REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakapolda Jawa Tengah (Jateng) Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menanggapi adanya dugaan intervensi oleh anggota Polrestabes Semarang terhadap keluarga siswa SMKN 4 Kota Semarang yang menjadi korban penembakan oknum polisi. Bentuk intervensi tersebut adalah meminta keluarga korban untuk tidak mengungkap secara terbuka terkait peristiwa penembakan tersebut.

"Intervensi barangkali karena proses penegakan hukum itu harus transparansi, equality before the law, due process of law, saya rasa intervensi itu nanti akan terbantahkan dengan mungkin bukti-bukti video dan lain sebagainya," kata Agus dalam konferensi pers kasus penembakan tiga siswa SMKN 4 Kota Semarang di Mapolda Jateng, Senin (2/12/2024).

Dia menambahkan, Polda Jateng akan transparan dalam penanganan kasus penembakan tiga pelajar yang dilakukan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang bernama Robig Zaenudin tersebut. "Polda Jawa Tengah berkomitmen tidak akan menutup-nutupi, dan akan kami proses, dan tentunya pada saat nanti akan kita sampaikan (ke publik)," ujar Agus.

Salah satu siswa SMKN 4 Kota Semarang yang menjadi korban penembakan Robig Zaenudin adalah Gamma Rizkynata Oktafandy. Gamma tewas setelah tertembak pada bagian pinggul. Keluarga almarhum telah melaporkan kasus penembakan itu ke Polda Jateng pada 26 November 2024 lalu.

Seorang anggota keluarga Gamma yang meminta dirahasiakan identitasnya mengungkapkan, pada Senin (25/11/2024), sehari setelah Gamma dimakamkan, beberapa anggota Polrestabes Semarang, mendatangi kediaman Gamma yang berlokasi di Jalan Borobudur Timur XIV, Kembangarum, Semarang Barat.

Dalam kunjungan itu, para anggota Polrestabes Semarang meminta keluarga Gamma menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan memperkarakan kasus penembakan tersebut.

"Kita diminta supaya bikin tanda tangan, pernyataan, supaya tidak tersebar atau berkembang kemana-mana. Maka kita disuruh ikhlaskan," ungkap anggota keluarga Gamma tersebut ketika diwawancara di Semarang, Ahad (1/12/2024).

"Intinya, diminta membuat pernyataan bahwa kasusnya sudah selesai, supaya tidak berkembang ke mana-mana. Supaya wartawan juga tidak ada yang sering datang. Karena kasusnya akan digelar konferensi pers," tambahnya.

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan terduga pelaku pelecehan seksual, IWAS, berstatus tahanan rumah. Pria difabel tersebut disangka melecehkan mahasiswi, MA, di sebuah homestay di Mataram.

"Saat ini IWAS merupakan tahanan rumah," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat saat konferensi pers di Mapolda NTB pada Senin (2/12/2024).

Syarif menuturkan polisi tak menahan IWAS karena pria tersebut difabel. Alasan lainnya, fasilitas di Polda NTB belum memadai bagi tahanan difabel.

"Kedua karena kami di Polda belum memadai terkait penempatan disabilitas," ungkap Syarif.

Menurut Syarif, IWAS koorperatif dalam pemeriksaan terkait pelecehan seksual yang terjadi pada Oktober lalu. Polisi menjerat IWAS dengan Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Sebelumnya, ibunya IWAS, GAA menyanggah jika putranya dituduh melecehkan MA. Anak saya ini kan tidak bisa buka baju, bagaimana cara memerkosa korban?" ujar GAA, ibu dari IWAS, kepada detikBali, Minggu (1/12/2024).

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Polresta Deli Serdang menetapkan SW sebagai tersangka usai menghukum siswanya di SMPN 1 STM Hilir, Rindu Syahputra Sinaga (14) squat jump sebanyak 100 kali. SW terancam hukuman 15 tahun penjara.

"Dikenakan Pasal 80 Ayat 3 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," kata Kapolresta Deli Serdang Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo saat dikonfirmasi detikSumut, Senin (2/12/2024).

Raphael menyebut pihaknya belum menahan SW. Saat ini, penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan SW usai berstatus sebagai tersangka.

"Belum (ditahan)," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, SW ditetapkan sebagai tersangka dari hasil gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian pada 19 November 2024.

"Ya, hasil gelar (perkara) statusnya sudah naik jadi tersangka," kata Raphael saat dikonfirmasi detikSumut, Sabtu (30/11).

Untuk diketahui, Rindu diduga tewas usai dihukum gurunya squat jump sebanyak 100 kali. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan peristiwa itu berawal pada Jumat (20/9) siang.

Saat itu, ibu korban, yakni Yuliana Padang melihat korban dalam keadaan demam dan tengah berbaring di ruang tengah rumah mereka di Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir. Sehari sebelumnya, kata Hadi, korban sempat bercerita bahwa dirinya dihukum squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya inisial SW.

"Kamis, 19 September 2024, korban sempat menceritakan mendapat hukuman dari gurunya, yang mana saat itu korban dihukum karena tidak menghafal nama nabi yang ada di Alkitab, sehingga setelahnya korban dihukum squat jump 100 kali," kata Hadi, Senin (30/9).

Kemudian, pada Senin (23/9), korban dibawa berobat ke Puskesmas Talun Kenas sekira pukul 08.30 WIB. Lalu, sekira pukul 18.30 WIB, korban dibawa lagi ke salah satu bidan di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir.

Pada Rabu (25/9) malam korban dibawa orang tuanya berobat ke Klinik Pratama Mayen di Limau Mungkur. Namun, pihak klinik merujuk korban agar dibawa ke RSU Sembiring Deli Tua karena kondisinya yang semakin parah.

Lalu, pada sekira pukul 00.00 WIB, korban sampai di RSU Sembiring. Nahas, pada Kamis (26/9) pagi, korban dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, petugas telah melakukan ekshumasi terhadap kuburan korban.

Video Kisah Guru Honorer: Digaji Rp 250 Ribu-Tempuh Jarak 18 Km Setiap Hari

Video Kisah Guru Honorer: Digaji Rp 250 Ribu-Tempuh Jarak 18 Km Setiap Hari

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar. Yusril berkelakar tidak bisa membayangkan bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

Hal itu disampaikan Yusril dalam rapat bersama Banggar DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024). Mulanya, Yusril menjelaskan terdapat kebutuhan untuk melengkapi struktur organisasi.

"Kami memang sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi adanya sekretariat dan tiga kedeputian," kata Yusril.

"Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar," sambungnya.

Yusril mengusulkan tambahan anggaran Rp 325 miliar. Diketahui, saat ini, pagu anggaran Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk 2025 sebesar Rp 9 miliar sehingga total keseluruhan anggaran Rp 334 miliar.

"Diharapkan total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami," tuturnya.

Lihat juga Video 'Rapat Bareng Banggar DPR, AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 273 M':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah belum membahas mengenai pemindahan Polri ke bawah Kemendagri atau TNI.

Adapun PDI-P menjadi pihak yang mengusulkan agar Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI.

"Belum ada pembahasannya," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Yusril mengaku belum mau memberikan tanggapan lebih lanjut terkait isu pemindahan Polri ke bawah kementerian itu.

Dia menyebut baru akan memberi tanggapan jika usulan yang diberikan sudah terang.

"Belum, kita dengarkan saja seperti apa usulannya, nanti baru kita beri tanggapan," imbuhnya.

Diketahui, gagasan penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis, 28 November 2024.

Deddy mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri agar tidak ada intervensi di dalam pemilihan umum (pemilu).

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Menurut dia, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya.

Ia mengaku, anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim.

“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menjelaskan, dana tambahan itu bakal dipakai untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian.

“Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar,” sebut dia.

Diketahui siang tadi Banggar DPR RI melaksanakan rapat dengan 7 Kementerian Koordinator di Kabinet Indonesia Maju.

Tak hanya Yusril, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga meminta tambahan dana senilai Rp 273 miliar.

Ia menyampaikan, Kemenko IPK berharap bisa mendapatkan dana total Rp 503 miliar untuk tahun 2025.

Kemudian, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga meminta tambahan anggaran senilai Rp 505 miliar.

Tujuannya, dana itu bakal dipakai untuk pembentukan kantor dan berbagai macam fasilitasnya.

“Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk periode yang akan datang. Utut menduga anggaran yang diminta berbeda dengan yang dilontarkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai beberapa waktu lalu.

Utut mulanya memberikan tanggapan atas pemaparan program 100 hari Kemlu di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Utut menyebut dalam poin presentasi yang didapat pihaknya, Kemlu meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun ke DPR RI.

"Ini katanya dengan persentasi Bapak nomor 31 tentang anggaran yang akan diminta untuk ditambahkan, yaitu sebesar Rp 20 Triliun itu ada di poin 31 dalam presentasi Pak Menlu," kata Utut di Raker Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Utut lantas menyinggung soal jumlah duta besar Indonesia untuk negara lain pada 2020-2024 sebanyak 88. Ia menyoroti soal penempatan dubes dari sisi karier dan non karier yang mestinya bisa dievaluasi.

"Ini juga perlu potensi dievaluasi karena penempatan dubes kalau memang konsep Pak Prabowo seperti itu dubes adalah pekerjaan yang harusnya langsung berkontribusi kepada pertambahan ekonomi kita," tambahnya.

Ia menyebut anggaran Rp 20 Triliun jika disetujui maka infrastruktur diplomatik esensial RI mestinya sudah terpenuhi. Utut menyinggung soal APBN dan defisit yang telah disepakati.

"Yang ingin saya sampaikan kalau Bapak minta Rp 20 Triliun itu pemahamannya Kemlu jauh lebih baik, minimum essential diplomatic infrastructure sudah terpenuhi. Ini peta APBN kita disepakati 17 September digedok Rp 3.621,3 Triliun defisitnya 616 (triliun)," ujar Utut.

Ia mengatakan Kemlu juga harus memikirkan cara menutup defisit negara. Utut juga mewanti posisi RI di aliansi negara-negara ekonomi berkembang apakah bisa mengatasi persoalan itu.

"Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju BRICS, tetapi mohon dipertimbangkan defisit ini nanti ditutup dari mana. Sekali lagi Rp 20 triliun tentu Pak Menlu kita semua di sini sepakat akan mendukung," tutur Utut.

"Mudah-mudahan teman-teman seperti itu ya, kita semua sepakat mendukung dengan catatan ke depan ini benar-benar teman-teman di Kemlu ini memberi output yang positif. Kalau di zaman Pak Jokowi dahulu dua tugas utama kemlu, yaitu menarik, direct investment, yang kedua adalah tourism," tambanya.

Kendati demikian, Utut mengingatkan dalam menjalankan dua tugas itu Kemlu seringkali tak dibekali dengan dana memadai. Ia berharap anggota di Komisi I DPR juga sepakat untuk menyetujui anggaran yang diminta Kemlu.

Di momen ini, Utut mengaku paham anggaran Rp 20 Triliun yang diminta Kemlu. Ia menilai hitungan itu tak terinspirasi dari Menteri HAM RI, Natalius Pigai, yang meminta dana serupa.

"Dua titik ini (investasi dan turisme) yang tugasnya ada, tidak dilengkapi weapon-nya. Sekali lagi politik adalah soal keberpihakan, keberpihakan yang paling konkret adalah soal anggaran," ujar politikus PDIP ini.

"Mudah-mudahan kita satu tone, kita sepakat mendukung karena ini usulan Pak Menlu dugaan saya agak beda dengan Pak Natalius Pigai, walaupun angkanya kebetulan sama Rp 20 triliun, dugaan saya bukan terinspirasi, tetapi ini benar-benar atas kebutuhan," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, pelajar SMKN 4 Semarang, GR yang tewas ditembak polisi merupakan siswa yang baik.

Dia menyebut GR bukan bagian dari kelompok tawuran.

"Staf saya sudah laporkan ke saya, dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok ya, (itu) siswa yang baik," ujar Pigai di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Pigai mengatakan, dirinya masih perlu memastikan dan ingin kasus ini diselesaikan secara adil.

Apalagi, kata dia, Kementerian HAM tidak terlibat langsung dalam menangani kasus di Semarang itu.

"Kalau enggak salah laporan yang masuk ke saya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ucap dia.

"Saya kan tidak menangani kasus, kementerian kami ini tidak ada hubungannya dengan urusan-urusan di pengadilan. Tugas kami menteri eksekutif," ujar Pigai.

Sebelumnya, keluarga Gamma, pelajar SMKN 4 Semarang yang menjadi korban penembakan polisi menolak klaim sepihak dari pihak kepolisian yang menyebut Gamma terlibat dalam gengster dan tawuran.

Insiden penembakan terjadi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 00.30 WIB, saat Gamma dibawa ke RSUP Kariadi Semarang oleh seorang pengantar yang disebut sebagai musuhnya.

Salah satu kerabat Gamma berinisial U meminta polisi mengungkap rekaman CCTV di RSUP Kariadi dan menunjukkan siapa sebenarnya yang mengantar Gamma.

"Kalau kemarin polisi bilang Gamma itu diboncengin sama musuhnya ke rumah sakit. Itu kan enggak mungkin. Dia diantar ke Kariadi antara jam 01.00-02.00 Minggu. Itu CCTV yang di area parkir bisa ndak, di terutama IGD, karena masuknya IGD. Kalau pintu parkirnya ada 2. Itu bisa (diungkap) kalau aparatnya terbuka. Aparatnya menunjukkan CCTV aja ndak berani," ungkap U saat ditemui di Semarang, Minggu (1/12/2024) siang.

Sejak insiden tersebut, U telah menyisir lokasi kejadian untuk meminta keterangan dari warga dan mengecek CCTV di sekitar Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang.

"Kalau saya lihat kan kalau dari pengamatan saya, Gammanya meninggalnya di situ, artinya ditinggal di situ (sekitar masjid). Makanya inafisnya dateng. Cuman kan yang mengantar ke Kariadi bukan dari anggota (kepolisian), tapi temannya Gamma dikawal anggota," ucapnya.

Hingga kini, U belum mengetahui identitas orang yang mengantar Gamma ke rumah sakit.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penyintas aksi terorisme Valeriana Silitubun menyampaikan rasa haru usai mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Valeriana yang merupakan korban langsung bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada tahun 2021 itu menerima bantuan pemulihan berupa uang sebesar Rp50 juta di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dana dukungan ini akan saya fokuskan untuk pemulihan dan kebutuhan sarung tangan yang saya gunakan dan juga salep yang sampai saat ini masih saya butuhkan.
Untuk sarung tangannya penggunaannya dalam waktu panjang bahkan bisa seumur hidup," ungkapnya.

Tak hanya itu dana pemulihan tersebut juga akan ia gunakan untuk kebutuhan dua kali operasi yang dijadwalkan pada tahun 2025, setelah dirinya menjalani 11 kali operasi.

Valeriana mengalami luka bakar cukup serius sekitar 90 persen di seluruh tubuh setelah terkena ledakan bom saat usianya menginjak 21 tahun pada 28 Maret 2021.

"Setelah mengalami kejadian ini banyak sekali benturan hidup yang saya harus terima, mulai dari kondisi fisik yang berubah drastis dan psikis yang sangat terganggu dimana saya terus mengalami perubahan diri yang tidak saya inginkan, bahkan saya membuat penolakan terhadap diri saya," ujar Valeriana yang kini berprofesi sebagai perawat di RS Bhayangkara Makassar itu.

Namun seiring waktu ia memberikan sugesti pada diri sendiri agar tidak stres dan dapat menerima kondisi yang telah dialami. "Saya mengajari diri saya untuk menikmati, bahkan menjalani setiap proses yang saya lewati, bahkan sampai saat ini saya tidak malu dengan kondisi fisik saya," tuturnya.

BNPT berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp998,3 juta sepanjang tahun 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas terorisme.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono bersama Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder, sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan Pupuk Indonesia ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," kata Eddy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyatakan kewenangan untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum militer dalam putusan MK hendak menegaskan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

"Bagus-bagus aja, supaya pemberantasan korupsi itu lebih tuntas misalnya, terhadap pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum ya itu juga bisa kita tangani secara adil," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditanya tanggapan terhadap putusan MK terkait Pasal 42 UU KPK di Denpasar, Bali, Senin.

Alex mengatakan putusan MK tersebut mempertegas kewenangan KPK dalam mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi. Keputusan tersebut pun mempertegas komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Saya selalu sampaikan dan saya kira sudah menjadi komitmen kepala negara, Presiden (Prabowo Subianto) ketika menyebutkan bahwa semua orang itu berkedudukan sama di muka hukum nggak lihat jabatannya, nggak lihat pangkatnya dan sebagainya. Jangan pernah orang merasa dia bisa lepas bebas dari hukum karena didukung di belakang saya ada a, ada b, ada c dan lain-lain," katanya.

Menurut Alex, putusan tersebut lahir bukan karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap penindakan hukum yang ditangani TNI selama ini. Putusan tersebut menurutnya hanya penegasan terhadap kewenangan KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di tubuh militer.

Setelah munculnya putusan tersebut, KPK tengah menjajaki nota kesepahaman dengan Puspom TNI termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Sedang berusaha untuk menjajaki untuk menandatangani MoU/nota kesepahaman," kata Alex.

Namun, Alex belum memastikan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan dengan pihak TNI untuk membahas putusan tersebut.

"Keputusan kemarin itu hanya penegasan kali ya. Dalam UU KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penuntutan yang dilakukan oleh orang sipil dan melibatkan anggota TNI," katanya.

"Jadi kalau dari awal perkaranya ditangani KPK nggak perlu lagi dilimpahkan. Tetapi dari pihak TNI dari awal dia yang melakukan penyelidikan, penyidikan terkait anggota atau staf TNI yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dari Puspom TNI sendiri, merekalah yang akan memproses," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa KPK berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), sepanjang kasus tersebut dimulai pertama kali oleh KPK.

Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002). MK mengabulkan sebagian perkara uji materi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh seorang advokat, Gugum Ridho Putra.

Pasal 42 UU 30/2002 semula hanya berbunyi, “KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah menjelaskan, persoalan dalam perkara korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer atau dikenal juga dengan istilah korupsi koneksitas, bersumber dari penafsiran yang berbeda-beda di antara penegak hukum terhadap rumusan Pasal 42 UU 30/2002.

Padahal, menurut MK, jika ketentuan pasal tersebut dipahami secara gramatikal, teleologis, dan sistematis, seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi dari unsur sipil dan militer.

Mahkamah menilai, persoalan dalam perkara korupsi koneksitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga mencakup kepatuhan penegak hukum saat bekerja dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian Pasal 42 UU 30/2002 menjadi selengkapnya berbunyi, “KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.”

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya tak sepakat dengan wacana untuk menjadikan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menyebutkan, yang perlu dibenahi adalah kultur yang ada di internal Polri. Bukan posisi strukturnya.

“Bagi PKB setelah kami kaji, tetap pada struktur yang ada sekarang ini. Karena melihat argumentasi dan alasannya juga belum terlalu kuat, yang paling penting menurut saya yang diperbaiki, yang perlu direformasi adalah kultur, bukan struktur,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menganggap, tak ada gunanya pembenahan struktur jika budaya kerja di internal Polri tidak dibenahi.

Nantinya, mau di mana pun posisi Polri, persoalan yang ada sangat mungkin terulang kembali.

“Paling penting itu kembali kepada polisi yang profesional saja. Kalau diubah strukturnya, tapi kulturnya sama, ya sama saja. Enggak ada berubah apa-apa,” paparnya.

Terakhir, ia mengingatkan agar kepolisian tetap menjaga kinerjanya dengan tidak mencampuri persoalan yang bukan menjadi tugas pokoknya.

“Kulturnya, budayanya yang dibangun, tidak boleh main-main, tidak boleh juga ikut urusan-urusan yang bukan urusannya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan 7 dari 8 fraksi di komisinya sepakat untuk menolak wacana menempatkan Polri di bawah Kemendagri.

Wacana itu santer disampaikan oleh PDI-P yang menuding ada keterlibatan masif aparat kepolisian untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024.

Bahkan, partai banteng juga menuding aparat kepolisian bergerak layaknya partai politik dengan sebutan parcok atau partai coklat.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp998,3 juta sepanjang tahun 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas terorisme.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono bersama Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder, sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan Pupuk Indonesia ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," kata Eddy dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Oleh karenanya, BNPT mengapresiasi Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya atas perhatian dan dedikasi yang telah diberikan terhadap pemulihan korban, sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saat ini kami bersyukur dari Pupuk Indonesia memberikan bantuan psikososial maupun medis kepada korban terorisme," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

"Kami sangat gembira dapat menyerahkan secara langsung simbolis penyerahan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme, sebagai bagian komitmen kami bagi para penyintas dan untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujar Tina pada kesempatan sama.

Dia menambahkan bahwa upaya pemulihan bagi tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif.

Perwakilan penerima bantuan, Valeriana Sili Tubun, yang merupakan korban langsung bom Fereja Katedral Makasssar 2021, pun mengharapkan BNPT dapat terus melaksanakan kebijakan dan berbagai program nasional dalam penanggulangan terorisme, khususnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Harapan saya kepada BNPT beserta jajarannya semoga selalu menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan oleh negara, dalam hal ini melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme bagi seluruh korban yang berada di negara Indonesia," ujar Valeriana.

Sebelumnya, pada periode tahun 2022 dan 2023, Pupuk Indonesia telah menyalurkan bantuan senilai Rp926,43 juta kepada 49 penyintas terorisme untuk tujuan rehabilitasi medis dan psikososial.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024