Jakarta -

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Korpus Bemnus) Muksin Mahu mengatakan usulan soal Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan hal yang keliru. Menurut dia, hal itu sama dengan mencoreng amanat reformasi.

"Saya menilai jika institusi Polri di bawah Kemendagri merupakan gagasan yang keliru, dan dapat bertentangan dengan konstitusi yang selama ini sudah kita anut dalam kehidupan kita sehari-hari," ucap Muksin dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).

Dia menyebut bila Polri di bawah kendali seorang menteri, maka potensi intervensi politiknya akan lebih besar. Oleh sebab itu, jika usulan itu ditindaklanjuti, Muksin mengatakan perkembangan konstitusi bergerak mundur.

"Bahkan menurut saya jika kita menempatkan Polri di bawah Kemendagri justru akan berpotensi menciptakan intervensi politik yang lebih besar ke depan karena mengembalikan Polri di bawah naungan Kemendagri menandakan kemunduran konstitusi kita terhadap institusi kepolisian, dan hal itu juga bakal mencoreng amanat reformasi Polri selama ini," jelas dia.

"Yang sudah mengeluarkan aspirasi mengubah posisi Kepolisian di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri adalah gagasan yang sangat keliru karena lembaga kepolisian di bawah langsung oleh presiden dan itu juga merupakan perintah konstitusi," sambung Muksin.

Dia menuturkan, jika memang mau ada upaya evaluasi terhadap Polri terkait Pilkada Serentak 2024, langkahnya bukan menempatkan Korps Bhayangkara di bawah Kemendagri, melainkan dengan membuktikan sehingga oknum-oknum pelanggar prinsip netralitas dapat dikenai sanksi.

"Saya lebih menyarankan untuk dilakukannya evaluasi terhadap institusi tersebut bila terdapat persoalan ketidaknetralitas dan profesionalitas dalam menjalankan kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024, hal tersebut seharusnya menjadi fokus evaluasi bukan untuk mengembalikan Polri di bawah naungan Kemendagri," tutur Muskin.

Dia menuturkan bukti-bukti terkait dapat diperkarakan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Atau, tambah dia, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bila ada oknum-oknum yang masih menduga ada keterlibatan kepolisian dalam pemenangan beberapa calon kepala daerah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 kelmarin, hal tersebut perlu untuk di buktikan dalam sengketa Pilkada, baik melalui Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu maupun nanti di Mahkamah Konstitusi," terangnya.

Muksin menyarankan agar semua pihak bersama-sama menyerukan fokus perbaikan hukum terkait pemilu. Dan tetap menjaga independensi Polri.

"Saya lebih menyarankan mari kita sama-sama gaungkan perbaikan hukum pemilu dan Pemilukada agar terus dilakukan sehingga kualitas demokrasi kita terus meningkat. Bukan malah mengembalikan Polri di bawah Kemendagri, sebab menjaga independensi Polri adalah perintah langsung dari konstitusi," pungkas Muksin.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

(aud/fjp)

SERANG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu prihatin dengan proses politik Pilkada di Banten yang kental dengan politisasi hukum. Para mahasiswa menduga kuat aparat penegak hukum melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.

Sekjen BEM Banten Bersatu Geri Wijaya menilai, demokrasi di Banten saat pilkada tidak sehat. Dugaan intervensi dan intimidasi dimulai dari banyaknya kepala desa yang dipanggil polisi dengan dalih dugaan korupsi. Kemudian tiba-tiba ramai oknum para kepala desa menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon.

?Kami meminta agar proses hukum dilakukan dengan profesional dan transparan. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politisasi yang dapat mencederai demokrasi dan keadilan di Banten. Kami menyatakan keprihatinan terhadapi indikasi-indikasi yang kuat terhadap politisiasi hukum dalam pilkada serentak di Banten,? kata Gery kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Dari berbagai pemberitaan media massa, begitu kuat dugaan politisasi penegakan hukum. Bahkan akun media sosial Polda Banten banyak menampilkan salah satu paslon.

"BEM Banten akan terus memantau Pilkada Banten. Kami juga akan menjaga akuntabilitas dan integritas hukum di daerah kami. Selain prihatin, kami juga mengecam sikap-sikap tidak netral dari aparat penegak hukum," ujarnya.

Koordinator BEM Banten Bersatu Bagas Yulianto mempertanyakan integritas Kejati Banten. Alasannya, hanya berselang lima hari sebelum pemungutan suara, Kejati memanggil Tb Chaeri Wardana (Wawan), suami dari calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany.

Wawan dipanggil untuk kasus yang sudah lebih dari 10 tahun berlalu. "Apakah ada indikasi cawe-cawe politik di dalam kasus ini? Kenapa pada H-5 Pilkada Banten kasus ini diangkat lagi. Ada apa di balik semua ini?" tanyanya.

Ketidakzaliman dilakukan Kejati Banten dalam pemanggilan suami Airin. Mulai dari merilis rencana pemeriksaan dengan kapasitas saksi, menyebut nama lengkap pihak yang dipanggil, dan masif dikirimkan siaran pers ke media massa. ?Wajar jika kemudian kami para mahasiswa dan masyarakat meragukan integritas dan profesionalitas Kejati Banten,? tandasnya.