KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK BNPT melalui perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 pada 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak 2018. Namun, sampai dengan saat ini masih berproses,” jelasnya.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BNPT Eddy Hartono saat berdiskusi bersama.

Rini juga menyampaikan proses lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT yang telah berjalan hingga dilaksanakannya Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpan-RB, dan BNPT di Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam pada 18 April 2023.

Rapat tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT, kata dia, menyampaikan Surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembai Rancangan SOTK BNPT kepada Menpan-RB.

“Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menpan-RB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden,” ujarnya.

Rini berharap, pertemuan Kemenpan-RB dan BNPT dapat menciptakan kolaborasi yang baik ke depannya.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kemenpan-RB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini dan Kepala BNPT Eddy Hartono bersama jajaran staf Kementerian PANRB dan BNPT

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Eddy mengaku bahwa BNPT akan terus berkolaborasi dengan Kemenpan-RB dan jajarannya dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menpan-RB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) akan memulangkan buronan internasional berinisial HAP alias Hector Aldwin Pantollana kepada Pemerintah Filipina, yang diwakili Police Attace of The Embassy of Phillipine.

PLT Dirjen Imigrasi Saffar M Godam mengatakan, pemulangan Hector Aldwin akan dilakukan pada 27 November dengan pengawalan dari Kepolisian Filipina.

"Rencananya yang bersama-sama akan kita pulangkan dengan pengawalan dari Kepolisian Filipina pada tanggal 27 November 2024," kata Saffar di Ruang Media Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Saffar mengatakan, HAP merupakan buronan Kepolisian Filipina berdasarkan Surat Red Notice nomor A12496-10-2024 pada 28 Oktober 2024 terkait fugitive wanted for prosecution atau buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di Filipina.

"Artinya kira-kira yang bersangkutan adalah buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di negaranya dalam hal ini Filipina," ujarnya.

Saffar mengatakan, penangkapan HAP diawali pada 31 Oktober 2024. Dirjen Imigrasi ketika itu menerima informasi dari National Bureau of Investigation Philippines (NBI) tentang adanya buronan internasional melakukan perjalanan ke Indonesia.

Berdasarkan informasi tersebut, Dirjen Imigrasi langsung menindaklanjuti dan mendapatkan data perlintasan bahwa HAP telah tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 10 Oktober 2024.

Selanjutnya, pada 4 November 2024, Dirjen Imigrasi melakukan pencegahan kepada HAP, agar dapat mendeteksi pergerakan apabila akan melalui Bandara, ataupun pintu gerbang negara untuk melintas ke negara lain.

Kemudian pada 9 November 2024, terdeteksi HAP hendak terbang melalui Bandara Ngurah Rai, Bali.

"Dan kami berhasil menunda keberangkatannya" tuturnya.

Saffar mengatakan, HAP diamankan dan dibawa ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini NCB, Interpol, dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia.

Ia mengatakan, Pemerintah Filipina bersurat kepada Dirjen Imigrasi melalui NBI Filipina untuk meminta pemulangan HAP. Pemulangan itu, kata dia, diperbolehkan berdasarkan Pasal 75 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Terakhir, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima, sudah yang kesekian kali dengan Interpol dan kami selalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin meminta masyarakat mengadu ke pihaknya jika menjadi korban intimidasi dalam konflik Pilkada 2024.

"Jika terjadi tindak pidana umum yang masuk dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK atau terjadi intimidasi yang mengancam keselamatan jiwa, masyarakat dapat mengajukan perlindungan ke LPSK,” kata Mahyudin dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa.

Korban-korban tersebut, menurut Mahyudin harus mendapatkan perlindungan yang layak demi keberlangsungan kontestasi pilkada.

Namun untuk pelanggaran pidana pemilu, Mahyudin memastikan ranah tersebut tidak bisa ditangani oleh LPSK.

Menurut mantan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi ini, sejauh ini Pilkada 2024 menjadi pilkada dengan tingkat konflik yang rendah.

Hal tersebut dikarenakan seluruh peserta pilkada baik partai maupun pasangan calon hanya fokus daerah pemilihan masing-masing.

Kondisi itu membuat minimnya gerakan massa atau partai politik tingkat nasional yang fokus ke satu wilayah pemenangan seperti pilkada-pilkada sebelumnya.

Walau dianggap tidak banyak menimbulkan konflik, dia yakin Bawaslu saat ini tidak mengendurkan pengawasan jalannya pilkada di seluruh daerah. Tidak hanya itu, dia juga yakin Bawaslu akan terus meningkatkan pengawasan di masa tenang pilkada.

"Pengawas pemilu perlu turun ke berbagai kegiatan yang diselenggarakan pasangan calon terlebih lagi di masa tenang, untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran termasuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghargai pilihan masing-masing," kata dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Dok.Humas BNPT Kantor BNPT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa undang-undang yang khusus mengatur pemindahan narapidana atau transfer of prisoner sangat penting untuk Indonesia.

“Sangat penting,” kata Hikmahanto menegaskan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa undang-undang tersebut penting demi menjamin kedudukan hukum pelaksanaan pemindahan narapidana karena mengingat sudah ada negara lain yang meminta warga negaranya dengan status terpidana di Indonesia dipulangkan ke negara asal.

“Sudah ada beberapa negara yang mau agar warganya bisa dipindahkan,” ujar dia.

Sementara itu, dalam konteks pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke negara asalnya, Filipina, Hikmahanto mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan di antara kedua negara.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kesepakatan antara Indonesia dan Filipina dalam pemindahan Mary Jane tidak mengenyampingkan kedaulatan hukum.

“Tentu kesepakatan Presiden Prabowo dan Presiden Marcos untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina dalam hubungan antar negara sah-sah saja. Namun, tidak seharusnya kesepakatan ini melanggar hukum Indonesia dimana Mary Jane saat ini berada,” imbuh dia.

Wacana penyusunan undang-undang mengenai transfer of prisoner telah disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner," kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (25/11).

Pemindahan narapidana memang dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU 22/2022 itu mengamanatkan bahwa ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang.

Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang turunan yang mengatur ketentuan pemindahan narapidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mendiskusikan aspek hukum pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina.

Di sisi lain, Agus pun membeberkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengkaji permintaan pemindahan narapidana selain dari Pemerintah Filipina, yakni dari Pemerintah Prancis untuk satu orang narapidana dan Pemerintah Australia untuk lima orang narapidana.

"Ini kita akan mencari solusi terbaiknya seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement (kesepakatan bersama) antara negara satu dan negara lain. Karena bila tidak, nanti kita transfer ke sana mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujar Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar telah diproses secara hukum. Perusahaan-perusahaan tersebut merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran mengatakan perusahaan ditemukan memroduksi pupuk palsu dan tak sesuai standar setelah menerima laporan pengaduan.

Menanggapi laporan ini, pihaknya segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1%. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15%.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Selain melakukan proses hukum, Mentan mengatakan pihaknya telah melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut ia menerangkan, angka kerugian dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yaitu sebesar Rp 19 juta per hektare (Ha). Apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp 600 miliar dan Rp 3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare (rugi) Rp 19 juta," kata Mentan.

Amran telah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," imbuhnya. Ia menegaskan, tindakan ini akan mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo Subianto demi menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Ia menyampaikan, keyakinan itu muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SURABAYA, iNewsSidoarjo.id- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani, menghadiri peluncuran dan sosialisasi tiga aplikasi inovatif oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/11).

Acara tersebut juga diwarnai dengan Penganugerahan Jagratara Awards 2024, di mana Kantor Imigrasi Surabaya meraih penghargaan prestisius kategori Penanganan Perkara Khusus. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan tim Imigrasi Surabaya dalam menangkap buronan internasional berinisial HR, pelaku tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, secara langsung memberikan penghargaan tersebut dan mengapresiasi dedikasi tim Imigrasi Surabaya. "Selamat untuk Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya atas penghargaan ini. Semoga ini menjadi langkah awal dalam penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Serta mengembalikan jati diri Imigrasi yang sesungguhnya," ucap Agus.

Sementara itu, Ramdhani mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian ini. "Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah hasil kerja keras Kabid Inteldakim dan seluruh jajaran. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua," ujar Ramdhani. Selasa, (26/11/2024).

Acara ini juga menjadi momentum peluncuran tiga aplikasi digital baru, yakni Aplikasi Penegakan Hukum, Aplikasi Subject of Interest (SOI), dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (POA). Menurut Ramdhani, ketiga aplikasi ini dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia sekaligus mendukung tugas penegakan hukum imigrasi.

Selain itu, sosialisasi kebijakan terbaru terkait visa turut disampaikan oleh Tim Visa, diikuti oleh penguatan kode etik dalam pelaksanaan tugas yang dipaparkan oleh Tim Kepatuhan Internal. "Jagratara Awards 2024 menjadi ajang untuk mengapresiasi kinerja terbaik unit-unit Imigrasi di seluruh Indonesia. Dengan prestasi ini, kami harapkan Imigrasi terus menjadi teladan dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia di bidang keimigrasian," pungkasnya

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) memastikan pemilih yang masih dalam masa tahanan tetap mendapatkan hak untuk mencoblos pilihannya saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Jadi, memang fleksibel dalam aturannya, tinggal kita lihat mana yang paling memungkinkan. Idealnya memang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) nanti yang akan datang ke Polsek masing-masing," kata Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah di Jakarta, Selasa.

Efni menyebut, pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika polisi ingin membawa tahanan ke tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu tergantung keamanan dan keputusan dari pihak Polres atau Polsek.

"Tapi ini tergantung juga dari tingkat keamanan. Kalau merasa lebih aman dikawal para tahanan diantar ke TPS, silakan saja," ujar Efni.

Efni menegaskan, pada prinsipnya KPU Jakarta Pusat akan memberikan dan memfasilitasi seluas-luasnya bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ber-KTP Jakarta agar bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Alhamdulillah, itu semua juga sudah terpenuhi baik Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun logistiknya," ucap Efni.

Selain itu, Efni mengungkapkan adanya perpindahan TPS bagi warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba karena kejadian kaburnya tujuh tahanan Rutan Salemba pada Selasa (12/11) dini hari.

Efni berharap, pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November nanti tetap berlangsung aman, damai dan lancar tanpa kendala.

KPU Jakarta Pusat telah mendirikan tujuh Tempat Pemungutan Suara Khusus di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba untuk Pilkada Jakarta 2024.

Tujuh TPS itu tersebar di Rutan Salemba sebanyak empat TPS dan tiga TPS lainnya tersedia di Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 di Rutan Salemba sebanyak 2.212 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 2.190 dan pemilih perempuan 22 orang.

Sedangkan di Lapas Salemba jumlah DPT sebanyak 1.325 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.309 dan pemilih perempuan 16 orang.

Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.

Fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016-2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jangan sampai ada 'backing-backing'-an atau yang melindungi karena ini benar-benar cara baru menghancurkan suatu negara.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof. Dr. Faisal Santiago mengatakan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas judi online (judol).

"Terutama soal tidak boleh, ya, perbankan dan lembaga keuangan menjadi penampung dana deposit buat judi," ujar Faisal ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Faisal berpandangan bahwa pemberantasan judi daring (online) harus dilakukan secara masif dan sampai pada akar masyarakat. Aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi daring.

"Judi online merupakan musuh dan penyakit sosial masyarakat yang harus benar-benar diberantas setelah narkotika," ucap dia.

Lebih lanjut Faisal juga menyoroti banyaknya korban dan pelaku yang datang dari masyarakat dengan kelas ekonomi rendah. Keterlibatan masyarakat dari kalangan ekonomi rendah disebabkan oleh ketertarikan untuk menjadi kaya dengan cara berjudi.

Adapun langkah strategis yang menurut Faisal dapat ditempuh oleh negara, yakni melakukan penindakan yang tegas terhadap para pelaku judi daring.

"Jangan sampai ada backing-backing-an atau yang melindungi karena ini benar-benar cara baru menghancurkan suatu negara, yakni dengan adanya judi online," ucap dia.

Selain itu, Faisal juga mengatakan bahwa kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat perlu sebab memberantas judi daring memerlukan partisipasi dari berbagai kalangan, atau tidak hanya datang dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi judi daring mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024. Sebanyak 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah.

Sejak 2017 hingga 22 November 2024, Pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait dengan judol.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Indonesia dan Australia segera bertemu guna merumuskan kesepakatan mengenai pemindahan lima napi anggota Bali Nine.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan syarat dari pemerintah RI untuk pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Yusril Ihza Mahendra menuturkan bahwa hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Australia karena memerlukan persetujuan mereka.

"Secara internal, pemerintah RI sangat aktif merumuskan hal ini, baik pada jajaran Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Yusril saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Maka dari itu, dia berharap dalam waktu dekat pemerintah Indonesia dan Australia segera bertemu guna merumuskan kesepakatan mengenai pemindahan lima napi anggota Bali Nine tersebut.

Selain itu, sambung dia, pertemuan itu juga nantinya akan membahas pemindahan napi warga negara Indonesia (WNI) di Australia karena Indonesia meminta pemindahan napi tersebut bersifat resiprokal.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar proses pemindahan napi Bali Nine bisa segera selesai pada bulan Desember 2024, sebagaimana dikemukakan Presiden RI dengan Perdana Menteri Australia di Peru.

"Makin cepat selesai, makin baik," tuturnya.

Tak hanya mengenai pemindahan napi Bali Nine, dia mengatakan bahwa pihaknya juga kini terus aktif menyelesaikan permintaan pemindahan narapidana lainnya, yakni Mary Jane Veloso ke Filipina, yang merupakan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika.

Kemarin, kata dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI telah mengadakan pertemuan koordinasi dengan Jaksa Agung RI, terutama terkait dengan Mary Jane yang jika dieksekusi, eksekutornya merupakan kejaksaan.

"Status Mary Jane sekarang adalah titipan kejaksaan di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, beda dengan Bali Nine yang eksekusinya sudah dilaksanakan dan sekarang tugas pembinaannya sebagai napi ada pada Ditjen Pemasyarakatan," ucap Yusril menjelaskan.

Diketahui bahwa kesepakatan pemindahan Mary Jane juga dilakukan pemerintah Indonesia dan Filipina dengan beberapa syarat, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarat lainnya, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024