menghitung itu harus lembaga yang punya kewenangan menghitung. Kalau khusus itu keuangan negara yang punya kompetensi menghitung itu adalah BPK RI,” kata Mudzakkir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

“Jadi kalau bukan BPK RI, tidak punya kewenangan. Apalagi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kewenangannya itu sudah semua dokumen laporan ada pada BPK,” tambah dia.

Adapun penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024.

Hal ini didasarkan oleh kebijakan Tom yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag 2015-2016) menerbitkan izin impor gula ketika kondisi gula di tanah air sedang surplus.

Mudzakkir menjelaskan bahwa dalam melakukan audit keuangan, prosedur yang dilakukan harus menggunakan dokumen asli dan tidak bisa dilakukan dengan fotokopi.

“Karena mengaudit itu harus audit dokumen aslinya. Kalau bukan dokumen aslinya, fotokopian tidak boleh. Fotokopi tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara,” tambah dia.

Mudzakkir mengungkapkan bahwa sampai hari ini penyidik Kejagung belum mengajukan hasil audit dari BPK terkait dengan kerugian keuangan negara.

“Itu harus audit investigasi. Kalau sampai hari ini enggak bisa ya (ditunjukkan),” lanjut dia.

Mudzakkir menilai bahwa hal yang paling penting dan pokok itu kerugian keuangan negara.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan kerugian itu harus actual loss.

“Sedangkan potential loss dan total loss itu tidak bisa dipakai lagi untuk ukuran (menentukan kerugian negara). Jadi kalau kebijakan dalam bidang bisnis, itu biasanya adalah potential loss dan kadang-kadang total loss. Tapi tidak real loss. Karena bisnis itu kan berputar terus,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian dari BPK.

Jika hasil audit tak ada, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh.

“Kalau tidak ada itu enggak usah diproses dulu. Jadi memastikan yang namanya kepastian hukumnya adil, ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai tidak memiliki kewenangan menentukan nilai kerugian negara akibat korupsi.

“Bahasa hukumnya begini, kalau hasil audit itu sudah di serahkan ke BPK, lembaga lain enggak punya kewenangan, kecuali BPK,” tegasnya.

Di sisi lain, Kejagung sebelumnya mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016.

“Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain,” kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Harli tak menjelaskan lebih jauh instansi lain yang ia maksud.

Namun, sebelumnya Harli sempat menyebut bahwa Kejagung juga bekerja sama dengan ahli untuk menghitung kerugian negara pada kasus Tom Lembong.

“Kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian negara. Saat ini perhitungan masih berlangsung,” ujar Harli di Kejagung Jakarta Kamis (31/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir mengatakan, lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini disampaikan oleh Mudzakkir saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan tersangka kasus dugaan impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

“Kalau menghitung itu harus lembaga yang punya kewenangan menghitung. Kalau khusus itu keuangan negara yang punya kompetensi menghitung itu adalah BPK RI,” kata Mudzakkir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

“Jadi kalau bukan BPK RI, tidak punya kewenangan. Apalagi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kewenangannya itu sudah semua dokumen laporan ada pada BPK,” tambah dia.

Adapun penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024.

Hal ini didasarkan oleh kebijakan Tom yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag 2015-2016) menerbitkan izin impor gula ketika kondisi gula di tanah air sedang surplus.

Mudzakkir menjelaskan bahwa dalam melakukan audit keuangan, prosedur yang dilakukan harus menggunakan dokumen asli dan tidak bisa dilakukan dengan fotokopi.

“Karena mengaudit itu harus audit dokumen aslinya. Kalau bukan dokumen aslinya, fotokopian tidak boleh. Fotokopi tidak bisa menjadi alat bukti dalam perkara,” tambah dia.

Mudzakkir mengungkapkan bahwa sampai hari ini penyidik Kejagung belum mengajukan hasil audit dari BPK terkait dengan kerugian keuangan negara.

“Itu harus audit investigasi. Kalau sampai hari ini enggak bisa ya (ditunjukkan),” lanjut dia.

Mudzakkir menilai bahwa hal yang paling penting dan pokok itu kerugian keuangan negara.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan kerugian itu harus actual loss.

“Sedangkan potential loss dan total loss itu tidak bisa dipakai lagi untuk ukuran (menentukan kerugian negara). Jadi kalau kebijakan dalam bidang bisnis, itu biasanya adalah potential loss dan kadang-kadang total loss. Tapi tidak real loss. Karena bisnis itu kan berputar terus,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, perlu dilakukan audit kerugian dari BPK.

Jika hasil audit tak ada, maka tidak perlu dilakukan proses lebih jauh.

SEMARANG, KOMPAS.com - Momen penuh haru terjadi di Aula Merdeka Lapas Kelas I Semarang pada Rabu (20/11), ketika empat narapidana kasus terorisme (napiter) secara resmi mengikrarkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah berhasil melalui program deradikalisasi, mereka menegaskan lepas dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII).

Acara pengambilan sumpah ini disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Lapas Kelas I Semarang, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kementerian Agama Kota Semarang, serta instansi terkait lainnya.

Didampingi seorang rohaniwan, para napiter mengucapkan sumpah setia sebelum melakukan penghormatan dan mencium bendera Merah Putih, simbol kembalinya mereka ke pangkuan ibu pertiwi.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, memberikan sambutan yang penuh makna.

Ia menyampaikan selamat kepada para napiter yang telah mengambil langkah besar ini.

"Anda telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi, mengakui bahwa NKRI adalah harga mati," kata Usman kepada para napiter tersebut.

Usman menjelaskan bahwa Lapas Kelas I Semarang memiliki program deradikalisasi untuk mempersiapkan para napiter agar siap kembali ke masyarakat.

"Tidak ada lagi tempat untuk ideologi NII. Program deradikalisasi ini kami lakukan demi membantu saudara-saudara kita untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat," ujarnya.

Staf Bina Dalam Lapas BNPT, Ance, memuji keberhasilan Lapas Semarang dalam menjalankan program deradikalisasi.

“Kami mengapresiasi koordinasi Lapas Semarang dengan berbagai pihak terkait. Program deradikalisasi ini adalah langkah penting agar para napiter bisa kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik,” kata Ance.

Sementara itu, perwakilan Densus 88, Ghofar menambahkan bahwa ikrar ini juga menjadi langkah awal bagi para napiter untuk mendapatkan remisi, memperbaiki hubungan keluarga, dan hidup mandiri setelah bebas.

“Kami berharap mereka benar-benar meninggalkan jaringan lama dan membangun hidup baru yang lebih positif di tengah masyarakat,” ucap Ghofar.

Dengan ikrar ini, keempat narapidana terorisme tersebut menegaskan komitmen mereka untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso saat ini menempati blok minimum security pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy menuturkan, Mary Jane tidak akan dipindah ke blok dengan tingkat keamanan lebih rendah seiring adanya kabar pemindahan yang bersangkutan ke negara asalnya, Filipina.

"Karena kepribadiannya sudah cukup bagus, dan laporan sehingga dari hasil asesmen, Mary Jane memang ada di posisi yang minimum security, jadi pengawasannya sudah rendah," kata Evi ditemui di Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Kamis (21/11).

Evi tak merinci sejak kapan Mary Jane menghuni blok tersebut. Akan tetapi, semenjak ia mulai bertugas di Lapas Perempuan IIB Yogyakarta tahun 2023 lalu, Mary Jane sudah ditempatkan di sana.

"Mary Jane sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya, selalu mematuhi aturan yang berlaku di Lapas. Jadi, tidak ada pernah untuk turun blok karena memang posisinya Mary Jane sudah ada di yang minimum security," jelasnya.

Evi bilang, Mary Jane memang pernah bak berada di titik terendah dalam hidupnya sejak dijatuhi vonis hukuman mati pada 2010 lalu.

Akan tetapi, setelah hukuman mati ditangguhkan dan kembali dari Lapas Nusakambangan lalu ditahan di Yogyakarta, Mary Jane disebut menemukan 'kehidupan baru'.

"Sehingga, dia lebih bersemangat menghadapi kehidupan sampai hari ini," ucapnya.

Berdasarkan laporan bulanan, kondisi Mary Jane sekarang jauh lebih baik ketimbang masa-masa awal dia menjalani masa tahanan, terlebih semenjak mendengar rencana pemulangannya ke Filipina. Dia juga sekarang banyak disibukkan oleh aktivitas positif di dalam Lapas, seperti membatik dan bermain musik bersama narapidana lain.

"Segala kegiatan dia ikut, sampai menari, berbahasa Jawa aja bisa Mary Jane," kata Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Kemenkumham DIY, Sambiyo.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso akan dipulangkan kembali ke Filipina setelah ditahan di Indonesia sejak 2010 silam. Penahanan Mary Jane di Indonesia sudah berjalan hingga satu dekade pasca divonis hukuman mati.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Mary Jane akan dikembalikan ke Filipina dengan kebijakan "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana pada Desember mendatang.

"Perkiraan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan di bulan Desember 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (20/11).

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar akan lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

"Dalam kasus Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," ujarnya.