JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya sudah menyetujui pemindahan narapidana (napi) asal Australia yang merupakan kelompok anggota "Bali Nine" ke negara asal.

"Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi, prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Namun, Supratman mengatakan, pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme.

"Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian,” katanya.

Menurut Supratman, proses kajian itu tinggal melakukan finalisasi. Pihaknya akan melakukan dalam waktu antara Desember atau awal tahun 2025.

"Saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Supratman menyebutkan bahwa pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil kajian itu akan nantinya dikonsultasikan kepada Presiden agar keputusan diambil merupakan yang terbaik.

Sementara itu, diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Perdagangan Australia Don Farrell mengatakan, pemulangan lima anggota yang tersisa dari jaringan narkoba "Bali Nine" terus dibahas dengan Indonesia.

Farrell mengungkapkan, kepulangan lima warga negara Australia itu bisa terwujud jika pembicaraan yang sedang berlangsung membuahkan hasil.

"Pembahasan masih berlangsung," kata Farrell mengenai nasib lima anggota "Bali Nine" yang tersisa, kepada Sky News Australia pada Minggu (24/11/2024).

"Mereka akan tetap menjalani hukumannya. Kita lihat saja apa yang terjadi dalam beberapa hari dan minggu ke depan," ujarnya dikutip dari kantor berita AFP.

Departemen Luar Negeri Australia menyatakan, pihaknya memberikan dukungan konsuler kepada para pria anggota "Bali Nine" dan keluarganya, serta akan terus mengadvokasi kepentingan mereka.

Kelima anggota "Bali Nine" yang masih dipenjara adalah Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Sidang putusan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong digelar siang nanti. Pengacara mengungkap harapan Tom Lembong agar gugatan diterima sehingga status tersangka gugur.

"Beliau (Tom Lembong, red) berharap hukum di Indonesia dapat ditegakkan, beliau yakin masih banyak penegak hukum yang baik," kata tim kuasa hukum Tol Lembong, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Ari berharap hakim praperadilan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Dia kemudian mempertanyakan alat bukti yang dijadikan Kejagung untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula.

"Harapan kami, hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang sudah membuktikan bahwa sampai saat ini penyidik belum mendapatkan dua alat bukti untuk menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Selain itu banyak sekali kesalahan prosedur yang telah dilanggar oleh penyidik, yang harus dinyatakan tidak sah," jelansya.

"Jika hakim berani dan bijak dalam mengambil keputusan, hal ini akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum yang berkeadilan, tidak boleh lagi sewenang-wenang," pungkasnya.

Sebelumnya hakim mengatakan sidang putusan praperadilan digelar hari ini. Sidang bakal dimulai pukul 14.00 WIB.

"Putusannya besok ya, jam 2," ujar hakim di ruang sidang utama, PN Jakarta Selatan, Senin (25/11).

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara Rp 400 miliar. Kejagung mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.

Jakarta (ANTARA) - West Ham United menundukkan tuan rumah Newcastle United 2-0 pada pertandingan Liga Inggris di Stadion St James' Park, Newcastle, dengan salah satu gol merupakan sumbangan perdana bek Aaron Wan-Bissaka untuk West Ham.

Mengutip laman Liga Inggris di Jakarta pada Selasa, gelandang Thomas Soucek menjadi pencetak gol West Ham lainnya pada pertandingan yang digelar Selasa dini hari WIB itu.

Bagi Wan-Bissaka, gol ke gawang Newcastle menjadi yang ketiga sepanjang kariernya di Liga Inggris. Uniknya, dua dari tiga gol itu dibuat di kandang Newcastle United, Stadion St James' Park.

Kemenangan ini membuat West Ham United memutus rentetan tiga kemenangan beruntun Newcastle United dalam semua kompetisi.

Bagi West Ham, tiga poin ini sangat berharga setelah hanya mendapatkan satu poin dari dua laga sebelumnya.

West Ham United unggul 1-0 pada menit ke-10 berkat gol Tomas Soucek yang memanfaatkan assist bek kiri Emerson Palmieri.

Sementara Aaron Wan-Bissaka, yang baru bergabung dengan West Ham United pada musim ini dari Manchester United, melesakkan gol pada menit ke-53 usai menerima operan kapten Jarrod Bowen.

Kemenangan 2-0 itu membuat West Ham United berada pada posisi ke-14 klasemen liga dengan 15 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Newcastle pada urutan ke-10 dengan 18 poin dari 12 laga.

Hasil positif itu pun disambut bahagia oleh pelatih dan para pemain West Ham United.

"Kami senang karena mendapatkan tiga poin. Kami pantas menang. Pemain sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik di lapangan," ujar pelatih West Ham United Julen Lopetegui.

Kapten West Ham United Jarrod Bowen menyebut penampilan timnya sangat bagus.

Newcastle, Bowen melanjutkan, adalah tim yang apik dan terkenal sulit ditaklukkan di Stadion St James' Park.

"Namun, kami membuat dua gol ke gawang mereka ditambah tidak kebobolan. Itulah level West Ham United. Setiap pemain menunjukkan hasrat dan kerja keras. Sekarang waktunya istirahat karena kami harus memiliki laga sulit pada hari Sabtu nanti," tutur dia.

West Ham United selanjutnya menjamu Arsenal pada Minggu dini hari WIB pekan ini.

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (25/1 1).

Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Hakim PN Andoolo vonis bebas guru honorer Supriyani

​​​​​​Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, menjatuhkan vonis bebas kepada guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani.

Anggota majelis hakim PN Andoolo Vivi Fatmawaty Ali saat membacakan amar putusan mengatakan bahwa dalam fakta-fakta persidangan, terdakwa Supriyani dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua.

Baca selengkapnya di sini.

Seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Dwi Subagio membenarkan adanya peristiwa yang menewaskan siswa yang tinggal di Kembangarum, Kota Semarang itu.

Baca selengkapnya di sini.

Polri menegaskan telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait penggunaan senjata api (senpi) pada personel kepolisian.

“Tentu saja setiap SOP sudah dibuat dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik itu terkait dengan masalah administrasi maupun tes psikologinya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Baca selengkapnya di sini.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) akan menggunakan uang hasil korupsi untuk ongkos tim sukses pada Pilkada Bengkulu.

"Kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan dari HP-nya itu tergambar jelas, bahwa uang ini nanti untuk tim sukses. Jadi, tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara kembali mengadakan tes urine bagi narapidana dan beberapa petugas lapas.

"Pemeriksaan tes urine ini, untuk memastikan bahwa narapidana sebagai warga binaan menjalani masa pidana mereka dengan baik tanpa pengaruh zat-zat terlarang," kata Kepala Lapas Sanana, Ardian Alamsyah di Ternate, Senin.

Dia mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan di Klinik Laksana Lapas Sanana oleh dokter dan tim medis Lapas.

Di samping itu, tes urine ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan Lapas.

Sedangkan, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi dan Kadiv Pemasyarakatan Hensah mengapresiasi pelaksanaan tes urine oleh jajaran Lapas Sanana.

Andi Taletting Langi terus mendorong jajaran lapas/rutan di Malut untuk menghindari masuknya narkotika oleh oknum yang tak bertanggung jawab ke dalam lapas.

"Jaga nama baik diri, keluarga dan organisasi dengan menghindari narkoba dan benda terlarang lainnya, terutama cegah dan deteksi dini jangan sampai masuk ke dalam lapas/rutan," tegas Andi Taletting Langi kepada para Kepala Lapas/Rutan.

Dokter Farid, ASN Lapas Sanana yang memimpin tim medis dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa hasil tes urine menunjukkan hasil yang memuaskan.

"Dari sejumlah WBP yang menjalani tes urine, semua menunjukkan hasil negatif. Ini berarti upaya kami untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas sudah berjalan dengan baik," ujar dr Farid.

Ternate (ANTARA) - Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara (Malut), memperkuat sinergi dengan Polres Ternate dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Kota Ternate.

"Tentunya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama yang lebih solid dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba," kata Kasat Narkoba Polres Ternate, IPTU Suherman di Ternate, Senin.

Dia mengatakan bahwa kolaborasi dengan Rutan Ternate Kemenkumham Malut merupakan langkah positif untuk memitigasi dan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba, baik di dalam maupun di luar rutan.

"Kami mengapresiasi inisiatif ini. Dengan kerja sama yang erat, kami optimis dapat memberantas peredaran narkoba secara lebih efektif," ujarnya.

Sedangkan, Kepala Rutan Ternate, Nurchalis Nur menambahkan, sinergisitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, maupun di lingkungan rutan.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi narkoba untuk berkembang, baik di dalam rutan maupun di masyarakat," ujar Nurchalis.

Nurchalis mengungkapkan, pihaknya bersama Polres Ternate bersepakat untuk meningkatkan koordinasi melalui razia gabungan, edukasi kepada warga binaan.

"Selain itu, pelatihan deteksi dini penyelundupan narkoba juga akan diberikan kepada petugas rutan sebagai langkah preventif," ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi mendukung penuh langkah sinergisitas jajarannya bersama Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan narkoba.

Andi Taletting Langi mengungkapkan, seluruh satker Kanwil Kemenkumham Malut baik lapas, rutan, maupun imigrasi berkomitmen dalam pemberantasan narkoba.

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati menjadi salah satu tokoh yang menerima penghargaan di detikJatim Awards 2024. Dia menerima penghargaan Anugerah Figur Akselerator Kemajuan untuk Kategori Penggerak Restorative Justice.

Kajati Jawa Timur Mia Amiati menerima trofi penghargaan dari Chairman CT Corp, Chairul Tanjung di panggung detikJatim Awards 2024.

"Menyampaikan apresiasi kepada detikcom yang sudah memberikan awards kepada kami. Di sini, sebagai penghargaan bahwa kejaksaan hadir untuk negara, hadir dalam pengakuan hukumrestorative justice berupaya menegakkan hukum secara humanis, dan memberikan penegakan hukum secara adil dan terbaik," kata Mia Amiati kepada detikJatim, Senin (25/11/2024).

Sebelumnya, Mia Amiati menerima penghargaan di detikJatim Awards 2024 karena telah melakukan sejumlah terobosan selama menjabat sebagai Kapal Kejati Jatim.

Mia Amiati menginisiasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Jawa Timur. Penerapan Restorative Justice untuk kasus narkoba pertama kali dilakukan di Jawa Timur terhadap tersangka narkoba warga Dusun Krajan, Desa Gayam, Panggul, Trenggalek.

Dia juga mendorong replikasi Rumah Restorative Justice di berbagai daerah bahkan hingga ke lingkup sekolah dan kampus. Total ada sebanyak 1.740 Rumah RJ yang digagas Mia selama dirinya menjabat sebagai Kajati Jatim dengan total 344 perkara diselesaikan berdasarkan RJ.

Sebagai informasi, detikJatim Awards adalah bentuk apresiasi kepada individu, tokoh masyarakat, serta pelaku bisnis yang telah berdampak positif terhadap masyarakat di Jawa Timur. Awarding ceremony yang diisi dengan pemberian penghargaan hingga hiburan musik ini digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Senin (25/11/2024).

Anugerah detikJatim Awards 2024 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, juga BUMD dan perusahaan swasta. Seleksi para penerima anugerah telah melewati serangkaian tahapan yang dilakukan dewan redaksi detikcom dan detikJatim.

Mereka yang terpilih menerima penghargaan telah memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan dewan redaksi. Terutama dalam hal inovasi, kreativitas, inspiratif, dampaknya terhadap masyarakat, dan keaktifan di bidang yang digeluti.

Ada enam anugerah yang diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan.

Juga ada Anugerah Adiluhung, yang diberikan kepada figur atau sosok yang telah paripurna di bidang yang digeluti dan memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat.

Saksikan perhelatan detikJatim Awards 2024 dalam siaran langsung di sejumlah kanal detikcom dan detikJatim. Yuk, ikut sukseskan ajang ini dengan mengapresiasi setiap penerima penghargaan agar terus melakukan kebaikan dan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ini didukung oleh: Exxon Mobil Cepu Ltd., PEPC JTB, PEPC ADK, PHE TEJ, PHE Randugunting, PEP Cepu Field, PEP Sukowati Field, PEP Poleng Field Saka Indonesia Pangkah Ltd., Petronas Carigali Ketapang II Ltd., MedcoEnergi Sampang Pty. Ltd., MedcoEnergi Madura Offshore Pty. Ltd., Kangean Energy Indonesia, Husky-CNOOC Madura Ltd.

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial

Surabaya (ANTARA) - Penasihat hukum Herman Budiyono, yakni Michael SH MH CLA, CTL, CCL menganggap aneh tuntutan 4 tahun penjara terhadap kliennya dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

Michael dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin mengatakan tuntutan itu hampir batas maksimal ancaman hukuman pasal 374 KUHP yakni 5 tahun.

"Padahal, jelas dalam fakta persidangan bahwa jaksa ini tidak mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa," katanya.

Sebelumnya, Herman Budiyono, dalam sidang lanjutan di PN Mojokerto dituntut 4 tahun penjara. Oleh JPU, terdakwa dianggap terbukti secara sah melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana tertuang dalam pasal 374 KUHP.

Dalam pertimbangannya JPU menyebutkan, hal yang memberatkan terdakwa mengakibatkan kerugian pelapor Rp12,2 miliar. Terdakwa juga pernah terjerat tindak pidana penganiayaan dan dihukum empat bulan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa sopan, tidak berbelit belit selama persidangan.

“Menuntut, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 374 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun. Menyerahkan barang bukti bukti ke pelapor,” ujar jaksa dalam tuntutannya.

Lebih lanjut, Michael mengatakan jaksa dalam tuntutannya hanya menyampaikan perpindahan uang. Padahal perpindahan uang tersebut belum tentu suatu tindak pidana.

"Bahkan ahli dari jaksa sendiri yang menyampaikan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 374 KUHP harus akurat dan konkret, tidak bisa sepenggal penggal,” ujar Michael.

Apabila jaksa menyampaikan tuntutan dengan dasar sepenggal penggal atau tidak konkret dan akurat, lanjut Michael, maka akan menjadi kesimpulan yang tidak valid, tidak ada nilai kebenaran dan keadilan.

“Prinsipnya, jaksa menyampaikan dalam tuntutan bahwa hanya soal perpindahan uang. Apakah perpindahan uang ini serta merta menyebabkan kerugian? Apakah serta merta ada itikad buruk?” tanya Michael.

Dia menyatakan jika jaksa terbuka dalam mengungkap fakta persidangan adanya hutang kakak-kakak terdakwa yang mencapai Rp13 miliar, mestinya hal itu dijadikan pertimbangan juga. Karena akibat adanya hutang-hutang itulah yang mestinya dianggap merugikan perusahaan.

“Bukan malah terdakwa yang menjadi salah satu pemilik modal dan menguntungkan perusahaan malah dikatakan merugikan perusahaan. Jangan dibolak balik faktanya,” ujar Michael.

Michael menegaskan bahwa, prinsip tindak pidana penggelapan jabatan harus ada yang dirugikan. Yakni melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil hak orang lain.

Sementara dalam kasus ini, tidak ada hak orang lain yang diambil oleh terdakwa. Sementara di sisi lain hutang para pelapor ini sampai sekarang belum dibayar.

"Orang yang menguntungkan CV kok malah dianggap merugikan, kalau memang CV itu merugi kenapa kok mereka berebut," katanya.

Michael menandaskan terdakwa merupakan penyetor modal di CV MMA. Terdakwa selama mengelola CV ini juga tidak mendapat gaji.

"Kalau bicara badan usaha kepemilikan dua orang yakni pasif dan aktif yakni Herman dan papanya. Maka Herman ini memiliki hak atas perusahan tersebut karena sebagai pemodal juga, lalu hak mana yang dilanggar? Kenapa tuntutan empat tahun?” ujar Michael.

"Kalau memang ada pergantian rekening tersebut bukan untuk kepentingan pekerjaan, kenapa pelapor yang namanya Lidyawati saat order barang transfernya ke rekening tersebut,” tutur Michael.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk dihukum selama empat sampai enam tahun penjara.

Jaksa menilai, tindakan belasan pegawai Rutan KPK dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepara para tahanan mencoreng kepercayaan publik terhadap Komisi Antirasuah.

“Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, oetugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.

Muhammad Ridwan dituntut membayar uang pengganti Rp 159.500.000 subsider delapan bulan. Kemudian Mahdi Aris dituntut membayar uang pengganti Rp 96.200.000 subsider enam bulan kurungan

Lalu Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000 subsider delapan bulan bui, Ricky Rachmawanto dituntut membayar uang pengganti Rp 116.450.000 subsider delapan bulan penjara.

Berikutnya Wardoyo dituntut membayar uang pengganti Rp 71.150.000 subsider enam bulan penjara dan Muhammad Abduh dituntut membayar uang pengganti Rp 93.950.000 subsider enam bulan bui.

Terakhir, Ramadhan Ubaidillah dituntut membayar uang pengganti Rp 135.200.000 subsider delapan bulan kurungan.

Dalam perkara ini, jaksa Komisi Antirasuah mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sementara itu, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas, misalnya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk dihukum selama empat sampai enam tahun penjara.

Jaksa menilai, tindakan belasan pegawai Rutan KPK dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepara para tahanan mencoreng kepercayaan publik terhadap Komisi Antirasuah.

“Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, oetugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.

Muhammad Ridwan dituntut membayar uang pengganti Rp 159.500.000 subsider delapan bulan. Kemudian Mahdi Aris dituntut membayar uang pengganti Rp 96.200.000 subsider enam bulan kurungan

Lalu Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000 subsider delapan bulan bui, Ricky Rachmawanto dituntut membayar uang pengganti Rp 116.450.000 subsider delapan bulan penjara.

Berikutnya Wardoyo dituntut membayar uang pengganti Rp 71.150.000 subsider enam bulan penjara dan Muhammad Abduh dituntut membayar uang pengganti Rp 93.950.000 subsider enam bulan bui.

Terakhir, Ramadhan Ubaidillah dituntut membayar uang pengganti Rp 135.200.000 subsider delapan bulan kurungan.

Dalam perkara ini, jaksa Komisi Antirasuah mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sementara itu, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas, misalnya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Banjarmasin (ANTARA) - Pengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banjarmasin jajaran Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) memberikan pelatihan kesiapan bagi warga binaan saat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Kepala Lapas Banjarmasin Faozul Ansori di Banjarmasin, Senin, mengatakan kegiatan tersebut berupa sosialisasi reintegrasi sosial dan peran keluarga bagi warga binaan.

"Proses reintegrasi sosial merupakan hal penting bagi warga binaan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana," kata Faozul.

Faozul menuturkan tujuan utama kegiatan tersebut memberikan pemahaman dan mempersiapkan warga binaan menjalani proses reintegrasi sosial agar beradaptasi dengan baik setelah menjalani hukuman termasuk mendukung pemulihan sosial dan mental.

Lebih lanjut, Faozul mengharapkan warga binaan mendapatkan motivasi, bimbingan, dan dapat mengelola emosi, memperbaiki perilaku, serta membangun kepercayaan diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.

Faozul menyebutkan Lapas Banjarmasin bekerja sama dengan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin guna menggelar kegiatan tersebut agar memberikan manfaat lebih dan membantu proses reintegrasi sosial warga binaan.

Melalui kegiatan tersebut, Faozul pun menambahkan warga binaan menjadi individu yang lebih produktif, bermanfaat, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial sehingga tidak menerima stigma negatif.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.

Adapun 15 terdakwa dimaksud, yaitu Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024 Achmad Fauzi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018-2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

JPU memerinci Eri, Agung, Ari, Ridwan, Mahdi, Suharlan, Ricky, Wardoyo, Abduh, dan Ramadhan dituntut masing-masing selama 4 tahun penjara, sedangkan Sopian dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan.

Sementara itu, Ristanta dan Achmad masing-masing dituntut 5 tahun penjara. Untuk Deden dan Hengki dituntut masing-masing pidana penjara selama 6 tahun.

Kemudian, 15 terdakwa itu juga dituntut pidana denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan penjara.

Kecuali Ari, sebanyak 14 terdakwa dituntut pula pidana tambahan berupa uang pengganti. Rinciannya, Deden dituntut sebesar Rp398 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Hengki Rp419 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Ristanta Rp136 juta subsider 1 tahun kurungan, serta Eri Rp94,3 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, Sopian dituntut membayar uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Achmad Rp34 juta subsider 1 tahun kurungan, Agung Rp 56 juta subsider 6 bulan kurungan, Ridwan Rp159,5 juta subsider 8 bulan kurungan, serta Mahdi Rp96,2 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Suharlan juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp103,4 juta subsider 8 bulan kurungan, Ricky Rp116,45 juta subsider 8 bulan kurungan, Wardoyo Rp71,15 juta subsider 6 bulan kurungan, Abduh Rp93,95 juta subsider 6 bulan kurungan, serta Ramadhan Rp135,2 juta subsider 8 bulan kurungan.

Dalam melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan tersebut, yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Di sisi lain, hal meringankan yang dipertimbangkan JPU, yaitu para terdakwa belum pernah dihukum
serta perbuatan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, kecuali Achmad.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019-2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024