Surabaya: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendapat penghargaan dari salah satu portal berita terkemuka. Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) tersebut dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan.

Penghargaan itu didasari peran aktif Misbakhun dalam mendorong dan membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.

"Saya bersyukur karena dengan segala dukungan tersebut saya bisa mengekspresikan serta mendedikasikan pengabdian saya bagi bangsa dan negara," kata Misbakhun seusai menerima penghargaan di Surabaya, Senin, 25 November 2024.
Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangatnya untuk terus mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Dengan mengemban posisi ketua Komisi XI DPR, Misbakhun bertekad mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat banyak.
"Penghargaan ini mendorong saya untuk makin bersemangat dalam bekerja, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara," jelasnya.

Sejak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 2014, Misbakhun aktif mendorong RUU Pengampunan Pajak(Tax Amnesty). Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar 2024-2029 itu menyebut sektor pajak dan jasa keuangan telah terbukti memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun Misbakhun juga mengungkapkan tantangan dan persoalan yang ada meski kini sudah ada UU Tax Amnesty dan UU P2SK. “Sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengharapkan pelaksanaan pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang aman dan lancar.

"Di Lapas Cipinang ada 4 TPS, diharapkan bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jurdil (jujur dan adil), sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas," kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

Hal itu disampaikan saat menyaksikan penyerahan logistik Pilkada 2024 di Lapas Kelas I Cipinang, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa.

Peninjauan itu dilaksanakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur serta Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Bayu Megantara.

Kegiatan itu juga untuk memastikan kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Fonika Affandi menjelaskan, dari empat TPS khusus yang di Lapas Cipinang terdapat 1.402 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 183 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Selama ini pihaknya sudah biasa melaksanakan dari pemilihan presiden dan sekarang Pilkada. "Tentunya mekanisme sudah kita siapkan itu sudah penuh dengan kesiapan, dalam arti segi pengamanannya, pelaksanaannya sudah kami pertimbangkan," katanya.

Pencoblosan atau pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB. 'Insya Allah besok kita sudah tinggal pelaksanaannya saja. Pemilihan dimulai pukul 07.00 WIB," kata dia.

Namun, pihaknya akan mengutamakan pemilih yang terdata dalam DPT karena mereka sudah terdaftar. "Setelah pemilih dari DPT selesai, maka pemilih dari DPTb baru bisa melakukan pencoblosan," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar 27 November 2024.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Semarang -

Insiden penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang inisial G menjadi sorotan beberapa pihak. Mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Jateng, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Semarang.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengaku mendorong adanya penegakan hukum. Meski belum mendapat laporan detail terkait insiden tersebut, ia meminta agar kasus dituntaskan dan keamanan masyarakat bisa kembali terjamin.

"Laporan belum masuk. Namun ketika ada pelanggaran hukum harus ada penegakan hukum juga," kata Saurlin di Kantor Bawaslu Jateng, Kecamatan Gajahmungkur, Selasa (26/11/2024).

Hal senada dikatakan Ketua Ombudsman Jateng Siti Farida. Ia mendorong pihak kepolisian agar bisa menuntaskan kasus tersebut agar tak timbul spekulasi yang meresahkan masyarakat.

"Mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, dengan memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi para korban dan keluarga," kata Farida dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, stabilitas pelayanan publik menjadi hal penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah situasi yang genting menuju Pilkada Serentak 2024.

"Kita mendorong supaya rasa keamanan masyarakat betul-betul menjadi keamanan kita bersama. Apalagi ini menjelang Pilkada, semoga semua kondusif terus," tuturnya saat dihubungi detikJateng.

Sementara itu, Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat (Petir), Zainal Abidin Petir, menyatakan siap mendampingi keluarga G yang hingga kini masih belum mendapat pendampingan dari badan hukum.

"Jika keluarga korban meminta, saya siap memberikan pendampingan hukum selama proses penanganan penyidikan kasus ini," kata Zainal saat dihubungi awak media.

"Kapolrestabes juga harus terbuka dan transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. Biar masyarakat percaya dengan kinerja polisi. Kalau memang anak buahnya salah, harus ditindak tegas. Jangan sampai dialihkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan saat kejadian," lanjutnya.

Zainal yang sudah berusaha mendatangi SMKN 4 Semarang dan rumah korban, menegaskan pihaknya bahkan akan membentuk Tim Pencari Fakta guna mencari kebenaran dari kasus tersebut yang dirasa janggal sebab informasi yang masih berbeda-beda dari beberapa pihak.

"Aku udah cari info ketiga anak itu perilaku baik dan kalem. Mereka itu anggota Paskibraka. Kapolrestabes harus fair, apakah oknum polisi sudah sesuai SOP atau tidak karena ada informasi yang simpang siur," ujarnya.

Propam Mabes Polri Turun Tangan

Dilansir detikNews, tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri datang ke Semarang untuk mengasistensi penanganan kasus seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang yang meninggal karena diduga ditembak anggota polisi.

"Untuk yang Semarang, tim Propam dan Itwasum sedang turun ke Semarang untuk melaksanakan asistensi, monitor langsung, dan evaluasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (26/11/2024), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Sandi meminta masyarakat bersabar karena penyelidikan tewasnya siswa SMK pada Minggu (24/11) dini hari itu masih berlangsung.

Baca artikel detikjateng, "Propam Mabes Polri Terjun ke Semarang Terkait Siswa Tewas Ditembak Saat Tawuran" selengkapnya https://www.detik.com/jateng/berita/d-7658029/propam-mabes-polri-terjun-ke-semarang-terkait-siswa-tewas-ditembak-saat-tawuran.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

(rih/ahr)

Sejak 2017 Ombudsman RI selalu mengikuti saran dan perbaikan reformasi birokrasi dan secara bertahap telah meningkatkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI,"

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menyampaikan Laporan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI Tahun 2023 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa.

Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan penyampaian laporan tersebut merupakan tindak lanjut perbaikan reformasi birokrasi di Ombudsman RI.

"Sejak 2017 Ombudsman RI selalu mengikuti saran dan perbaikan reformasi birokrasi dan secara bertahap telah meningkatkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI," ucap Suganda dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Ke depan, dirinya menegaskan bahwa Ombudsman akan selalu melakukan perbaikan dan peningkatan terkait reformasi birokrasi, sehingga harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan Insan Ombudsman.

Beberapa tahun ini, ia menyebutkan Ombudsman telah menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan koridornya, terbukti dari berbagai kegiatan yang sudah sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak.

Dia menuturkan dalam Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029, terkait kolaborasi sudah disusun agar tidak tumpang tindih (overlap) dalam tugas dan fungsinya.

Seperti pada tahun ini, kata Suganda, sesuai arahan presiden terkait pengelolaan sawit, Ombudsman ikut turut serta dalam pengawasannya dan berkolaborasi dengan kementerian terkait.

Dalam kesempatan yang sama , Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan agar Ombudsman bisa menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang telah dilakukan di internal maupun yang berdampak bagi masyarakat serta perlu untuk berkolaborasi agar para lembaga khususnya tidak tumpang tindih terkait tugas dan fungsi masing-masing dan semakin tajam.

Adapun Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu menyerahkan laporan didampingi Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Ombudsman Esti Budiyarti kepada Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Situbondo (ANTARA) - Sebanyak 417 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, siap berpartisipasi aktif menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Rabu, 27 November 2024.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan menyebutkan dari jumlah keseluruhan warga binaan sebanyak 445 orang di rumah tahanan negara itu, tercatat 417 yang punya hak pilih.

"Sementara 28 orang warga binaan lainnya tidak bisa memberikan hak pilihnya karena berbagai alasan di antaranya 3 orang tidak punya NIK, 8 orang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, 15 orang domisili luar Jawa Timur dan 2 orang warga binaan lainnya usia anak," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.

Rudi Kristiawan mengemukakan, selain warga binaan pemasyarakatan ada sebanyak 63 Pegawai rumah tahanan negara yang juga akan memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) Khusus 901.

"Pegawai rutan termasuk saya juga akan memberikan hak pilih saya di sini," ujarnya.

Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu (27/11) besok, lanjut Rudi Kristiawan, telah mempersiapkan TPS dengan tema "Kepahlawanan" seiring dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada bulan November termasuk juga peringatan Hari Guru Nasional.

"Di TPS khusus ini kami bikin TPS tema 'Kepahlawanan' karena November kan bulan peringatan Hari Pahlawan Nasional dan Hari Guru," katanya.

Rudi Kristiawan memastikan seluruh warga binaannya yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak pilihnya.

"Dari sebanyak 417 warga binaan yang punya hak pilih itu, 238 orang di antaranya warga Situbondo, selebihnya warga kabupaten/kota Jawa Timur," ujarnya.

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bersama Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri berhasil menangkap warga negara Filipina berinisial HAP, seorang buronan yang masuk dalam Red Notice Interpol.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi dari National Bureau of Investigation (NBI) Filipina terkait keberadaan HAP di Indonesia. Berdasarkan data perlintasan, diketahui bahwa tersangka memasuki Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada 10 Oktober 2024 dengan maskapai Scoot penerbangan TR0286.

"Pada 31 Oktober 2024, kami mendapat informasi dari NBI Filipina bahwa HAP tengah berada di Indonesia. Pada 9 November 2024, sekitar pukul 09.15 WIB, petugas di Bandara Ngurah Rai mendeteksi keberadaan HAP di terminal keberangkatan menggunakan maskapai Hong Kong Airlines dengan penerbangan HX706 menuju Hong Kong," ujar Saffar.

Sistem cegah dan tangkal (cekal) Ditjen Imigrasi mendeteksi status buronan tersebut, sehingga keberangkatan HAP ditunda oleh petugas. Pada hari yang sama, pukul 15.20 WIB, tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk menjemput dan mengawal HAP ke Jakarta.

Setibanya di Jakarta, tersangka diperiksa lebih lanjut oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Barron Ichsan, menjelaskan bahwa pada 13 November 2024, HAP secara resmi diserahkan kepada Divhubinter Polri untuk dipulangkan ke Filipina.

“Penyerahan ini merupakan bukti nyata sinergi antara aparat penegak hukum Indonesia dan mitra internasional,” ungkap Barron.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Imigrasi menggelar rapat koordinasi pada 14 November 2024 untuk membahas langkah strategis dalam menangani kasus buronan lainnya. Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Atase Kepolisian Filipina di Indonesia, Philippine National Police, dan Bureau of Immigration Philippines. 

Ditjen Imigrasi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kerja sama dengan Interpol dalam memberantas kejahatan transnasional. “Kerja sama ini merupakan wujud nyata kontribusi Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah dan memberantas kejahatan lintas negara, sekaligus menjaga stabilitas regional,” tutup Barron, Selasa (26/11/2024).

Editor : Hasiholan Siahaan

Sesuai dengan PMK Nomor 5/PMK.010/2020 dinyatakan bahwa semua buku (baik cetak maupun digital) adalah buku pelajaran umum yang bebas PPN.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan semua buku dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali buku yang melanggar hukum yang berlaku.

Dia melanjutkan ketentuan itu tidak berlaku untuk buku yang mengandung unsur yang bertentangan dengan Pancasila; suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); pornografi, dan lain-lain.

Adapun untuk mengategorikan suatu buku mengandung unsur-unsur tersebut, perlu melalui proses pengadilan.

“Pembuktian tentang kandungan unsur tersebut harus melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, sepanjang tidak ada putusan pengadilan, semua buku bebas PPN,” kata Dwi.

Dalam Pasal 1 PMK 5/2020, buku didefinisikan sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

Sementara Pasal 2 merinci impor dan/atau penyerahan buku yang dibebaskan dari pengenaan PPN mencakup buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.

Salah satu definisi buku pelajaran umum dalam aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, dengan buku pendidikan adalah buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Definisi lain buku pelajaran umum adalah buku umum yang mengandung unsur pendidikan. PMK 5/2020 menjelaskan buku umum yang mengandung unsur pendidikan yang berhak menerima fasilitas pembebasan PPN adalah buku yang tidak bertentangan dengan Pancasila; diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA); serta mengandung pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

"Kalau memang ada pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan hukum,"

Semarang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta tindakan hukum ditegakkan jika terjadi pelanggaran hukum dalam kasus siswa SMKN 4 Semarang, GRO, yang meninggal dunia diduga akibat ditembak polisi.

"Kalau memang ada pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan hukum," kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Semarang, Selasa.

Menurut dia, Komnas HAM belum memperoleh pengaduan resmi tentang peristiwa yang menewaskan siswa kelas XI SMKN 4 Semarang itu.

Ia memastikan Komnas HAM akan memroses perkara tersebut jika sudah ada laporan yang disampaikan.

Selain menerima laporan resmi, lanjut dia, Komnas HAM bisa secara proaktif menangani perkara tersebut nantinya.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam siaran persnya juga meminta Komnas HAM untuk turun tangan dalam perkara tersebut.

Direktir LBH Semarang Syamsudin Arif meminta Komnas HAM bersama LPSK dan Kompolnas terlibat langsung dan memberi perlindungan terhadap keluarga, teman, pihak sekolah, serta saksi lain dalam perkara itu.

"Menuntut pengusutan perkara secara transparan dan berkeadilan dengan menghukum seberat-beratnya pelaku," katanya.

LBH juga mendesak reformasi di tubuh kepolisian untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antar gangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dinihari.

Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antar gangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Hari pencoblosan Pilkada 2024 akan digelar serentak besok. Apakah para tahanan KPK tetap bisa mencoblos?

"Terkait pencoblosan di rutan KPK, informasi yang kami dapatkan KPK tidak membuka TPS sendiri. Namun, akan ada petugas dari TPS terdekat yang akan datang ke rutan untuk memberikan kesempatan para tersangka mencoblos," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Namun Tessa belum mengetahui bagi para tersangka yang domisilinya jauh. Hal itu, kata dia, perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Namun apakah tersangka yang berdomisili di luar daerah ini memiliki kesempatan atau hak, kalau hak bisa mencoblos ya, tapi secara teknisnya ini dari KPU saya belum terinfo karena secara riilnya kertas suaranya ada di masing-masing regional di daerah tersebut. Jadi tidak dikirimkan ke rutan KPK," tuturnya.

Salah satu tersangka KPK yang baru saja ditahan adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang juga maju dalam Pilkada 2024 ini. Terkait apakah Rohidin bisa mencoblos, Tessa juga mengatakan perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Iya itu nanti ditanyakan saja sama KPU apakah memang Rohidin bisa mencoblos di rutan KPK atau tidak," sebutnya.

"Tapi pada prinsipnya, KPK memfasilitasi bila para tersangka ini memang punya suara di daerah khususnya di Jabodetabek untuk dari TPS terdekat, nanti infonya akan ada petugas yang datang," tambah dia.

(ial/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar telah menjalani sidang etik di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Dadang dibawa keluar dari ruangan pemeriksaan sekitar pukul 19.50 WIB digiring oleh dua anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Dadang mengenakan baju warna kuning khas tahanan penempatan khusus (patsus) Divisi Propam Polri, tangannya pun diborgol.

Kadiv Propam Irjen Abdul Karim membenarkan bahwa sidang etik terhadap Dadang digelar hari ini.

Hasil sidang etik akan menentukan nasib AKP Dadang di Korps Bhayangkara.

Diberitakan sebelumnya, AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari di Mapolres Solok Selatan, Jumat (22/11/2024) lalu.

Polda Sumatera Barat masih memeriksa kasus penembakan ini.

Dugaan sementara, AKP Dadang menembak AKP Ulil karena ketidaksukaan.

Ulil Ryanto sebelumnya menangkap seseorang terkait kasus tambang pasir dan batu ilegal di Kabupaten Solok Selatan.

SEMARANG, iNews.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar kasus siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak polisi harus diusut tuntas. Komnas HAM juga mendorong polisi berani menindak tegas pelaku.

“Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin temen-temen sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum mendapatkannya. Tapi, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga,” ungkap Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian saat ditemui di Kantor Bawaslu Jateng, Kota Semarang, Selasa (26/11/2024).

Saat ditanyakan apakah memungkinkan Komnas HAM menurunkan tim pencari fakta, Saurlin menyebut hingga hari ini pihaknya belum mendapat laporan. Secara teknis, dia menjelaskan, untuk menindaklanjuti kasus tersebut Komnas HAM bisa bergerak setelah mendapatkan laporan ataupun proaktif.

“Jadi bisa dua-duanya. Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus di Jateng,” sambungnya. 

Gamma meninggal dunia pada Minggu (25/11/2024) dini hari akibat luka tembak di pinggul. Pelaku diduga oknum anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berinisial RZ (38) berpangkat Aipda. 

Polisi mengklaim, korban terlibat tawuran antar gengster di Kota Semarang, sempat melawan petugas sehingga diambil tindakan tegas. 

Pada Selasa siang tadi, di wilayah Semarang Barat itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar pra-rekonstruksi di TKP. 

“Kami memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan untuk memperkaya pemahaman terhadap kejadian yang terjadi, sehingga yang terjadi di lapangan betul, fakta, tidak ada yang ditutupi,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di lokasi.

Sejumlah karangan bunga ungkapan duka cita memenuhi halaman SMKN 4 Semarang menyusul meninggalnya Gamma Rizkynata Oktafandi (17) anggota paskibra yang ditembak oknum polisi. Para sahabat almarhum pun tampak larut dalam kesedihan. Mereka tidak percaya klaim polisi yang menyebut Gamma masuk gangster dan terlibat tawuran.

“Saya nggak percaya, dia nggak pernah ikut tawuran. Nggak percaya, saya malah teman dekatnya, saya sering lihat kesehariannya dia gimana, pas main-main sama dia terus,” kata Fajar ditemui di SMKN 4 Semarang usai pulang sekolah, Selasa (26/11/2024).

Dia menyebut, GRO memang hobi modifikasi motor. “Tapi bukan yang drag-dragan (kebut balap liar). Dia memang teknik mesin, saya otomotif,” ujar dia.

Diperoleh informasi, Gamma dan timnya menang Porsimaptar Akpol pada Oktober 2024 kategori lomba PBB. Hal itu diamini Fajar. 

“Kami kenal waktu sama-sama di paskib sejak sekitar 5 bulan lalu. Dia paskibtra aktif, sering ngebuat lucu-lucuan, dia nggak nakal, baik orangnya. Sejak kenal dia, saya nggak pernah dia itu kreak, tawuran, nggak pernah kayak dia nakal-nakal nggak pernah,” bebernya.

Fajar syok mendengar sahabatnya tewas. Dia kali terakhir bertemu dengan sahabatnya itu pada Sabtu (24/11/2024) siang hingga sore. Pada Minggu sore, dia mendapat informasi sahabatnya itu meninggal dunia. “Tiba-tiba aja diinfoin meninggal, nggak ada kronologinya,” ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan hukum harus diberikan kepada oknum polisi yang diduga menembak siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17) di Semarang.

?Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin teman-teman sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum mendapatkannya. Tapi, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga,? ungkap Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Kantor Bawaslu Jateng, Kota Semarang, Selasa (26/11/2024).

Saat ditanyakan apakah memungkinkan Komnas HAM menurunkan Tim Pencari Fakta, Saurlin menyebut hingga hari ini pihaknya belum mendapat laporan. Secara teknis, untuk menindaklanjuti kasus tersebut Komnas HAM bisa bergerak setelah mendapatkan laporan ataupun proaktif.

?Jadi bisa dua-duanya. Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus di Jateng,? sambungnya.

Sementara itu, saat ditanyakan kegiatannya di Jawa Tengah, Saurlin Siagian menyebut hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara besok.

Saurlin menyebut, Komnas HAM menerjunkan 2 tim, yang terdiri dari belasan orang, dibagi wilayah tugas utara dan selatan Jawa Tengah untuk seminggu ke depan yang dimulai per hari ini, Selasa (26/11/2024).

?Kami mendapat informasi banyak sekali dari Bawaslu, tentang bagaimana kegiatan di lapangan, kondisinya, pelanggaran-pelanggaran, informasi itu kami cerna untuk membuat rekomendasi ke para pihak. Kami juga (secara khusus) akan melakukan pengawasan khusus di daerah-daerah yang masuk kategori rawan,? tandasnya.