Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.

"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.

"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.

Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.

Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.

"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.

Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA meraih penghargaan mitra media terbaik atau best media partner dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, sebuah ajang tahunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi menerima langsung piala penghargaan mitra media terbaik tersebut pada malam penganugerahan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis.

Kategori mitra media terbaik ini merupakan penghargaan bagi media nasional yang dipilih berdasarkan hubungan baik yang terjalin secara organik dan berkelanjutan dengan Ditjen Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa media memiliki peran krusial dalam mendiseminasikan informasi maupun kinerja dari Ditjen Imigrasi.

Menurut Agus, tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bersinergi dengan media.

"Media perannya sangat penting. Jadi, kalau kami bekerja tidak ada media, tidak ada yang tahu sehingga hubungan instansi mana pun bukan hanya imigrasi, melainkan seluruh kementerian/lembaga membutuhkan media," kata Agus saat ditemui usai acara tersebut.

Sementara itu, Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi berterima kasih atas penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan refleksi apresiasi Ditjen Imigrasi terhadap kinerja LKBN ANTARA dalam mewartakan isu terkini seputar keimigrasian.

"LKBN ANTARA bertekad untuk mewartakan informasi yang terpercaya bagi masyarakat, termasuk dalam memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan imigrasi. Semoga penghargaan ini makin mempererat hubungan baik ANTARA dan Ditjen Imigrasi," kata Sigid.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia merupakan ajang kontestasi nasional di bidang kehumasan untuk mengapresiasi upaya komunikasi dan pengelolaan informasi publik dari satuan kerja keimigrasian.

Selain memberi penghargaan kepada petugas imigrasi di seluruh Indonesia, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia juga memberi apresiasi kepada pers selaku mitra eksternal. Adapun kategori mitra media terbaik tahun ini dianugerahkan kepada tiga institusi media, yakni LKBN ANTARA, Kompas, dan Rakyat Merdeka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, penyelesaian aturan terkait Badan Pengelola BP Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan selesai pada pertengahan bulan depan.

"Lagi dipersiapkan, doain saja mudah-mudahan pertengahan bulan lah lihat saja (penyelesaian aturannya)," ucap dia ketika ditemui usai acara Launching BSI Gold, Kamis (28/11/2024) malam.

Muliaman berharap, BPI Danantara bisa sesuai dengan harapan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan masyarakat. Salah satunya adalah adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

"Sehingga jadi partner investor luar dan dalam yang kredibel, kalau tidak gitu kan tidak jalan," imbuh dia.

Muliaman menerangkan, BPI Danantara itu adalah lembaga yang nantinya akan mengkonsolidasi aset-aset negara yang dipisahkan.

Aset tersebut kemudian di-leverage untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Adapun, leverage tersebut dapat berwujud berbagai macam.

Sebagai gambaran, ia mencontohkan, ketika terjadi penggabungan akan tercipta skala ekonomi yang lebih besar.

Dalam ukuran tertentu, entitas yang memiliki skala ekonomi lebih besar bisa mengeluarkan surat utang dengan bunga yang lebih murah.

Muliaman menjelaskan, salah satu alasan pembentukan BPI Danantara sendiri adalah bagaimana potensi ekonomi dari aset terpisah ini dapat dioptimalkan.

"Akan jadi engine kedua setelah APBN, jadi ada gerakan ekonomi karena APBN dan gerakan ekonomi dari konsolidasi dan leverage dari ini," ujar dia.

Harapannya, BPI Danantara dapat membantu mencapai tujuan untuk mencetak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi.

Sebagai informasi, pembentukan BPI Danantara membutuhkan landasan hukum yang solid, dengan revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari agenda utama.

Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Langkah ini diperlukan untuk mendukung kewenangan Danantara dalam mengelola investasi pemerintah secara mandiri dan profesional. Dengan demikian, pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut perihal undang-undang tersebut dengan berbagai kementerian terkait agar dapat diselesaikan secara bertahap.

Serang (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Jalu Yuswa Panjang melakukan Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas/Rutan Provinsi Banten, Rabu (27/11).

Kunjungan Kadiv Pemasyarakatan memulai dari Lapas Kelas IIA Tangerang sekaligus langsung menerima kunjungan monitoring pelaksanaan Pilkada serentak yang dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di dalam Lapas berjalan dengan aman dan lancar.

"Alhamdulillah pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan aman tidak ditemukan kendala apapun, PJ Gubernur juga dapat melihat langsung pelaksanaan Pilkada di dalam lapas, pelaksanaan Pilkada di dalam lapas merupakan salah kehadiran negara untuk memberikan hak para warga binaan untuk memilih pemimpin ke depannya," kata Jalu dalam keterangan resminya.

Lepas dari Lapas Serang, Jalu Yuswa Panjang melanjutkan kegiatan monitoring ke Lapas yang ada di Tangerang yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dan berakhir di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan juga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan lancar dengan situasi yang tetap kondusif.

"Pastikan seluruh proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan kondusif. Para warga binaan sudah didata mana yang merupakan warga Provinsi Banten untuk dapat memilih Gubernur dan berdomisili sesuai dengan lokasi Lapas atau Rutan untuk dapat memilih bupati/wali kota semuanya sudah kita sampaikan ke KPU," ujar Jalu.

Untuk memastikan keamanan dan ketertiban saat pemungutan Kadivpas berpesan untuk melakukan koordinasi instens dengan TNI/Polri, serta memastikan seluruh pemilih yang terdaftar sebagai DPT dan DPTb di TPS Khusus di Lapas/Rutan/LPKA dapat menggunakan hak pilihnya. Seluruh tahapan Pilkada serentak ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPU.

Pada Wilayah Provinsi Banten sendiri terdapat 4.993 orang warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan hak pilihnya dari 12 Lapas dan Rutan yang berada di Provinsi Banten.

REPUBLIKA.CO.ID, Dalam pandangan Madzhab Syafi’i, sholat sunah pada dasarnya dibedakan menjadi dua kategori terkait pelaksanaannya: yang disunahkan berjamaah dan yang disunahkan sendiri-sendiri.

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’, hanya tujuh jenis shalat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan berjamaah, yaitu: Sholat Idul Fitri, Sholat Idul Adha,Sholat Gerhana Matahari (Kusuf),Sholat Gerhana Bulan (Khusuf),Sholat Meminta Hujan (Istisqa'),Sholat Tarawih,Sholat Witir setelah Tarawih.

Selain dari tujuh jenis sholat tersebut, seperti sholat dhuha, sholat tahajud, atau sholat rawatib, disunahkan untuk dilakukan sendiri-sendiri. Namun, tidak berarti sholat tersebut haram atau makruh jika dilakukan secara berjamaah.

Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat sunah berjamaah di luar kategori tujuh sholat tersebut. Dalam salah satu riwayat dari Itban bin Malik yang tercatat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW melaksanakan shalat sunah berjamaah di rumah Itban bersama Abu Bakar.

Riwayat lain juga menyebutkan beliau melaksanakan shalat sunah berjamaah bersama beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa, "Sholat sunah selain tujuh kategori di atas tetap boleh dikerjakan berjamaah tanpa dihukumi makruh, meskipun bukan bagian dari sunah utama." ujarnya.

Pelaksanaan sholat Dhuha berjamaah yang kerap dilakukan di sekolah-sekolah, baik tingkat SD hingga SMA, hukumnya boleh, terutama dengan tujuan pembelajaran dan pembiasaan bagi siswa. Namun, setelah pembiasaan ini, siswa dianjurkan untuk membiasakan diri melaksanakannya secara individu, karena itulah yang lebih utama.

Adapun tata cara membaca bacaan sholat, untuk sholat sunah yang dilakukan siang hari, seperti dhuha, disarankan membaca secara pelan (sirriyyah). Sedangkan untuk shalat malam seperti tahajjud, bacaan dilakukan dengan suara keras (jahriyyah).

Dengan pemahaman ini, umat Islam dapat melaksanakan shalat sunnah, termasuk dhuha, dengan bijak sesuai konteks dan tujuan masing-masing, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap Sayed Abdillah (27), seorang narapidana (napi) karena terbukti mengendalikan narkoba jenis sabu seberat 11 kilogram dari Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Sumatera Utara.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Sayed Abdillah oleh karena itu dengan pidana mati," ujar Hakim Ketua Frans Effendi Manurung, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (28/11) dikutip dari Antara.

Hakim menyatakan terdakwa Sayed yang saat ini telah dipindahkan dan mendekam di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut hakim, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Sayed karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Sebab, terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Sumatera Utara.

"Sementara hal meringankan perbuatan terdakwa tidak ditemukan," ujar hakim Frans.

Setelah membacakan putusan, hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan untuk menyatakan sikap mengajukan banding atau menerima vonis tersebut.

Vonis itu sama (conform) dengan tuntutan JPU Kejari Belawan Bastian Sihombing yang sebelumnya menuntut terdakwa Sayed dengan pidana mati.

JPU Bastian sebelumnya dalam surat dakwaan menyebutkan, kasus ini berawal pada Januari 2024, ketika Sayed dikenalkan Adlin kepada Yosua Elkana Wijaya Manurung (berkas terpisah) membutuhkan pekerjaan.

Kemudian, mereka berkomunikasi melalui telepon beserta WhatsApp dan sepakat bahwa Yosua akan mendapatkan imbalan Rp5 juta per kg atas sabu-sabu yang akan diambil dari Kota Sibolga, Sumatera Utara.

"Pada 30 Januari 2024, Sayed yang berada di dalam Lapas Langkat memerintahkan Yosua untuk menjemput 11 kilogram sabu-sabu dan memberikan uang jalan Rp3 juta," ujar Bastian.

Setelah mendapatkan narkoba tersebut, Yosua dan rekannya Dennis Sitorus (berkas terpisah), menyimpan sabu-sabu di rumah Yosua.

Selanjutnya, mereka membagi sabu-sabu menjadi paket-paket kecil untuk dijual. Dari total 11 kilogram, di antaranya sembilan kilogram telah diserahkan kepada pembeli di berbagai lokasi di Kota Medan.

Namun pada 6 Februari 2024, Yosua dan Dennis ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara saat di rumah Yosua.

Sebanyak 40 tahanan di rutan Polres Batu dapat kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Dalam pelaksanaannya, Polres Batu bekerja sama dengan KPPS Junrejo di TPS 7, 8, dan 13.

"Polres Batu memberikan kesempatan kepada narapidana di rumah tahanan, guna menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu," kata Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata, Kamis (28/11).

Andi menyampaikan bahwa sebenarnya di rutan Polres Batu total ada 54 tahanan. Namun, tidak semuanya bisa mencoblos karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Ada 14 tahanan tidak terdaftar di DPT karena masuk rutan di atas H-7," ujarnya.

Guna memfasilitasi para tahanan, Polres Batu mengambilkan surat suara dari beberapa TPS di Desa Junrejo. Meliputi, TPS 7, TPS 8 dan TPS 13.

"Dari 40 tahanan yang mendapat hak suara ini terbagi. Dengan rincian, 8 orang yang beralamatkan di Kota Batu bisa memberikan hak suara untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu," kata Andi.

"Sedangkan untuk 32 tahanan lainnya hanya bisa memberikan hak suara kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, 32 tahanan itu berdomisili di luar Kota Batu tapi masih berada di Provinsi Jawa Timur," imbuhnya.

Para tahanan ini lanjut sudah mendapatkan verifikasi untuk melakukan pencoblosan pindah pilih di Rutan polres Batu.

"Penghitungan suara dilakukan di TPS setempat," tandasnya.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana audit yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran mendapatkan dukungan dari Indonesia Audit Watch (IAW).

Adapun, langkah audit dilakukan terhadap kedua BLU tersebut lantaran dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara hingga dampak perekonomian secara luas.

Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus mengatakan tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Tidak maksimalnya setoran disebabkan dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya.

“Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan.

Sebab berdasarkan informasi di lapangan, lanjutnya, di wilayah BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut.

“Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” ujarnya.

Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Diharapkan tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya.

“Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

Dia khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan mempanjang alur birokrasinya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (14/11/2024), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut.

"Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA meraih penghargaan mitra media terbaik atau best media partner dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, sebuah ajang tahunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi menerima langsung piala penghargaan mitra media terbaik tersebut pada malam penganugerahan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis.

Kategori mitra media terbaik ini merupakan penghargaan bagi media nasional yang dipilih berdasarkan hubungan baik yang terjalin secara organik dan berkelanjutan dengan Ditjen Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa media memiliki peran krusial dalam mendiseminasikan informasi maupun kinerja dari Ditjen Imigrasi.

Menurut Agus, tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bersinergi dengan media.

"Media perannya sangat penting. Jadi, kalau kami bekerja tidak ada media, tidak ada yang tahu sehingga hubungan instansi mana pun bukan hanya imigrasi, melainkan seluruh kementerian/lembaga membutuhkan media," kata Agus saat ditemui usai acara tersebut.

Sementara itu, Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi berterima kasih atas penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan refleksi apresiasi Ditjen Imigrasi terhadap kinerja LKBN ANTARA dalam mewartakan isu terkini seputar keimigrasian.

"LKBN ANTARA bertekad untuk mewartakan informasi yang terpercaya bagi masyarakat, termasuk dalam memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan imigrasi. Semoga penghargaan ini makin mempererat hubungan baik ANTARA dan Ditjen Imigrasi," kata Sigid.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia merupakan ajang kontestasi nasional di bidang kehumasan untuk mengapresiasi upaya komunikasi dan pengelolaan informasi publik dari satuan kerja keimigrasian.

Selain memberi penghargaan kepada petugas imigrasi di seluruh Indonesia, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia juga memberi apresiasi kepada pers selaku mitra eksternal. Adapun kategori mitra media terbaik tahun ini dianugerahkan kepada tiga institusi media, yakni LKBN ANTARA, Kompas, dan Rakyat Merdeka.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memperoleh penghargaan dari detik(dot)com, media di bawah bendera CT Corp. Misbakhun dianggap turut memberikan kontribusi dalam mempercepat reformasi sektor keuangan.

Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Pasuruan dan Probolinggo) tersebut dinobatkan sebagai Figur Akselerator Kemajuan Kategori Reformasi Sektor Keuangan pada detikJatim Awards 2024. Penghargaan itu didasari peran aktif Misbakhun dalam mendorong dan membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.

Misbakhun mendorong literasi keuangan, termasuk dalam mengampanyekan perlindungan terhadap konsumen yang mengakses layanan atau produk lembaga keuangan. Adapun penyerahan penghargaan tersebut digelar di Dyandra Convention Center Surabaya awal pekan ini.

Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyerahkan langsung detikJatim Awards 2024 untuk Misbakhun tersebut. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, konstituen, dan juga Partai Golkar yang telah memberinya kesempatan untuk berkontribusi lebih luas.

“Saya bersyukur karena dengan segala dukungan tersebut saya bisa mengekspresikan serta mendedikasikan pengabdian saya bagi bangsa dan negara,” ucap Misbakhun seusai menerima penghargaan.

Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu menyebut penghargaan tersebut menjadi pemacu semangatnya untuk terus mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Dengan mengemban posisi ketua Komisi XI DPR, Misbakhun bertekad mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat banyak.

“Penghargaan ini mendorong saya untuk makin bersemangat dalam bekerja, mengabdikan diri bagi bangsa dan negara,” kata dia.

Sejak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 2014, Misbakhun sangat aktif mendorong RUU Pengampunan Pajak(Tax Amnesty). Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar 2024-2029 itu menyebut sektor pajak dan jasa keuangan telah terbukti memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, Misbakhun juga mengungkapkan tantangan dan persoalan yang ada meski kini sudah ada UU Tax Amnesty dan UU P2SK. “Sejumlah tantangan bermunculan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, stabilitas sistem keuangan, serta jaminan perlindungan konsumen," ucapnya.

Bukan hanya imigrasi, melainkan seluruh kementerian/lembaga membutuhkan media.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA meraih penghargaan mitra media terbaik atau best media partner dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, sebuah ajang tahunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi menerima langsung piala penghargaan mitra media terbaik tersebut pada malam penganugerahan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis.

Kategori mitra media terbaik ini merupakan penghargaan bagi media nasional yang dipilih berdasarkan hubungan baik yang terjalin secara organik dan berkelanjutan dengan Ditjen Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa media memiliki peran krusial dalam mendiseminasikan informasi maupun kinerja dari Ditjen Imigrasi.

Menurut Agus, tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bersinergi dengan media.

"Media perannya sangat penting. Jadi, kalau kami bekerja tidak ada media, tidak ada yang tahu sehingga hubungan instansi mana pun bukan hanya imigrasi, melainkan seluruh kementerian/lembaga membutuhkan media," kata Agus saat ditemui usai acara tersebut.

Sementara itu, Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi berterima kasih atas penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan refleksi apresiasi Ditjen Imigrasi terhadap kinerja LKBN ANTARA dalam mewartakan isu terkini seputar keimigrasian.

"LKBN ANTARA bertekad untuk mewartakan informasi yang terpercaya bagi masyarakat, termasuk dalam memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan imigrasi. Semoga penghargaan ini makin mempererat hubungan baik ANTARA dan Ditjen Imigrasi," kata Sigid.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia merupakan ajang kontestasi nasional di bidang kehumasan untuk mengapresiasi upaya komunikasi dan pengelolaan informasi publik dari satuan kerja keimigrasian.

Selain memberi penghargaan kepada petugas imigrasi di seluruh Indonesia, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia juga memberi apresiasi kepada pers selaku mitra eksternal. Adapun kategori mitra media terbaik tahun ini dianugerahkan kepada tiga institusi media, yakni LKBN ANTARA, Kompas, dan Rakyat Merdeka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap di mana terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan ditahan oleh pemerintah Filipina.

Yusril menyebut Mary Jane akan ditempatkan di penjara khusus wanita yang terletak di Mandaluyong, Filipina.

"Jadi, pihak Filipina itu katanya Mary Jane mau ditempatkan di sebuah penjara wanita di City of Mandaluyong namanya. Di tengah-tengah kota Manila itu ada nama kota Mandaluyong, dan katanya akan disimpan, ditaruh di situ," ungkapnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Yusril menyampaikan bahwa nasib Mary Jane kini telah diserahkan ke pemerintah Filipina setelah diserahkan pada Desember 2024 nanti. Namun, dia memastikan Indonesia tidak mencabut status terpidananya.

Menurut Yusril, itu menjadi kewenangan pemerintaah Filipina. RI hanya memastikan upaya pemantauan terhadap nasib Mary Jane setelah dipulangkan ke negara asalnya.

"Mau dia ubah jadi seumur hidup, ya kewenangannya. Dia mau ubah jadi 20 tahun, kewenangannya juga. Jadi, kita enggak bisa lagi mempersoalkan, tapi, kita punya akses dan kita tahu apa yang terjadi dengan napi ini setelah kembali ke negaranya," tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane. Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.