IDXChannel - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tidak lagi mengeluarkan paspor biasa per 1 Desember 2024. Kebijakan ini juga berlaku untuk Kanim Kelas I Khusus yang lain.

“Per 1 Desember (2024), kami tidak lagi melayani pembuatan paspor biasa, hanya melayani paspor elektronik,” kata Kepala Kanim Kelas I Khusus TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan di kantornya, Selasa (3/12/2024).

Kebijakan ini, diakui Guntur, diambil sesuai arahan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena secara bertahap, paspor yang dikeluarkan Indonesia, semuanya akan menggunakan paspor elektronik alias e-paspor.

“Paspor elektronik juga lebih safety, karena pakai chip (datanya),” ujar dia.

Guntur mengatakan, saat ini di Eropa dan Amerika sudah memberikan semacam rekomendasi paspor elektronik bagi yang berkunjung ke sana.

Mengenai bagaimana nasib masyarakat yang sudah membuat paspor biasa dalam waktu berdekatan, Guntur menyebut, kebijakan ini tidak berlaku surut.

“Misalnya sudah terlanjur buat paspor biasa untuk (masa berlaku) 10 tahun pada 1 September kemarin, kalau mau penggantian (menjadi paspor elektronik) ya bayar lagi. Kalau enggak, ya tunggu 10 tahun lagi baru ganti, tapi tetap masih bisa digunakan," tutur Guntur.

"Tapi kalau ke Eropa, Amerika, ya direkomendasikan untuk (membuat) paspor elektronik,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

"Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan kelompok proksi Iran di Suriah," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Maka dari itu, dia menilai perkembangan tersebut perlu terus dicermati bersama dan diantisipasi agar tidak memengaruhi dan membangkitkan kelompok teror atau sel-sel teror yang berada di Indonesia.

Dari hasil pantauan Kementerian Koordinator Bidang Polkam, kata dia, berbagai faksi jihad di Suriah saat ini sedang melakukan serangan ofensif ke kota Aleppo dan terus meluas sampai dengan ke Provinsi Hama.

Budi mengemukakan bahwa dinamika dan situasi keamanan di Suriah saat ini sangat mengkhawatirkan, mengingat masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan serta terisolasi di Suriah dan Iran, termasuk perempuan dan anak-anak yang sekarang berada di kamp pengungsi Al-Hol.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menyatakan bahwa Australia dan Indonesia perlu mengatasi isu yang muncul dalam sistem hukum masing-masing terkait rancangan kerja sama pemindahan narapidana.

Burke menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa (3/12), setelah pembicaraan menyoal rancangan kerja sama pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia.

Burke menyatakan menghormati sistem hukum Indonesia, seraya menambahkan niat baik Indonesia kepada Australia sangat jelas dalam rancangan kerja sama tersebut.

“Kami membahas berbagai masalah di setiap sistem hukum yang harus kami selesaikan, dan membahasnya dengan cara yang sangat konstruktif,” kata Burke, menambahkan bahwa diskusi rancangan kerja sama itu akan segera dilanjutkan di antara pejabat kedua negara.

Burke juga mengatakan Australia dan Indonesia membahas pentingnya kerja sama berkelanjutan antara kedua negara, khususnya mengenai migrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Dia mengatakan tidak meragukan kekuatan hubungan antara Indonesia dan Australia yang berkelanjutan, terutama kerja sama antara pejabat kedua negara yang memastikan bahwa hubungan kuat kedua negara tidak berubah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Indonesia telah menyerahkan rancangan kerja sama untuk pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia.

Rancangan tersebut berisi persyaratan yang diajukan Indonesia untuk pemindahan narapidana, di antaranya Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Indonesia akan memindahkan narapidana itu dalam status sebagai narapidana, tetapi apabila Australia akan memberikan grasi, amnesti maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.

Yusril menyebutkan bahwa Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang pemindahan atau pertukaran narapidana, serta Indonesia dan Australia juga belum memiliki perjanjian mengenai hal tersebut.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae Lawrance divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi.

Sementara itu, Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi Chen, Michael Czugai, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan telah memutuskan untuk menghentikan kasus politik uang yang melibatkan bagi-bagi amplop.

Bawaslu beralasan bahwa kasus tersebut tidak memiliki cukup bukti meskipun sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh satgas anti-politik uang.

"Tim Sentra Gakkumdu dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sepakat bahwa perkara tersebut belum cukup bukti untuk dilimpahkan ke tahap penyidikan di Polres Pasuruan Kota," ujar Zahid, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Selasa (3/12/2024).

Zahid menambahkan bahwa penghentian penanganan kasus ini melibatkan empat warga dan telah melalui dua tahapan pembahasan.

Pembahasan pertama dilakukan pada Rabu (27/11/2024) oleh Tim Sentra Gakkumdu dan diregister dengan nomor 05/Reg/TM/PB/KAB/16.29/XI/2024.

"Selama pembahasan pertama, kami sudah memanggil para pihak yang dinilai mengetahui kejadian pembagian amplop. Namun, dua kali panggilan tidak ada yang hadir," tuturnya.

Pada pembahasan kedua, Bawaslu menilai praktik bagi-bagi amplop berisi uang pecahan Rp 20.000 yang tertangkap tangan oleh satgas anti politik uang pada Selasa malam (26/11/2024) di Dusun Krandon Lor, Desa Rejoso Kidul, tidak cukup bukti untuk dilanjutkan.

Bawaslu mengaku kesulitan menggali keterangan dari saksi yang tidak hadir serta pengakuan dari empat warga yang terlibat.

"Kami kesulitan menggali keterangan yang menguatkan praktik politik uang karena saksi tidak hadir dan dari pengakuan yang membawa amplop itu belum membagikannya," tambah Zahid.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Bawaslu hanya memiliki waktu lima hari untuk memutuskan status pidana pemilihan apakah dilanjutkan atau tidak.

"Dari keputusan di pembahasan kedua, status dari dugaan perkara politik uang di TKP Rejoso tidak dapat dilanjutkan," tegasnya.

Di sisi lain, Suryono Pane, kuasa hukum pasangan calon nomor 2, Rusdi-Shobih, menilai bahwa penanganan praktik politik uang ini seharusnya bisa ditindaklanjuti.

Ia menegaskan perlunya investigasi yang lebih mendalam agar praktik politik uang tidak terulang.

"Itu alasan klasik saja dari Bawaslu. Seharusnya mereka lebih serius dalam melakukan investigasi. Jelas barang bukti ada. Kasus ini menguap begitu saja," katanya.

Perlu diketahui, praktik politik uang ini mencuat menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024.

Saat itu, satgas anti-politik uang dari Polres Pasuruan Kota melakukan patroli dan menangkap tangan warga yang sedang membagikan amplop di Dusun Krandon Lor, Desa Rejoso Kidul, pada Selasa (26/11/2024).

Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan 289 amplop berisi uang pecahan Rp 20.000, dengan total sekitar Rp 5.780.000.

Empat warga yang diamankan terdiri dari tiga relawan yang bertugas membagikan amplop kepada calon pemilih, dan satu orang lainnya yang mengambil uang dari koordinator.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa sebaran uang tersebut berasal dari tim relawan pendukung pasangan calon nomor urut 1, Abdul Mujib Imron - Wardah Nafisah.

Palembang -

Tahanan di Rutan Polrestabes Palembang melaporkan rekan satu selnya. Ia mengaku dianiaya dan mengalami sejumlah luka di tubuh bagian atas.

Pelapor bernama M Fajar alias Tata (34). Ia menyebut penganiayaan terjadi di Rutan Polrestabes Palembang pada Selasa (3/12/2024) sekitar pukul 13.00 WIB. Ia mengaku dianiaya setelah menerima kunjungan dari keluarga.

"Saya baru selesai kunjungan. Begitu balik (ke bilik rutan), saya ditusuk oleh rombongan (teman satu sel)," ungkap Tata, Selasa (3/12/2024).

Tata menjelaskan terlapor berinisial RL alias SL. Terlapor menarik baju dan membenturkan kepalanya ke jeruji besi.

"Setelahnya saya dikepung dan dikeroyok dari kanan kiri. Mereka berlima," rinci Tata.

Tata juga mengaku melihat sikat gigi yang telah diruncingkan sebelumnya. Menurut tahanan kasus penganiayaan tersebut, itu diduga menjadi alat penusukan terhadap dirinya.

Kepada petugas SPKT Polrestabes Palembang, Tata melaporkan lima rekan satu selnya yaitu RC, CK, YG, RL alias SL, dan KJ. "Setelah dikeroyok, saya berteriak minta tolong. Akhirnya dilerai oleh petugas," jelasnya.

Akibat penganiayaan tersebut, ada luka tusuk di tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kanan Tata, serta luka sayatan di belakang kepala bagian kiri. Selain itu, Tata juga terluka sehingga harus menerima dua jahitan di belakang telinga kirinya.

"Luka-luka tusuk di tangan (kiri), bahu kanan, luka sayatan di kepala sebelah kiri. Langsung dibawa ke klinik tadi untuk diperiksa dan dijahit," ujarnya.

Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono mengaku belum mengetahui peristiwa tersebut. Namun, ia mengatakan pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan.

"Nanti akan (segera) dilakukan pemeriksaan (oleh Satreskrim Polrestabes Palembang)," katanya.

(sun/dai)

Seluruh pertandingan putaran ketiga Piala FA akan dimainkan pada tahun depan, tepatnya pada 11 Januari pukul 22.00 WIB.

Sebelum bertemu di Piala FA nanti, kedua tim akan bertemu tengah pekan ini pada pekan ke-14 Liga Inggris di Stadion Emirates, Kamis (5/12) pukul 03.15 WIB.

Kedua tim ini merupakan tim tersukses di Piala FA. The Gunners menjadi tim tersukses dengan 14 piala, sedangkan The Reds Devils berada tepat di bawahnya dengan 13 piala setelah mereka meraih juara pada musim lalu mengalahkan Manchester City.

Selain laga antara Arsenal melawan MU, putaran ketiga Piala FA juga mempertemukan antara tim Liga Inggris lainnya, yaitu Aston Villa melawan West Ham United di Villa Park.

Sementara itu, Liverpool dan Manchester City mendapatkan undian bertemu tim League Two atau kasta keempat Inggris.

Liverpool akan bertemu Accrington, sedangkan City akan bertemu Salford City.

Berikut undian putaran ketiga Piala FA musim ini:

Southampton vs Swansea

Arsenal vs Manchester United

Exeter vs Oxford

Leyton Orient vs Derby

Reading vs Burnley

Aston Villa vs West Ham

Norwich vs Brighton

Man City vs Salford

Millwall vs Dagenham & Redbridge

Liverpool vs Accrington

Bristol City vs Wolves

Preston vs Charlton

Chelsea vs Morecambe

Middlesbrough vs Blackburn

Bournemouth vs West Brom

Mansfield vs Wigan

Tamworth vs Tottenham

Hull vs Doncaster

Sunderland vs Stoke

Leicester vs QPR

Brentford vs Plymouth

Coventry vs Sheffield Wednesday

Newcastle vs Bromley

Everton vs Peterborough

Wycombe vs Portsmouth

Birmingham vs Lincoln

Leeds vs Harrogate

Nottingham Forest vs Luton

Sheffield United vs Cardiff

Ipswich vs Bristol Rovers

Fulham vs Watford

Crystal Palace vs Stockport

SEMARANG, KOMPAS.com - Keluarga pelajar SMKN 4 Semarang Gamma Rizkinata (GR), korban penembakan polisi telah melaporkan insiden penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Juru bicara keluarga yang juga kakek korban, Sumbambang mengaku ingin mendapat keadilan atas peristiwa yang menimpa Gamma.

Dia ingin pemerintah dan polisi mengungkap insiden penembakan tanpa direkayasa.

"Kami minta keadilan saja kebenaran itu diungkap bukan direkayasa. Kami tidak menyerang polisi hanya meminta kasus dibuka secara terang dengan fakta yang ada dan tidak direkayasa," tegas Subambang saat ditemui, Selasa (3/12/2024).

Tuduhan sebagai anggota gangster tanpa bukti kuat

Pasalnya ada beberapa hal yang dinilai janggal dalam penembakan pada Minggu (24/11/2024) dini hari tersebut.

Dia menilai Polrestabes Semarang sejak awal menuduh Gamma terlibat tawuran sebagai anggota gangster tanpa bukti kuat.

Menurutnya jumpa pers yang digelar polisi sengaja mengatur para saksi yang merupakan anak remaja untuk kompak menjawab Gamma saat ditanya pemilik sajam dan orang yang mengajak tawuran.

"Tabes (Kapolrestabes) juga memojokkan korban. Seolah-olah divonis pelakunya. Siapa yang ajak? (Tanya Kapolres) Gamma (jawab saksi). Siapa yang beli senjata? Gamma. Kaya disetel lah. Ini yang perlu kami perjelas dengan harapan bisa meluruskan berita itu," beber dia.

Tagih bukti pembelian sajam dari marketplace

Polisi juga belum menunjukkan bukti pembelian sajam yang disebut dibeli oleh Gamma dari aplikasi belanja (marketplace). Sementara keluarga tidak bisa mengecek karena ponsel korban masih dibawa polisi sampai sekarang.

Saat ini keluarga telah menempuh jalur hukum dan membuat laporan ke Polda Jateng pada Selasa (26/11/2024).

Keluarga korban melaporkan Aipda Robig Zaenudin ke Polda Jateng dengan pasal pembunuhan atau pasal 338 KUHP dan penganiyaan atau pasal 351 KUHP.

"Kamisnya dipanggil sebagai saksi kemudian kemarin Senin pro justisia dinyatakan seperti itu," tutur dia.

Keluarga juga berharap sidang dilakukan secara terbuka sehingga mereka dapat mengikuti proses hukum yang berlangsung terhadap pelaku penembakan.

"Ke depan, kami kirim surat ke Komisi III DPR RI, minta dilakukan RDP untuk keluarga supaya tidak sepihak. Kompolnas dan Komnas HAM juga sudah turun (memintai keterangan keluarga)," tandas dia.

JAKARTA - Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) mendukung proses penegakan hukum dalam kasus tercoblosnya surat suara tak terpakai pada TPS 28 di Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Kubu Pram-Doel pun meyakini tak terlibat dalam kasus itu.

Kasus ini bermula ketika Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memerintahkan petugas pengamanan langsung (Pamsung) untuk mencoblos surat tak terpakai. Dalam pemeriksaan, Ketua KPPS disebut tidak melakukan pengarahan pasangan calon mana yang harus dicoblos.

Namun demikian, sebanyak 19 surat suara yang tercoblos mengarah ke pasangan Pramono-Rano. Adapun, dari 19 suara, satu surat suara ditemukan masuk ke dalam kotak.



"Kami mendukung penuh apabila memang terjadi pelanggaran. Tetapi kami sebagai tim pemenangan tidak tahu menahu, tidak mengenal yang bersangkutan. Jadi kami kooperatif saja mengikuti proses hukum," kata Bendaraha Tim Pemenganan Pramono-Rano, Charles Honoris, Selasa (3/12/2024).

Charles juga menyebut bahwa setiap kontestasi Pilkada pasangan calon kepala daerah pasti tidak terlepas dari pelanggaran pidana. Namun demikian, ia menilai kejadian di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti merupakan kejadian yang terisolir.

"Kami atas nama tim pemenagnan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakan hukum. Jadi silakan saja, ada Gakumdu, ada Bawaslu, ada kepolisian ada kejaksaan yang memproses ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano, Lies Hartono (Cak Lontong) mengungkap hal senada. Cak Lontong meyakini bahwa kubu Pramono-Rano tidak terlibat dalam pelanggaran pilkada itu.

"Saya kira kita sangat fair ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum itu bisa dari oknum pihak manapun, bisa dari paslon bahkan bisa dari luar. Itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku," kata Lies Hartono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Charles Honoris mendorong penegakan hukum dalam tudingan surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan Pilkada Jakarta di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Charles bilang, pihaknya bakal mengikuti proses hukum yang berlaku jika nantinya tudingan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.

"Tim pemenangan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakkan hukum apabila ada terjadinya pelanggaran hukum disini jadi silahkan saja," kata Charles saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Pasalnya, Charles menyebut, pihaknya tidak mengetahui adanya pihak dari mereka yang melakukan kecurangan tersebut. Maka dari itu, mereka mendorong para penegak hukum untuk menelusuri hal tersebut.

Ketua tim pemenangan Pramono-Rano, Cak Lontong bakal mendorong penyelidikan hukum terkait hal tersebut.

Kata Cak Lontong, pelaku yang melakukan pencoblosan terhadap Pramono Anung-Rano Karno di Pinang Ranti mesti diketahui dengan jelas keberpihakannya untuk membuat terang kejadian.

"Saya kira, kita sangat fair ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum, itu bisa dari oknum pihak mana pun. Bisa dari paslon-paslon bahkan bisa dari luar itu, itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku," kata Cak Lontong.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria, mengungkap adanya temuan surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, di salah satu TPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

“Tadi di Pinang Ranti. Termasuk ini, kalau teman-teman lihat di video. Bayangkan ya, ini video sangat jelas. Suara tidak sah, tapi dicoblos. Nomor urut? Tiga. Berarti ada kecurangan,” ujar Riza dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024) dini hari.

Ia menegaskan, dugaan ini perlu diusut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami ingin KPU, Bawaslu, dan aparat mengusut kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan. Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan akselerasi transformasi ekonomi hijau memerlukan reformasi kebijakan ekosistem menjadi lebih kondusif.

“Akselerasi transformasi ekonomi hijau tentunya memerlukan reformasi kebijakan ekosistem yang kondusif, khususnya pada sektor prioritas dan rantai nilai yang tentunya harus selaras dengan target iklim, peningkatan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta ekonomi sirkular,” ujar Febrian dalam acara Dialog Nasional Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau yang dipantau secara virtual, Jakarta, Selasa.

Salah satu contoh konkret ekosistem ini adalah pembaharuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan adopsi standar internasional ekonomi sirkular menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut dia, investasi hijau akan mendorong lebih banyak industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan tidak hanya mengandalkan pendanaan pemerintah, tetapi juga mendapatkan katalis berbagai sumber pendanaan inovatif.

“Orkestrasi yang kuat diperlukan untuk membangun kolaborasi antar pihak. Transfer pengetahuan teknologi dan pengalaman juga diperlukan untuk memastikan transisi hijau berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Waka Bappenas.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi ekonomi yang dilaksanakan melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif (industrialisasi), dan pergeseran produktivitas lintas sektor.

Dalam transformasi ekonomi, diterapkan strategi ekonomi hijau, yakni model ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal lebih hijau, infrastruktur hijau, serta pekerjaan ramah lingkungan. Semua strategi itu diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pencapaian Indonesia Emas untuk penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 8 persen pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu juga diharapkan dapat mencapai target net zero emission (emisi nol karbon) pada 2060 atau lebih cepat.

Bappenas sendiri telah menyusun Indeks Ekonomi Hijau (IEH) yang telah menjadi indikator imperatif kepada pemerintah daerah. IEH terdiri dari 15 indikator terpilih yang digunakan untuk memantau capaian aktivitas ekonomi hijau di seluruh wilayah Indonesia.

“Model ini menekankan investasi hijau, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja yang mendukung kelestarian alam,” kata Wamen PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah akan menyerahkan draf terkait persyaratan transfer of prisoner atau pemindahan narapidana kepada Pemerintah Perancis.

Menurut Yusril, penyerahan draf tersebut sama halnya dengan apa yang dilakukan kepada Pemerintah Australia.

Ia mengatakan, apabila Pemerintah Perancis setuju dengan draf tersebut, pemindahan narapidana asal Perancis, Serge Atlaoui bisa dilaksanakan Desember ini.

"Iya (Sama dengan Pemerintah Australia), Kalau pemerintah Perancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan, Desember ini kalau bisa, kita bisa," kata Yusril di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Pada intinya, draf itu mengatur sejumlah syarat dari pemerintah Indonesia terkait pemulangan napi.

Pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Yusril mengatakan, akan bertemu dengan Duta Besar Prancis pekan depan untuk membahas permintaan pemulangan Serge Atlaoui.

Ia juga mengatakan, pertemuan dengan Dubes Perancis sempat tertunda lantaran terdapat banyak jadwal rapat dan sidang.

"Kemarin Dubes Perancis mulanya mau datang ke sini, tapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang Kabinet, jadi kita tunda. Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Perancis," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, sudah menerima surat dari Menteri Kehakiman Perancis terkait pemulangan narapidana.

Ia mengatakan, pemerintah akan melakukan pemulangan atau transfer of prisioner dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan.

"Surat saya terima itu dari Menteri Kehakiman Perancis. Ya (pertimbangan) orang Perancis itu kan sakit, sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya kemanusiaan," ucap dia.

Serge Atlaoui adalah warga negara Perancis yang ditangkap di Tangerang pada 2005 lalu karena terlibat dalam pengoperasian pabrik ekstasi.

Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi.

Namun, di tingkat kasasi, hakim MA justru menjatuhkan hukuman mati sementara grasinya pun telah ditolak Presiden Joko Widodo pada Januari 2015.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dua narapidana berinisial ER dan D di Lapas Kelas II B Sumedang, Jalan Prabu Geusan Ulun gagal melarikan diri usai terpergok siswa dan warga di area luar lapas, Selasa (3/12/2024).

Mereka kabur dari lapas dengan cara memanjat ke genteng di kamar mandi umum lalu meloncat ke luar dibantu sarung yang ditalikan.

Namun, aksi salah satu narapidana berhasil dipergoki oleh sejumlah siswa SMA dan warga setempat yang berada di luar lapas. Pelaku berhasil ditangkap sedangkan satu pelaku lainnya berhasil kabur dan tidak lama berselang ditangkap.

Rekaman video yang menunjukkan aksi sejumlah siswa dan warga menangkap narapidana viral di media sosial. Para pelaku pun kini telah dibawa ke Lapas Sumedang.

Kepala Lapas Kelas II B Sumedang Ratri Handoyo mengatakan kedua narapidana berinisial ER dan D telah merencanakan kabur dari lapas. Mereka mengamati kondisi pos 2 dan menggambar denah untuk memuluskan aksi melarikan diri.

"Mereka sudah melakukan perencanaan dengan menggambar," ucap dia kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).

Ia menuturkan kedua narapidana memanjat ke genteng dan melompat keluar area lapas. Mereka telah mempersiapkan sarung dalam upaya pelariannya.

Sebelum berupaya kabur, Handoyo mengatakan kedua narapidana sholat zuhur di masjid. Mereka lalu melihat kondisi pos 2 yang tidak terjaga karena petugas jaga tengah mengawal narapidana yang sakit ke rumah sakit. "Mereka kembali ke bloknya dan menaikki area kamar mandi umum blok a" kata dia.

Setelah berupaya kabur, ia mengatakan kedua narapidana ditangkap petugas dan masyarakat setempat. Kedua narapidana tersebut terlibat dalam kasus pencurian dan penipuan.

"Yang satu ditangkap di asrama PN tidak jauh dari lapas. Satu lagi ditangkap di dekat gedung Golkar sekitar 5 kilometer. Ia berjalan kaki," kata dia.

Ia mengaku jika Lapas Sumedang kekurangan petugas.