Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Probolinggo sudah selesai menghitung perolehan suara. Salah satunya di Lokasi Khusus (Loksus) atau TPS khusus.

TPS khusus yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kraksaan sudah menyelesaikan proses penghitungan suara. Hasilnya, Pasangan Calon (Paslon) Gus dr Muhammad Haris-Lora Fahmi AHZ menang telak.

Dari total 216 suara, pasangan cabup-cawabup nomor urut 02 itu mendapatkan sebanyak 153 suara. Sedangkan pasangan Zulmi Noor Hasani-Abdul Rasit memperoleh 52 suara serta 11 suara tidak sah.

Kepala Rutan Kelas II B Kraksaan Bayu Muhammad mengatakan proses pencoblosan berjalan sesuai harapan bersama. Begitu pun penghitungan suara yang tidak ada hambatan sama sekali.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan penghitungan suara juga sudah selesai," kata Bayu kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Dari total 216 suara yang ada di Rutan Kelas II B Kraksaan, kata Bayu, semuanya mencoblos meskipun ada 11 suara yang tidak sah.

"Untuk suara yang tidak sah itu bukan tidak nyoblos, tapi surat suaranya ada yang dicoblos semua ada juga yang tidak dicoblos sama sekali," tutur Bayu.

Ketua KPPS TPS Khusus Rutan Kelas II B Kraksaan Dwi Ari Krinawanto mengatakan untuk pencoblosan di lokasi khusus dinyatakan tuntas pukul 10.30 WIB.

"Kalau untuk penghitungan suara itu selesai sekitar pukul 12.00 WIB. Namun ini penghitungan saja, belum rekapitulasi," tutur Wawan.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengaku kecewa terhadap putusan hakim Pengadilan Negari (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang menolak gugatan praperadilannya.

Atas putusan yang ditetapkan pada Selasa (26/11/2024), eks Menteri Perdagangan itu tetap berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula 2015-2016.

Tom yang kini ditahan Kejaksaan Agung di rumah tahanan Salemba itu pun kembali menulis surat terbuka untuk meluapkan kekecewaannya.

"Teman- teman, ibu, bapak yang saya hormati dan saya sayangi, tentunya kita kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan Pra-Peradilan kita," mengutip surat terbuka Tom Lembong yang diunggah oleh kuasa hukumnya siang ini.

"Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut, dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang. Semua akan ada hikmahnya, pada saat yang dipilih oleh Sang Pencipta," lanjut Tom.

Tom menyatakan akan terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan.

"Saya terus cinta Indonesia, dan niat saya semakin kokoh untuk terus mendedikasikan hidup saya bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Ia juga kembali menyampaikan terima kasih kepada tim hukumnya, serta kepada unsur masyarakat yang terus membelanya.

"Terima kasih kepada anggota Dewan DPR-RI maupun DPRD yang menyerukan kebenaran dan keadilan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Juga kepada keluarga saya, baik keluarga inti dan keluarga besar," ungkap Tom.

"Seperti kata (Istri) Ciska, saya percaya Tuhan Allah senantiasa membersamai kita. Dan terutama Selamat Ulang Tahun ke-93 kepada Mama saya tercinta pada hari ini," tulis Tom.

Sebelumnya, Permohonan praperadilan Tom Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 nov 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

BANDUNG, iNews.id- Puluhan tahanan Polda Jabar ikut menggunakan hak pilih mereka di Pilkada Serentak 2024. Pencoblosan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rumah Tahanan (Rutan) Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (27/11/2024). 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 di Rutan Dittahti Polda Jabar berlangsung aman dan lancar.

"Proses pemungutan suara ini memberikan kesempatan kepada tahanan Polda Jabar untuk menggunakan hak pilih mereka, meskipun berada dalam rutan," kata Kabid Humas.

Kombes Jules menyatakan, kegiatan pemungutan suara berlangsung mulai pukul 09.15 hingga 11.00 WIB di Rutan Mapolda Jabar. 

"Proses ini diawasi dan difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ersa dan Ai Rukmawati. Kemudian dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung," ujar Kombes Jules. 

Dari total 97 tahanan di Rutan Dittahti Polda Jabar, tutur Kabid Humas, hanya 43 orang dapat menggunakan hak pilih. Sedangkan 54 tahanan lainnya tidak dapat memilih karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan tidak valid oleh KPU, belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau berdomisili di luar wilayah Jawa Barat.

"Persentase partisipasi tahanan di Rutan Mapolda Jabar mencapai 44 persen. Angka yang menunjukkan upaya untuk menjamin hak pilih tahanan sesuai regulasi," tutur Kabid Humas.

Kombes Jules mengatakan, pemungutan suara dilakukan secara umum, bebas, dan rahasia, sesuai dengan prinsip demokrasi. Pelaksanaannya berjalan tanpa hambatan, dengan situasi aman dan terkendali.                

"Pihak penyelenggara pemilu, PPS, PPK dan Bawaslu, berkomitmen memastikan setiap warga negara, termasuk tahanan, tetap dapat menggunakan hak pilih. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga asas demokrasi," ucap Kombes Jules.

"Dengan pelaksanaan yang tertib dan aman, proses pemungutan suara di Rutan Mapolda Jabar menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat yang aman, damai dan nyaman," ujarnya.

Editor: Ibnu Hariyanto

Pilkada serentak di Jawa Timur turut melibatkan para tahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jatim. Sebanyak 51 tahanan dijadwalkan menyalurkan hak pilih mereka di lapangan bulutangkis Dittahti yang telah diubah menjadi tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan di lokasi menunjukkan, para tahanan antre dengan tertib untuk melakukan proses registrasi, mengambil surat suara, mencoblos hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih. Mereka mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan biru tua tanpa alas kaki.

Kaur Penum Subdit Penmas Bid Humas Polda Jatim Kompol Yanuar Rizal Ardianto menyampaikan, pelaksanaan pencoblosan ini merupakan kerja sama antara Polda Jatim dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Tahanan Polda Jatim menggunakan hak pilihnya saat Pilkada Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim

"Total ada 51 tahanan. Ini (pemungutan suara) kerja sama antara Polda Jatim dengan pihak KPPS Gayungan, untuk memberikan hak kepada tahanan di Polda Jatim, guna menyalurkan haknya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Rizal, Rabu (27/11/2024).

Dari total 51 tahanan yang direncanakan mencoblos, hanya 49 yang benar-benar menggunakan hak pilihnya. Dua tahanan lainnya sudah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.

"Yang menyalurkan hak suaranya ada 51 orang, namun yang terverifikasi ada 49 orang. Sebab, 2 orang tahanan lainnya sudah dipindahkan ke lapas," imbuh Rizal.

Sementara itu, Divisi Data PPK Kecamatan Gayungan Ariawan menjelaskan, surat suara untuk tahanan diambil dari TPS terdekat di Kelurahan Ketintang.

"Setiap pengambilan surat suara diambil secara reguler, masing-masing TPS 15 surat suara," kata Ariawan.

Ia menambahkan, surat suara bagi para tahanan diambilkan dari empat TPS, yaitu TPS 3 hingga TPS 6 Kelurahan Ketintang. Hak suara untuk tahanan ini terbagi antara pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota.

"Pemilihan Gubernur ada 26 tahanan yang bisa menyalurkan hak suara. Untuk yang mendapatkan hak suara Pilwali ada 23 orang," ungkapnya.

Setelah pencoblosan selesai, surat suara yang sudah digunakan akan dihitung di TPS masing-masing sesuai aturan yang berlaku.

"Untuk penghitungan nantinya akan dilakukan di TPS setempat," tutup Ariawan.

Pelaksanaan pencoblosan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan memberikan kesempatan kepada para tahanan untuk tetap menjalankan hak konstitusional mereka dalam pesta demokrasi.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

KOMPAS.com - Sebanyak 120 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak bisa memberikan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu menyusul beberapa persyaratan menjadi pemilih tidak bisa dilengkapi oleh WBP dan keluarganya.

"Iya, ada 120 warga binaan kami yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya," kata Humas Lapas Dompu, Ramdiansyah Lisnuvirganta saat ditemui, Rabu (27/11/2024).

Ramdiansyah menyebutkan, total warga binaan Lapas Dompu saat ini ada 443 orang, terdiri dari 356 narapidana dan 87 orang tahanan.

Sebelumnya, data semua warga binaan ini sudah melalui proses pemutakhiran dan diserahkan ke KPU untuk ditetapkan sebagai DPT.

Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh KPU ternyata ada data WBP tidak terbaca aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

Selain itu, data kependudukan mereka juga ditemukan bermasalah atau tidak terbaca oleh aplikasi, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai pemilih.

"Ada data identitas yang error, itu sebabnya beberapa orang ini tidak bisa memilih. Kami sudah berupaya menghubungi keluarga untuk membantu melengkapi, tapi tidak juga dilengkapi syarat-syarat itu," ujarnya.

Dari 443 orang WBP Lapas Dompu itu, lanjut dia, hanya 323 orang yang bisa memberikan hak suara di TPS 901 Lapas Dompu.

Mereka sebagian besar adalah warga binaan yang terjerat kasus peredaran gelap narkoba dan penganiayaan serta pencabulan anak.

"Untuk kasus korupsi ada satu orang, dia juga bisa memberikan hak pilihnya untuk Pilkada ini," kata Ramdiansyah.

BREBES, iNews.id - Sebanyak 264 Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas kelas IIB Brebes, Jawa Tengah menggunakan hak suara mereka pada hari pencoblosan Pilkada 2024, Rabu (37/11/2024). 

Mereka menyalurkan hak suarnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus 901 yang berada di dalam Lapas kelas llB Brebes.

Sama dengan TPS lainnya, di TPS khusus 901, proses pemungutan suara dalam Lapas juga melibatkan unsur polisi, TNI, KPU dan Bawaslu.

"Total ada 264 orang warga binaan yang mempunyai hak pilih di Lapas kelas IIB Brebes," ujar Kepala Lapas Kelas llB Brebes Isnawan kepada media di dampingi KPPS 901 Ibnu Sina.

Isnawan menyebut, DPT di Lapas Brebes sendiri yakni 264 orang sementara DPTb 58 orang.

"Total kehadiran pemilih di TPS khusus 901 Brebes yakni 100 persen, dimana selama berlangsungnya pemilu dalam keadaan kondusif," terangya.

Diketahui, berlangsungnya pemilu di dalam TPS Khusus tersebut mendapat kunjungan dari PJ Bupati Brebes beserta Formompinda Kabupaten Brebes.

Editor : Miftahudin

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id- Puluhan tahanan Polda Jabar mencoblos atau menggunakan hak pilih mereka untuk  Pilkada Jawa Barat 2024. Para tahanan yang terdaftar dalam DPT itu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di balik jeruji besi Rumah Tahanan (Rutan) Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (27/11/2024). 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 di Rutan Dittahti Polda Jabar berlangsung aman dan lancar.

"Proses pemungutan suara ini memberikan kesempatan kepada tahanan Polda Jabar untuk menggunakan hak pilih mereka, meskipun berada dalam rutan," kata Kabid Humas.

Kombes Jules menyatakan, kegiatan pemungutan suara berlangsung mulai pukul 09.15 hingga 11.00 WIB di Rutan Mapolda Jabar. 

"Proses ini diawasi dan difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ersa dan Ai Rukmawati. Kemudian dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung," ujar Kombes Jules. 

Dari total 97 tahanan di Rutan Dittahti Polda Jabar, tutur Kabid Humas, hanya 43 orang dapat menggunakan hak pilih. Sedangkan 54 tahanan lainnya tidak dapat memilih karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan tidak valid oleh KPU, belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau berdomisili di luar wilayah Jawa Barat.

"Persentase partisipasi tahanan di Rutan Mapolda Jabar mencapai 44 persen. Angka yang menunjukkan upaya untuk menjamin hak pilih tahanan sesuai regulasi," tutur Kabid Humas.

Kombes Jules mengatakan, pemungutan suara dilakukan secara umum, bebas, dan rahasia, sesuai dengan prinsip demokrasi. Pelaksanaannya berjalan tanpa hambatan, dengan situasi aman dan terkendali.                

"Pihak penyelenggara pemilu, PPS, PPK dan Bawaslu, berkomitmen memastikan setiap warga negara, termasuk tahanan, tetap dapat menggunakan hak pilih. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga asas demokrasi," ucap Kombes Jules.

"Dengan pelaksanaan yang tertib dan aman, proses pemungutan suara di Rutan Mapolda Jabar menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat yang aman, damai dan nyaman," ujarnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Sejumlah tahanan kasus dugaan korupsi menggunakan hak pilih untuk mencoblos pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK, Rabu (27/11).

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk Pilkada di Wilayah DKI Jakarta," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (27/11).

"Yakni enam orang tahanan di gedung KPK Merah Putih dan empat orang tahanan di gedung KPK C1," sambungnya.

Sepuluh tahanan tersebut ialah Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik; Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kasubdit Pengawakan dan Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Badan SAR periode 2013-2014 Anjar Sulistiyono; Sestama Basarnas periode 2009-2015Max Ruland Boseke; dan mantan pejabat Bea Cukai Andhi Pramono.

Selanjutnya Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya 2019-sekarang Indra Sukmono Arharrys; Komisaris PT Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk; Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto; Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020 Sahata Lumban Tobing; dan pengendali PT Mitra Bina Selaras Toras Sotarduga Panggabean.

"Pemungutan suara dilakukan di area dalam Rutan gedung KPK Merah Putih yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 dan selesai pukul 11.40 WIB," ucap Budi.

Dalam proses pemungutan suara itu, KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, Jakarta. Terdiri dari Petugas KPPS dua orang, pengawas pemilu satu orang, dan saksi satu orang.

"Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih dalam pilkada terpenuhi," kata Budi.

"KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada para petugas, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu," tandasnya.

Puluhan tahanan di Rutan Polres Tangerang Selatan (Tangsel) menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Banten 2024. Dari 27 tahanan, hanya satu yang tidak menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar di DPT.

Perwakilan Bawaslu yang bertugas dalam pemungutan suara di TPS khusus itu, Fajri Nekad Abadi, mengatakan sebanyak 26 tahanan menggunakan suaranya.

"Jadi terkait hal ini, TPS khusus ini, dari kami Bawaslu menjaga dan melindungi hak masyarakat terhadap pilkada serentak 2024," kata perwakilan Bawaslu Tangsel, Fajri Nekad Abadi, dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).

Total ada 27 tahanan di Rutan Polres Tangsel. Namun satu orang tidak mencoblos karena tidak terdaftar di DPT.

"Tentu kita menjaga hak pilih masyarakat dan terdapat 26 daftar pemilih yang berada di TPS khusus ini," lanjutnya.

Potret tahanan di Rutan Polres Tangsel menggunakan hak pilih di Pilkada Serentak 2024. (dok. Istimewa)

Sementara itu, perwakilan tim asistensi Pilkada Serentak di Polres Tangerang Selatan yang juga Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Kompol Bambang Askar Sodiq mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu berkolaborasi untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai.

"Tentu kami dari Polda Metro Jaya melakukan asistensi yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Reserse Narkoba Kombes Donald Parlaungan di wilayah Tangerang Selatan," ungkapnya.

"Kami juga memantau langsung pemungutan suara yang berada di tahanan Polres Tangerang Selatan," imbuhnya.

Bambang mengatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan personelnya melakukan pengamanan dalam proses pilkada serentak untuk menjamin proses pemungutan suara berjalan aman dan lancar.

"Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan kepada pejabat utama untuk turun ke polres-polres di wilayah hukumnya untuk memastikan pilkada serentak berjalan lancar," tambahnya.

Bambang mengatakan proses pencoblosan di Rutan Tangsel berjalan dengan lancar. Suasana pemungutan suara berlangsung kondusif.

"Alhamdulillah tahanan ini tetap tersalurkan haknya sebagai pemilih di Pilkada ini, tentu kami akan berikan yang terbaik untuk masyarakat demi pilkada yang aman dan damai," terangnya.

Ratusan warga binaan Lapas Sukamiskin menyalurkan hak suaranya dengan nyoblos di TPS Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Kalapas Sukamiskin Wachid Wibowo mengatakan, warga binaan sangat antusias ikut dalam pencoblosan. Meski demikian, tidak semua warga binaan tidak bisa ikut mencoblos.

"Saat ini jumlah penghuni 397 orang, dari jumlah tersebut ada 255 yang terdaftar dalam DPT," kata Wachid kepada detikJabar, Rabu (26/11/2025).

Menurut Wachid, antusiasme warga binaan yang masuk DPT sangat antusias saat mencoblos.

"Alhamdullilah, kami juga sudah dikunjungi Pj Wali Kota Bandung dan Forkopimda Bandung. Antusiasme cukup tinggi," ujarnya.

Menurut Wachid, warga binaan yang tidak bisa mencoblos merupakan warga diluar Provinsi Jawa Barat.

"Ada 137 orang (tak bisa nyoblos) yang berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia, asal dari 14 Provinsi," ujarnya.

Karena Pilkada ini memilih kepala daerah, Wachid sebut hanya warga binaan yang punya KTP Jawa Barat yang bisa mencoblos.

"Beda (dibandingkan dengan Pilpres) karena ini gubernur, mereka yang memiliki KTP Jawa Barat," turnya.

Sama dengan proses pencoblosan, Wachid juga sebut proses penghitungan suara juga dilakukan di dalam lapas dan nantinya akan diserahkan ke PTPS Kelurahan.

"Setelah penutup pencoblosan, petugas laksanakan penghitungan, setelah selesai dan ditandatangani kita serahkan ke PPS. Perhitungan suara tetap di dalam," paparnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung A Koswara melakukan kunjungan bersama Forkopimda Kota Bandung. Koswara pastikan pelaksanaan pemilu di Kota Bandung aman.

"Kondusif, kondusif semua, aman dan lancar," ujarnya.

Disinggung terkait kendala, Koswara juga sebut tidak ada.

"Sejauh ini enggak ada kendala. Mudah-mudahan tidak terganggu. Tidak ada maslah, karena mencoblos di dalam ruangan," pungkasnya.

Padang (ANTARA) -

Para narapidana dikeluarkan dari kamar masing-masing secara bergantian untuk mencoblos surat suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

"Untuk memastikan keamanan kami meningkatkan jumlah petugas yang berjaga, serta dibantu langsung oleh personel Kepolisian dan TNI," ujarnya.

Ia mengatakan selain menjaga keamanan, pegawai Lapas Padang juga bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam helat demokrasi yang sedang berlangsung.

Junaidi menekankan bahwa pihaknya berkewajiban untuk memastikan para warga binaan bisa ikut memilih karena merupakan hak politik yang dimiliki oleh warga negara.

"Memang ada beberapa narapidana yang tidak ikut memilih, tapi itu karena mereka berasal dari luar Padang dan Sumbar, dan ada juga yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya tidak valid," katanya.

Ia mengatakan setelah pemungutan surat suara selesai, proses akan dilanjutkan kepada penghitungan surat suara yang disaksikan langsung oleh pihak penyelenggara Pemilu, Pengawas, serta saksi.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

“Memang yang bersangkutan berkelakuan baik,”

Badung, Bali (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan di Kabupaten Badung, Bali, menilai dua anggota Bali Nine berkelakuan baik selama menjadi warga binaan di lapas tersebut.

“Memang yang bersangkutan berkelakuan baik,” kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan Raden Mas Kristyo Nugroho kepada ANTARA di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Adapun dua narapidana yang merupakan bagian dari Bali Nine itu yang mendekam di Lapas Kerobokan yakni Si Yi Chen dan Matthew Norman.

Ia menjelaskan kedua warga negara Australia itu aktif mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan pihak lapas baik program kepribadian dan kemandirian.

Tak hanya itu, lanjut dia, keduanya juga tergolong aktif mengikuti kegiatan di Gereja Imanuel Lapas Kerobokan.

Perilaku baik yang ditunjukkan oleh seluruh warga binaan, lanjut dia, maka warga binaan pun berpeluang mendapatkan pengurangan masa hukuman, termasuk dua anggota Bali Nine itu yang sudah beberapa kali mendapatkan remisi selama 18 tahun mendekam di lapas.

“Kalau dari perilaku, dari segi hukuman, layak (mendapat pengurangan hukuman),” katanya.

Sementara itu, terkait wacana pemindahan narapidana Bali Nine tersebut kembali ke negara asalnya yakni Australia, Kristyo menyebutkan masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

“Itu adalah kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Pada prinsipnya kami sebagai unit pelaksana teknis, kami hanya melaksanakan apapun keputusan dari pimpinan kami di Pusat,” katanya.

Selain itu, dari kondisi kesehatan, ia menambahkan keduanya juga dalam kondisi sehat selama menjalani masa sebagai warga binaan.

Ia juga sempat berinteraksi dengan warga binaan termasuk kedua anggota kelompok tersebut saat melakukan sosialisasi terkait Pilkada 2024 kepada seluruh warga binaan.

“Kami kan tidak tahu hasilnya jadi untuk menjaga ketenangan, kenyamanan semua pihak lebih baik kami tunggu saja (wacana pemindahan),” katanya.

Per hari ini, Lapas Kerobokan dihuni 1.570 warga binaan atau melebihi kapasitas sebesar 810 orang yang menghuni dua blok yakni Blok Bima dan Yudistira.

Dari jumlah itu, sekitar 70 orang warga binaan di antaranya adalah warga negara asing yang berasal lebih dari 20 negara.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pemindahan narapidana yang tersisa itu ke Australia.

Meski begitu, saat ini sedang dilaksanakan proses kajian yang tinggal finalisasi terkait rencana pemulangan ke Australia.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Saat ini, tersisa lima narapidana dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan Bali, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024