JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK dengan hukuman penjara antara empat hingga enam tahun.

Tuntutan ini terkait dengan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para petugas terhadap tahanan, yang dinilai mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyatakan bahwa tuntutan JPU sudah tepat dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

"Para petugas memang sudah menerima suap ratusan juta dari para tahanan. Namun, yang memberatkan adalah mereka tidak menjunjung integritas," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (26/11/2024).

Yudi menambahkan, hukuman empat hingga enam tahun penjara bagi 15 petugas Rutan KPK sepadan dengan perbuatan mereka.

Ia berharap hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut korupsi.

"Dan sekali lagi memang hukuman 4-6 tahun saya pikir sudah sepadan dengan perbuatan mereka, ini juga diharapkan akan membawa efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut melakukan korupsi juga," ujarnya.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024), jaksa menyatakan bahwa tindakan belasan pegawai Rutan KPK merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

JAKARTA - Pakar hukum, Romli Atmasasmita mengkritisi metode penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam kasus PT Timah Tbk. Menurutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, penghitungan kerugian negara seharusnya hanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kerugian keuangan negara dan kerugian negara itu berbeda. Kerugian keuangan negara pasti terkait dengan APBN atau APBD, sesuai definisi dalam undang-undang (UU). Sementara kerugian negara bisa berasal dari aspek lain, seperti kerusakan lingkungan. Namun, mengukur kerugian lingkungan bukan wewenang BPK atau BPKP, melainkan oleh ahli lingkungan," kata Romli Atmasasmita sebagai saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024). Romli Atmasasmita hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan lanjutan kasus PT Timah dengan terdakwa Tamron, Hasan tjhi, Ahmad albani, Buyung (kwan yung), selaku pihak swasta.

Romli juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang menghapus istilah 'dapat' dalam frasa menimbulkan kerugian negara. MK menghapus kata 'dapat' dalam perkara korupsi karena bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menyatakan bahwa kerugian negara yang terjadi harus bersifat nyata dan pasti (actual loss) dan dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.



"Jika kerugian hanya berdasarkan perkiraan, itu tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara tipikor. Hakim bebas mempertimbangkan, tetapi MK menegaskan bahwa kerugian harus konkret," kata salah satu perancang UU Tipikor ini.

Dalam kasus timah, penggunaan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai bermasalah. Romli menyebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, hanya BPK yang memiliki dasar hukum untuk menghitung kerugian negara.

"BPKP tidak memiliki dasar hukum untuk menghitung kerugian negara. Perannya hanya sebagai pengawas dan auditor internal untuk kementerian/lembaga pemerintah. Dasarnya pun hanya Peraturan Presiden. Untuk menghitung kerugian negara yang resmi, itu adalah tugas BPK," kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) ini.

Laporan yang digunakan dalam kasus PT Timah terkesan dipaksakan, terlebih kasus ini menyasar pihak swasta yang merupakan partner kerja dari anak usaha BUMN tersebut.

"Bahasa saya, ini dipaksakan. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi dasar pun tidak terlihat jelas. Kalau di level direksi (PT Timah) ada pelanggaran wewenang, itu masih masuk akal. Tapi kalau ke swasta, belum tentu, karena mereka memiliki perlindungan dalam kontrak perjanjian," ujarnya.

Sorotan lain datang dari tekanan publik terhadap moral hakim dalam menangani kasus ini. Romli menilai bahwa situasi ini menjadi tantangan berat, terutama bagi lembaga lembaga hakim penindak kasus tipikor. "Hakim sering dihadapkan pada dilema. Dibebasin salah, enggak dibebasin dosa ke atas kan. Kita lihat saja nanti masuk surga apa neraka dia," katanya.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan OTK BNPT.

Pertemuan membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (25/11).

“Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT.

Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB.

"Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden.” jelas Rini.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT ke depan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” pungkas Eddy.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan OTK BNPT.

Pertemuan membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT itu dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (25/11).

“Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT.

Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB.

"Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden.” jelas Rini.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT ke depan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” pungkas Eddy.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

GARUT,iNewsPantura.id - Sebagai bentuk komitmen dan wujud nyata P4GN, Lapas Garut menggelar acara penutupan Program Rehabilitasi Sosial Penggunaan Narkoba sekaligus penyerahan Piagam Lapas Bersinar dan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

Langkah ini diambil dalam upaya mendukung optimalisasi keamanan dan mewujudkan Jajaran Pemasyarakatan di Jawa Barat sebagai Pioneer Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Turut hadir dalam acara tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno, Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, Perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat,  Anas Saefudin, Perwakilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Garut, Forkopimda Garut, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Barat dan beberapa kepala SKPD Garut. 

Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Garut melibatkan sekitar 70 peserta. Mereka telah menjalani berbagai asesmen dan skrining yang melibatkan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menentukan tingkat ketergantungan narkoba para peserta. 

Hasil dari skrining ini kemudian menjadi dasar bagi pihak lapas untuk memberikan penanganan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Rusdedy menerangkan bahwa kaitan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pihaknya telah membentuk satgas P4GN, Satgas Patroli dan satgas Taliban untuk mengawasi lalu lintas barang dan orang yang keluar masuk Lapas. 

Semua upaya ini didukung transparansi melalui kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. 

Barnas Adjidin pada sambutannya menyampaikan bahwa untuk memberantas Narkoba kita harus bersama bahu membahu dan tidak bisa dilakukan bagian per bagian. 

Begitupun dengan program Rehabilitasi, perlu keseriusan dari berbagai pihak terkait termasuk masyarakat, karena Rehabilitasi adalah merubah mindset seorang pecandu narkoba. 

Bukan hal yang mudah untuk merehabilitasi seseorang tanpa adanya kebersamaan Pemerintah Daerah dan Stakeholder, selain itu P4GN ini harus dilakukan secara berkelanjutan.

Perwakilan BNNP Jawa Barat Anas Saefudin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemenkumham khususnya Lapas Garut atas dedikasinya telah melaksanakan P4GN melalui pelaksanaan program Rehabilitasi bagi pecandu narkoba di dalam Lapas dan Rutan. 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang luar biasa ini bisa menjadi contoh bagi wilayah-wilayah yang lain. Kita harus bersiap dengan alternatif-alternatif pembinaan bagi pelanggar hukum. 

"Kita harus mulai memanfaatkan sumber daya WBP untuk berbuat positif, merubah mindset mereka untuk bisa hidup menjadi lebih baik dengan berbagai skill yang dimiliki. Kapal tidak dibuat untuk disandarkan, tapi dipakai untuk mengarungi lautan. Untuk itu, Sinergitas yang sudah terjalin sampai saat ini untuk bisa ditingkatkan di masa mendatang,"jelasnya.

Pada kesempatan yang sama PJ. Bupati Garut melakukan Pengukuhan P4GN Tahun 2025 di Lingkungan Lapas Garut yang terdiri dari berbagai Instansi serta Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Garut. 

Atas keberhasilan tersebut, rencananya tahun depan di Lapas Garut juga akan dilaksanakan program rehabilitasi medis untuk pengguna narkoba yang merupakan program prioritas nasional. 

Editor : Eddie Prayitno

Denpasar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A di Kabupaten Bangli, Bali, menerapkan transparansi soal wacana pemindahan ke Australia kepada salah satu anggota kelompok Bali Nine, Scott Rush yang mendekam di lapas tersebut.

“Semua informasi mengenai mereka dari luar, tetap kami transparan, kami segera jelaskan,” kata Kepala Lapas Kelas II-A Narkotika Bangli Marulye Simbolon dihubungi di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia menuturkan pihaknya sudah memanggil Scott untuk menjelaskan terkait kabar pemindahan dirinya ke Australia.

Tujuannya, lanjut dia, agar informasi yang diterima warga binaan itu tidak bias.

Scott, kata dia, juga sudah mengetahui informasi terkait pemindahannya ke negara asal karena melihat pemberitaan melalui layar televisi yang ada di Blok D, lokasi dia mendekam bersama narapidana lokal lainnya.

“Tentunya apabila (pemulangan) itu terjadi, dia senang. Dia menunggu. Hanya itu tanggapannya,” ucap Marulye menuturkan respons Scott.

Meski begitu, ia menekankan kepada Scott bahwa saat ini pihak lapas masih menunggu kelanjutan dari pemerintah pusat di Jakarta baik melalui penyampaian secara lisan maupun tertulis.

“Kami sampai hari ini belum ada penyampaian lisan maupun tertulis terhadap kegiatan pemulangan itu. Kami di daerah menunggu perintah dari pimpinan di Pusat,” katanya.

Ia juga tidak memiliki persiapan khusus terkait informasi termasuk. Namun memastikan proses pembinaan kepada warga binaan berjalan optimal.

Di sisi lain, pihaknya juga akan menyampaikan informasi yang jelas kepada warga binaan dari negara lain yang tidak terkait dengan Bali Nine agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

“Tapi sampai saat ini pertanyaan itu (pemulangan warga binaan asing lain) belum ada kepada kami. Saya sudah cek itu dan belum ada pertanyaan,” ucapnya.

Sejak dipindahkan dari Lapas Kerobokan dan mendekam di Lapas Narkotika Bangli sejak 2018, Marulye mengungkapkan Scott memiliki perilaku yang baik.

Ia bahkan aktif dalam kegiatan pembinaan yang diadakan lapas dan memiliki interaksi yang baik dengan pegawai dan sesama warga binaan.

“Dia (Scott) bergaul dengan kami di lapas baik pegawai dan warga binaan lain. Dia juga orangnya aktif, tidak pernah buat masalah,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pemindahan narapidana Bali Nine yang tersisa ke Australia.

Meski begitu, saat ini sedang dilaksanakan proses kajian yang tinggal finalisasi terkait rencana pemindahan ke Australia.

"Kalau Bali Nine, sekali lagi, saya ulangi, prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Atgas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Saat ini, tersisa lima narapidana dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi Chen, Michael, Matthew, Scott, dan Martin Stephens.

Selain di Lapas Narkotika Bangli, beberapa kelompok Bali Nine itu juga mendekam di Lapas Kelas II-A Kerobokan di Kabupaten Badung, Bali.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: West Ham United sukses menundukkan tuan rumah Newcastle United 2-0 pada pertandingan Liga Inggris di Stadion St James Park, Newcastle, Selasa, 26 November 2024 dini hari WIB.

Salah satu gol The Hammers merupakan sumbangan perdana bek Aaron Wan-Bissaka. Sementara gelandang Thomas Soucek menjadi pencetak gol West Ham lainnya.

Bagi Wan-Bissaka, gol ke gawang Newcastle menjadi yang ketiga sepanjang kariernya di Liga Inggris. Uniknya, dua dari tiga gol itu dibuat di kandang Newcastle United.

Kemenangan ini membuat West Ham United memutus rentetan tiga kemenangan beruntun Newcastle United dalam semua kompetisi. Sementara bagi West Ham, tiga poin ini sangat berharga setelah hanya mendapatkan satu poin dari dua laga sebelumnya.

West Ham United unggul 1-0 pada menit ke-10 berkat gol sundulan Tomas Soucek memanfaatkan assist bek kiri Emerson Palmieri.

Sementara Aaron Wan-Bissaka, yang baru bergabung dengan West Ham United pada musim ini dari Manchester United, melesakkan gol pada menit ke-53 usai menerima operan kapten Jarrod Bowen.

Kemenangan 2-0 itu membuat West Ham United berada pada posisi ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 15 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Newcastle pada urutan ke-10 dengan 18 poin dari 12 laga. AFP PHOTO/Paul Ellis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

KUPANG, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima kedatangan empat warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu yang dideportasi oleh Imigrasi Republik Demokrat Timor Leste (RDTL).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin kemarin (25/11/2024) mengatakan, empat warga Belu itu terdiri dari AML (34), RB (37), CDS (6), dan seorang bayi F (1,5).

“Berdasarkan pengakuan, mereka melintas perbatasan secara ilegal melalui jalur pantai di sebelah PLBN Mota Ain untuk menjenguk keluarga di Dili,” kata dia seperti dikutip Antara.

Keempat WNI tersebut diamankan oleh Unit Patroli Perbatasan (UPF) dan Imigrasi Timor Leste saat hendak melintas tanpa dokumen resmi.

Dia menjelaskan, setelah diperiksa oleh pihak Imigrasi Timor Leste, mereka hanya dapat menunjukkan KTP, sehingga kemudian mereka diserahkan ke imigrasi PLBN Mota Ain.

Penyerahan dilakukan di Gedung Kedatangan PLBN Mota Ain dan diterima oleh Asisten Supervisor imigrasi PLBN Jose Pinsu Marsal, disertai dokumen delivery term yang menjelaskan pelanggaran mereka.

Setelah diserahterimakan, petugas PLBN Mota AIn kemudian memberikan edukasi kepada para WNI tersebut.

Mereka diedukasi tentang pentingnya menggunakan dokumen resmi seperti paspor dan melintas melalui tempat pemeriksaan resmi guna mencegah masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, petugas juga menekankan pentingnya kesadaran WNI terhadap aturan lintas batas untuk menjaga keselamatan dan hak mereka.

JAKARTA - Pilkada Serentak 2024 akan digelar, Rabu (27/11/2024) besok. Mirip dengan Pilpres 2024, berbagai dinamika demokrasi terjadi di masyarakat jelang Pilkada. Tak hanya perang kampanye positif, Pilkada juga diwarnai penyebaran narasi khilafah sebagai solusi alternatif bernegara di Indonesia.

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai gaung narasi khilafah yang tersebar di media sosial tidak sebesar dulu. Namun sepatutnya langkah-langkah inkonstitusional itu tidak dilakukan karena jelas khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Penurunan sebaran dari narasi khilafah ini berarti masyarakat Indonesia sudah semakin memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara yang memang harus diimplementasikan, sementara khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia," kata Hendri dikutip, Selasa (26/11/2024).

Hensat, panggilan karib Hendri Satrio mengungkapkan, narasi khilafah yang kembali bermunculan di media sosial bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum biasanya menyasar golongan masyarakat tertentu. Pria yang pernah menulis buku berjudul 'Momentum: Karir, Politik, dan Aktivitas Media Sosial' menilai golongan masyarakat yang rentan disusupi propaganda radikal semacam ini adalah mereka yang belum sepenuhnya memahami kehidupan bernegara dengan berlandaskan Pancasila.

"Oleh karena itu, memang pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk terus-menerus menggaungkan kehidupan berlandaskan Pancasila. Pemerintah juga perlu mengajak para tokoh agama, alim ulama untuk terus-menerus menyadarkan kelompok masyarakat yang masih menginginkan khilafah hadir di Indonesia sebagai hal yang harus diubah. Pelibatan alim ulama dalam penyadaran kehidupan berPancasila itu penting, sehingga yang masih terpengaruh oleh narasi khilafah menjadi berkurang dan akhirnya tidak ada," katanya.

Menurutnya, penggunaan instrumen agama pada perhelatan politik memang bukanlah hal baru. Di Indonesia, masih mendapatkan tempat di beberapa golongan masyarakat karena semangat agama yang kuat tapi tidak dibarengi dengan literasi agama yang mumpuni. Hal ini mengakibatkan pemahaman agama sebatas tekstual tanpa mampu mendalami maksud dan tujuan turunnya suatu dalil keagamaan.

Hensat menilai konsep moderasi beragama yang selama ini diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah cara yang efektif dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat Indonesia. Menurutnya, moderasi beragama artinya saling menghormati agama lain dan kemudian bertoleransi terhadap ajaran-ajarannya tapi tetap berlandaskan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.

"Tanpa ada kesadaran untuk menjalankan moderasi beragama, Indonesia yang memang beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya ini menjadi sulit untuk dipertahankan. Maka dari itu moderasi beragama adalah hal utama yang harus dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata akademisi Universitas Paramadina ini.

Ia menguraikan narasi dan propaganda ideologi transnasional seperti seruan khilafah bisa mendapatkan tempat karena masih ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Jika ingin benar-benar menghilangkan propaganda yang merusak stabilitas nasional, tidak ada cara yang lebih efektif dibandingkan dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Cara paling efektif adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat lebih sejahtera. Pada saat masyarakat sejahtera, ekonomi kebutuhannya terpenuhi atau kebutuhan ekonominya terpenuhi, maka tingkat kepercayaan terhadap Pancasila akan semakin besar. Sehingga mereka tidak lagi perlu mencari ideologi-ideologi lain, ajaran-ajaran lain, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila termasuk khilafah,? ungkapnya.

Ia menilai, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai permasalahan. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat lagi-lagi menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama menghampiri kelas ekonomi menengah ke bawah.

Hensat berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi tolok ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dalam menentukan pilihannya pun diharapkan tidak berasal dari pengaruh eksternal yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilu.

"Harapannya adalah masing-masing kepala daerah atau calon-calon kepala daerah bisa menjalankan demokrasi dengan baik. KPU dan Bawaslu juga menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga calon-calon yang terpilih memang benar adalah calon pilihan rakyat, bukan pilihan yang dipaksakan kelompok tertentu terhadap pilihan rakyat. Semoga calon-calon terbaiklah yang menang dan berhasil menjadi pemimpin di daerah itu," katanya.

KOMPAS.com - West Ham asuhan Julen Lopetegui berhasil menaklukkan tuan rumah Newcastle dengan skor 2-0. Hasil ini jadi angin segar buat Lopetegui.

Pertandingan Newcastle vs West Ham berlangsung pada Senin (25/11/2024) atau Selasa (26/11/2024) dini hari WIB.

Kemenangan West Ham dipastikan oleh gol Tomas Soucek (10') dan Aaron Wan-Bissaka (53').

Gol Wan-Bissaka itu merupakan yang ketiga dalam sepanjang kariernya di Liga Inggris. Hal yang menarik, dua dari tiga gol tersebut terjadi di markas Newcastle.

Kemenangan ini menandai berakhirnya tiga kemenangan beruntun Newcastle dalam semua kompetisi.

Di sisi lain, tambahan tiga poin ini sangat berarti bagi West Ham yang pada 11 pekan awal Liga Inggris 2024-2025 hanya menorehkan tiga kemenangan.

Kemenangan tim asuhan Julen Lopetegui di markas Newcastle dipicu oleh start mantap.

West Ham sudah bisa memimpin 1-0 pada menit ke-10 berkat gol dari Tomas Soucek, yang mendapatkan assist dari bek kiri, Emerson Palmieri.

Gol kedua lalu datang dari Aaron Wan-Bissaka pada menit ke-53. Eks bek Man United itu memaksimalkan umpan dari kapten tim, Jarrod Bowen.

Berkat hasil ini, West Ham United kini berada di posisi ke-14 klasemen dengan 15 poin dari 12 pertandingan.

Sedangkan, Newcastle menduduki peringkat ke-10 dengan 18 poin.

"Kami senang karena mendapatkan tiga poin. Kami pantas menang. Pemain sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik di lapangan," tutur pelatih West Ham, Julen Lopetegui.

Kemenangan atas Newcastle seperti angin segar buat Lopetegui yang berada dalam tekanan besar.

Ekspektasi tinggi memang mengiringi sang pelatih asal Spanyol tersebut yang dibekali dana sekitar 125 juta pound (sekitar Rp 2,4 triliun) pada bursa transfer musim panas 2024 silam untuk membangun ulang skuad.

Namun, West Ham sulit menemukan konsistensi. Sebelum menang atas Newcastle, tim beralias The Hammers hanya mengumpulkan 12 poin dari 11 laga (rata-rata 1,09 poin per gim).

Itulah kenapa raihan hasil sempurna di kandang Newcastle terasa amat melegakan buat West Ham, jagoan publik London Timur.

"Itulah level West Ham United. Setiap pemain menunjukkan hasrat dan kerja keras. Sekarang waktunya istirahat karena kami akan menghadapi laga sulit pada hari Sabtu nanti," ujar kapten West Ham, Jarrod Bowen.

West Ham United selanjutnya akan menjamu tim sesama London, Arsenal, pada Sabtu (30/11/2024) atau Minggu (1/12/2024) dini hari WIB mendatang.