Jakarta (ANTARA) - UN Women Indonesia memandang bahwa penegakan hukum yang kuat adalah kunci dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

"Mengakhiri impunitas agar korban kekerasan mendapatkan keadilan adalah salah satu kunci penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Berbicara mengenai impunitas, maka kita juga berbicara tentang pentingnya penegakan hukum yang kuat," kata Officer in Charge for Country Representative UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz dalam acara "UNiTE 2024: Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan", di Jakarta, Rabu.

Laporan Gender Snapshot tahun 2024 yang dilakukan oleh UN Women dan UN Desa mencatat bahwa negara-negara yang memiliki perangkat hukum termasuk UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebut tingkat kekerasan terhadap pasangan yang lebih rendah, turun hingga 9,5 persen dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki UU tersebut.

Pihaknya pun mengapresiasi Indonesia yang telah memajukan harkat perempuan, di antaranya melalui keberadaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah lama dinantikan.

"Masih banyak yang harus dilakukan memang, tetapi hal ini adalah sebuah langkah yang paling signifikan untuk menghentikan impunitas. Salah satu pekerjaan rumahnya adalah untuk mendorong dan memperkuat implementasi hukum yang sudah ada agar impunitas tidak terjadi lagi," kata Dwi Faiz.

Acara UNiTE 2024 bertema "Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan" digelar di M Bloc Space, Jakarta, pada 4 - 8 Desember 2024 dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kegiatan tersebut diprakarsai oleh UNFPA, UN Women, UNDP, UNESCO, Global Affairs Canada, KemenPPPA, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, Jakarta Feminist, dan Forum Pengada Layanan (FPL).

Selama lima hari, pengunjung diajak untuk berdiskusi tentang realitas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, melihat pameran #NoExcuse yang menampilkan pakaian penyintas dan korban, serta Labirin Layanan Kekerasan terhadap Perempuan, mengikuti talkshow dan workshop dengan berbagai organisasi perempuan dan orang muda.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida

Jakarta (ANTARA) - Direktur LBH Apik Semarang Rara Ayu Hermawati menilai aparat penegak hukum dalam menangani kasus femisida seringkali tidak menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida," kata Rara Ayu Hermawati dalam media briefing Komnas Perempuan bertajuk "Femisida di Indonesia Bukan Pembunuhan Biasa", di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal ini menandakan negara tidak memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses hukum.

Rara Ayu mengatakan peraturan hukum di Indonesia belum mendefinisikan mengenai femisida dan penanganan kasus femisida.

"Di dalam deklarasi Wina pun belum menggambarkan penanganan berdasarkan undang-undang yang bersifat umum sehingga definisi femisida di sini sebagai salah satu bentuk pembunuhan yang motifnya belum dilihat dari gender korban," katanya.

Selain itu, kasus-kasus pembunuhan perempuan dan anak perempuan masih ditangani dengan menggunakan UU KUHP dan atau UU Perlindungan Anak.

"Bahkan kami temukan adanya pembiaran karena orientasi seksualnya sehingga pengaduan di kepolisian pun tidak ditindaklanjuti secara cepat," kata Rara Ayu.

LBH Apik Semarang juga menyoroti tentang kurangnya pendidikan seksualitas yang komprehensif.

Padahal menurut dia, penting sekali pemahaman tentang pendidikan seksualitas yang menyeluruh karena ketika akses terhadap pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan hak-hak tubuh terbatas, bisa memicu sebagian laki-laki melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

"Ini erat kaitannya dengan femisida atas kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan seringkali memicu tragedi femisida karena kurangnya edukasi untuk mencegah atau mengelola situasi dengan lebih aman dan bijaksana," kata Rara Ayu.

Komnas Perempuan menggelar rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mengajak semua pihak bersama-sama mencegah, menghapus, dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

Setiap tahun, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan berlangsung dari 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024