INDRAMAYU, KOMPAS.com – Seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu berinisial T diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba ke dalam lapas.

T berperan sebagai perantara masuknya sabu yang diselundupkan dalam bohlam lampu.

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setiawan Wibowo, menyatakan kasus ini terungkap berkat razia gabungan pada Jumat (25/10/2024) dini hari.

Dalam razia itu, petugas menemukan paket sabu seberat 20,58 gram yang disembunyikan dalam bungkusan rokok serta alat komunikasi di gorong-gorong air.

"Setelah razia, kami langsung ke lokasi untuk melakukan pendalaman," ujar Ari dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu, Senin (25/11/2024).

Hasil penyelidikan pada Sabtu (26/10/2024) mengarah pada tiga tersangka, yakni AR (29), KM (41), dan M (23).

Dari tangan mereka, polisi menyita sabu seberat 15,15 gram yang ditemukan di belakang kipas angin.

Tersangka AR mengaku memperoleh barang tersebut dari oknum T, yang menerimanya dari seseorang di luar lapas melalui bohlam lampu.

T, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum di Lapas Kelas IIB Indramayu, mengklaim tidak mengetahui bahwa bohlam tersebut berisi narkoba.

"Kami sedang mengembangkan penyelidikan terhadap pihak yang menyerahkan bohlam kepada oknum T," tambah Ari.

Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistyono, menegaskan pihaknya telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada T.

"Oknum T tidak diperbolehkan masuk ke kantor atau lingkungan lapas, sementara proses disiplin internal berjalan," ujarnya.

Hero memastikan Lapas Indramayu akan lebih teliti dalam memeriksa barang yang masuk serta meningkatkan intensitas razia hingga dua kali seminggu.

Sebagai langkah lanjut, tim gabungan melakukan tes urin terhadap seluruh warga binaan.

Hasilnya, 10 orang dinyatakan positif narkoba. Sebanyak tujuh di antaranya dipindahkan ke sel khusus dan hak kunjungannya ditangguhkan sementara.

Polres Indramayu dan Lapas Kelas IIB Indramayu berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas peredaran narkoba.

Ari menegaskan bahwa laporan mencurigakan dari lapas akan ditindaklanjuti dengan cepat untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA--Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri meringkus buronan asal negara Filipina berinisial HAP di Bali.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengemukakan buronan asal negara Filipina HAP tersebut ditangkap saat terdeteksi tengah melewati Bandara Ngurai Rai Bali.

Menurutnya, buronan HAP tersebut datang ke Indonesia menggunakan maskapai Scoot dengan nomor penerbangan TR0286 pada tanggal 10 Oktober 2024.

"HAP diketahui menggunakan Hong Kong Airlines nomor penerbangan HX706 dengan tujuan Hong Kong. Sistem pencegahan dan penangkalan Ditjen Imigrasi mendeteksi yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal sehingga petugas Imigrasi langsung menunda keberangkatannya,” tuturnya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa HAP sama sekali tidak melakukan perlawanan ketika akan ditangkap oleh petugas dari Ditjen Imigrasi. Menurutnya, setelah diamankan, buronan HAP tersebut langsung dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada kepolisian.

"Pukul 19.20 WITA, HAP bertolak ke Jakarta kemudian dikawal oleh Petugas Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan dan pendalaman di Direktorat Jenderal Imigrasi," katanya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan menyampaikan pada 13 November 2024, HAP telah resmi diserahkan kepada Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

Menurutnya, penyerahan buronan tersebut merupakan bentuk sinergi antara aparat penegak hukum Indonesia sekaligus mitra internasional.

"Kerja sama Imigrasi Indonesia dengan Pemerintah Filipina, khususnya Interpol, merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia dari kejahatan transnasional. Kami berperan aktif dalam meringkus pelaku kejahatan lintas negara dan berkontribusi menjaga keamanan di tingkat regional,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Seorang pria Rusia yang sedang menjalani hukuman penjara karena membakar salinan Alquran dinyatakan bersalah oleh pengadilan pada hari Senin (25/11/2024) dalam kasus pengkhianatan yang terpisah dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyiapkan 134 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di 78 lokasi, meliputi rumah tahanan, panti jompo, lembaga sosial, hingga pondok pesantren, Rabu (27/11) besok.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim Insan Qoriawan mengatakan, TPS khusus itu tersebar di seluruh kabupaten/kota. Tujuannya untuk membantu warga yang berhalangan mencoblos di TPS wilayah asalnya.

"TPS khusus di Jawa Timur ada 134 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Itu meliputi Lapas, pondok pesantren, dan liponsos itu," kata Insan dikonfirmasi, Selasa (26/11).

Penyediaan TPS khusus ini, kata dia, bertujuan untuk menekan angka golput. Tapi nantinya, KPU Jatim juga menerapkan persyaratan bagi calon pemilih.

"Warga yang ingin mencoblos di TPS khusus wajib memenuhi persyaratan yang berlaku, di antaranya surat pindah pemilihan. Kalau total DPT di loksus hampir 50 ribu di 134 TPS khusus," ujarnya.

Namun KPU Jatim tidak mendirikan TPS khusus di rumah sakit bagi warga yang sakit. Sama halnya seperti Pilpres pada Februari 2024 kemarin.

KPU Jatim juga membuka Data Center pada pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pemantauan proses penghitungan suara di 60.751 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Jatim.

Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi mengatakan, data center ini adalah wadah monitoring agar informasi penguitungan suara di tingkat TPS bisa secara cepat dan akurat saat diakses.

"Kita bisa melakukan monitoring secara mudah dan cepat lewat Data Center ini. Kita mendapatkan update informasi dari 60 ribu sekian TPS yang sudah kita siapkan untuk pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November," kata Aang.

Data Center akan digunakan untuk memastikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdokumentasi dengan baik, sebelum akhirnya diunggah ke aplikasi Sirekap.

"Tujuannya bukan untuk menghitung cepat, tapi memastikan bahwa dokumen-dokumen di rapat pemungutan dan penghitungan suara itu ter-upload. Sehingga, jika ada pihak yang ingin melakukan koreksi, catatannya sudah terdokumentasi dengan baik," kata dia.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Insan Qoriawan menambahkan, Data Center ini berfungsi untuk memastikan akurasi data Formulir C atau hasil penghitungan suara di TPS.

"Terlihat pada adanya 21 titik validasi sebelum data ditayangkan. Kalau dulu, foto formulir sering kali kurang jelas. Sekarang, dengan empat titik indikator, hasil foto akan lebih stabil dan kualitasnya bagus. Sehingga, pembacaan hasilnya lebih akurat," kata Insan.

Data Center, kata Insan, juga berfungsi sebagai pusat pemantauan, pusat bantuan atau help desk bila ada pihak yang menginginkan koreksi data, serta sebagai pusat sumber informasi, data dan ruang komunikasi KPU dengan media.

Sementara itu, kata Insan, hasil resmi Pilkada 2024 di Jatim, tetap akan ditentukan melalui rekapitulasi manual secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

"Penetapan hasil pemilu Pilkada nanti adalah hasil rekapitulasi secara berjenjang. Sirekap hanya alat bantu percepatan informasi," ujarnya.

Dengan peluncuran Data Center ini, KPU Jatim berharap proses Pilkada 2024 berjalan lebih transparan, akurat dan dapat meminimalkan potensi kesimpangsiuran data seperti yang pernah terjadi pemilu sebelumnya.

Untuk diketahui pada Pilkada Jawa Timur 2024 terdapat 60.751 TPS dan 31.284.418 Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan gubernur, termasuk kabupaten dan kota.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Divisi Hubungan Internasional Polri memulangkan warga negara asing asal Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP), yang menjadi buronan interpol karena melarikan diri dari proses penuntutan.

HAP diduga melakukan tindak pidana penipuan (scamming) dan kasino di negaranya. HAP akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu (27/11) untuk melanjutkan proses pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang ia lakukan.

“HAP merupakan buronan dari Philippines National Police terkait dengan fugitive wanted for prosecution, artinya kira-kira yang bersangkutan adalah buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di negaranya, dalam hal ini Filipina,” kata Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam menjelaskan, penangkapan HAP bermula saat Ditjen Imigrasi mendapatkan informasi dari Biro Investigasi Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024 bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ditjen Imigrasi langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Berdasarkan data perlintasan, diperoleh informasi lanjutan bahwa HAP ternyata telah melintas melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada tanggal 10 Oktober 2024.

Selanjutnya, pada tanggal 4 November 2024, Ditjen Imigrasi langsung mencegah HAP agar dapat mendeteksi pergerakan apabila yang bersangkutan akan keluar dari Indonesia melalui bandara atau pintu gerbang lainnya.

Lebih lanjut, HAP terdeteksi akan berangkat menuju Hong Kong melalui Bandara Ngurah Rai pada tanggal 9 November 2024. Ditjen Imigrasi kemudian berhasil mencegah keberangkatan buronan itu.

“Setelah itu, petugas dari Ditjen Imigrasi mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB Interpol dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia,” imbuh Godam.

Pemerintah Filipina lantas mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi RI yang meminta agar HAP dipulangkan. Pemulangan tersangka ke negara asalnya, terang Godam, dapat dilakukan karena diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima sudah yang kesekian kali dengan interpol dan kami terlalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini,” tutur Godam.

Godam menambahkan, mengenai kepulangan HAP ke Filipina pada Rabu (27/11) besok, pihak Kepolisian Filipina sudah bersiaga yang diwakili oleh Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia.

“Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima sudah yang kesekian kali dengan interpol dan kami terlalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Divisi Hubungan Internasional Polri memulangkan warga negara asing asal Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP), yang menjadi buronan interpol karena melarikan diri dari proses penuntutan.

HAP diduga melakukan tindak pidana penipuan (scamming) dan kasino di negaranya. HAP akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu (27/11) untuk melanjutkan proses pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang ia lakukan.

“HAP merupakan buronan dari Philippines National Police terkait dengan fugitive wanted for prosecution, artinya kira-kira yang bersangkutan adalah buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di negaranya, dalam hal ini Filipina,” kata Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam menjelaskan, penangkapan HAP bermula saat Ditjen Imigrasi mendapatkan informasi dari Biro Investigasi Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024 bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ditjen Imigrasi langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Berdasarkan data perlintasan, diperoleh informasi lanjutan bahwa HAP ternyata telah melintas melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada tanggal 10 Oktober 2024.

Selanjutnya, pada tanggal 4 November 2024, Ditjen Imigrasi langsung mencegah HAP agar dapat mendeteksi pergerakan apabila yang bersangkutan akan keluar dari Indonesia melalui bandara atau pintu gerbang lainnya.

Lebih lanjut, HAP terdeteksi akan berangkat menuju Hong Kong melalui Bandara Ngurah Rai pada tanggal 9 November 2024. Ditjen Imigrasi kemudian berhasil mencegah keberangkatan buronan itu.

“Setelah itu, petugas dari Ditjen Imigrasi mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB Interpol dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia,” imbuh Godam.

Pemerintah Filipina lantas mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi RI yang meminta agar HAP dipulangkan. Pemulangan tersangka ke negara asalnya, terang Godam, dapat dilakukan karena diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima sudah yang kesekian kali dengan interpol dan kami terlalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini,” tutur Godam.

Godam menambahkan, mengenai kepulangan HAP ke Filipina pada Rabu (27/11) besok, pihak Kepolisian Filipina sudah bersiaga yang diwakili oleh Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyerahkan biodata kependudukan sebagai pengganti KTP elektronik kepada 75 narapidana (Napi) atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulsel M. Iqbal S Suhaeb mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk memastikan hak pilih warga binaan yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel terpenuhi, agar mereka juga bisa turut berpartisipasi memilih kepala daerahnya.

Biodata kependudukan ini memiliki fungsi yang setara dengan KTP elektronik dan menjadi dokumen resmi untuk memenuhi syarat administrasi sebagai pemilih.

“Pemberian biodata kependudukan ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap hak politik seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di Lapas. Kami ingin memastikan tidak ada yang kehilangan hak pilihnya hanya karena kendala dokumen kependudukan,” ucap Iqbal melalui keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

Biodata penduduk ini akan digunakan untuk membantu warga binaan terdaftar sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disiapkan di dalam Lapas.

Sebelumnya, warga binaan yang berasal dari Kota Makassar telah menerima KTP elektronik pada 12 November 2024 melalui program Jemput Bola (Jebol) yang diadakan di Lapas Makassar.

"Dengan upaya ini, diharapkan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi partisipasi warga binaan dalam menggunakan hak pilih mereka," papar Iqbal.

Dia pun mengimbau agar masyarakat umum bisa menjaga validitas dokumen kependudukan mereka menjelang pemilu. Iqbal menekankan pentingnya memastikan dokumen kependudukan tetap valid agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Tim hukum Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Amir Uskara (INIMI) dan Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) melaporkan Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh dugaan kampanye terselubung pada masa tenang Pilgub Sulsel 2024. Laporan tim INIMI-DIA tengah berproses di Bawaslu Sulsel.

"Di masa tenang ini itu juga kami sudah melaporkan Pj Gubenur Sulsel terkait adanya keberpihakan yang dilakukan pada saat doa bersama di minggu tenang Pilkada Sulsel," kata kuasa hukum INIMI-DIA, Akhmad Rianto kepada wartawan di Makassar, Selasa (26/11/2024).

Rianto mengungkapkan, laporan tim INIMI-DIA sudah disetor ke Bawaslu Sulsel, Senin (25/11). Pihaknya menuding Pj Gubernur Sulsel melakukan keberpihakan dengan menyampaikan pernyataan yang mengarahkan masyarakat memilih kandidat tertentu saat doa bersama yang digelar Bawaslu Sulsel di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Minggu (24/11).

"Yang mana kemudian Pj Gubernur Sulsel melakukan kampanye terselubung dengan mengarahkan untuk memilih paslon nomor 2. Yang mana menurut kami ini menguntungkan dari pernyataan-pernyataannya itu ke khalayak ramai di acara resmi di provinsi," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sulsel, Andarias Duma mengungkapkan bahwa laporan yang ditujukan kepada Pj Gubernur Sulsel telah sampai ke pihaknya. Kata dia, laporan sementara berproses.

"Ada yang lapor kemarin. Kemarin sudah ada laporannya masuk," ucapnya.

Andarias belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai laporan yang dialamatkan kepada Pj Gubernur Sulsel. Namun, dia menekankan akan menindaklanjuti laporan ke tahapan selanjutnya ketika syarat formal dan materiel dinyatakan lengkap.

"Pasti-lah diproses. Sementara berproses," tuturnya.

INIMI-DIA Laporkan Oknum TNI

Selain melaporkan Pj Gubernur Sulsel, tim hukum INIMI-DIA juga mengajukan laporan lainnya terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum TNI yang menduduki posisi kepala asrama di Mes Anoa IV. Rianto mengungkapkan, adanya dugaan pengaruh kepada pemilih melalui intimidasi oleh oknum tersebut.

"Terkait mengenai persoalan netralitas TNI. Dugaan adanya untuk mengarahkan, mengintimidasi pemilih, ya. Itu yang dilakukan salah seorang oknum kepala asrama di Mes Anoa IV," bebernya.

Lebih lanjut, Rianto menuturkan bahwa laporan tersebut kini telah bergulir di Bawaslu Makassar. Pihaknya, kata dia, telah menghadirkan saksi-saksi untuk mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan.

"Tentang netralitas TNI itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi-saksi kemarin. Jadi, kami menghadirkan saksi-saksi di Bawaslu Makassar dan baru tadi malam selesai," terangnya.

Video: Komdigi Sebut Hoaks Pilkada 2024 Turun 70% Berkat Ini

Video: Komdigi Sebut Hoaks Pilkada 2024 Turun 70% Berkat Ini

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dan akan memulangkan buronan asal Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP). Penangkapan buron Filipina tersebut dilakukan di Bali.

"Petugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi, mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB, Interpol, dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam konferensi pers di kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Saffar menjelaskan bahwa pihaknya lebih dulu mendapat informasi pada tanggal 31 Oktober bahwa ada buronan interpol yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Kemudian ketika ditelusuri, HAP terdata berada di Bali pada 10 Oktober.

"Berdasarkan informasi tersebut, langsung kami menindaklanjuti, dan mendapatkan informasi dari data perlintasan atau kesisteman perlintasan yang kami miliki, bahwa yang bersangkutan telah tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada tanggal 10 Oktober 2024," sebutnya.

Kemudian pada tanggal 4 November, dilakukan pencegahan kepada HAP. Dan pada 9 November, HAP yang ingin berangkat melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, kemudian diamankan dan dibawa ke Jakarta.

HAP sendiri diserahkan ke Interpol pada 13 November. Buronan tersebut akan dipulangkan ke Filipina pada tanggal 27 November 2024.

"Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima, sudah yang kesekian kali dengan Interpol dan kami selalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini," kata dia.

"Rencananya yang bersangkutan akan kita pulangkan dengan pengawalan dari Kepolisian Filipina pada tanggal 27 November 2024," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Untung Widyatmoko menjelaskan HAP terlibat kasus scamming, kasino, dan berbagai kejahatan lainnya di Filipina. Dirinya sendiri mencoba kabur dari tuntutan yang harusnya dilakukan di Filipina.

"Sekilas bahwa yang bersangkutan saudara Hector ini melakukan tindak pidana scamming, kemudian kasino, dan berbagai kejahatan yang lainnya, yang semuanya daftarnya ada di pihak konterpat kami," sebutnya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dan akan memulangkan buronan asal Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP). Penangkapan buron Filipina tersebut dilakukan di Bali.

"Petugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi, mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB, Interpol, dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam konferensi pers di kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Saffar menjelaskan bahwa pihaknya lebih dulu mendapat informasi pada tanggal 31 Oktober bahwa ada buronan interpol yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Kemudian ketika ditelusuri, HAP terdata berada di Bali pada 10 Oktober.

"Berdasarkan informasi tersebut, langsung kami menindaklanjuti, dan mendapatkan informasi dari data perlintasan atau kesisteman perlintasan yang kami miliki, bahwa yang bersangkutan telah tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada tanggal 10 Oktober 2024," sebutnya.

Kemudian pada tanggal 4 November, dilakukan pencegahan kepada HAP. Dan pada 9 November, HAP yang ingin berangkat melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, kemudian diamankan dan dibawa ke Jakarta.

HAP sendiri diserahkan ke Interpol pada 13 November. Buronan tersebut akan dipulangkan ke Filipina pada tanggal 27 November 2024.

"Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima, sudah yang kesekian kali dengan Interpol dan kami selalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini," kata dia.

"Rencananya yang bersangkutan akan kita pulangkan dengan pengawalan dari Kepolisian Filipina pada tanggal 27 November 2024," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Untung Widyatmoko menjelaskan HAP terlibat kasus scamming, kasino, dan berbagai kejahatan lainnya di Filipina. Dirinya sendiri mencoba kabur dari tuntutan yang harusnya dilakukan di Filipina.

"Sekilas bahwa yang bersangkutan saudara Hector ini melakukan tindak pidana scamming, kemudian kasino, dan berbagai kejahatan yang lainnya, yang semuanya daftarnya ada di pihak konterpat kami," sebutnya.

Lihat video: Polri Negosiasi Tukar Hector Aldwin dengan Buronan Judol Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Serang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Banten Romi Yudianto melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian (bintorwasdal) di Lapas Kelas IIA Tangerang, Selasa.

Kunjungannya dalam rangka memastikan persiapan dan pengamanan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Tangerang menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

Kakanwil Romi Yudianto didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang diterima langsung oleh Kalapas Kelas IIA Tangerang, Tri Winarsih beserta Jajaran Pejabat Struktural.

“Pada hari ini saya mengunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, kunjungan saya hari ini dalam rangka melihat sudah sejauh mana persiapan Lapas Kelas IIA Tangerang pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang dan melihat proses program Ketahanan Pangan yang ada di Lapas Kelas IIA Tangerang,” kata Romi Yudianto dalam keterangannya.

Lepas memastikan dan mengecek data pemilih, Romi dan Jalu mengunjungi Area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) guna melihat program Ketahanan Pangan yang ada di Lapas Kelas IIA Tangerang.

Kakanwil berpesan untuk tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban dalam kesiapan Pilkada serentak dan terus mendukung setiap program Menteri khususnya Ketahanan Pangan ini.

Surabaya (ANTARA) -