NATUNA, iNews.id - Satresnarkoba Polres Natuna mengamankan dua pria atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Mereka ditangkap pada Februari 2025 lalu, bersama sejumlah barang bukti, termasuk satu unit mobil dinas.

Keduanya adalah seorang sekuriti dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai dan seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Satpol PP Kabupaten Natuna.

Kepala Seksi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Tito Teguh Raharjo, membenarkan bahwa sekuriti yang diamankan adalah Rian, seorang pegawai kontrak yang bertugas sebagai penjaga malam.

"Memang ada sekuriti bernama Rian. Informasinya diamankan karena kasus narkoba. Dia pakai mobil dinas kami tanpa izin," ujar Tito, Senin (5/5/2025).

Menurut Tito, saat ditangkap, Rian tengah menggunakan mobil dinas imigrasi tanpa sepengetahuan pihak kantor. Mobil tersebut sempat disita polisi sebagai barang bukti. Namun, kini kendaraan itu telah dikembalikan.

"Mobilnya sudah kami ambil karena tidak ada kaitan langsung dengan instansi, hanya pelanggaran personal," tambahnya.

Sementara itu, oknum ASN yang juga diamankan adalah Wan Windra, pegawai Satpol PP Kabupaten Natuna.

Kepala Satpol PP, Irlizar, mengaku belum dapat memberikan komentar lebih jauh. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa Wan Windra masih menerima gaji hingga kini.

"Saya belum bisa komentar banyak. Tapi dia masih menerima gaji, walaupun tunjangan sudah tidak diberikan," jelasnya.

Kasubsi Penmas Sihumas Polres Natuna, Aipda David Arviad, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan soal pengembalian mobil dinas tersebut.

Polres Natuna berencana menggelar konferensi pers pada Rabu (7/5/2025) untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. "Hari Rabu nanti akan ada konferensi pers. Soal mobil dinas, silakan ditanyakan langsung ke Kasat saat konferensi," tutup David.

Editor : S. Widodo

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Dia berpandangan bahwa memang seharusnya perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

“Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuknegara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukumserta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/5/2025).

Selain itu, Yusril melihat bahwa UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (APH).

Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kala itu, ujarnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

“Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.

Lebih jauh, Yusril menilai RUU Perampasan Aset sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

“Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri,” tutup dia.

Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi 'lampu hijau' bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.

Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi. Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara.

“Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar hukum telah diwartakan Kantor berita ANTARA pada Minggu (4/5), mulai dari kasus dugaan keracunan miras di Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, hingga penyelundupan 321.990 ekor benih bening lobster (BBL) di Batam, Kepulauan Riau, berhasil digagalkan.

Berikut berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak pagi ini.

1. Anggota DPR minta pemerintah tindak tegas kasus Lapas Bukittinggi

Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus meminta pemerintah untuk menindak tegas kasus keracunan massal akibat minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada toleransi dalam penindakan kasus yang menyebabkan dua narapidana Lapas Bukittinggi meninggal dunia.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kodim 1608/Bima tangkap tiga tersangka dan sita 32 paket narkoba

Kodim 1608/Bima melalui jajaran Koramil 1608-04/Woha bersama Unit Intel Kodim 1608/Bima menangkap tiga orang tersangka, dan menyita 32 paket narkoba seberat 38,68 gram dalam penggerebekan di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (1/5) malam.

Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (4/5), mengatakan bahwa penggerebekan tersebut merupakan bentuk komitmen TNI dalam memberantas narkoba.

Baca selengkapnya di sini.

3. Anggota DPR minta Kemendagri longgarkan efisiensi bagi Papua

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta Kementerian Dalam Negeri melonggarkan efisiensi anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua.

Menurut dia, kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, workshop, dan lain sebagainya, masih diperlukan bagi masyarakat Papua demi pembangunan SDM.

Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang ( RUU) Perampasan Aset dalam upaya pemberasan korupsi. Banyak pihak merespons positif atas sikap Prabowo tersebut.

Dukungan Prabowo terhadap RUU Perampasan Aset disampaikan dalam pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, sudah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gua tarik ajalah itu," kata Prabowo.



Respons positif datang dari sejumlah pihak atas pernyataan Prabowo tersebut. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, jika RUU Perampasan Aset disahkan, maka akan memperkuat kerja KPK sebagai badan yang menangani tindak pidana korupsi.

"Saya yakin bila pengesahan RUU tentang Perampasan Aset dilaksanakan, bisa memperkuat kerja KPK sebagai lembaga negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia," kata Tanak melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/20245).

"Termasuk mengembalikan kerugian keuangan negara (asset recorvery) yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi," katanya.

Sambutan positif juga datang dari Kejaksaan Agung (Kejagung). "Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu,? kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, Senin (5/5/2025).

Dia menilai, Presiden Prabowo memahami kebutuhan para penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi. "Kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH, dalam menjalankan tugasnya utamanya dalam pemberantasan TPK (Tindak Pidana Korupsi)," katanya.

Sementara itu, Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset kini sudah tidak ada lagi hambatan dari segi politik. Ia menjelaskan, dengan adanya pernyataan Prabowo tersebut, para menteri di kabinet hingga partai politik koalisi akan berupaya merealisasikan RUU Perampasan Aset.



Terlebih, kata Yudi, mayoritas anggota DPR yang duduk di Senayan merupakan anggota partai politik koalisi Prabowo. "Artinya seharusnya tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi hambatan politik seperti yang pernah diutarakan Menteri Hukum ketika melakukan konpers beberapa saat yang lalu," kata Yudi saat dihubungi Minggu (4/5/2025).

"Apalagi kita tahu ketua-ketua umum menjadi menteri juga yang menjadi koalisi. Artinya tentu mereka harus menyampaikan kepada anggotanya yang menjadi Anggota DPR di Parlemen untuk segera membahas dengan pemerintah memasukkan dalam prolegnas dan kita harap tahun ini segera disahkan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar hukum telah diwartakan Kantor berita ANTARA pada Minggu (4/5), mulai dari kasus dugaan keracunan miras di Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, hingga penyelundupan 321.990 ekor benih bening lobster (BBL) di Batam, Kepulauan Riau, berhasil digagalkan.

Berikut berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak pagi ini.

1. Anggota DPR minta pemerintah tindak tegas kasus Lapas Bukittinggi

Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus meminta pemerintah untuk menindak tegas kasus keracunan massal akibat minuman keras (miras) oplosan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada toleransi dalam penindakan kasus yang menyebabkan dua narapidana Lapas Bukittinggi meninggal dunia.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kodim 1608/Bima tangkap tiga tersangka dan sita 32 paket narkoba

Kodim 1608/Bima melalui jajaran Koramil 1608-04/Woha bersama Unit Intel Kodim 1608/Bima menangkap tiga orang tersangka, dan menyita 32 paket narkoba seberat 38,68 gram dalam penggerebekan di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (1/5) malam.

Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (4/5), mengatakan bahwa penggerebekan tersebut merupakan bentuk komitmen TNI dalam memberantas narkoba.

Baca selengkapnya di sini.

3. Anggota DPR minta Kemendagri longgarkan efisiensi bagi Papua

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta Kementerian Dalam Negeri melonggarkan efisiensi anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua.

Menurut dia, kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, workshop, dan lain sebagainya, masih diperlukan bagi masyarakat Papua demi pembangunan SDM.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polres Rote Ndao tangkap enam WNA China yang terdampar di Rote

Kepolisian Resor Rote Ndao, Polda Nusa Tenggara Timur menangkap enam WNA asal China yang terdampar di perairan bagian selatan Rote Ndao, setelah diusir oleh polisi perairan Australia ketika hendak masuk ke wilayah negara tersebut.

“Betul ada penangkapan. Ada WNA China yang terdampar di perairan Rote Ndao,” kata Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono saat dihubungi dari Kupang, Minggu (4/5) malam.

Baca selengkapnya di sini.

5. Bea Cukai Batam: 321.990 ekor BBL diduga akan diselundupkan ke Vietnam

Kepala Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, Zaky Firmansyah mengatakan 321.990 ekor benih bening lobster (BBL) yang diselundupkan menggunakan kargo maskapai penerbangan di Bandara Hang Nadim Batam diduga hendak dikirim ke Vietnam.

“Diduga barang bila lolos masuk Batam akan dibawa ke Vietnam via Singapura,” kata Zaky saat dikonfirmasi ANTARA, di Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang ( RUU) Perampasan Aset . Menurut Kejagung, sikap itu menunjukkan bahwa presiden memahami kebutuhan penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi.

"Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dikutip, Senin (5/5/2025).

Harli menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan para penegak hukum dalam upaya memberantas korupsi.



"Kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH (aparat penegak hukum) dalam menjalankan tugasnya, utamanya dalam pemberantasan TPK (Tindak Pidana Korupsi)," ujarnya.

Lewat UU itu, lanjut dia, upaya pemulihan keuangan negara melalui perampasan aset koruptor bisa dilakukan dengan lebih cepat.

"UU perampasan aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh terkait Undang-Undang Perampasan Aset dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset. Saya mendukung," kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional Monas, Jakarta Pusat Kamis (1/5/2025).



Prabowo juga mendukung adanya UU Perampasan Aset. Menurutnya, para koruptor harus mengembalikan aset-aset yang sudah di korupsi. Ia menyerukan dan mengajak para buruh bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap para korupsi di Indonesia.

"Saya mendukung, enak aja udah nyolong nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja lah itu. Setuju? Bagaimana, kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" katanya.

London -

Tak ada pemenang dalam derby London antara West Ham United vs Tottenham Hotspur. Laga berakhir dengan skor 1-1.

Duel West Ham United vs Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di London Stadium, Minggu (4/5/2025) malam WIB. Derby London ini mempertemukan dua tim yang sedang terpuruk, tuan rumah di posisi 17 dan tamunya tepat di atasnya.

Tim tamu memimpin pada menit ke-15 memanfaatkan kesalahan Max Kilman yang gagal menyapu bola. Bola direbut oleh Mathys Tel, lalu dioper ke Wilson Odobert yang lantas menuntaskan dengan mudah ke gawang.

GOL! West Ham membalas pada menit ke-28. Jarrod Bowen menerima umpan terobosan dari Aaron Wan-Bissaka, lalu mengolongi kiper Guglielmo Vicario dari jarak dekat.

Tottenham menebar ancaman selepas turun minum melalui Tel. Sepakannya dari sisi kiri dihentikan kiper Aplhonse Areola.

Spurs menebar ancaman lain melalui Pape Sarr pada menit ke-79. Bola sepakannya masih sedikit di atas gawang.

West Ham membangun serangan pada menit ke-82. Umpan lambung James Ward-Prowse ditaunduk Bowen, namun belum menghasilkan apapun.

Dengan hasil ini, kedua tim tak berubah posisi di papan klasemen Premier League. Spurs di peringkat 16 dengan koleksi 38 poin dan West Ham satu poin di belakangnya.

Susunan pemain

West Ham United: Areola, Todibo (Coufal 80'), Kilman, Cresswell (Mavropanos 88'), Wan-Bissaka, Soucek (Soler 80'), Paqueta (Ward-Prowse 80'), Emerson, Bowen, Kudus, Fuellkrug (Ferguson 80')

Tottenham Hotspurs: Vicario, Gray, Danso, Davies, Spence, Kulusevski, Sarr, Bissouma, Odobert, Tel, Richarlison (Moore 68')

(raw/nds)

Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada 2024. Pemprov Sulsel mendapat predikat memuaskan.

Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai indeks Pemprov Sulsel naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada tahun 2024. Capaian ini tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kepala Biro Organisasi Setda Sulsel, Bustanul Arifin menyatakan, peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel. Selain itu kerja keras perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.

"Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar," ujar Bustanul dalam keterangannya dikutip, Minggu (4/5/2025).

Pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sedangkan pada reformasi birokrasi general, peningkatan signifikan pada capaian penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik (91), tingkat digitalisasi arsip (84,55), indeks reformasi hukum (98,16), tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (Level 5), indeks SPBE (3,94) dan arsitektur SPBE (Level 3).

Capaian indeks reformasi birokrasi ini juga tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.

Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.

"Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional," imbuh Bustanul.

Diketahui, pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.

(sar/hsr)

Jakarta -

Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang melibatkan mobil listrik BYD dengan mobil Chevrolet di Tol Sedyatmo, Pluit, Jakarta Utara. Polisi menjamin pengemudi tabrak lari BYD akan diproses hukum.

"Polisi akan memproses sesuai dengan norma hukum dan fakta," kata Wadirlantas AKBP Argo Wiyono saat dihubungi, Minggu (4/5/2025).

Argo mengatakan saat ini pengemudi BYD masih mengalami trauma. Namun pihak keluarga menjamin akan mengantarkan pengemudi BYD ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

"Saat ini karena melihat kondisi yang bersangkutan masih ada pasca trauma dan jaminan dari pihak keluarga yang kooperatif sehingga belum dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Argo menegaskan kembali pemilik mobil BYD akan menyerahkan diri. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti.

"Iya betul (akan menyerahkan diri). Untuk BB (barang bukti) sudah diamankan pihak Laka Satwil Jakut," ucapnya.

Dia menyebut pemilik mobil BYD merupakan warga Jelambar, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, bayi berumur dua bulan jadi korban.

"Teridentifikasi warga Jelambar-Jakbar," terangnya.

Kasat PJR Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono sebelumnya mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (3/5) dinihari pukul 00.24 WIB. Dia menjelaskan kejadian kecelakaan terjadi di Km 22.00 B atas arah Jaya.

"Kedua kendaraan dari arah Kamal berjalan menuju Jaya, di Km 22 B atas arah Jaya, kendaraan Chevrolet berada di jalur satu ditabrak oleh kendaraan BYD dan keluar jalur, posisi terakhir di bahu jalan," kata Kompol Dhanar kepada wartawan, Sabtu (3/5).

Dia menjelaskan selepas menabrak mobil Chevrolet yang dikemudikan oleh Choirul Ilyas, kendaraan mobil listrik BYD dengan nomor polisi B 1547 BNV kabur meninggalkan lokasi. Namun, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) diduga milik mobil listrik BYD tersebut tertinggal di lokasi kejadian.

Akibat kecelakaan ini, bayi berusia dua bulan yang berada di dalam mobil Chevrolet mengalami luka ringan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara mobil Chevrolet mengalami kerusakan pada bagian belakang.

"Korban seorang bayi berusia 2 bulan bernama C luka ringan. Kendaraan Chevrolet mengalami kerusakan bagian body kiri dan bagian belakang serta ban kanan pecah," terang Dhanar.

'Lihat juga Video: Detik-detik Mobil BYD Kabur Usai Tabrakan di Tol Sedyatmo'

(fca/fca)

Jakarta -

Pengacara Ana Sofa Yuking dan aktor Adipura Prabahaswara mengunjungi Rutan Pondok Bambu di kawasan Jakarta Timur pada 2 Mei 2025.

Keduanya menghadiri acara halal bihalal sekaligus bakti sosial yang digelar Peradi SAI (Suara Advokat Indonesia). Ana Sofa Yuking dan Adipura diketahui aktif memberikan tausiyah keagamaan dalam setiap tersebut.

Pengacara selebgram Cut Intan Nabila itu dalam sambutannya mewakili DPN Peradi SAI mengatakan adanya kegiatan bakti sosial dan halal bihalal ini merupakan bagian dari komitmen Peradi SAI dalam menjaga solidaritas antar sesama umat manusia.

"Setelah bebas, pastikan ibu-ibu sekalian memiliki rencana hidup yang jelas untuk memulai hidup baru. Cari pekerjaan yang halal, jalin hubungan yang baik dengan keluarga dan masyarakat. Jadilah warga negara yang baik, taat hukum dan tidak mengulangi kembali perbuatannya yang melanggar hukum," ungkap Ana Sofa Yuking dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/4/2025).

Adipura juga tak lupa memberikan pesan mendalam bagi semua tahanan yang hadir dalam kesempatan itu.

"Setiap manusia selalu ada kesempatan untuk hijrah. Asalkan memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki diri, mengambil pelajaran dari setiap takdir yang sudah dilalui," kata Adipura.

Nebi Viarleni selaku Kepala Rutan Pondok Bambu mengucapkan terima kasih kepada Peradi SAI yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi tahanan di Rutan Pondok Bambu. Ia menuturkan kepedulian Peradi SAI kepada tahanan sangat menginspirasi.

Dalam kesempatan tersebut, Peradi SAI memberikan penyuluhan hukum kepada para tahanan yang disampaikan oleh Patra M Zen selaku Sekjen Peradi SAI yang mewakili Ketua Umum Peradi SAI, Juniver Girsang yang berhalangan hadir karena sedang berada di Chicago, Amerika Serikat.

"Advokat harus memastikan untuk bahwa tahanan yang tidak bersalah untuk dibela semaksimal mungkin sampai dibebaskan. Kalau bersalah dengan alasan yang dapat dibenarkan, agar dapat dihukum yang seringan-ringannya. Advokat tidak boleh membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar," jelas Patra.

(wes/mau)

LONDON - Delapan orang ditangkap dalam dua penyelidikan polisi antiterorisme yang terpisah di Inggris .

"Lima orang ditangkap di berbagai lokasi di Inggris pada hari Sabtu sebagai bagian dari penyelidikan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap sebuah rencana untuk menargetkan tempat tertentu," kata Kepolisian Metropolitan, dilansir BBC.

Empat orang - dua berusia 29 tahun, satu berusia 40 tahun, dan satu berusia 46 tahun - adalah warga negara Iran. Polisi mengatakan kewarganegaraan dan usia orang kelima masih dalam proses.

Tiga orang lainnya, semuanya warga negara Iran, ditangkap di London pada hari Sabtu sebagai bagian dari penyelidikan polisi antiteror yang terpisah. Polisi mengatakan kedua operasi itu tidak saling terkait.

Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper berterima kasih kepada polisi dan dinas keamanan "atas tindakan yang telah mereka ambil untuk menjaga keamanan negara kita".

Dia berkata: "Ini adalah peristiwa serius yang menunjukkan kebutuhan berkelanjutan untuk menyesuaikan respons kita terhadap ancaman keamanan nasional."

Dalam operasi penangkapan lima orang tersebut, empat orang ditahan berdasarkan Undang-Undang Terorisme. Orang kelima ditangkap berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana (Pace).

Kelima orang tersebut ditangkap atas dugaan persiapan aksi terorisme.

Orang-orang tersebut ditangkap di Swindon, London barat, Stockport, Rochdale, dan Manchester dan masih dalam tahanan polisi.

Polisi mengatakan penyelidikan tersebut terkait dengan dugaan rencana untuk menargetkan "lokasi tertentu".

"Lokasi yang terkena dampak", yang tidak disebutkan namanya, telah diberitahu dan didukung oleh polisi, tambah Met.

Penyelidikan tersebut dipimpin oleh komando kontraterorisme Met, yang didukung oleh petugas dari Kepolisian Greater Manchester dan Kepolisian Wiltshire, serta petugas kontraterorisme dari seluruh negeri.

"Penyelidikan masih dalam tahap awal dan kami sedang menjajaki berbagai jalur penyelidikan untuk menetapkan potensi motivasi serta mengidentifikasi apakah mungkin ada risiko lebih lanjut bagi publik terkait masalah ini," kata Komandan Dominic Murphy, kepala komando kontraterorisme Met.

"Kami memahami bahwa publik mungkin khawatir dan seperti biasa, saya akan meminta mereka untuk tetap waspada dan jika mereka melihat atau mendengar sesuatu yang mengkhawatirkan mereka, segera hubungi kami."

Dalam operasi terpisah, Met mengatakan tiga pria, berusia 39, 44, dan 55 tahun, ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional di tiga alamat terpisah di London barat laut dan London barat dan telah ditahan sementara penggeledahan terus berlanjut.

Polisi mengatakan penyelidikan ini tidak terkait dengan penangkapan kelima orang tersebut.

LONDON, KOMPAS.com – Kepolisian Inggris mengumumkan pada Minggu (4/5/2025) bahwa mereka telah menangkap lima orang terkait dugaan persiapan aksi teroris. Empat dari mereka diketahui merupakan warga negara Iran.

Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi, antara lain London, Swindon, dan Greater Manchester.

Kelima orang yang ditangkap dijerat dengan tuduhan "tindak pidana terorisme," menurut pernyataan resmi dari Kepolisian Metropolitan London.

Kelima pria yang ditangkap, dengan rentang usia antara 29 hingga 46 tahun, ditahan oleh Kepolisian Antiterorisme pada Sabtu lalu.

Mereka diduga terlibat dalam "rencana untuk menargetkan suatu tempat tertentu," meskipun lokasi yang dimaksud belum diungkapkan. Hingga kini, mereka masih berada dalam tahanan.

Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk memastikan kewarganegaraan salah satu pria yang ditangkap, yang masih dalam proses identifikasi, kata pihak kepolisian.

Dominic Murphy, Kepala Kontraterorisme Kepolisian Metropolitan, menegaskan, penyelidikan ini berlangsung cepat dan pihaknya bekerja sama erat dengan pihak-pihak terkait untuk terus memberikan informasi terbaru.

"Penyelidikan masih dalam tahap awal, dan kami sedang menyelidiki berbagai jalur untuk menetapkan potensi motivasi serta mengevaluasi risiko lebih lanjut terhadap publik," tambah Murphy, sebagaimana diberitakan AFP.

Selain itu, tiga pria lainnya yang semuanya warga negara Iran, juga ditangkap di London dalam operasi terpisah yang dilakukan oleh Polisi Antiterorisme pada hari Sabtu.

Ketiga pria tersebut, yang berusia 39, 44, dan 55 tahun, dijerat dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang memberi otoritas lebih besar bagi penegak hukum untuk menangani "ancaman negara," termasuk campur tangan asing dan spionase.

Menteri Dalam Negeri Inggris, Yvette Cooper, memberikan apresiasi kepada polisi dalam pernyataannya.

"Ini adalah peristiwa yang serius dan menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian respons terhadap ancaman terhadap keamanan nasional," ujar Cooper.

"Pemerintah terus bekerja sama dengan polisi dan badan intelijen untuk mendukung tindakan serta penilaian keamanan yang diperlukan guna menjaga keselamatan negara," jelas dia.