Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemulangan narapidana asing yang belakangan sedang dilakukan pemerintah Indonesia ke beberapa negara tidak melihat jenis pidananya.

Yusril mengatakan pemulangan napi asing dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan karena jenis hukuman yang diberikan pengadilan Indonesia kepada para napi asing tersebut merupakan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati sehingga menjadi fokus utama sejumlah negara yang meminta pemindahan napi itu.

"Itu yang jadi concern mereka. Kalau warga negara mereka dipidana kasus pencurian dan dihukum hanya satu tahun, mereka juga tidak akan gigih berusaha untuk memulangkan para napi tersebut ke negaranya," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hingga kini, terdapat tiga negara yang meminta pemindahan napi kepada Indonesia, yakni Filipina, Australia, dan Prancis. Tiga negara itu meminta pemindahan napi tindak pidana narkotika yang dihukum di Indonesia.

Pemerintah Filipina meminta pemindahan terpidana mati Mary Jane, kemudian Australia meminta pemindahan lima orang terpidana seumur hidup anggota Bali Nine, serta Prancis meminta pemindahan terpidana mati Serge Atlaoui.

Pemindahan Mary Jane sudah disepakati pemerintah Indonesia dan Filipina dengan beberapa syarat, sedangkan pemindahan terpidana Bali Nine berada dalam pembahasan mengenai syarat yang diajukan pemerintah Indonesia.

Sedangkan pemindahan Serge Atlaoui masih dalam proses menunggu kedatangan pemerintah Prancis untuk membahas kesepakatan.

Nantinya setelah dipulangkan ke negaranya, para napi tersebut akan ditangkal apabila ingin masuk ke Indonesia. Khusus pidana narkotika, penangkalan yang berlaku selama seumur hidup.

Tidak hanya menerima permintaan pemindahan napi asing, Yusril mengatakan pemerintah Indonesia saat ini juga gigih mengupayakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi untuk diampuni dan dipulangkan ke Indonesia, yang umumnya terjerat kasus pembunuhan.

"Kami tidak lihat kasusnya, tetapi lihat hukumannya. Di Saudi hanya pembunuhan yang bisa dijatuhi hukuman mati," ucap Yusril.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar publikasi Outlook Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (I-KHub CT/VE) 2024 dan Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE).

Adapun publikasi tersebut berisi hasil riset yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Agenda tersebut bertempat di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Selasa (3/12/2024).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol) Eddy Hartono mengatakan bahwa riset tersebut memiliki fokus penelitian berupa aksi jaringan terorisme di ruang siber yang masif tanpa adanya pertanda aksi terorisme yang nyata.

"Saat ini tidak terjadi serangan diatas permukaan, tetapi selama lima tahun terakhir di ruang siber digital ini menjadi wadah atau tempat bagi jaringan teror melakukan rekrutmen, propaganda hingga pendanaan terorisme,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Riset tersebut, lanjut dia, menjadi penguatan konsistensi dalam pencegahan secara komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Ini menjadi keyword bagi kita, agar kita konsisten melakukan pencegahan bersama kementerian/lembaga (K/L) dan seluruh stakeholder," imbuhnya.

Selain itu, Eddy juga berharap supaya Peta Jalan Komunikasi Strategis dapat menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan langkah strategis pencegahan aksi terorisme.

"Harapannya ini bisa menjadi rujukan K/L dalam melakukan langkah strategis dengan menyasar pada masyarakat, penyintas terorisme dan pelaku serta keluarganya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengapresiasi langkah BNPT atas peluncuran Outlook I-KHub CT/VE serta Peta Jalan Komunikasi Strategis.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan mengingat serangan siber sangat berbahaya.

"Kita tetap harus ingat bahwa ancaman di ruang siber merupakan senjata pemusnah, serangan yang sama bahayanya dengan serangan bom nuklir," ucapnya.

Budi berpesan agar K/L senantiasa bersinergi dalam mencegah penyalahgunaan ruang siber, memperkuat kapasitas, hingga mengimplementasikan Peta Jalan Komunikasi Strategis.

"Kemudian, mengintensifkan kontra narasi dan kontra propaganda, hingga mengimplementasikan Peta Jalan Komunikasi Strategis penanggulangan terorisme secara menyeluruh," tambahnya.

Perlu diketahui, publikasi Outlook I-KHub merupakan komitmen BNPT dalam memproduksi analisis strategis dan mengembangkan kajian terorisme berbasis riset guna menunjang kebijakan dan program penanggulangan terorisme yang tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan.

Hal tersebut ditujukan bagi seluruh komponen negara baik pusat maupun daerah serta unsur masyarakat sipil yang aktif mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme yang sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam konteks hak asasi manusia serta peran aktif berbagai pihak dalam menjamin akses informasi yang adil dan merata.

Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Guru Besar, Prof. Hafid Abbas di kantor KI DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu.

“Kami merasa bahwa kami tidak sendiri. Masih ada 'stakeholder' yang mendukung, termasuk guru besar dan mantan Komisioner Komnas HAM RI yang berkunjung ke tempat ini,” ujar Harry di Jakarta.

Harry juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini tidak hanya menjadi hak akses strategis, tetapi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM).

"Ke depan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak untuk akses strategis, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia," katanya.

Hal ini penting, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memahami pentingnya informasi publik. "Kami pun terus-menerus melakukan sosialisasi meskipun dengan berbagai keterbatasan, tetapi semangat kami tetap tinggi,” kata Harry.

Menurut Harry, hal ini menunjukkan bahwa akses informasi dianggap vital untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.

Dengan memberikan akses informasi yang memadai, kata Harry, masyarakat dapat lebih memahami situasi yang dihadapi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Sementara itu, Hafid Abbas menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis Komisi Informasi dalam pengelolaan informasi. Menurutnya, Komisi Informasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga memiliki fungsi kuasi-yudisial.

Hafid juga membahas tantangan dalam pengelolaan hak asasi manusia yang ditemui di 11 negara, dengan Uni Eropa dan Australia sebagai contoh yang berhasil.

Beberapa tantangan yang disebutkan meliputi sumber daya manusia (SDM) tentang kurangnya tenaga kerja yang memadai untuk menangani isu-isu hak asasi manusia.

Kemudian keselamatan individu tentang ancaman serius terhadap individu yang bersuara mengenai hak asasi manusia, termasuk risiko hilang atau menghadapi bahaya besar.

"Dan kondisi ekonomi tentang situasi ekonomi yang buruk, seperti pertumbuhan ekonomi negatif, yang dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pengelolaan hak asasi manusia," katanya.

Diskusi tersebut menekankan pentingnya akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi masyarakat dan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu tersebut.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan bantuan senilai Rp820 juta untuk mendukung pemulihan fisik, psikologis, dan ekonomi 22 penyintas tindak pidana terorisme di Indonesia timur. Bantuan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengentasan masalah sosial.

Bantuan tersebut diserahkan Manajemen Pupuk Kaltim di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor Jawa Barat, Senin (2/12).

SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim, Sutrisna mengatakan 22 penyintas yang menerima bantuan Pupuk Kaltim berasal dari berbagai daerah di Indonesia timur seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku, yang termasuk dalam wilayah tanggung jawab distribusi perusahaan.

Bantuan ini mencakup pendidikan, kesehatan, stimulan usaha, dan pemulihan fisik serta psikologis bagi korban terorisme, sebagai kontribusi Pupuk Kaltim untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

"Pupuk Kaltim memahami tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama. Maka melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," ungkap Sutrisna dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Sutrisna mengungkapkan Pupuk Kaltim akan terus berkolaborasi aktif dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk memberikan solusi nyata dalam mengatasi masalah sosial, termasuk pemulihan korban terorisme.

Hal ini sesuai dengan visi misi Pupuk Kaltim untuk mendukung berbagai sektor kehidupan secara proaktif, tidak hanya bagi masyarakat sekitar perusahaan, tetapi juga untuk Indonesia secara umum.

"Kami ingin memastikan korban tidak hanya pulih secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, sehingga bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," tambahnya.

Selain Pupuk Kaltim, anak usaha Pupuk Indonesia lainnya juga memberikan bantuan serupa di wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing. Total 49 penyintas menerima bantuan ini sebagai bentuk kontribusi BUMN dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

"Upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif. Hal ini mendasari semangat kami di Pupuk Indonesia Grup untuk turut memberikan dukungan di dalamnya," ucap Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan.

Kepala BNPT Komjen Pol, Eddy Hartono mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Grup untuk pemulihan korban terorisme di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menegaskan dukungan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, serta menunjukkan kehadiran negara dalam mendukung pemulihan korban.

"Kami menilai ini bentuk sinergi positif, untuk secara bersama meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme. Apalagi dukungan psikososial maupun kesehatan merupakan aspek penting untuk pemulihan," terang Eddy.

Dirinya pun berharap sinergi dan kerja sama yang terjalin antara Pupuk Kaltim dan BNPT dapat terus ditingkatkan, termasuk Pupuk Indonesia Grup, dalam upaya pengentasan potensi aksi terorisme yang jelas mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

"Semoga langkah baik ini dapat terus berkelanjutan, melalui sinergi yang lebih kuat antara BNPT bersama Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Grup," pungkas Eddy.

(akd/akd)

Jakarta -

Desember diperingati sebagai Bulan Hak Asasi Manusia Universal (Universal Human Rights Month). Bulan ini memperingati disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) atau DUHAM oleh Majelis Umum PBB.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap individu di seluruh dunia. Tanggal penetapan deklarasi ini, yakni 10 Desember kemudian diperingati sebagai Hari HAM Sedunia (World Human Rights Day).

Sejarah dan Latar Belakang

Mengutip dari Days of The Year, selama Perang Dunia II, ada empat tujuan dasar yang dinyatakan oleh Sekutu, bahwa setiap pria dan wanita harus mengetahui dan mengalami empat kebebasan. Kebebasan Berbicara, Kebebasan Beragama, Kebebasan dari rasa takut, dan Kebebasan dari kekurangan. Gagasan-gagasan ini telah ditetapkan dan ditegakkan, tetapi seperti yang diperjelas oleh kekejaman yang dilakukan oleh Hitler, gagasan-gagasan ini sangat tidak memadai untuk menjamin dan menegakkan kebebasan yang diwakilinya.

Maka terjadilah pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan 30 pasal yang mencakup segala sesuatu mulai dari hak-hak atas pendidikan, kebebasan, kesehatan, dan banyak lagi. Sejak saat itu, pasal-pasal tersebut telah membantu melindungi warga sipil pada masa perang atau kediktatoran, membantu memulangkan tawanan perang, dan memastikan bahwa setiap orang di mana pun dapat hidup dengan bebas dan aman. Pasal-pasal tersebut termuat dalam Deklarasi Universal HAM.

30 Jenis Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut, ada 30 jenis hak asasi manusia yang telah diterima dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu:

1. Kebebasan dan kesetaraan
2. HAM untuk semua
3. Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan
4. Hak untuk bebas dari perbudakan
5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan
6. Hak atas kesetaraan di mata hukum
7. Hak akses terhadap hukum
8. Hak mendapat pendampingan hukum
9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum
10. Hak diadili secara adil dan terbuka
11. Tidak bersalah hingga terbukti bersalah
12. Hak atas privasi
13. Bebas berpindah tempat
14. Berhak mendapatkan perlindungan
15. Hak atas kewarganegaraan
16. HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat
17. Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada
18. Tatanan sosial dan internasional
19. Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya
20. Hak mendapatkan Pendidikan
21. Hak jaminan kesehatan
22. Hak istirahat
23. Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja
24. Hak mendapat jaminan sosial
25. Berpartisipasi dalam demokrasi
26. Kebebasan berkumpul secara damai
27. Kebebasan berekspresi
28. Hak memeluk agama
29. Hak atas properti pribadi
30. Hak menikah dan membangun keluarga

Lihat juga video: Peringati Hari HAM Sedunia, Aktivis 98 Beri Pesan Jelang Pilpres

[Gambas:Video 20detik]

(wia/imk)

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti permohonan perlindungan dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berat oleh oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan belasan warga mengalami luka-luka itu terjadi pada Jumat, 8 November 2024.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Sri Suparyati bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan pun telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses ini meliputi penelaahan, pengumpulan data dan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Penelaahan LPSK mengungkap bahwa insiden bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka serius, termasuk luka robek di kepala dan tangan.

Berdasar kesaksian warga, ada juga pembacokan, pemukulan, dan perusakan rumah-rumah warga selama serangan berlangsung.

Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan beberapa oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

LPSK memastikan seluruh permohonan perlindungan yang diterima akan melalui proses penelaahan komprehensif sebelum diputuskan.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Sri.

Jakarta: Baru-baru ini viral di media sosial, penceramah kondang Gus Miftah melontarkan kata-kata kasar yang bernada merendahkan kepada seorang penjual es teh di sebuah acara pengajian.

Tindakan tersebut menuai kecaman dari publik yang menilai Gus Miftah telah mempermalukan seorang pedagang kecil di depan umum.

Dalam video yang beredar, Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh yang hadir di acara tersebut. Ia bahkan mengucapkan kata-kata 'gob*ok' yang ditujukan kepada pedagang itu.
Penjual es teh yang menjadi korban olok-olok Gus Miftah hanya terdiam di tengah-tengah para hadirin yang tertawa. Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial dan mengundang banyak reaksi negatif dari warganet.

Baca juga: PKB Akui Sosok Miftah Bertentangan dengan Karakter Prabowo

Allah SWT membenci perbuatan merendahkan orang lain

Menghina ataupun merendahkan orang lain dalam Islam termasuk perbuatan tercela dan dibenci Allah SWT.

Hal ini berlaku baik dalam situasi serius maupun bercanda, merendahkan orang lain tidak dibenarkan karena menyebabkan yang dihina sakit hati.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa Allah SWT membenci orang yang suka menghina orang lain.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.” (QS. Al Hujurat: 11).

Baca juga: Fakta-fakta Miftah Olok-olok Penjual Es Teh Hingga Berujung Permintaan Maaf

Merendahkan orang lain kategori sifat sombong

Imam Ibn Katsir berkata dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim bahwa, ayat di atas berisi larangan meremehkan dan menghina orang lain. Sebab, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori sombong. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:



Artinya: “Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” (HR. Muslim).

Selain dari ayat Alquran, larangan menghina orang lain juga banyak tercantum dalam hadits berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu ketika Rasulullah ditanya tentang hukuman bagi orang yang menghina orang lain, maka beliau radhiyallahu ‘anhu berkata:



Artinya: “Itu perbuatan buruk, terdapat hukuman ta’zir (hukuman yang kadarnya tidak ditentukan secara baku oleh syari'at), namun tidak ada hukuman hadd (hukuman baku yang telah ditentutan kadarnya oleh syari'at) untuknya.” (HR. Al-Baihaqi 8: 253 dan dinilai hasan oleh Al-Albani).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Jakarta -

Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Masri Ikoni menolak usulan terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. Masri mengatakan hal itu merupakan upaya mundur dari cita-cita reformasi.

"Wacana menjadikan Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya mundur dalam melaksanakan cita-cita reformasi. Setiap lembaga dalam pemerintahan harus berdaulat karena memiliki tugas dan wewenang masing-masing, terutama institusi kepolisian," kata Masri dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

Masri menilai, jika wacana tersebut dipaksakan, akan berdampak pada hilangnya independensi dari lembaga kepolisian. Selain itu, ruang gerak lembaga kepolisian terbatas dan bisa menjadi alat politisasi oleh elite-elite politik karena kementerian merupakan bagian dari lembaga politik.

"Pasal 30 UUD 1945 jelas mengatur tentang pertahanan negara, yaitu di antaranya mencakup tugas dan wewenang lembaga TNI dan lembaga kepolisian. Artinya, dua lembaga tersebut seharusnya terpisah dan melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan amanat konstitusi," imbuh Masri.

Masri menegaskan TNI dan Polri merupakan satu kesatuan untuk menjamin keamanan dan pertahanan sesuai dengan amanat UUD 1945. Sedangkan pemisahan lembaga TNI dan lembaga kepolisian merupakan bentuk mewujudkan cita-cita reformasi.

"Selain itu, keberadaan Polri di bawah TNI atau Kemendagri tidak akan memengaruhi baik atau buruknya citra kepolisian karena hal itu tergantung pada internal lembaga tersebut, sehingga wacana ini sama sekali tidak ada urgensinya," tutur Masri.

"Selama ini, Polri sudah menunjukkan kinerja yang baik, dari berbagai aspek. Terutama aspek penegakan hukum, reformasi Polri di bawah Mendagri bukan sekadar tidak relevan, tapi juga tidak searah dengan konstitusi. Polri harus tetap di bawah langsung Presiden. Sebagai panglima tertinggi, agar independensi lembaga kepolisian tetap terjaga," sambung dia.

(knv/fjp)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Hukum dan HAM akan mengkaji ulang sebanyak 5.267 Peraturan di Kementerian Hukum. Hal ini untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian.

“Sejumlah Peraturan Menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah Peraturan Menteri yang dikeluarkan,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dikatakan Supratman, berkaca pada kondisi empiris, terdapat Peraturan Menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai. Hal ini mendorong adanya peningkatan kualitas kebijakan untuk peningkatan startegi kebijakan hukum dan mendukung program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. 

“Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,” tambahnya.

Supratman menuturkan sepanjang tahun 2019 hingga 2023 terdapat 5.267 Peraturan Menteri yang diterbitkan, di antaranya Kementerian Hukum menyumbang sebanyak 3,2% dari total tersebut. Dia menyebut ini sebagai hiper regulasi, dan dikhawatirkan menyebabkan tumpang tindih peraturan dengan kementerian atau lembaga lain.

Karena itu, Supratman menekankan pentingnya peran strategis hukum untuk mengatasi hiper regulasi tersebut. Kajian ulang itu akan dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan. Aspek meaningful public participation juga akan menjadi perhatian. 

“Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum,” tandasnya.

Sebagai informasi, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, membantah kliennya ingin rujuk dari Paula Verhoeven.

Kata Fahmi, Baim-lah yang menggugat cerai Paula Verhoeven.

"Saat ini, sekali lagi saya sampaikan ya yang mengajukan gugatan cerai itu adalah Muhammad Ibrahim. Jadi mustahil dia ingin melakukan yang selama ini damainya ditolak, ingin damai, ingin rujuk. Itu semua mustahil," ujar Fahmi di PA Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Fahmi menegaskan bahwa Baim ingin bercerai dari Paula Verhoeven.

Fahmi menyebut keputusan Baim sudah bulat ingin menceraikan Paula.

"Jadi kalau Baim ingin rujuk tinggal cabut gugatan, selesai. Supaya jangan ada kalimat yang selama ini Baim ingin rujuk karena gugatannya seperti itu yang mengajukan gugatan adalah Baim. Artinya kapan saja Baim bisa mencabut gugatan sebelum putusan," ucap Fahmi Bachmid.

Fahmi mengatakan, dalam mediasi awal antara Baim dan Paula tidak terjadi kesepakatan.

Namun, kesepakatan yang tidak terjadi itu karena perihal anak-anak, bukan soal perceraian. Sebab Paula pun menyetujui perceraian ini.

"Di dalam perdamaian tidak terjadi kesepakatan, tapi bukan kesepakatan terkait perceraian tapi kesepakatan terhadap anak," kata Fahmi.

Di kesempatan yang sama, Baim Wong berharap proses perceraiannya segera selesai.

Baim Wong ingin berpisah dengan Paula secara baik-baik saja.

"Iyalah (segera selesai) dan pengin selesai baik-baik. Dari awal kita mau selesaikan baik-baik. Ingat semua ini sudah ada perdamaian dan sudah diiyakan oleh pihaknya Paula, jadi ketika berbicara sudah ada (omongan cerai) tapi materi (cerai) tidak disepakati," tutur Baim Wong.

Sebagai informasi, Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024.

Baim menduga Paula berselingkuh. Permohonan talak cerai sutradara film Lembayung itu teregister dengan nomor perkara 3477/Pdt.G/2024/PA.JS per 8 Oktober 2024.

Namun belakangan Paula membantah ia berselingkuh dari Baim Wong.

Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018. Keduanya dikaruniai dua anak laki-laki.

Bondowoso (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo membawahi Bondowoso, Jawa Timur, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menandatangani nota kesepahaman (MoU) bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Manajer PT PLN UP3 Situbondo Eka Panji Saptaprasetya dalam keterangan di Bondowoso, Rabu, mengatakan perjanjian kerja sama antar PLN UP3 Situbondo dan Kejari Bondowoso ini juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan menjamin keberlanjutan operasional PLN UP3 Situbondo.

"Kerja sama ini akan memperkuat posisi PLN dalam menjalankan tugas pelayanan kelistrikan serta melindungi aset negara melalui dukungan hukum yang profesional," ujarnya.

Menurut Eka Panji, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen PLN dengan kejaksaan dalam meningkatkan sinergitas.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Dzakiyul Fikri menyambut baik kerja sama dengan PLN yang bertujuan untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.

"Ini bagian dari memberikan perlindungan hukum terhadap aset negara dan pelayanan masyarakat yang lebih baik," katanya.

Dzakiyul Fikri berharap melalui perjanjian ini PLN UP3 Situbondo dapat terus meningkatkan kualitas layanan kelistrikan, sekaligus menjalankan operasional perusahaan dengan mematuhi aspek hukum yang berlaku.

"Semoga ini memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.