Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas penanganan masalah dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang sudah berlangsung sekitar 14 tahun.

"(hal) Yang paling utama (untuk mengatasi masalah dualisme) yakni penugasan pimpinan agar pak menteri hukum menjadi ketua umum tenis meja," kata Dito Ariotedjo dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Senin.

Dito yang didampingi Staf Khusus Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama dan Staf Khusus Komunikasi dan Hubungan Internasional Chaerany Putri juga menyampaikan terima kasih kepada Menhum yang telah banyak membantu dalam proses naturalisasi atlet-atlet untuk olahraga Indonesia.

Terkait dualisme PTMSI tersebut, Staf Khusus Menpora Dito Bidang Hukum dan Tata Kelola Alvin Saptamandra menjelaskan bahwa dualisme di cabang olahraga tenis meja terjadi sejak lama atau lebih dari satu dekade.

Akibat dualisme tersebut, lebih dari tiga kali ajang tenis meja Indonesia tidak mengirim atlet untuk mengikuti ajang SEA Games.

"Mas Menpora sebelumnya juga telah melakukan komunikasi keduanya tapi hasilnya masih belum," ujarnya.

Ia menjelaskan, Menpora juga telah melakukan komunikasi intensif dengan federasi internasional dan telah mendapatkan dukungan untuk pembentukan federasi baru yang direncanakan bernama Federasi Tenis Meja Indonesia.

Sementara itu, Menhum Supratman Andi Agtas menyarankan agar proses lebih lanjut terkait persoalan tersebut bisa dilakukan melalui Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang berkomunikasi dengan federasi internasional tenis meja.

Dengan demikian, kata dia, tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah melakukan intervensi lebih jauh terhadap federasi.

"Dari federasi internasional dengan penyelenggaraan kejuaraan kita tidak masalah kan?, nanti KOI saja yang maju koordinasi karena kalau dari pemerintah pasti tidak diterima karena dianggap intervensi," ujarnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, komitmennya untuk mendukung Kemenpora dalam segala hal termasuk terkait dengan hukum dan prestasi olahraga Indonesia.

"Nanti disiapkan saja apapun itu, termasuk seperti Permenpora nanti kami support. Intinya, siap pak menteri nanti kita sukseskan dan kita dukung Kemenpora demi kejayaan olahraga Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utam

Jakarta (ANTARA) - Pegiat hak asasi manusia (HAM) Muhammad Amin Multazam Lubis mengatakan bahwa personel polisi tidak boleh "ringan tangan'" atau dengan mudahnya menggunakan senjata api (senpi) dalam bertugas, hanya karena atas nama penegakan hukum.

Selain karena terlalu mudahnya aparat menggunakan senpi, menurut dia, pemakluman publik terhadap tindakan penyalahgunaan alat tersebut juga sering terjadi, sehingga secara tidak langsung mendorong kesalahan serupa dilakukan berulang kali.

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utama penggunaan kekuatan seperti senjata api," kata Amin kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia membeberkan, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh kepolisian sudah menjadi bahaya laten atau terpendam dalam penegakan hukum, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan.

Bahkan, lanjut dia, penyalahgunaan senjata api semakin banyak terjadi bila pelaku yang ditembak polisi adalah mereka para residivis dan musuh publik seperti pelaku begal, maling, teroris, pelaku asusila, dan lainnya.

Pembiaran serta pemakluman itu, secara terselubung, tanpa disadari membentuk perilaku personel kepolisian yang semakin 'ringan tangan' menggunakan senpi.

Pada akhirnya, tambah Amin, persoalan pidana remeh-temeh masyarakat yang belum tentu bersalah pun berpotensi menjadi korban tembakan oknum polisi.

"Cukup dengan alasan sederhana tanpa perlu pertanggungjawaban berlebihan, penggunaan senjata api jadi semacam bahaya laten," ujar aktivis KontraS Sumatera Utara itu.

Kasus penyalahgunaan senjata api dalam dua pekan terakhir telah menjadi sorotan berbagai pihak.

Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat telah menewaskan satu orang bernama Ryanto Ulil Anshar yang berpangkat Kompol, merupakan salah satu contoh penyalahgunaan senjata api.

Penembakan dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar sebagai anggota aktif Polri, sehingga berujung dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain kasus tersebut, kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api juga dilakukan oleh oknum polisi berinisial R berpangkat Aipda, kepada seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO yang dikenal sebagai anggota paskibraka berprestasi.

Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan Aipda R, masih berstatus terperiksa.

"Terperiksa, dalam waktu dekat akan segera menjalani sidang etik," kata Agus Suryonugroho di Semarang, Senin.

Ia memastikan Polda Jawa Tengah tidak akan menutup-nutupi proses hukum terhadap oknum anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang itu.

Ia mengatakan penanganan perkara tersebut dalam pengawasan dari Komnas HAM, Kompolnas, hingga Mabes Polri.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

PASANGKAYU, iNewsMamuju.id - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Bagus Kurniawan, memberi penjelasan mengenai tugas dan fungsi Pemasyarakatan pada jajaran Rutan Kelas IIB Pasangkayu.

Kegiatan pengarahan berlangsung di Rutan Kelas IIB Pasangkayu, Senin (2/12/2024).

Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu, menyambut dan melaporkan situasi dan kondisi Rutan Kelas IIB Pasangkayu dalam keadaan aman dan terkendali.

Kadiv Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat memberikan arahan terkait tugas dan fungsi Pemasyarakatan serta rencana Presiden Menyapa WBP dan mendorong jajaran Rutan Pasangkayu untuk membuat badan hukum koperasi yang dimiliki Rutan.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja menyampaikan agar seluruh pegawai menjaga integritas masing-masing dalam melaksanakan pelayanan bagi Warga Binaan. 

"Diharapkan agar petugas pemasyarakatan memberikan pelayanan yang optimal bagi WBP maupun masyarakat luar yang membutuhkan pelayanan," harapnya.

Editor : Lukman Rahim

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Wardoyo menyebut anaknya kerap dicibir dengan disebut sebagai anak koruptor kelas berat.

Hal ini Wardoyo sampaikan ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Anak saya yang masih sekolah SMA sering dicap anak koruptor dicap sebagai anak koruptor kelas berat yang merugikan negara,” kata Wardoyo, Senin (2/12/2024).

Menurut Wardoyo, sejak terjerat kasus ini istrinya juga mendapat sindiran keras dari tetangga.

Istri dan anaknya, kata Wardoyo, menjadi sulit beradaptasi dengan tetangga dan teman-teman di sekolah.

Sementara itu, Wardoyo sendiri mengaku mengalami gangguan mental karena begitu tersiksa menjalani masa hukuman.

“Hukuman badan telah saya jalani 9 bulan lamanya saya amat sangat tersiksa, Yang Mulia dari segi mental pikiran kesehatan semua terganggu,” tutur Wardoyo.

Wardoyo mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mempertimbangkan ulang bahwa dirinya merupakan pelaku pemerasan terhadap para tahanan.

Sebab, kata Wardoyo, ia hanya menjalankan perintah dari pegawai rutan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Hengki.

Di sisi lain, sebagai tulang punggung keluarga ia harus menghidupi lima adiknya dan keluarganya sendiri.

“Terlebih lagi saya masih ada angsuran atau cicilan di bank yang harus saya bayar Rp 4,7 juta (per bulan),” ujar Wardoyo.

Sebelumnya, 15 mantan petugas Rutan KPK dituntut 4 sampai 6 tahun penjara. Adapun Wardoyo dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta susbsider 6 bulan kurungan.

Wardoyo juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 71.150.000 atau senilai uang korupsi yang dinikmati ketika terlibat pungli.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Wardoyo menyebut anaknya kerap dicibir dengan disebut sebagai anak koruptor kelas berat.

Hal ini Wardoyo sampaikan ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Anak saya yang masih sekolah SMA sering dicap anak koruptor dicap sebagai anak koruptor kelas berat yang merugikan negara,” kata Wardoyo, Senin (2/12/2024).

Menurut Wardoyo, sejak terjerat kasus ini istrinya juga mendapat sindiran keras dari tetangga.

Istri dan anaknya, kata Wardoyo, menjadi sulit beradaptasi dengan tetangga dan teman-teman di sekolah.

Sementara itu, Wardoyo sendiri mengaku mengalami gangguan mental karena begitu tersiksa menjalani masa hukuman.

“Hukuman badan telah saya jalani 9 bulan lamanya saya amat sangat tersiksa, Yang Mulia dari segi mental pikiran kesehatan semua terganggu,” tutur Wardoyo.

Wardoyo mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mempertimbangkan ulang bahwa dirinya merupakan pelaku pemerasan terhadap para tahanan.

Sebab, kata Wardoyo, ia hanya menjalankan perintah dari pegawai rutan yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Hengki.

Di sisi lain, sebagai tulang punggung keluarga ia harus menghidupi lima adiknya dan keluarganya sendiri.

“Terlebih lagi saya masih ada angsuran atau cicilan di bank yang harus saya bayar Rp 4,7 juta (per bulan),” ujar Wardoyo.

Sebelumnya, 15 mantan petugas Rutan KPK dituntut 4 sampai 6 tahun penjara. Adapun Wardoyo dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta susbsider 6 bulan kurungan.

Wardoyo juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 71.150.000 atau senilai uang korupsi yang dinikmati ketika terlibat pungli.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Jakarta -

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) Yayan Efendi mengkritik usulan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, usulan tersebut merupakan pemikiran yang mundur bagi demokrasi dan mencederai reformasi.

"Usulan Deddy Sitorus soal Polri dikembalikan di bawah komando TNI atau Kemendagri benar-benar bentuk kemunduran demokrasi atau mencederai semangat reformasi," kata Yayan kepada wartawan pada Senin (2/12/2024).

Yayan berpendapat Polri telah bekerja dengan baik. Dan dalam hal pesta demokrasi, lanjutnya, Pilpres, Pileg hingga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman.

"Pimpinan BEM PTAI tolak ide anggota DPR (dari) PDIP (untuk) tempatkan Polri di bawah Kemendagri. Kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat dan berada di level atas. Rakyat merasakan kehadiran dan kerja Polri dalam melakukan pengamanan dan ketertiban sudah maksimal, bahkan terbukti dalam pengamanan pemilu Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," ungkap dia.

Yayan menekankan lagi, pihaknya menolak usul tersebut. "Dalam hal ini kami dari BEM PTAI tegas menolak usulan dari Deddy Sitorus, itu usulannya ngawur dan tidak mendidik," sambung dia.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

(aud/fjp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus eks Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengaku keberatan jika Polri berada di bawah Kemendagri.

Usulan Polri berada di bawah Kemendagri ini awalnya disampaikan oleh politikus PDI-P.

"Saya berkeberatan," ujar Tito di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tito menyampaikan, Polri memang sudah dipisahkan dari kementerian berdasarkan kehendak reformasi.

Maka dari itu, kata dia, Polri berada langsung di bawah presiden, bukan kementerian.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan, di bawah presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja," ucap dia.

Gagasan penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis, 28 November 2024.

Deddy mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri agar tidak ada intervensi di dalam pemilihan umum (pemilu).

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Menurut dia, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," katanya.

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keberatan soal usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito mengatakan Polri tidak bisa dipisahkan dari presiden.

"Saya berkeberatan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tito tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan. Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat usulan Polri berada di bawah Kemendagri supaya meminimalkan adanya intervensi di pemilu. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

(eva/ygs)

JAKARTA - Usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendapat penolakan. Kali ini, penolakan atau kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Sara Institute Muhammad Wildan.

Wildan menilai usulan tersebut mencederai semangat reformasi serta berpotensi merusak sistem penegakan hukum. Dia mengingatkan bahwa salah satu mandat dari reformasi adalah memisahkan Polri dengan TNI.

Dia melanjutkan, pemisahan tersebut kala itu dilakukan dengan harapan agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi dalam rangka penegakan hukum.





Ditambah lagi, lanjut dia, perkembangan kejahatan di era modern ini sangat kompleks dan canggih menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian untuk memberantasnya. Maka itu, menurut dia, wacana terkait menempatkan Polri di bawah Kemendagri akan sangat mencederai semangat reformasi karena menjadikan Polri tersubordinasi dengan lembaga lain persis seperti era sebelum reformasi.

Menurut dia, jika wacana ini tetap dijalankan, maka akan terjadi kemunduran bagi dunia penegakan hukum di negeri ini. ?Kita bisa bayangkan jika Polri berada di bawah Kemendagri sistem koordinasi aparatur penegak hukum akan sangat membingungkan, kehadiran Kemendagri dalam sistem penegakan hukum kita akan sangat menghambat proses penegakan hukum,? ujar Wildan dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/12/2024).

Dia pun mengingatkan bahwa kementerian adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang merupakan jabatan politik ini berpotensi terjadi intervensi politik terhadap penegakan hukum. ?Ini akan berpotensi adanya intervensi politik terhadap penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri, jika sudah begini penegakan hukum akan bergantung pada situasi politik nasional kita, bagi kami ini kemunduran,? katanya.

Wildan dengan tegas menolak usulan menempatkan Polri di bawah Kemendagri. Menurutnya, Polri harus tetap di bawah presiden langsung, dengan demikian Polri menjadi lembaga yang independen yang tidak bisa diintervensi siapa pun dalam menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukumnya.

Jakarta -

Mantan petugas Rutan KPK Wardoyo menangis saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK. Wardoyo menyebut anaknya dicap sebagai anak koruptor kelas berat oleh teman-teman sekolah karena kasus ini.

Hal itu disampaikan Wardoyo saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi kasus pungli Rutan KPK di Pengadilan Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024). Mulanya, Wardoyo mengaku sudah 10 tahun bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di KPK.

"Majelis hakim Yang Mulia, perjalanan karier saya sebagai PNS dimulai dengan niat untuk membanggakan dan keinginan almarhum kedua orang tua saya, dengan mengorbankan waktu karena harus bekerja keras. Alhamdulillah selama kurang lebih 10 tahun masa pengabdian saya dalam KPK, saya diberi kepercayaan menjadi PNS," kata Wardoyo.

Wardoyo tidak menyangka kini duduk di kursi pesakitan karena terjerat kasus pungli. Dia menyebut kariernya yang selama ini dibanggakan harus berhenti pada 2024.

"Sungguh tidak pernah dibayangkan bermimpi pun tidak, karier saya yang membuat saya dan keluarga saya bangga harus berhenti di tahun 2024 dikarenakan saya salah menerima perintah dari saudara Hengki yaitu perintah mengambil uang di sekitaran Tangkuban Perahu oleh seseorang yang sebelumnya saya tidak tahu," ujarnya.

Wardoyo pun menangis saat menceritakan kondisi keluarganya. Dia menyebut istrinya sering mendapat sindiran keras dari tetangga, sementara anaknya dicap anak koruptor kelas berat.

"Dengan adanya ini, istri, anak-anak saya mendapat sindiran keras dari para tetangga, belum lagi anak saya yang masih sekolah sering dicap anak koruptor, dicap sebagai anak koruptor kelas berat yang merugikan negara dengan sering hadirnya di media sosial, sering membuat istri dan anak-anak saya sulit beradaptasi dengan tetangga dan teman-teman sekolah, " ujarnya sambil terisak.

Wardoyo mengaku menyesali perbuatannya. Dia meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.

"Saya teramat sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan, saya berharap dan memohon kiranya sudi mempertimbangkan kembali keterangan saksi yang dihadirkan bahwa saya tidak memeras atau meminta uang, saya hanya diperintah untuk mengambil sejumlah uang di luar rutan di Tangkuban Perahu," ujarnya.

15 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

Sebanyak 15 terdakwa kasus ini dituntut 4-6 tahun penjara. Jaksa menyakini 15 terdakwa dalam kasus ini melanggar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga Video '15 Terdakwa Kasus Pungli Rutan KPK Dituntut 4-6 Tahun Penjara':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(whn/haf)

JAKARTA, iNewsMuria - Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya, Sara Institute yang menilai usulan tersebut akan mencederai semangat reformasi dan berisiko merusak independensi serta profesionalisme Polri dalam penegakan hukum.

Menurut Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan, salah satu hasil utama dari reformasi pasca-Orde Baru adalah pemisahan Polri dari Kementerian Pertahanan, agar Polri menjadi lembaga yang profesional, mandiri, dan bebas dari intervensi pihak lain, terutama dalam hal penegakan hukum. Polri, yang semula berada di bawah pengaruh tentara pada masa lalu, diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara objektif, tanpa campur tangan politik maupun institusi lain.

"Menempatkan Polri di bawah Kemendagri akan mencederai semangat reformasi. Polri akan kembali tersubordinasi oleh lembaga lain, seperti sebelum reformasi, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diperjuangkan selama ini," kata Wildan dalam keterangannya, Senin (2/12/2024). 

Wildan menambahkan bahwa jika wacana ini direalisasikan, sistem koordinasi antar-aparatur penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, bisa menjadi sangat rumit dan membingungkan. Keberadaan Kemendagri yang berfokus pada urusan administrasi dalam negeri bisa menghambat efektivitas penegakan hukum yang lebih membutuhkan keseragaman dan independensi antar lembaga.

"Sistem penegakan hukum yang baik membutuhkan sinergi yang tidak terganggu oleh kepentingan politik atau birokrasi yang terlalu tumpang tindih. Kemendagri, sebagai kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berhubungan dengan politik, berpotensi besar membawa intervensi dalam penegakan hukum, yang akan sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

Wildan juga mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah Kemendagri, yang dipimpin oleh seorang Menteri yang merupakan jabatan politik, berisiko menjadikan penegakan hukum tergantung pada dinamika politik nasional. Ini, menurutnya, bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam penegakan hukum, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
Sara Institute dengan tegas menolak usulan tersebut dan menyarankan agar Polri tetap berada di bawah kendali Presiden sebagai lembaga independen. Hal ini, menurut Wildan, penting agar Polri dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penegak hukum tanpa intervensi dari kepentingan politik atau lembaga lainnya.

"Polri harus tetap di bawah Presiden untuk menjaga independensinya. Dengan demikian, Polri bisa menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan bebas dari tekanan politik atau lembaga manapun. Ini adalah prinsip dasar yang telah diperjuangkan dalam reformasi, dan harus dipertahankan," tutup Wildan.

Editor : Langgeng Widodo

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui kekalahan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada Pilkada Jateng 2024.

PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang mengusung pasangan Andika-Hendi.

Namun demikian, Puan mengatakan, PDI-P mensyukuri kemenangan pada Pilkada di 19 kabupaten/kota di Jateng.

Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani mengakui kekalahan di Pilkada Jateng, tapi dia dia tetap mensyukuri kemenangan PDI-P yang mendominasi di 19 kabupaten/kota di Jateng.

"Kami tetap semangat walaupun belum berhasil memenangkan Pilgub Jateng, tapi alhamdulillah 19 kabupaten/kota PDI-P berhasil menang," tutur Puan usai menghadiri pertemuan internal di Panti Marhaen, Kantor DPD PDI-P Jateng, Senin (2/12/2024).

Puan menyebut ada banyak faktor yang membuat PDI-P kalah di Pilkada Jateng. Apalagi lawannya Ahmad Luthfi-Taj Yasin merupakan partai koalisi besar berisi 9 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Itu menjadi evaluasi internal PDI-P, banyak penyebabnya, kita evaluasi internal dan eksternal," imbuh dia.

Di sisi lain, Puan mendorong tim hukum internal untuk terus menindaklanjuti temuan kecurangan.

Ia meminta tim mulai mengumpulkan bukti hingga membuat laporan kepada pihak berwenang.

"Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada kecurangan atau tidak sesuai aturan tentu kami minta mengumpulkan bukti-bukti. Tim hukum di internal partai untuk diteruskan dan membuat laporan ke pihak berwenang ke bawaslu atau KPU," imbau Puan.

Sementara merespons pidato Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri yang menyebut keterlibatan polisi dalam Pilkada, Puan juga akan mengumpulkan bukti di lapangan.

Dia juga meminta partisipasi masyarakat Jateng untuk turut melapor jika mendapati praktik kecurangan selama Pilkada.

"Ya kita lihat kalau ada bukti-bukti terkait dengan hal itu tentu kami minta untuk bisa ditindaklanjuti, jadi saya minta seluruh struktur dan masyarakat yang ada di Jateng, jika ditemukan bukti terkait hal itu tolong laporkan ke pihak berwenang," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi kepercayaan warga Jateng yang masih menitipkan amanah kepemimpinan di 19 kabupaten/kota ke pemimpin daerah dari PDI-P.

"Ini merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan seluruh rakyat Jateng yang sudah memilih pemimpinnya di kabupaten/kota masing-masing dan tetap mendukung PDI-P," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Jawa Tengah menangani 46 kasus pelanggaran selama masa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng. Kemudian dua kasus pelanggaran pidana masih diproses sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain mengatakan mulanya ada 55 kasus yang terdiri dari 43 temuan dari timnya dan 12 laporan dari luar Bawaslu. Namun setelah diproses, hanya 46 kasus yang dinyatakan sebagai pelanggaran selama Pilkada.

Dia membeberkan dari 46 pelanggaran itu, sebanyak 21 masuk kategori pelanggaran administrasi. Lalu 13 kasus pelanggaran kode etik dan 12 pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya.

Bawaslu juga telah mengeluarkan rekomandasi terhadap kades, perangkat desa, dan ASN yang mendominasi pelanggaran netralitas Kades di Pilkada Jateng.

Sementara itu, Tim hukum Andika-Hendi melaporkan pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu di sejumlah daerah. Padahal itu dilarang bagi kades.

Untuk itu, Koordinator Presidium Advokat Perkasa John Richard melakukan audiensi sekaligus memantau proses laporan dugaan pelanggaran di Sukoharjo ke kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (17/10/2024).

"Secara resmi DPP PDI-P sudah melaporkan mengenai masalah (kades di Sukoharjo) dan bawaslu sudah menindaklanjuti dan menyampaikan ini adalah pelanggaran," tutur John sambil menunjukkan surat pernyataan dugaan pelanggaran dari Bawaslu.