Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan ada permintaan dari Prancis untuk memindahkan tahanan warga negara tersebut dari Indonesia.

Namun, belum jelas tahanan apa yang dimaksud.

Mengutip dari Reuters, Sabtu (23/11), Supratman bilang Prancis sudah mengajukan permintaan pemindahan atau pemulangan seorang tahanan dari Indonesia ke negaranya.

Dia mengatakan pemerintah RI akan segera menindaklanjuti hal tersebut meskipun saat ini belum memiliki prosedur baku terkait pemindahan tahanan internasional. Namun, dia yang juga dikenal sebagai Politikus Gerindra itu menegaskan negara sahabat harus menghormati proses hukum di Indonesia.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Tapi, ini pun demi kepentingan kita, karena kita juga ada tahanan [WNI] di luar negeri," ujar Supratman.

Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut telah menyepakati untuk memindahkan lima napi narkoba di Bali atau Bali Nine untuk dipindahkan ke Australia.

Kesepakatan pemindahan lima napi Bali Nine yang dihukum seumur hidup di Indonesia itu merupakan buah pertemuan Prabowo dan Albanese di sela kegiatan KTT Apec di Peru.

Demikian diungkap Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones dalam konferensi pers, Sabtu ini.

Supratman pun mengonfirmasi soal kesepakatan pemindahan napi narkoba itu. Supratman, kepada Reuters pada Sabtu ini mengatakan pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan tahanan WNI yang ditahan di Australia.

'Bali Nine' adalah sembilan WN Australia yang ditangkap aparat RI saat berusaha menyelundupkan narkoba jenis heroin ke Pulau Dewata pada 2005 lalu. Salah satu dari sembilan terpidana itu dibebaskan dari penjara pada 2018, dan lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

Sementara itu dua sosok yang menjadi pemimpin kelompok Bali Nine itu yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah dieksekusi mati di RI pada 2015 lalu. Pelaksanaan hukuman mati terhadap napi narkoba itu sempat memicu ketegangan diplomatik antara Australia dan Indonesia. Australia bahkan sempat menarik duta besarnya untuk RI sebagai bentuk protes.

Sebelumnya, awal pekan ini, pemerintah RI yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Mary Jane telah divonis hukuman mati di RI, dan akan menyelesaikan sisa hukumannya di Filipina.

Pada 2015 silam, dia sebetulnya akan dieksekusi bersamaan dengan napi Bali Nine, namun ditunda pada menit-menit akhir.

Jakarta -

Polda Sumbar memperlihatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar, tersangka penembakan Kasat Reskrim AKP Ryanto Ulil Anshar hingga tewas, dalam konferensi pers. AKP Dadang terlihat mengenakan baju tahanan serta tangan diborgol.

Dilansir detikSumut, Polda Sumbar menggelar konferensi pers pada Sabtu (23/11/2024) siang. AKP Dadang awalnya terlihat keluar dari ruang tahanan dan dijaga ketat sejumlah petugas Provos.

Ia tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dengan kondisi kepala plontos. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan mengatakan menepis kabar bahwa tersangka mengalami gangguan mental.

"Sampai siang ini, Tersangka dalam kondisi sehat. Tidak ada gangguan mental, dan terus kota periksa," kata Dwi kepada wartawan.

Selain memeriksa kondisi mental AKP Dadang Iskandar, polisi juga lakukan pemeriksaan urine tersangka. "Hasil tes urine terhadap Tersangka negatif," katanya.

Dalam kesempatan itu, barang bukti dalam kasus ini juga diperlihatkan. Di antaranya senjata api beserta peluru, selongsong, golok, dan pakaian tersangka.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat Video: AKP Dadang Penembak Mati AKP Ryanto Ternyata Juga Tembaki Rumah Kapolres

[Gambas:Video 20detik]

(azh/idh)

Medan (ANTARA) - Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan memperkuat sinergisitas melalui berolahraga seperti bermain sepak bola.

"Bermain sepak bola tentu olahraga yang banyak peminatnya termasuk Forwakum Sumut dan Lapas Kelas I Medan ini," ujar Ketua Forwakum Sumut Aris Rinaldi Nasution di Medan, Sabtu.

Aris mengatakan bertajuk "fun football" secara bersamaan ini, disamping bertujuan untuk mencari kesehatan, juga dapat menyambung silaturahmi yang lebih baik lagi antarjurnalis dan pihak lapas.

Tentu, dia mengatakan, dengan pertemuan ini diharapkan dapat membangun sinergisitas dan keakraban yang lebih solid lagi untuk ke depannya.

"Mengingat Forwakum Sumut dan Lapas Kelas I Medan telah menjalin kerja sama yang sangat bagus, baik itu dari segi pemberitaan sampai mendukung kegiatan bakti sosial," kata Aris.

Diharapkan, pertemuan ini terus terjalin dengan baik antarForwakum Sumut dan Lapas Kelas I Medan, baik itu melalui olahraga maupun kegiatan lainnya.

"Kami juga terbuka kepada institusi lainnya terutama tempat atau pos peliputan jurnalis Forwakum untuk bermain sepak bola, olahraga lainnya," kata Aris.

Karena, menurut dia, menang atau kalah itu tidak penting di dalam pertandingan, melainkan olahraga dapat memperkokoh persahabatan yang terjalin antarForwakum dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut.

Dengan adanya keakraban ini, Aris menilai ke depan bisa melahirkan pemberitaan yang lebih baik lagi , , karena tujuan jurnalis salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Kepala Lapas Kelas I Medan M. Pithra Jaya Saragih mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya untuk mempererat kebersamaan antarpetugas dan media untik menciptakan semangat kerja yang positif.

“Dengan suasana yang penuh keceriaan, para peserta saling berkolaborasi dalam permainan mini soccer, memperlihatkan kerja sama tim yang solid serta membangun komunikasi yang baik di luar rutinitas kerja sehari-hari,” ujar dia.

Pithramenyebut kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan kepenatan setelah menjalankan tugas pemasyarakatan yang penuh tanggung jawab.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap semangat kebersamaan akan tercipta, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan menjaga kesehatan serta kebugaran petugas,” ujarnya.

Sebagian besar calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Pulau Jawa

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), penundaan keberangkatan 767 orang yang diduga PMI ilegal pada November 2024, sebagai upaya memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan upaya memperkuat pencegahan TPPO itu dilakukan melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara internasional.

"Saat ini, kami telah menunda keberangkatan dari pintu pemeriksaan pelabuhan dan bandara sebanyak 767 orang. Selain itu, pada November ini ada 12 permohonan paspor yang kami tolak atau tunda penerbitannya, dan semua laporan telah kami sampaikan ke pusat sebagai bagian dari upaya pencegahan," tutur Hajar.

Ia menyampaikan langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi tenaga kerja.

"Sebagian besar calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Pulau Jawa," ucap dia.

Kata Hajar, sebagai bagian dari pencegahan TPPO, Kantor Imigrasi Batam rutin melakukan monitoring di lapangan, baik di pintu perlintasan internasional maupun penerbitan paspor.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabreskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan ada tiga Polda yang mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam jumlah besar, salah satunya adalah Polda Kepulauan Riau (Kepri).

"Sepanjang satu bulan terakhir ini ada tiga Polda yang jumlah pengungkapannya cukup besar, yakni Polda Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat," kata Wahyu dalam rilis kasus TPPO yang diikuti secara daring dari Makopolda Kepri, Kota Batam, Jumat (22/11).

Jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan TPPO sudah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi menjadi perhatian dunia internasional.

TPPO, kata dia, merupakan kejahatan transnasional dan biasanya juga merupakan kejahatan yang terorganisir dalam melakukan eksploitasi kepada para korban.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut tiga (3), Pramono Anung - Rano Karno meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI seperti Bawaslu dan KPU untuk berlaku adil kepada para pasangan calon (paslon).

"Dalam kesempatan ini saya juga meminta memohon kepada siapapun aparat penegak hukum, pemerintah seperti KPU, Bawaslu harus berlaku adil," kata Pramono dalam kampanye akbar di Stadion Madya GBK Jakarta, Sabtu.

Pramono menyampaikan secara khusus kepada aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan demokrasi Jakarta yang sudah berjalan dengan baik.

Dia menambahkan, momen yang tak terlupakan adalah saat berkeliling Jakarta untuk melakukan belanja masalah.

"Yang paling berkesan adalah ketika belanja masalah di beberapa tempat, saya sebenarnya menahan untuk menangis karena di luar dugaan kami," ujarnya.

Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai momen Pilkada DKI ini menjadi kesempatan para warga Jakarta untuk memilih pemimpin ke depan.

Dia menegaskan pasangan nomor urut 3 berjanji untuk terus melayani masyarakat Jakarta.

"Tanggal 27, mari kita bersama-sama nanti akan merayakan kemenangan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Doel," ujarnya.

Dalam akhir keterangannya, Pramono Anung bersama Rano Karno atau Bang Doel menyatakan optimis Pilkada DKI digelar satu putaran.

"Kita harus bisa memenangkan, satu putaran! Kita bikin Jakarta Menyala!" ucap Rano Karno.

KPU DKI menetapkan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS).

Warga Jakarta dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

KPU DKI menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Sementara itu, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24 November 2024 dan berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yakni Nasril Jamil, serta Sirfudin Suding dan Rudianto Lalo melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) setempat guna memperkuat koordinasi dalam pengawasan sektor hukum, pemberantasan narkoba, serta perbaikan regulasi impor.

Dalam pertemuan tersebut, Nasril Jamil mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang bertugas mengawasi kuota impor sejumlah komoditas strategis, termasuk tekstil, kedelai, bawang putih, dan buah-buahan. Pengawasan impor yang ketat dianggap penting guna mencegah potensi kerugian di sektor swasta maupun pemerintah.

"Kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan agar kuota impor tidak melampaui batas dan tidak mengganggu pasar dalam negeri," ujar Nasril.

Pada saat bersamaan, para anggota Komisi III DPR RI menyoroti sistem Surat Persetujuan Impor (SPI) di Indonesia, di mana izin impor SPI dengan pembatasan kuota kerap menjadi celah penyalahgunaan.

Pada praktiknya, kuota besar cenderung diberikan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi ketimpangan yang merugikan pelaku usaha lain.

"Sistem SPI perlu ditinjau kembali agar lebih transparan dan adil, sehingga distribusi kuota tidak hanya berpihak pada segelintir pihak," kata Nasril.

Di sisi lain, sebagian besar industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku dan material yang belum tersedia di Indonesia, seperti produsen tas yang masih harus mengimpor komponen pegangan dan roda. Di sini, pengenaan biaya tambahan menjadi tantangan tersendiri.

"Kita tidak bisa sepenuhnya menutup pasar impor, tetapi harus mengaturnya dengan baik agar dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan," lanjut Nasril.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro menyatakan akan membawa usulan pembentukan Panja ke rapat internal komisi dalam upaya mendorong Panja Penegakan Hukum Impor melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, pedagang, pemerintah, aparat penegak hukum, dan Kementerian Keuangan.

"Melalui Panja ini, kita akan merumuskan rancangan undang-undang impor yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan negara. Selain itu, pengawasan akan diperketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan seperti masuknya barang terlarang ke Indonesia," papar Dede.

Isu selanjutnya yang juga menjadi perhatian adalah larangan masuknya pakaian bekas impor melalui pelabuhan di Indonesia. Langkah ini dinilai penting guna melindungi industri tekstil dalam negeri, sekaligus mencegah dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.

Sementara itu, jalur distribusi narkoba melalui pelabuhan kecil dari Dumai hingga pesisir timur Jawa Timur juga mendapatkan sorotan, di mana para anggota Komisi III DPR RI secara khusus menekankan diperlukan pengawasan yang lebih ketat.

Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar (DI) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim AKP Ulil Ryanto Anshari hingga tewas.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Dadang langsung mengenakan baju tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (22/11).

Direktur Reskrim Umum Polda Sumatera Barat Kombes Andry Kurniawan mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan olah TKP, serta memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti.

"Hasil visum juga telah kami dapatkan sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat Kabag Ops Polres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini," katanya dalam konferensi pers.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan mengatakan sidang kode etik terhadap Dadang akan segera dilakukan usai pemeriksaan. Dadang terancam hukuman maksimal pemberhentian dengan tidak hormat.

Dwi juga membantah bahwa Dadang mengalami gangguan mental.

"Sampai saat ini tidak ada pelaku mengalami gangguan mental. Kenyataannya sampai saat ini pelaku dalam keadaan sehat dan baik-baik saja," katanya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari menjadi korban penembakan yang dilakukan Kabag Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jumat (22/11).

Korban sempat dibawa ke RS Bhayangkara, namun akhirnya meninggal dunia. Jenazah korban kemudian diterbangkan ke Makassar untuk selanjutnya dimakamkan.

Sementara itu, Dadang sempat melarikan diri usai melakukan aksinya pada pukul 00.43 WIB. Namun, pada dini hari sekitar pukul 03.30 WIB, ia menyerahkan diri.

JAKARTA, investor.id- PTPN IV dan Polda Sumut jalin kerja sama bidang bantuan pengamanan  dan penegakan hukum dalam rangka mendukung operasional PTPN IV Regional I  dan Regional II. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of  Understanding (MoU) dilakukan oleh kedua pihak di Mapolda Sumut, Kamis lalu (21/11/2024). 

Turut hadir Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Irwan Perangin-angin beserta  Region Head PTPN IV Regional I Ahmad Gusmar Harahap dan Region Head PTPN  IV Regional II Sudarma Bhakti Lessan. 

Menurut Irwan, kerja sama ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya akan  memperkuat hubungan antara institusi. Namun juga bakal meningkatkan sisi  keamanan sekaligus menjaga stabilitas di sekitar wilayah unit, khususnya di PTPN IV  Regional I dan Regional II serta beberapa instansi. 

Selaku elemen kunci yang sangat vital, peningkatan sisi keamanan tak sekadar  menguntungkan kelangsungan usaha. Tapi juga bagi kesejahteraan masyarakat yang  tinggal di sekitar wilayah Perusahaan. 

“Sehingga kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan  pembangunan ekonomi di Tanah Air. Perjanjian ini merupakan wujud komitmen kita  untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama,” ujar Irwan, Jumat (22/11/2024)  di Jakarta. 

Menurut Irwan, kerja sama ini akan turut mencakup edukasi dan pembinaan kepada  masyarakat di sekitar wilayah kebun. Selain dapat turut serta membantu keamanan,  masyarakat diharap lebih menyadari perannya dalam mendukung kegiatan  operasional PTPN IV yang pada akhirnya bakal berkontribusi untuk kesejahteraan  mereka. 

“Polda Sumut dengan pengalaman dan kapasitasnya yang luar biasa dalam bidang  keamanan akan membantu menjaga stabilitas wilayah operasional agar lebih aman,  nyaman, dan kondusif,” katanya.

Saat ini, kata Irwan, sudah terdapat 138 personel kepolisian yang membantu  pengamanan di wilayah operasional PTPN IV. Sebanyak 98 personel bertugas di  PTPN IV Regional I, sedangkan selebihnya yakni 40 personel di PTPN IV Regional II. 

Dalam acara penandatanganan MoU itu PTPN IV turut menyerahkan bantuan hibah  kepada Polda Sumut berupa empat unit sepeda motor KLX yang akan dipergunakan  sebagai kendaraan operasional. 

“Kami ucapkan terima kasih kepada Polda Sumut atas dedikasi dan dukungannya  selama ini kepada PTPN IV. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah  kita,” sebut Irwan. 

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan apresiasi  kepada PTPN IV yang konsisten memberikan perhatiannya dalam rangka membantu  kelancaran operasional Polda Sumut. 

Ia berharap kolaborasi ini mampu mencegah potensi gangguan keamanan lainnya  yang bisa mengganggu produktivitas PTPN IV sekaligus kesejahteraan masyarakat  di sekitar wilayah operasional Perusahaan. 

Melalui perjanjian ini, kata Whisnu, Polda Sumut akan mendukung perusahaan mitra  dalam memperkuat sistem pengamanan di lapangan, baik melalui patroli rutin maupun  peningkatan pengawasan di titik-titik rawan.  

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Mataram (ANTARA) - Kehidupan di balik jeruji yang acap kali diasosiasikan dengan penuh keterbatasan, ternyata tidak berlaku bagi Wayan Sumade Yasa, pria asal Abian Tubuh, Kota Mataram.

Sebagai narapidana kasus narkotika yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Yasa--sapaan akrabnya-- menepis stigma itu dengan berkarya.

Ia mulai berkarya dari dalam lapas pada awal 2023, saat bergabung dengan kelompok batik tulis. Berkat hobi menato, kini Yasa didaulat oleh Lapas Kelas IIA Lombok Barat sebagai mentor membatik.

Hal yang membuat berbeda karya batik tulis Yasa bersama kelompoknya terlihat dari corak yang punya khas tampilan budaya lokal dan keindahan Pulau Lombok.

Dengan beragam corak seperti Bale Lumbung, Cicak, Putri Nyale, Presean, Gendang Beleq, dan Sirkuit Mandalika, menjadikan batik tulis karya Yasa dan kelompoknya punya daya tarik tersendiri di pasaran.

Bagi Yasa, kini membatik tidak sekadar untuk menghabiskan masa hukuman, tetapi sudah menjadi media ekspresi diri sekaligus sarana membangun harapan baru saat kembali pulang.

Kisah Yasa ini menjadi salah satu gambaran bahwa tidak ada yang dapat membatasi seseorang untuk berkarya. Bahkan, di tengah keterbatasan, Yasa membuktikan potensi dan perubahan diri selalu punya peluang untuk diraih.

Yasa pun mengambil pelajaran hidup yang ia petik dari pengalaman membatik di lapas. Menurut dia, membatik tidak butuh keahlian khusus, yang penting mau belajar.

"Siapa pun bisa melakukan (hal baru), kalau memang ada niat mau belajar, pasti bisa," kata Yasa.

Cerita Istana Negara

Sejak Lapas Kelas IIA Lombok Barat mengukuhkan kelompok binaan batik tulis pada Mei 2023, tepat pada perayaan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-59, karya Yasa bersama kelompoknya langsung dilirik Lalu Gita Ariadi, saat itu menjadi Pj. Gubernur NTB.

Yasa ingat betul saat pihak Lapas Kelas IIA Lombok Barat meminta kelompoknya membuatkan batik tulis pesanan Miq Gita, sapaan akrab pejabat daerah yang kembali mengemban jabatan Sekda NTB.

Sesuai pesanan, lapas menyampaikan kepadanya untuk membuat batik tulis dengan corak gendang beleq dan putri nyale. Khusus untuk corak sirkuit mandalika, dipesan dengan jumlah cukup fantastis, 140 lembar kain.

Bagi Yasa bersama kelompok yang beranggotakan 12 warga binaan, persoalan kualitas produksi bukan lagi menjadi tantangan, melainkan target pengerjaan. Waktu itu, seluruh pesanan diminta selesai kurang dari 2 pekan.

Yasa bersama kelompoknya yang sudah mendapat kepercayaan dari lapas, diberi toleransi untuk mengerjakan proyek perdana mereka dengan cara lembur.

Ia mengaku kerjanya bergiliran, begadang sampai tengah malam. Pada akhirnya, target pesanan bisa selesai dalam waktu 8 hari.

Bangga sekaligus bahagia saat mendengar kabar Miq Gita bersama sang istri Lale Prayatni Gita Ariadi menghadiri peringatan Hari Batik Nasional di Istana Negara, Jakarta, 1 Oktober 2023.

Keduanya hadir mengenakan busana berbahan batik tulis karya Yasa bersama kelompoknya. Penampilan mereka memukau seluruh hadirin di Istana Negara.

Karena terkesan berbeda, banyak yang menanyakan asal muasal dari batik tulis yang dikenakan Miq Gita bersama istri.

Mengambil kesempatan itu, mereka langsung memperkenalkan batik tulis tersebut adalah karya dari kelompok binaan Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Miq Gita sebagai seorang putra daerah Lombok ikut mengajak masyarakat menggemari batik tulis yang mengangkat budaya lokal, seperti karya yang lahir dari balik jeruji Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Untuk batik tulis bercorak Sirkuit Mandalika sebanyak 140 lembar kain yang diselesaikan Yasa bersama kelompoknya dalam 8 hari kerja, turut dibagikan kepada pejabat di Istana Negara.

Memanusiakan manusia

Sesuai amanah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lapas salah satunya punya tanggung jawab untuk memberikan bekal kemandirian bagi warga binaan.

Untuk menjalankan amanah UU Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Lombok Barat mencari cara agar hal tersebut bisa terwujud.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

SERANG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu prihatin dengan proses politik Pilkada di Banten yang kental dengan politisasi hukum. Para mahasiswa menduga kuat aparat penegak hukum melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.

Sekjen BEM Banten Bersatu Geri Wijaya menilai, demokrasi di Banten saat pilkada tidak sehat. Dugaan intervensi dan intimidasi dimulai dari banyaknya kepala desa yang dipanggil polisi dengan dalih dugaan korupsi. Kemudian tiba-tiba ramai oknum para kepala desa menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon.

?Kami meminta agar proses hukum dilakukan dengan profesional dan transparan. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politisasi yang dapat mencederai demokrasi dan keadilan di Banten. Kami menyatakan keprihatinan terhadapi indikasi-indikasi yang kuat terhadap politisiasi hukum dalam pilkada serentak di Banten,? kata Gery kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Dari berbagai pemberitaan media massa, begitu kuat dugaan politisasi penegakan hukum. Bahkan akun media sosial Polda Banten banyak menampilkan salah satu paslon.

"BEM Banten akan terus memantau Pilkada Banten. Kami juga akan menjaga akuntabilitas dan integritas hukum di daerah kami. Selain prihatin, kami juga mengecam sikap-sikap tidak netral dari aparat penegak hukum," ujarnya.

Koordinator BEM Banten Bersatu Bagas Yulianto mempertanyakan integritas Kejati Banten. Alasannya, hanya berselang lima hari sebelum pemungutan suara, Kejati memanggil Tb Chaeri Wardana (Wawan), suami dari calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany.

Wawan dipanggil untuk kasus yang sudah lebih dari 10 tahun berlalu. "Apakah ada indikasi cawe-cawe politik di dalam kasus ini? Kenapa pada H-5 Pilkada Banten kasus ini diangkat lagi. Ada apa di balik semua ini?" tanyanya.

Ketidakzaliman dilakukan Kejati Banten dalam pemanggilan suami Airin. Mulai dari merilis rencana pemeriksaan dengan kapasitas saksi, menyebut nama lengkap pihak yang dipanggil, dan masif dikirimkan siaran pers ke media massa. ?Wajar jika kemudian kami para mahasiswa dan masyarakat meragukan integritas dan profesionalitas Kejati Banten,? tandasnya.

"Lebih baik 60 tahun dengan Polisi jelek, daripada semalam tanpa Polisi. Semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang."- Ibnu Taimiyah.

KALIMAT di atas datang dari seorang cendekiawan Islam Ibnu Taimiyah. Ia sering berbicara tentang pentingnya sistem pemerintahan yang adil dan menjaga keamanan untuk kelangsungan kehidupan sosial.

Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, sebenarnya ingin menunjukkan dua sisi, yaitu pentingnya keberadaan polisi dan sindiran untuk Kepolisian yang dituntut bisa lebih baik.

Kalimat Ibnu Taimiyah itu juga pernah dikutip oleh Mahfud MD (saat menjabat Menko Polhukam) dalam Rapat Bersama Komisi III DPR membahas kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Bagaimanapun keberadaan Polisi tetap dibutuhkan.

Sampai saat ini Kepolisian masih terus berjuang memperbaiki citranya. Ulah dan tingkah laku dari segelintir oknum masih terus merusak citra institusi.

Mulai dari arogansi aparat, ketidakadilan, hingga tindak pidana, baik dilakukan aparat bawah hingga petinggi Polri. Semuanya menjadi sorotan publik mulai dari level daerah hingga nasional.

Tentu menjadi pertanyaan kepada aparat Polri, apakah mereka benar-benar mengabdikan diri sebagai ‘abdi negara’?

Jika mereka adalah Polisi yang mengabdi untuk negara, maka seharusnya menunjukkan sebagai pelayan masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Teori Sistem Struktural Fungsionalisme oleh Émile Durkheim, kekuasaan didistribusi kepada institusi-institusi negara untuk menjamin ketertiban dan kestabilan.

Berkaca dari teori ini, kekuasaan yang dimiliki Kepolisian seharusnya digunakan untuk menjamin ketertiban sosial atau kepentingan umum.

Banyaknya oknum polisi tidak lepas dari adanya ‘power yang lebih’, yang akhirnya memicu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Ketika kekuasaan negara tidak difungsikan sebagaimana mestinya, masyarakat tidak lagi dipandang secara adil.

Keadilan dan pelayanan kepada masyarakat akhirnya menjadi hal yang sifatnya transaksional, tebang pilih sesuai bayaran, hingga hubungan mutualisme lainnya.

Pada 22 November 2024, tragedi kelam kembali mencoreng institusi Kepolisian. Polisi menembak polisi, kejadian untuk kesekian kali.

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari menjadi korban penembakan yang dilakukan rekannya, Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

Kejadian tersebut berlangsung dalam keadaan sepi di lokasi parkiran belakang Polres, sekitar pukul 00.15 WIB.

Penyelidikan sementara Kepolisian, peristiwa ini diduga terkait penanganan tambang ilegal di wilayah tersebut.

Penembakan berawal dari ketegangan yang meningkat antara keduanya setelah AKP Ulil melakukan tindakan tegas terhadap penambang ilegal di Solok Selatan.

Singkat cerita, AKP Dadang Iskandar diduga tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh AKP Ryanto Ulil atas kasus tambang ilegal galian C.

Sebenarnya dari kasus ini, terlihat bahwa AKP Dadang Iskandar bukan bertindak sebagai Polisi yang menegakkan hukum, tapi seperti beking dari tambang ilegal.

Terlihat ada dua pihak berbeda kepentingan di internal Polres Solok Selatan terkait tambang ilegal: penegakan hukum dan pembeking tambang ilegal galian C untuk keuntungan pribadi.

AKP Dadang Iskandar harus dihukum seberat-beratnya. Polisi harus berusaha menjerat pelaku dengan Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya mati.

Polisi juga harus mengembangkan penyidikan dengan mencari siapa saja yang terlibat membekingi tambang ilegal galian C bersama AKP Dadang Iskandar.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi penggunaan senjata api berkaca pada rentetan kasus polisi tembak polisi dan polisi tembak masyarakat sipil selama ini.

Pemeriksaan rutin harus benar-benar dilakukan untuk menjamin petugas yang dilengkapi senjata api sehat secara jasmani dan rohani.

Reformasi Kepolisian benar-benar darurat dan mendesak. Memperbaiki citra Kepolisian adalah tugas berat dari Kapolri bersama jajarannya.

Persoalan kepolisian saat ini bukan lagi persoalan kasuistis, tapi persoalan sistemik yang ada dalam Kepolisian.

Kepolisian harus menunjukkan bahwa mereka berasal dari rakyat. Kepolisian harus memperlihatkan bahwa mereka adalah abdi negara, bukan Polisi yang menjadikan keadilan sebagai ladang transaksional dan berbisnis dengan rakyat.

Sebagai penutup, kalimat dari Sir Robert Peel, sering dianggap sebagai ‘Bapak Polisi Modern,’ “The police are the public, and the public are the police”.

Kepolisian yang efektif adalah Polisi yang berorientasi pada masyarakat. Polisi bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

"Lebih baik 60 tahun dengan Polisi jelek, daripada semalam tanpa Polisi. Semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang."- Ibnu Taimiyah.

KALIMAT di atas datang dari seorang cendekiawan Islam Ibnu Taimiyah. Ia sering berbicara tentang pentingnya sistem pemerintahan yang adil dan menjaga keamanan untuk kelangsungan kehidupan sosial.

Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, sebenarnya ingin menunjukkan dua sisi, yaitu pentingnya keberadaan polisi dan sindiran untuk Kepolisian yang dituntut bisa lebih baik.

Kalimat Ibnu Taimiyah itu juga pernah dikutip oleh Mahfud MD (saat menjabat Menko Polhukam) dalam Rapat Bersama Komisi III DPR membahas kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Bagaimanapun keberadaan Polisi tetap dibutuhkan.

Sampai saat ini Kepolisian masih terus berjuang memperbaiki citranya. Ulah dan tingkah laku dari segelintir oknum masih terus merusak citra institusi.

Mulai dari arogansi aparat, ketidakadilan, hingga tindak pidana, baik dilakukan aparat bawah hingga petinggi Polri. Semuanya menjadi sorotan publik mulai dari level daerah hingga nasional.

Tentu menjadi pertanyaan kepada aparat Polri, apakah mereka benar-benar mengabdikan diri sebagai ‘abdi negara’?

Jika mereka adalah Polisi yang mengabdi untuk negara, maka seharusnya menunjukkan sebagai pelayan masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Teori Sistem Struktural Fungsionalisme oleh Émile Durkheim, kekuasaan didistribusi kepada institusi-institusi negara untuk menjamin ketertiban dan kestabilan.

Berkaca dari teori ini, kekuasaan yang dimiliki Kepolisian seharusnya digunakan untuk menjamin ketertiban sosial atau kepentingan umum.

Banyaknya oknum polisi tidak lepas dari adanya ‘power yang lebih’, yang akhirnya memicu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Ketika kekuasaan negara tidak difungsikan sebagaimana mestinya, masyarakat tidak lagi dipandang secara adil.

Keadilan dan pelayanan kepada masyarakat akhirnya menjadi hal yang sifatnya transaksional, tebang pilih sesuai bayaran, hingga hubungan mutualisme lainnya.

Pada 22 November 2024, tragedi kelam kembali mencoreng institusi Kepolisian. Polisi menembak polisi, kejadian untuk kesekian kali.

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari menjadi korban penembakan yang dilakukan rekannya, Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.