Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan jika seorang presiden di Republik Indonesia menggiring dan memanfaatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam politik praktis, negara dalam bahaya. TNI dan Polri harus selamanya tegak lurus kepada negara berdasarkan Pancasila.

"Undang-Undang melarang TNI dan Polri melakukan politik partisan dan golongan. Makanya sebagai anak kolong yang makan beras negara, semua Generasi Muda FKPPI harus tegak lurus, sejalan dan sebangun dengan politik TNI dan Polri yang tegak lurus kepada negara berdasarkan Pancasila," tegas Ahmad Basarah dalam keterangan, Rabu (4/12/24).

Dia menegaskan Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan TNI harus profesional. Hal itu diungkapkan oleh saat memberi pengarahan dalam acara Rapimsus dan Rakernas Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putera-Puteri TNI/Polri (FKPPI) di Bogor, hari ini.

"Dalam Undang-Undang tentang TNI itu, khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf d, jelas dinyatakan anggota TNI harus menjadi tentara yang terlatih, terdidik, tidak berpolitik praktis, juga tidak berbisnis," tutur Ahmad Basarah.

Sedangkan peran dan netralitas politik Polri, menurutnya, ditegaskan dalam Pasal 28 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal itu menyatakan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Bukan hanya itu, doktor bidang hukum tata negara lulusan Universitas Diponegoro ini juga menegaskan demi terlaksananya netralitas Polri tadi, ayat 2 pasal itu sampai menegaskan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

"Itu artinya Polri benar-benar harus netral, tidak boleh digiring-giring ke dalam politik praktis," tegas Ahmad Basarah.

Dari media massa dan informasi para pengamat pemilu, Ahmad Basarah mengaku mendengar bahwa dalam Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024, aparat Polri diduga kuat dimobilisasi untuk memenangkan kontestan tertentu. Media massa menyebut mereka sebagai Parcok alias Partai Coklat, warna seragam yang digunakan aparat Polri.

Dia menyampaikan kepada peserta Rapimsus dan Rakernas GM FKPPI 2024 agar mereka fokus bekerja pada tiga target, masing-masing meningkatkan kapasitas generasi muda GM FKPPI melalui pengembangan karakter, melakukan konsolidasi organisasi, dan terakhir memastikan semua program GM FKPPI selaras dengan visi Indonesia 2045.

"Sekali lagi saya ingatkan, membawa-bawa institusi TNI dan Polri ke dalam politik praktis akan sangat membahayakan negara, apalagi jika itu dilakukan oleh seorang presiden. Ingat, anggota kedua institusi itu diizinkan membawa senjata api. Apa jadinya jika mereka yang masih aktif masuk politik praktis, atau sengaja dimasuk-masukkan ke dalam politik praktis, bisa-bisa demokrasi akan mati suri," tutup Ahmad Basarah.

(anl/ega)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 mengutamakan aspek rehabilitasi, namun tidak meninggalkan aspek penegakan hukum.

Menurut ia, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan tetap diberikan untuk memberi efek jera.

"Bahwa apakah dua-duanya akan diterapkan, yakni penegakan hukum dan rehabilitasi dalam RUU Narkotika, ini tergantung dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Narkotika dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focalpoint-nya," kata Eddy, sapaan akrab Wamenkum, saat media gathering di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, Eddy mengingatkan bahwa rehabilitasi sebenarnya merupakan bagian dari sanksi pidana apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam undang-undang tersebut, ia menjelaskan apabila seorang terpidana kasus narkotika dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan rehabilitasi 12 bulan, maka terpidana itu hanya akan dipenjara selama satu tahun dan setahun sisanya akan menjalani rehabilitasi.

"Jadi, sebenarnya dalam Undang-Undang 35/2009, rehabilitasi itu bagian dari putusan pengadilan," jelasnya.

Maka dari itu, sambung Eddy, kebijakan tersebut yang akan dievaluasi TAT, terkhusus untuk para pengguna narkotika yang baru coba-coba memakai barang haram tersebut lantaran tidak bisa disamakan dengan pengguna yang sudah memakai narkotika berulang kali.

Dalam RUU Narkotika, diatur bahwa pengguna narkotika tidak akan dikenakan pidana, melainkan direhabilitasi, tetapi dengan beberapa persyaratan.

Dalam beleid tersebut, lanjut Wamenkum, nantinya TAT yang akan menentukan bahwa pengguna narkotika akan diproses hukum atau tidak. Sedangkan apabila direhabilitasi, TAT juga akan menilai pengguna narkotika itu perlu dirawat inap atau rawat jalan.

Dengan demikian, tambah Eddy, RUU Narkotika akan memperkuat peran TAT dan BNN. Penguatan peran BNN diperlukan karena BNN memiliki jaringan di seluruh provinsi dengan adanya BNN Provinsi (BNNP).

Melalui jaringan tersebut, para pengguna narkotika yang nantinya akan cenderung direhabilitasi usai pengesahan RUU Narkotika bisa direhabilitasi di daerah.

"Kalau nantinya semua pengguna narkotika direhabilitasi di Lido seperti sekarang ini tidak mungkin cukup, sehingga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, bahkan sampai ke tempat-tempat yang terkecil, termasuk puskesmas untuk rehabilitasi rawat jalan," ucap Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Palembang -

Polda NTB memperpanjang status tahanan rumah terhadap IWAS (21), pria difabel yang menjadi tersangka pelecehan mahasiswi di Mataram. Masa tahanan diperpanjang 20 hari.

"Status AG alias IWAS sebagai tahanan rumah sudah habis kemarin. Jadi diperpanjang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat dalam keterangan yang diterima detikBali, Rabu (4/12/2024).

Syarif menuturkan, proses hukum kasus pelecehan yang menyeret IWAS sudah sampai pada tahap P-19, yakni berkas perkara dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi penyidik di kepolisian. Untuk itu, Syarif berujar, penyidik akan berupaya memenuhi sejumlah catatan jaksa.

"Yang perlu kami tegaskan, kami terus berkoordinasi dengan jaksa. Kami jalankan apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk juga petunjuk-petunjuk lain yang masih sesuai koridor, kami penuhi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, korban dugaan pelecehan seksual IWAS, bertambah. Total yang melapor sudah 13 orang.

"Total kalau dari yang sudah masuk BAP (berita acara pemeriksaan) di penyidikan kepolisian itu kan tiga orang, sekarang ditambah yang baru sampaikan ke kami itu 10 orang, jadi totalnya 13 orang," kata Ketua Komisi Difabel Daerah (KDD) NTB Joko Jumadi kepada detikBali, Rabu.

Joko merinci, dari 13 orang yang melapor, tiga di antaranya adalah anak-anak. Perihal korban anak, dia menyebut pihaknya telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. IWAS pun berpotensi dikenakan pasal tambahan terkait kekerasan seksual terhadap anak.

"Apakah nanti ini akan masuk satu perkara atau laporan baru, ini yang masih jadi persoalan. Kalau yang berstatus anak-anak, kemungkinan akan ada laporan baru karena pasal yang diancamkan berbeda," terang Joko.

Dia menambahkan berdasarkan keterangan korban, IWAS melakukan kekerasan seksual dengan modus komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi psikis.

"Untuk yang anak-anak tiga orang, itu modusnya dipacarin. Apakah sudah disetubuhi atau tidak, kami belum tahu," ujar Joko.

Kasus ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

(mud/mud)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mendalami permintaan Arab Saudi terkait dukungan kemudahan dalam kerja sama ekonomi dan investasi antarkedua negara.

Saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan salah satu hal yang perlu didalami, yakni terkait alasan visa yang sebelumnya bebas biaya menjadi berbayar untuk Arab Saudi.

"Namun sebetulnya sudah ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan pada masa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan sangat didukung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang saya rasa sudah sangat memudahkan bagi para investor untuk bisa datang ke Indonesia,” ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adapun dalam kunjungan tersebut, Dubes Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi menilai masih ada hambatan bagi Arab Saudi untuk masuk sebagai investor maupun wisatawan dari Indonesia, yang merupakan salah satu negara Muslim dengan peran dan pengaruh, memiliki ekonomi yang kuat di Kawasan Asia Tenggara, serta aktif di G20.

"Padahal pergerakan orang per orang ini sangat penting untuk mendukung kerja sama antarkedua negara,” ucap Faisal.

Dirinya juga menyoroti terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang menurun drastis. Sebelumnya pernah tercatat PMI di Arab Saudi mencapai dua juta orang, namun kini sesuai catatan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi hanya sekitar 100 ribu orang.

Menurut Faisal, hal itu kemungkinan terjadi karena imbas moratorium yang sudah berjalan sekitar 10 tahun. Dia pun berharap Indonesia bisa kembali mengirimkan PMI ke Arab Saudi.

Saat ini, kata dia, pekerja migran terbanyak di Arab Saudi justru bukan dari negara Muslim, yaitu India, Thailand, dan Filipina.

“Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara Muslim,” tuturnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menko Kumham Imipas RI merasa sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif, tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja.

"Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Arab Saudi,” kata Menko Yusril.

Kendati demikian, Yusril menekankan bahwa kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi harus dilanjutkan dan dikembangkan.

“Saya sudah rangkum semua permintaan Arab Saudi dan akan kami koordinasikan secara internal serta antarkementerian, baik dengan kementerian teknis di bawah koordinasi kami maupun kementerian dan lembaga lainnya,” ucap dia.

Saat menerima kunjungan Dubes Arab Saudi, Menko didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah dan Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menekankan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut diutarakan Menkum saat Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” ujar Supratman dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Rabu (4/12).

Lebih lanjut, Supratman menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah (kanwil) untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Supratman kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi (Kadiv) yang baru dilantik.

Kemudian Menteri Hukum menjelaskan, bahwa proses seleksi pimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum). Dengan sistem yang dibuat oleh Sekjen Kemenkum, maka di masa yang akan datang, sistem merit akan berjalan semakin baik.

“Ke depannya, saya akan menjadi evaluator bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu sekalian,” ucap Menteri Hukum kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

Mantan Ketua Baleg ini berpesan kepada seluruh pejabat di Kantor Wilayah untuk mengingat 2 hal, yaitu selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela.

“Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," tegas Supratman.

Pada kesempatan ini juga, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto turut dilantik secara langsung menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun 2 Pimpinan Tinggi Pratama lainnya yang dilantik yaitu Kaswo sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Rahmat Feri Pontoh sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Babel.

Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial bagi 22 penyintas senilai Rp820 juta. Bantuan ini sebagai langkah konkret dalam mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Bantuan diserahkan Manajemen Pupuk Kaltim di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor Jawa Barat.

SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna mengungkapkan, 22 penyintas yang menerima bantuan merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku yang juga termasuk wilayah tanggung jawab distribusi perusahaan.

Bantuan ini mencakup berbagai aspek, agar para korban mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak secara fisik maupun psikologis akibat aksi terorisme.

"Pupuk Kaltim memahami tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama. Maka melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," ungkap Sutrisna, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.

Menurut Sutrisna, Pupuk Kaltim akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah maupun stakeholder terkait, untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat seperti halnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Hal ini sejalan dengan visi misi Pupuk Kaltim, untuk senantiasa berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan, yang tidak hanya terfokus bagi masyarakat sekitar perusahaan tapi juga Indonesia secara umum.

"Kami ingin memastikan korban tidak hanya pulih secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, sehingga bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," tambah Sutrisna.

Selain Pupuk Kaltim, juga ada bantuan serupa dari anak usaha Pupuk Indonesia lainnya, yang turut difokuskan bagi wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing perusahaan. Total ada 49 penyintas yang kali ini menerima bantuan, sebagai wujud bakti BUMN dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

"Upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif. Hal ini mendasari semangat kami di Pupuk Indonesia Grup untuk turut memberikan dukungan didalamnya," ucap Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan, yang turut hadir pada kesempatan itu.

Baca juga: Ini yang Bikin Pupuk Kaltim Jadi Perusahaan dengan Penerapan GCG Terbaik

Tingkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim bersama Pupuk Indonesia Grup, bagi pemulihan korban terorisme yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kata dia, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sekaligus bentuk hadirnya negara dalam mendukung pemulihan korban.

"Kami menilai ini bentuk sinergi positif, untuk secara bersama meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme. Apalagi dukungan psikososial maupun kesehatan merupakan aspek penting untuk pemulihan," terang Eddy.

Dirinya pun berharap sinergi dan kerja sama yang terjalin antara Pupuk Kaltim dan BNPT dapat terus ditingkatkan, termasuk Pupuk Indonesia Grup, dalam upaya pengentasan potensi aksi terorisme yang jelas mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

"Semoga langkah baik ini dapat terus berkelanjutan, melalui sinergi yang lebih kuat antara BNPT bersama Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Grup," tutup Eddy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Palembang -

Seorang tahanan Rutan Polrestabes Palembang laporkan rekan satu selnya dalam kasus penganiayaan. Pelaku menggunakan senjata berupa sikat gigi yang diruncingkan. Terungkap bahwa pelaku ternyata telah mengantongi senjatanya seharian.

Peristiwa ini dialami M Fajar alias Tata (34) pada Selasa (3/12) sekitar pukul 13.00 WIB. Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono menyebut penganiayaan tersebut dilakukan dengan sikat gigi.

"Betul, ada seorang tahanan yang mengalami penganiayaan oleh rekannya sendiri. (Penganiayaan dengan) sebatang alat gosok gigi yang disembunyikan di kantong pelaku seharian untuk melakukan kejahatan tersebut," ungkapnya, Rabu (4/12/2024).

Harryo menjelaskan, kejadian ini bermula saat Tata baru saja dibesuk oleh keluarganya. Ketika kembali ke sel, pelaku yang bernama Ricki melakukan penyerangan bersama teman-temannya.

"Saat (Tata) sudah sampai sel, seketika Saudara Ricki melakukan penyerangan bersama teman-temannya. (Aksi tersebut) kemudian dihalau oleh petugas yang mengawal," jelasnya.

Harryo mengatakan peristiwa yang melibatkan para tersangka penganiayaan tersebut berlangsung begitu cepat. Akibat kejadian ini, Tata mengalami beberapa luka di badan bagian atas.

"Korban mengalami luka, namun langsung kami obati. Kami juga berikan haknya untuk melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, M Fajar alias Tata melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh 5 rekannya. Peristiwa itu, katanya, terjadi sesaat setelah dirinya menerima kunjungan dari keluarga.

"Saya baru selesai kunjungan. Begitu balik (ke bilik rutan), saya ditusuk oleh rombongan (teman satu sel)," ungkap Tata, Selasa (3/12/2024).

Tata menjelaskan terlapor berinisial RL alias SL. Terlapor menarik baju dan membenturkan kepalanya ke jeruji besi.

"Setelahnya saya dikepung dan dikeroyok dari kanan kiri. Mereka berlima," rinci Tata.

Tata juga mengaku melihat sikat gigi yang telah diruncingkan sebelumnya. Menurut tahanan kasus penganiayaan tersebut, itu diduga menjadi alat penusukan terhadap dirinya.

Kepada petugas SPKT Polrestabes Palembang, Tata melaporkan lima rekan satu selnya yaitu RC, CK, YG, RL alias SL, dan KJ. "Setelah dikeroyok, saya berteriak minta tolong. Akhirnya dilerai oleh petugas," jelasnya.

Akibat penganiayaan tersebut, ada luka tusuk di tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kanan Tata, serta luka sayatan di belakang kepala bagian kiri. Selain itu, Tata juga terluka sehingga harus menerima dua jahitan di belakang telinga kirinya.

"Luka-luka tusuk di tangan (kiri), bahu kanan, luka sayatan di kepala sebelah kiri. Langsung dibawa ke klinik tadi untuk diperiksa dan dijahit," ujarnya.

(des/des)

Jakarta -

Polisi tidak menahan remaja MAS (14) yang membunuh ayahnya, APW (40); dan neneknya, RM (69); serta melukai ibunya, AP (40). MAS saat ini sudah dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

"Tadi pagi, untuk ABH sudah kita bawa ke lembaga penitipan anak sementara. Itu yang dilakukan oleh penyidik," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

Nurma mengatakan tersangka dititipkan terlebih dahulu di LPAS selama penyidik melakukan pendalaman kasus tersebut. Penyidik akan menentukan teknis pemeriksaan lanjutan tersangka apakah akan dilakukan di LPAS atau di Polres Metro Jakarta Selatan.

Nurma memastikan hak-hak tersangka selama LPAS akan dipenuhi. Tersangka akan diberi pembelajaran hingga hak bermain.

"Kalau sudah di sana, memang sudah ada sistemnya. Memang di situ ada pembelajaran, kemudian ada juga pembelajaran dari sekolah juga, itu ada semua. Hak-hak anak ada di sana, seperti bermain, belajar, itu ada di sana," ujarnya.

MAS tidak ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dititipkan di rumah aman (safe house) Badan Pemasyarakatan Kementerian Sosial (Bapas Kemensos), mengingat statusnya sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Hal ini mengingat status tersangka masih di bawah umur, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

MAS sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. MAS dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang KDRT.

Ngaku Menyesal

Remaja berinisial MAS (14) mengaku membunuh ayahnya, APW (40); dan neneknya, RM (69); karena 'bisikan gaib', yang membuatnya tak bisa tidur. MAS menangis saat diperiksa dan berulang kali mengungkap penyesalannya.

"Iya (menangis saat diperiksa), dan berulang kali mengatakan menyesal," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal saat dihubungi, Senin (2/12).

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan pribadi yang temperamental. Pihak kepolisian saat ini masih mendalami alasan pasti tersangka melakukan pembunuhan.

"Yang bersangkutan anak yang sopan santun dan penurut sama orang tua, jauh dari temperamental. Belum dapat disimpulkan seutuhnya. Nanti ahli psikologi forensik anak dari Apsifor yang akan menyimpulkan sebagai ahlinya," ujarnya.

Sebelumnya, Ade Rahmat juga mengatakan tersangka berulang kali menyampaikan penyesalan saat diperiksa polisi. Tersangka bahkan sempat menanyakan kondisi ibunya.

"Ya dia sendiri mempertanyakan bagaimana kondisi ibunya, dia sangat menyesal dengan kejadian ini," tuturnya.

(wnv/ygs)

Jakarta (ANTARA) - UN Women Indonesia memandang bahwa penegakan hukum yang kuat adalah kunci dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

"Mengakhiri impunitas agar korban kekerasan mendapatkan keadilan adalah salah satu kunci penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Berbicara mengenai impunitas, maka kita juga berbicara tentang pentingnya penegakan hukum yang kuat," kata Officer in Charge for Country Representative UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz dalam acara "UNiTE 2024: Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan", di Jakarta, Rabu.

Laporan Gender Snapshot tahun 2024 yang dilakukan oleh UN Women dan UN Desa mencatat bahwa negara-negara yang memiliki perangkat hukum termasuk UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebut tingkat kekerasan terhadap pasangan yang lebih rendah, turun hingga 9,5 persen dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki UU tersebut.

Pihaknya pun mengapresiasi Indonesia yang telah memajukan harkat perempuan, di antaranya melalui keberadaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah lama dinantikan.

"Masih banyak yang harus dilakukan memang, tetapi hal ini adalah sebuah langkah yang paling signifikan untuk menghentikan impunitas. Salah satu pekerjaan rumahnya adalah untuk mendorong dan memperkuat implementasi hukum yang sudah ada agar impunitas tidak terjadi lagi," kata Dwi Faiz.

Acara UNiTE 2024 bertema "Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan" digelar di M Bloc Space, Jakarta, pada 4 - 8 Desember 2024 dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kegiatan tersebut diprakarsai oleh UNFPA, UN Women, UNDP, UNESCO, Global Affairs Canada, KemenPPPA, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, Jakarta Feminist, dan Forum Pengada Layanan (FPL).

Selama lima hari, pengunjung diajak untuk berdiskusi tentang realitas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, melihat pameran #NoExcuse yang menampilkan pakaian penyintas dan korban, serta Labirin Layanan Kekerasan terhadap Perempuan, mengikuti talkshow dan workshop dengan berbagai organisasi perempuan dan orang muda.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jogja -

Usai viral video di media sosial yang memperlihatkan seorang pedagang es teh diolok-olok oleh Gus Miftah, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy pun menegurnya. Hal ini berkaitan dengan jabatan Gus Miftah selaku Utusan Khusus Presiden.

Sebelumnya, pada Senin, 25 November 2024, tampak ada sebuah acara di salah satu pondok pesantren Kabupaten Magelang. Sunhaji yang sedang menjajakan es tehnya terlihat berdiri di antara para jemaah.

"Es tehmu jik okeh ra? Masih, yo kono didol *** (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual (sensor)," ucap Gus Miftah dari atas panggung kepada Sunhaji. Ucapan ini sontak mengundang riuh tawa dari para jemaah.

"Dol'en ndisik ngko lak rung payu, wis, takdir (kamu jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir)," lanjut Gus Miftah.

Akibat perkataan tersebut, Gus Miftah mendapat teguran dari Mayor Teddy Indra Wijaya. Hal ini diungkapkannya secara langsung melalui sebuah video permintaan maaf.

"Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum," jelas Gus Miftah sebagaimana dilansir detikNews, Rabu (4/12/2024).

Teguran ini kemudian sedikit banyak menimbulkan rasa ingin tahu dari masyarakat. Apa tugas dan fungsi jabatan yang diemban Mayor Teddy? Berikut ini penjelasan lengkapnya yang telah detikJogja siapkan.

Tugas Sekretaris Kabinet

Dirujuk dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Prabowo melantik Mayor Teddy pada Senin (21/10/2024) sore di Istana Negara. Pelantikan ini didasari Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet yang ditekan pada 20 Oktober 2024 lalu.

Lebih lanjut, aturan mengenai tugas dan fungsi seorang sekretaris kabinet tertera dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwasanya sekretariat kabinet secara keseluruhan berfungsi memberi dukungan manajemen kabinet kepada presiden dan wakilnya. Hal ini tertera dalam pasal 2 aturan tersebut.

"Sekretariat kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan,".

Fungsi Sekretaris Kabinet

Sebelumnya, perlu detikers pahami bahwasanya sekretariat kabinet dipimpin oleh sekretaris kabinet. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap presiden ini punya sejumlah fungsi sebagaimana tertera dalam pasal 3, yakni:

• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah.
• Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.
• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden.
• Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.
• Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden, penyiapan naskah bagi presiden dan/atau wakil presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan.
• Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan pejabat lainnya melalui tim penilai akhir.
• Penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.
• Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet.
• Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.
• Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Namun, sebagaimana diketahui saat ini Sekretariat Kabinet telah dibubarkan dan tugasnya diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara. Aturan rinci mengenai tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara dapat detikers simak melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sekretaris kabinet setinggi-tingginya adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

Kaitan Sekretaris Kabinet dan Utusan Khusus Presiden

Gus Miftah termasuk salah satu orang yang bertugas sebagai utusan khusus presiden. Untuk lebih tepatnya, Gus Miftah diangkat sebagai utusan khusus bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, diterangkan kaitan antara utusan khusus presiden dengan sekretaris kabinet.

Pada Bab II, pasal 18, ayat (3), tertulis:

"Laporan pelaksanaan tugas utusan khusus presiden dikoordinasikan oleh sekretaris kabinet,".

Selain itu, dalam pasal 25, dijelaskan bahwa utusan khusus presiden mendapat dukungan administrasi dari sekretariat kabinet. Tak hanya itu, utusan khusus presiden dibantu oleh 2 asisten dan masing-masingnya punya 2 pembantu asisten.

Kedua jabatan ini, yakni asisten dan pembantu asisten, diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinet. Keterangan mengenainya tercantum dalam pasal 30 ayat (1) dengan redaksi sebagai berikut:

"Asisten dan pembantu asisten diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris kabinet,".

Demikian penjelasan lengkap mengenai tugas dan fungsi Mayor Teddy yang saat ini menjabat sebagai sekretaris kabinet.

(par/apl)