JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, meminta maaf atas pemadaman listrik total atau blackout di Pulau Bali hari ini.

"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini," kata Prasetyo, dalam keterangan videonya, Jumat (2/5/2025).

Pihaknya sudah mendapat laporan terkait pemadaman listrik tersebut.

Pemerintah juga langsung berkoordinasi dengan pihak PLN terkait kejadian itu.

Menurut dia, sebagian besar listrik di Bali sudah menyala secara bertahap.

"Dengan cepat kami berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui Dirut PLN. Kami mendapatkan laporan bahwa dalam 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata," ucap dia.

Menteri Sekretaris Negara ini juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN atas dedikasi dan kerja kerasnya.

"Tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan," ucap Prasetyo.

Menurut laporan yang diterimanya, kemungkinan listrik di Bali akan normal malam hari ini.

"Menurut laporan, insya Allah malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal," terang dia.

Adapun keluhan matinya listrik di Bali ramai dibicarakan di media sosial, terutama X.

Sebelumnya, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, mengatakan adanya gangguan sistem kelistrikan yang membuat pasokan listrik ke Bali terhenti.

Kendati begitu, terkait penyebab terjadinya gangguan sistem kelistrikan, PLN masih melakukan investigasi.

Menurut I Wayan, pihaknya saat ini terus mengupayakan pemulihan sistem kelistrikan Bali secara bertahap.

"Penyebab gangguan masih dalam proses investigasi. Saat ini pemulihan sedang dilakukan secara bertahap oleh petugas di lapangan," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menunggu kesiapan DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Yusril, Pemerintah siap sedia kapan saja untuk membahas RUU yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 tersebut.

"Pemerintah memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, saat yang tepat dalam penyitaan dan perampasan aset yang diduga sebagai hasil korupsi untuk negara nantinya bisa diatur dengan UU agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM.

Ia menilai RUU Perampasan Aset penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tuturnya.

Lebih lanjut, Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Saat itu, DPR disebutkan melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama Pemerintah.

Untuk itu, Menko memperkirakan terdapat kemungkinan bahwa DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset, yang telah diajukan di era Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Dirinya juga menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh.

Pada momen itu, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan membiarkan aset hasil korupsi dinikmati oleh para koruptor.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar Yusril menambahkan.

RUU Perampasan Aset, menurutnya, juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

Adapun nantinya, sambung dia, melalui RUU Perampasan Aset, tindakan perampasan tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap berbagai aset yang ada di luar negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden RI Prabowo Subianto Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan atas pemadaman listrik total atau blackout di Pulau Bali hari ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI ini memastikan listrik di Bali akan segera dipulihkan.

Sebab, Pulau Bali mengalami pemadaman listrik total atau blackout pada Jumat (2/5/2025). Pemadaman terjadi sejak sekitar pukul 16.00 WITA.

“Insya Allah malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal," kata Prasetyo dalam keterangan videonya, Jumat malam.

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, listrik di sebagian daerah sudah dipulihkan.

Namun, kata Prasetyo, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem.

Mewakili Presiden Prabowo, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di Bali atas ketidaknyamanan yang terjadi.

"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini," ucap dia.

Pada saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PT PLN (Persero) dalam memulihkan kondisi sistem kelistrikan yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

Prasetyo memastikan pemerintah akan memantau proses pemulihan agar listrik semakin cepat menyala.

"Tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan,” kata dia.

Adapun keluhan matinya listrik di Bali ramai dibicarakan di media sosial, terutama X.

Sebelumnya, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, mengatakan adanya gangguan sistem kelistrikan yang membuat pasokan listrik ke Bali terhenti.

Kendati begitu, terkait penyebab terjadinya gangguan sistem kelistrikan, PLN masih melakukan investigasi.

Menurut I Wayan, pihaknya saat ini terus mengupayakan pemulihan sistem kelistrikan Bali secara bertahap.

"Penyebab gangguan masih dalam proses investigasi. Saat ini pemulihan sedang dilakukan secara bertahap oleh petugas di lapangan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap RUU Perampasan Aset saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional, pada Kamis (1/5/2025).

"Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 yang lalu," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Dia mengatakan, UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tuturnya.

Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Saat itu, kata dia, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

"Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang," kata dia.

Di sisi lain, Yusril juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh Internasional.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar Yusril.

Terakhir, Yusril mengatakan, UU Perampasan Aset, menurutnya, juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006.

"Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir, Prabowo menegaskan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset untuk melawan koruptor.

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!" ujar Prabowo dari atas panggung.

Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

"Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tanya Prabowo dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas.

JAKARTA - Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menegaskan produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice (OJ). Ini menyikapi Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar yang menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

?Saya bersepakat kalau untuk insan pers, nggak bisa. Produk media, produk jurnalistik, sekejam apa pun, senegatif apa pun tidak bisa dijadikan sebagai delik, termasuk delik OJ,? ujar Pujiyono dalam diskusi bertajuk "Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abuse of Power?" yang digelar Iwakum di Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Dalam konteks penegakan hukum, jurnalisme memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.

?Dalam penegakan hukum itu kewenangan penegak hukum sangat besar. Pengawasan internal enggak cukup. Butuh juga pengawasan dari publik, termasuk jurnalistik,? kata Pujiyono.

Dia menjelaskan perbedaan mendasar antara obstruction of justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam KUHP, unsur OJ mengacu pada tindakan yang jelas dan langsung menghambat proses hukum. Sementara, dalam UU Korupsi, tindakan sekecil apa pun yang dinilai menghambat dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Dia menegaskan dalam kasus Jak TV, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh oknum yang kini menjadi tersangka tidak terkait dengan unsur obstruction of justice.

?Itu juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pers bahwa produk jurnalistik tidak masuk ke dalam delik hukum,? ucapnya.

Menurut Pujiyono, adanya keterlibatan dalam kasus tersebut lebih berkaitan dengan peran tersangka sebagai direktur pemberitaan dan adanya alat bukti lain, termasuk dugaan aliran dana dan pemufakatan jahat.

?Ada joint statement dari Dewan Pers dan Puspenkum Kejagung yang menegaskan bahwa ini tidak terkait dengan produk jurnalistik,? katanya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar ditetapkan tersangka dan sempat ditahan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi minyak goreng, timah, dan impor gula yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tian diduga melakukan pemufakatan jahat bersama dua advokat, Marcella Santoso dan Junaedi Saibih. Ketiganya disinyalir berkolaborasi untuk membentuk opini publik negatif terhadap Kejagung, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menegaskan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memiliki landasan kuat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik yang membahas draft revisi KUHAP terbaru per Maret.

“Saya tidak hanya bicara sebagai Kompolnas, tapi juga sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, karena KUHAP itu napasnya harus napas hak asasi manusia,” kata Anam dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) pada Jumat (2/5/2025).

Menurut Anam, hukum acara pidana sejak awal dirancang untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak semena-mena dan tetap melindungi hak-hak semua pihak, baik korban, saksi, maupun tersangka.

“Karena esensinya penggunaan kewenangan penegakan hukum itu bisa merampas hak orang, maka harus ada kontrol yang ketat,” ujarnya.

Ia mengapresiasi beberapa kemajuan dalam draf revisi KUHAP yang dinilainya cukup positif dari sudut pandang HAM.

Di antaranya adalah pengaturan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia yang sebelumnya belum diakomodasi dalam KUHAP lama.

“Misalnya soal bagaimana menghadapi perempuan sebagai saksi atau tersangka, itu ada. Teman-teman disabilitas juga diatur, walaupun tidak rigid,” jelas Anam.

“Lansia juga demikian. Ini lumayan, meski masih perlu diperkuat," tambahnya.

Anam juga menyoroti perubahan dalam mekanisme gelar perkara yang kini melibatkan penuntut umum dan jaksa pengawas sejak tahap awal.

Menurutnya, ini penting untuk memastikan proses yang cepat dan akuntabel.

“Prinsip utama dalam hukum pidana itu harus cepat, karena bersinggungan langsung dengan hak kebebasan seseorang,” katanya.

Komisioner Kompolnas ini menekankan bahwa keterlambatan dalam proses bisa berakibat fatal pada reputasi maupun kebebasan individu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam praktik, perubahan sistem belum tentu langsung berdampak, namun kerangka normatif yang menjunjung HAM harus tetap dikedepankan.

“Nah soal nanti praktiknya, enggak cepat-cepat ya itu soal praktik. Tapi dalam sistem memang harus cepat, karena itu akan merampas hak orang," pungkas Anam.

BANGKA, KOMPAS.com - Jajaran direksi dan komisaris PT Timah Tbk, Holding MIN ID, diisi mayoritas wajah baru.

Posisi direktur utama dijabat Restu Widiyantoro, menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Kemudian, pada posisi komisaris, kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra, dipercaya sebagai komisaris independen.

Yuslih merupakan mantan Bupati Belitung Timur dari Partai Bulan Bintang.

Sementara itu, Rustam Effendi, yang merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung dan politisi PDI Perjuangan, tak lagi menjabat komisaris pada perusahaan pelat merah tersebut.

Pergantian susunan direksi dan komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Timah Tbk di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai perubahan direksi dan komisaris PT Timah sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah.

"Mudah-mudahan wajah baru ini bisa mencerahkan pembangunan yang katanya saat ini gelap," ujar Imam saat dihubungi, Jumat.

Imam juga mengetahui bahwa salah satu komisaris yang diganti, yakni Rustam Effendi, karena telah menjabat dua periode.

"Ada yang lama dan ada yang baru masuk, tentu kita lihatlah nanti bagaimana Bangka Belitung ini sebagai daerah penambangan timahnya. Kami dari Komisi III terus memperjuangkan peningkatan royalti menjadi 10 persen," ujar Imam.

Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan, mengatakan direksi dan seluruh jajaran manajemen menyampaikan komitmen penuh untuk terus melanjutkan peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional serta meningkatkan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik," ujar Rendi dalam keterangan tertulis.

"Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya, dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, PT Timah Tbk (TINS) mencatat kinerja keuangan tahun 2024 yang positif, dengan berhasil membukukan laba bersih Rp 1,19 triliun, melonjak 364 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih Rp 449,67 miliar.

Kemudian, sepanjang kuartal pertama tahun 2025, PT Timah Tbk (TINS) juga mencatatkan laba bersih Rp 116,86 miliar atau 120 persen dari target yang sudah ditentukan perusahaan.

JAKARTA - Laporan akhir atau hasil penanganan kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) segera diumumkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun mantan pemain OCI diduga menjadi korban kekerasan dan eksploitasi anak.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM akan segera menyampaikan laporan akhir hasil penanganan secara terbuka kepada publik" kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam keterangan, Jumat (2/5/2025).

Sejak kasus ini muncul, Kementerian HAM telah membentuk Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan yang dipimpin langsung Wakil Menteri HAM Mugiyanto dan Munafrizal. "Sejak 15 April 2025, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan telah bekerja profesional dan berimbang untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta," ucapnya.



Selain keterangan dari para mantan pemain OCI, tim juga telah mendatangi Taman Safari Indonesia yang menjadi lokasi pertunjukan sirkus itu. "Kami juga telah meninjau secara langsung lokasi Taman Safari Indonesia dan sekaligus menggali keterangan dari pihak Manajemen TSI dan Kuasa Hukumnya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa tim juga telah berkoordinasi dengan Komnas HAM, Bareskrim Polri, Kementerian PPPA, dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Tim juga berdiskusi dengan pakar HAM.

Segenap upaya tindak lanjut yang telah dilakukan itu untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kasus ini. "Penanganan yang telah dilakukan untuk menghasilkan konstruksi pemetaan opsi-opsi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan bagi para korban," pungkasnya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tarutung yang dipimpin oleh Trisno Jhohannes Simanullang untuk memastikan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Kunjungan ini dilakukan guna melaksanakan wasmat untuk memastikan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan bab XX pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan untuk tertibnya proses terhadap putusan-putusan PN Tarutung khususnya yang untuk tahanan hakim yang ada di Rutan Tarutung," terang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Jumat (2/5).

Dalam kunjungan tersebut, Hakim Wasmat melakukan inspeksi mendetail di seluruh area Rutan dengan meninjau blok hunian, dapur dan aula Rutan Tarutung memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan serta melakukan wawancara dengan beberapa tahanan dan narapidana terkait sarana dan prasarana serta pelayanan yang mereka terima selama berada di Rutan Tarutung.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan dan KaKPR James.

Hakim Wasmat, Trisno Jhohannes Simanullang juga mengapresiasi usaha Rutan Tarutung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan bagi tahanan dan narapidana.

"Kunjungan ini menunjukkan bahwa Rutan Tarutung telah berupaya maksimal dalam menyediakan fasilitas yang layak dan pelayanan yang memadai bagi para warga binaan," ujarnya.

Kepala Rutan Tarutung, Evan mengapresiasi kunjungan dan pengawasan ke Rutan Tarutung dan berharap agar sinergi selalu terjalin demi memberikan dampak pelayanan maksimal bagi warga binaan dan masyarakat di wilayah Tapanuli Utara, khususnya Tarutung.

Depok (ANTARA) - Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)Prof Ratih Lestarini melakukan kajianinteraksi dan peran hukum di tengah masyarakat.

"Pentingnya memahami realitas pluralisme hukum di Indonesia. Dalam konteks bekerjanya hukum, belum banyak akademisi yang memahami peran dan wujud eksistensi hukum yang dibahas dari perspektif Sosiologi Hukum," kata Ratih Lestarini di Kampus UI Depok, Jumat.

Selain itu, tidak semua lapisan masyarakat memahami hukum negara dengan segala ketentuannya dan mekanisme penegakannya, sehingga permasalahan hukum tidak saja terkait dengan penggabungan hukum, melainkan bagaimana hukum negara dapat berfungsi membahagiakan bagi banyak orang.

“Fungsi hukum sendiri adalah memberikan keadilan hukum. Hukum haruslah menghidupkan dan melestarikan kehidupan secara lahiriah. Itulah satu proses yang bersifat resiprokal, di mana hukum yang memberikan kehidupan kepada masyarakat akan dihidupi keberlangsungannya oleh masyarakat,’’ ujarnya.

Meski demikian, keberadaan hukum negara kerap berinteraksi, bahkan berbenturan dengan sistem hukum adat dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Selalu ada dua hukum yang berbeda yang masing-masing disebabkan karena struktur sosial dan budaya yang menyebabkan setiap masyarakat membentuk hukumnya sendiri, sementara di dalam masyarakat terdapat pula hukum negara.

Oleh karena itu, interaksi keduanya dapat memunculkan persoalan karena tidak selalu bersifat saling compatible.

Dalam konteks masyarakat adat, katanya, seperti dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga atau sengketa tanah, hukum adat tetap menjadi mekanisme penyelesaian utama yang lebih diterima oleh masyarakat.

Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai lokal ini harus berdialog dengan kebijakan pembangunan nasional yang membawa norma hukum negara. Oleh karenanya, hukum harus memberikan fungsi nyata di dalam masyarakat.

Penelitian Prof Ratih pada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dari 2019–2023, serta pada masyarakat Minang-selain Bajo, Rote, dan Bajawa-menemukan bahwa penggunaan hukum negara dilakukan jika hukum adat dianggap sudah tidak menimbulkan efek jera.

Artinya, bagi masyarakat, mereka menggunakan hukumnya sendiri secara otonom. Mereka menganggap bahwa hukum adat bisa memberikan keadilan karena memiliki prinsip harmoni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memeriksa pegawai biro hukum pada Kementerian Perdagangan berinisial FA sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Saksi yang diperiksa berinisial FA selaku biro hukum pada Kementerian Perdagangan, terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Tersangka Wahyu Gunawan dkk,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Untuk hari ini, penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) hanya memeriksa FA untuk kasus yang melibatkan sejumlah hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG), serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kemudian, tiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.

Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.

Kejaksaan menduga, Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.

Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.

Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.

Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengecam aksi predator seks 31 anak berinisial S (21) di Jepara, Jawa Tengah. Selly mengatakan hukuman penjara tak cukup untuk menghukum pelaku.

"Saya tegaskan pelaku benar-bener biadab, dia adalah predator seksual. Mengapa demikian? Karena 31 korbannya tersebar di beberapa kota, dari Lampung, Semarang, Surabaya, dan terbanyak di Jepara. Pelaku juga merekam lalu menyebarkan aksi bejatnya lantas memperjualbelikan melalui media sosial," kata Selly kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Selly mengatakan psikologis dari para korban harus diperhatikan. Ia menyebutkan hukuman penjara tak cukup diberikan kepada pelaku.

"Sejatinya, dengan kasus ini, saya tegaskan hukuman penjara tidak bisa mengembalikan masa lalu korban. Karena itu, mengutip pernyataan Ketua DPR RI Mba Puan Maharani, hukuman maksimal dengan berkaca dari UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU ITE wajib diberikan kepada pelaku," kata Selly.

"Hukumannya, bisa seumur hidup dan terburuk hukuman mati, terlebih pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa berdasarkan UU Perlindungan Anak, yaitu berumur 21 tahun," sambungnya.

Selly mendorong korban untuk didampingi secara penuh. Ia meminta agar RUU TPKS diterapkan maksimal dalam kasus ini.

"Fraksi PDI Perjuangan secara tegas berdiri di garis depan dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Karena itu penerapan UU TPKS merupakan tonggak penting dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, dan harus diterapkan dengan tegas tanpa pandang bulu," kata Selly.

"Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlindungan anak bukan sekadar narasi politik, tapi bagian dari tanggung jawab ideologis dan konstitusional untuk menjaga masa depan bangsa. Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual," tambahnya.

Diketahui, ada 31 korban pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh S tersebar di sejumlah daerah hingga luar Pulau Jawa. Polisi mengatakan sebagian besar korban berada di wilayah Jepara.

"Itu ada berasal dari Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar di wilayah Jepara," ujar Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio, Jumat (2/5).

Dwi Subagio melanjutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, S merekam setiap aksi bejatnya ke korban. Bahkan dia menyimpan file dengan nama-nama mereka.

"Semua kegiatan direkam divideokan disimpan per orang namanya siapa. Tapi mohon maaf, ini yang kita hadapi adalah pelaku predator seks," ungkapnya.

Simak Video: Terbongkarnya Aksi Bejat Predator Seks Pemerkosa 31 Anak di Jepara

(dwr/eva)