Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida

Jakarta (ANTARA) - Direktur LBH Apik Semarang Rara Ayu Hermawati menilai aparat penegak hukum dalam menangani kasus femisida seringkali tidak menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida," kata Rara Ayu Hermawati dalam media briefing Komnas Perempuan bertajuk "Femisida di Indonesia Bukan Pembunuhan Biasa", di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal ini menandakan negara tidak memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses hukum.

Rara Ayu mengatakan peraturan hukum di Indonesia belum mendefinisikan mengenai femisida dan penanganan kasus femisida.

"Di dalam deklarasi Wina pun belum menggambarkan penanganan berdasarkan undang-undang yang bersifat umum sehingga definisi femisida di sini sebagai salah satu bentuk pembunuhan yang motifnya belum dilihat dari gender korban," katanya.

Selain itu, kasus-kasus pembunuhan perempuan dan anak perempuan masih ditangani dengan menggunakan UU KUHP dan atau UU Perlindungan Anak.

"Bahkan kami temukan adanya pembiaran karena orientasi seksualnya sehingga pengaduan di kepolisian pun tidak ditindaklanjuti secara cepat," kata Rara Ayu.

LBH Apik Semarang juga menyoroti tentang kurangnya pendidikan seksualitas yang komprehensif.

Padahal menurut dia, penting sekali pemahaman tentang pendidikan seksualitas yang menyeluruh karena ketika akses terhadap pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan hak-hak tubuh terbatas, bisa memicu sebagian laki-laki melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

"Ini erat kaitannya dengan femisida atas kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan seringkali memicu tragedi femisida karena kurangnya edukasi untuk mencegah atau mengelola situasi dengan lebih aman dan bijaksana," kata Rara Ayu.

Komnas Perempuan menggelar rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mengajak semua pihak bersama-sama mencegah, menghapus, dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

Setiap tahun, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan berlangsung dari 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menilai perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global (GTI) merupakan capaian besar yang patut diapresiasi bersama.

"Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dan sangat baik dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," ujar Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE, di Jakarta, Selasa.

Adapun dalam indeks yang menunjukkan tingginya dampak terorisme tersebut, peringkat Indonesia pada tahun 2023 membaik pada urutan ke-31 dari sebelumnya pada urutan ke-24 tahun 2022.

Dengan demikian, kata dia, peringkat tersebut telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kategori Low Impacted by Terrorism atau terdampak rendah oleh terorisme.

Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersyukur karena Indonesia telah berhasil mencapai angka nol serangan teroris alias zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai saat ini.

Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut tidak menandakan ancaman terorisme sudah berakhir, sehingga tugas berat pemerintah ke depan, yakni bagaimana mempertahankan kondisi saat ini.

Apalagi, kata dia, merujuk berbagai data, ruang siber dapat disalahgunakan untuk mempercepat proses radikalisasi dan bahkan menjadi ruang untuk pencucian pikiran (brain wash).

"Dengan begitu, kehadiran negara dapat memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat melalui perlindungan, baik di ruang nyata maupun di ruang siber, yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan terorisme," ungkapnya.

Ia menegaskan upaya perlindungan itu juga tercantum dalam misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini yang telah dicantumkan dalam misi tersebut, yakni narasi untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dan ancaman terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah tetap memberikan pendampingan hukum pada warga negara Indonesia (WNI) berinisial YAP yang menjadi pelaku perampokan di Kakegawa, Shizouka, Jepang.

Ia menekankan, bantuan hukum tetap menjadi hak yang harus didapatkan oleh WNI yang tersangkut perkara di luar negeri.

“Penting bagi pemerintah dalam menjamin perlindungan hak-hak WNI kita yang terseret kasus hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Jepang,” ujar Sukamta dalam keterangan, Selasa (2/12/2024).

“Pemerintah juga harus memastikan WNI tersebut mendapatkan akses ke pendampingan hukum yang memadai,” ucap dia.

Meski begitu, Sukamta menyayangkan motif perampokan yang dilakukan YAP akibat persoalan judi online.

Ia juga meminta pemerintah untuk memperketat dan menambah edukasi pada para masyarakat yang bakal berangkat untuk bekerja di luar negeri.

Baginya, perlu ada edukasi mendalam pra-keberangkatan bagi para WNI terkait dengan pengelolaan uang, edukasi moral, serta perlindungan hukum.

“Ini penting untuk mencegah peserta mang terjerumus dalam masalah yang dapat merugikan mereka sendiri maupun menimbulkan dampak negatif negara,” ujarnya.

Ia mendesak KBRI Tokyo untuk terus berkomunikasi dengan kepolisian Kakegawa agar mendapatkan informasi terkait proses hukum yang tengah berjalan.

“Guna mendapatkan informasi mendalam terkait kronologi kasus, bukti-bukti yang diajukan, serta kondisi para korban,” ucap dia.

MATARAM, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperpanjang masa tahanan rumah tersangka pelecehan seksual, IWAS alias AG (21), pria disabilitas asal Kota Mataram, selama 20 hari ke depan.

AG merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. AG ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap korban M (23), seorang mahasiswi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menyebutkan, masa tahanan rumah tersangka AG berakhir hari ini dan akan diperpanjang.

"Status AG kan tahanan rumah habis hari ini, akan diperpanjang," kata Syarif dikonfirmasi di Mataram, Selasa (3/12/2024).

Syarif mengatakan, saat ini proses hukum kasus dugaan pelecehan seksual tersangka AG sudah sampai pada tahap pertama atau P19.

Syarif menegaskan, hingga saat ini proses penyidikan dan penyelidikan masih sesuai koridor yang berlaku.

"Kita sudah koordinasi terus dengan jaksa, kita penuhi apa yang menjadi petunjuk jaksa termasuk mungkin petunjuk lain Insyaallah kita sesuai dengan koridor yang ada," kata Syarif.

Diberitakan sebelumnya, Polda NTB telah menemukan dua alat bukti dan menetapkan AG sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual.

Polisi menyebutkan, dugaan kekerasan seksual ini terjadi di sebuah home stay di Kota Mataram pada 7 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wita.

Tersangka dijerat dengan Pasal 6C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menerima kedatangan Mendagri Australia Tony Burke di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Mereka membahas sejumlah hal, salah satunya soal pemindahan narapidana atau transfer of prisioner Bali Nine.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril usai pertemuan.

Diketahui, Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali lantaran tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005. Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia dan dijatuhkan hukuman yang berbeda.



Yusril menerangkan, wacana transfer narapidana Bali Nine ini memerlukan diskusi yang panjang. Pasalnya, belum ada ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan hal itu.

"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," ujar dia.

Dia menambahkan, sejumlah draf terkait pelaksanaan transfer narapidana Bali Nine itu juga telah diserahkan ke pihak Australia untuk dipelajari. Pertemuan tersebut, lanjut dia, turut membahas permasalahan hukum lain yang terkait antara Indonesia dan Australia. Seperti misalnya penyelundupan orang.

"Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," pungkasnya.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah RI telah menyerahkan draf kerja sama untuk pemindahan narapidana Bali Nine ke Pemerintah Australia.

“Kami sudah menyerahkan sebuah draf untuk dipelajari oleh Pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta,” kata Yusril saat konferensi pers bersama setelah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta, Selasa.

Yusril menjelaskan, draf tersebut berisi poin-poin persyaratan yang diajukan Pemerintah Indonesia untuk pemindahan narapidana. Poin tersebut, diantaranya Pemerintah Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Selain itu, Indonesia akan memindahkan narapidana tersebut dalam status sebagai narapidana, tetapi apabila Pemerintah Australia akan memberikan grasi, amnesti, maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.

Indonesia juga meminta untuk tetap mempunyai akses memantau narapidana setelah dikembalikan ke negara asalnya. Selain itu, kerja sama pemindahan narapidana ini diharapkan bersifat timbal balik atau resiprokal.

“Artinya, kalau suatu saat Pemerintah Indonesia juga meminta agar narapidana WNI di negara yang bersangkutan, kami minta untuk dikembalikan, juga akan dipertimbangkan oleh negara yang bersangkutan,” kata Yusril.

Selain itu, tambah dia, Indonesia menegaskan bahwa orang yang tersangkut dengan kasus narkotika ditangkal seumur hidup sehingga tidak bisa masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yusril berharap Pemerintah Australia dapat mempelajari secepat mungkin draf dimaksud.

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfer of prisoners (pemindahan narapidana) itu dapat dilaksanakan,” kata dia.

Pemindahan narapidana Bali Nine ke negara asalnya merupakan permintaan Pemerintah Australia. Kelanjutan proses pemindahan narapidana itu menjadi salah satu poin perbincangan saat Yusril menerima Tony di kantornya, Selasa siang.

Menurut Yusril, diskusi berlangsung cukup panjang. Baik Pemerintah Australia dan Indonesia, kata dia, sama-sama menyadari bahwa belum ada undang-undang yang khusus mengatur pemindahan narapidana.

Akan tetapi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki keinginan dan iktikad baik untuk mempertimbangkan dengan seksama permohonan pemindahan narapidana yang diajukan oleh Pemerintah Australia.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sumedang -

Dua narapidana (napi) berinisial ER dan D kabur dari dalam Lapas Sumedang Kelas II B, pada Selasa (3/12/2024). Mereka kabur usai melompat tembok penjagaan bagian belakang dari bangunan Lapas Sumedang.

Kalapas Sumedang Ratri Handoyo Eko Saputro menjelaskan, kronologi atas kaburnya dua narapidana tersebut terjadi saat persiapan waktu salat zuhur tiba. Saat itu, dua napi sempat ikut melakukan persiapan salat zuhur bersama dengan narapidana lainnya.

Setelah itu, lanjut Ratri, bahwa kedua narapidana melihat kondisi dan situasi dari penjagaan yang berada di pos 2 blok A dalam lapas, yang memang saat kejadian tidak ada petugas jaga karena sedang mengawal napi yang sedang sakit kanker ke RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang.

"Jadi kronologinya kebetulan saat kita persiapan salat zuhur sebenarnya si anak ini sudah berada di masjid untuk melaksanakan salat zuhur, terus mereka kayaknya melihat kondisi pos yang tidak terjaga," ujar Ratri kepada awak media di Lapas Sumedang.

"Memang saat itu juga anggota kami petugas itu ada juga yang mengawal narapidana yang sedang sakit di RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang berkaitan dengan sakit kanker getah bening, jadi kami juga kekurangan anggota untuk melakukan penanganan di pos benteng terakhir kami," sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, menurut Ratri, kedua napi langsung kembali ke blok mereka dan langsung melancarkan aksi kaburnya dengan cara menaiki area kamar mandi hunian blok A, dan langsung naik serta menggunakan sambungan sarung yang sudah disiapkan untuk melakukan pelarian. Mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur secara berbarengan.

"Mereka langsung kembali ke bloknya dan menaiki ke area kamar mandi umum hunian blok A kemudian mereka melompat dari kenteng kemudian turun dan sudah mempersiapkan sarung ini untuk melakukan percobaan pelarian," katanya.

"Mereka kabur berbarengan saling berpundak-pundakan itu untuk melakukan pelarian. Mereka sudah putus dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, dan 2 tahun di lapas sudah ada 4 bulanan karena baru menjalani sudah putus," ungkap Ratri.

Tidak lama kemudian, Ratri menuturkan, kedua narapidana berhasil ditangkap kembali oleh petugas dari lapas yang mendapatkan laporan, serta dibantu oleh warga sekitar yang melihat langsung adanya aksi pelarian dari dua narapidana. Ratri menyampaikan, satu narapidana inisial ER dengan kasus pada pasal 363 berhasil ditangkap sekitar 5 kilometer dari lapas, sedangkan napi inisial D dengan kasus pada pasal 378 ditangkap tak jauh dari tempat pelarian.

"Untuk yang pertama D itu ditangkap duluan di asrama PN di sebelah kita karena pos dua itu ada di sampingnya ada asrama PN, dan yang satunya inisial ER tertangkap di gedung Golkar sekitar 5 kilometer dari sini dia berjalan kaki tidak naik angkot," pungkasnya.

Sementara itu, usai berhasil ditangkap kembali dua napi kini sudah diamankan di dalam Lapas Sumedang.

(sud/sud)

Teheran (ANTARA) - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf kembali menegaskan dukungan negaranya kepada Suriah dalam perang melawan terorisme, dan mengatakan bahwa lonjakan aksi teroris di negara tersebut merupakan bagian dari skema Zionis-Amerika.

Qalibaf dan mitranya dari Suriah, Hammouda Sabbagh, membahas perkembangan terkini di Suriah melalui telepon pada Senin (2/12), di tengah kemunculan kelompok teroris Takfiri di Suriah utara.

Republik Islam Iran memandang Suriah sebagai bagian penting dari front Perlawanan, ujar Qalibaf.

Ia menggambarkan kemunculan seketika kelompok-kelompok teroris di Suriah pascapenerapan gencatan senjata di negara tetangga Lebanon sebagai upaya terkoordinasi dari pasukan Israel dan Amerika.

Sabbagh,pada percakapan telepon itu memberi pengarahan kepada ketua parlemen Iran itu soal serangan balik dari Militer Suriah terhadap kelompok teroris, yang telah melancarkan serangan mengejutkan di kota Aleppo dan Idlib sejak Rabu (27/11).

Pada kesempatan itu, Sabbagh juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Iran bagi Suriah dalam memerangi terorisme.

Ia bersumpah bahwa Suriah — yang berpengalaman 13 tahun memerangi terorisme dan pasukan asing — pada akhirnya akan berhasil menangkal serangan yang saat ini masih berlangsung.

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

"Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan kelompok proksi Iran di Suriah," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dia menilai perkembangan tersebut perlu terus dicermati bersama dan diantisipasi agar tidak memengaruhi dan membangkitkan kelompok teror atau sel-sel teror yang berada di Indonesia.

Dari hasil pantauan Kementerian Koordinator Bidang Polkam, kata dia, berbagai faksi jihad di Suriah saat ini sedang melakukan serangan ofensif ke kota Aleppo dan terus meluas sampai dengan ke Provinsi Hama.

Budi mengemukakan bahwa dinamika dan situasi keamanan di Suriah saat ini sangat mengkhawatirkan, mengingat masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan serta terisolasi di Suriah dan Iran, termasuk perempuan dan anak-anak yang sekarang berada di kamp pengungsi Al-Hol.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penghentian segera pertikaian di tengah eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Suriah, demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Sekjen PBB Stephane Dujarric pada hari Senin (2/12).

Guterres khawatir dengan eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di wilayah Suriah barat laut, ungkap Dujarric dalam sebuah konferensi pers harian.

Sekjen PBB tersebut menyerukan penghentian segera pertikaian, mengingatkan semua pihak akan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter, dan mendesak untuk segera kembali ke proses politik yang difasilitasi oleh PBB sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254 Tahun 2015.

Pernyataan Guterres itu dilontarkan setelah Hayat Tahrir al-Sham, sebuah grup yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Dewan Keamanan PBB, dan faksi-faksi oposisi sekutunya melancarkan serangan pemberontak besar-besaran pekan lalu di Aleppo, Suriah barat laut, mengubah garis depan yang berada dalam kondisi statis sejak 2020.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengingatkan bahwa saat ini ancaman terorisme bermetamorfosis lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya berdinas di dunia intelijen, terorisme kini semakin bermetamorfosis," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, para kelompok teror tersebut menggunakan ruang siber yang sulit dideteksi, seperti menggunakan Dark Web untuk melakukan berbagai propaganda dan serangan mereka serta menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna mengecoh pengawasan dari aparat penegak hukum.

Menko menyebutkan hal itu sudah diprediksi sejak tahun 1997. Pada saat itu, salah satu Direktur Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA) mengatakan bahwa ancaman ruang siber merupakan senjata pemusnah massal yang sama bahayanya dengan serangan bom nuklir.

Oleh karenanya, dia sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas peluncuran riset tahunan yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE).

Peluncuran tersebut, kata Budi, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus-menerus melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, khususnya di dunia maya.

"Saya sekali lagi sangat mengapresiasi konsistensi BNPT bersama seluruh stakeholder terkait untuk terus memperbaharui riset ini yang sebelumnya pernah diluncurkan pada tahun 2023 dan tentunya berkelanjutan terus," ucap dia.

Agar terus relevan, dirinya berharap substansi substansi riset itu perlu diperbaharui secara terus-menerus dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan visualisasi agar menarik dan memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami pengalaman BNPT di lapangan.

Kehadiran hasil riset tersebut, menurutnya, menjadi pedoman dan referensi yang sangat penting bagi BNPT serta seluruh kementerian/ lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang siber secara bersama-sama.

Namun demikian, Budi tetap meminta kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dari ancaman terorisme serta memperkuat kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

Selain itu, ia juga berharap berbagai narasi kontra propaganda dan kontra narasi yang berbasis teknologi kreatif bisa terus diintensifkan, mengadopsi dan mengimplementasikan peta jalan Komstra PE, serta seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme bisa terus hadir guna memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun di ruang siber.

Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan nihilnya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir merupakan buah dari kinerja seluruh pihak dalam melakukan pengamanan negara.

"Ini merupakan capaian besar yang patut kita apresiasi bersama, hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," kata Budi Gunawan saat jadi pembicara kunci dalam acara Peluncuran Dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism (CT/VE) Outlook Tahun 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa.

Walau demikian, Budi menekankan nihilnya kasus terorisme tidak berarti aktivitas yang berkaitan dengan teroris hilang dari Indonesia.

Dia meminta kepada seluruh pihaknya, termasuk jajarannya, untuk tetap mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme di dalam negeri.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya di dunia intelijen, terorisme ini semakin bermetamorfosis, lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global," kata dia.

Karenanya, dia memastikan seluruh unsur negara akan terus melakukan beragam upaya untuk mencegah aktivitas terorisme sejak dini demi.

Dengan demikian, gelombang terorisme yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga dapat diredam.

"Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Untuk diketahui, Indonesia telah berhasil mencapai zero terrorist attack sejak tahun 2023. Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index juga membaik sehingga masuk ke dalam kategori low impacted dari sebelumnya medium impacted.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024